<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/menteri-pppa-1108154473.jpg" alt="Menteri PPPA Arifah Fauzi. (Dok. Kementerian PPPA)" width="100%">
<figcaption>Menteri PPPA Arifah Fauzi. (Dok. Kementerian PPPA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifah Fauzi menyoroti tingginya angka perkawinan anak di Sulawesi Selatan (Sulsel), yang kini tercatat di atas rata-rata nasional. Menurut Arifah, angka perkawinan anak di Sulsel naik menjadi 8,09 persen pada 2024, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,90 persen. Tak hanya itu, Indeks Perlindungan Anak (IPA) Sulsel juga masih berada di bawah rata-rata nasional. &ldquo;Perkawinan anak bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak, khususnya anak perempuan,&rdquo; ujarnya dalam keterangannya, Minggu (25/5). Arifah mengajak jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk lebih waspada dan aktif dalam menekan angka perkawinan anak agar tidak terus meningkat. Apalagi, pada 2025, Provinsi Sulsel menerima alokasi DAK Fisik dan Non-Fisik PPA senilai lebih dari Rp 8 miliar untuk peningkatan kapasitas layanan perlindungan perempuan dan anak. &ldquo;Kolaborasi pusat dan daerah adalah kunci. Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan dan kepemimpinan daerah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dimulai dari perempuan yang berdaya dan anak-anak yang terlindungi hari ini,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyatakan komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayahnya. Ia juga mendukung penuh program-program prioritas Kementerian PPPA. &ldquo;Pemerintah provinsi terbuka untuk bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna mendorong pendekatan yang holistik dan kolaboratif,&rdquo; ujarnya. Fatmawati turut mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulsel untuk menggerakkan OPD serta melibatkan semua lapisan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan, memastikan ruang yang aman bagi perempuan dan anak, serta mendukung program nasional pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. &nbsp;

Angka perkawinan anak di Sulsel naik jadi 8,09 persen. Menteri PPPA ajak pemda bersinergi tekan angka demi lindungi anak.

Menteri PPPA Soroti Naiknya Angka Perkawinan Anak di Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/02/1000034559-3488648102.jpg" alt="Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)" width="100%">
<figcaption>Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memperkuat kerja sama dalam percepatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Bareskrim Polri dan Kementerian PPPA, Selasa (4/3/2025), sebagai langkah konkret menangani tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, menegaskan bahwa hasil survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2024 menunjukkan satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. "Hasil survei nasional juga menunjukkan angka yang lebih tinggi terhadap anak dan remaja, di mana satu dari dua anak pernah mengalami kekerasan seksual," ungkapnya. <h2>Polri Perkuat Komitmen dengan Pembentukan Direktorat TPPA dan TPPO</h2> Kerja sama antara Polri dan Kementerian PPPA bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus, memastikan pelaku kekerasan mendapat hukuman setimpal, serta memberikan perlindungan lebih bagi korban. Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada menyampaikan bahwa Polri telah membentuk Direktorat TPPA (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) sebagai langkah nyata dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. "Pembentukan direktorat ini merupakan bentuk komitmen kuat Polri dan Kapolri dalam memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok rentan seperti perempuan dan anak," tegas Komjen Wahyu Widada. <h2>Upaya Bersama Tekan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak</h2> Menteri PPPA berharap kerja sama dengan Polri dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dapat memberikan percepatan dalam proses hukum kasus kekerasan perempuan dan anak. Dengan sinergi ini, diharapkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diprioritaskan, proses hukum berjalan lebih cepat, dan keadilan bagi korban bisa terwujud. Polri juga akan meningkatkan langkah-langkah preventif agar angka kekerasan dapat ditekan secara signifikan.

Polri dan Kementerian PPPA sepakat mempercepat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Polri dan Kementerian PPPA Bersinergi, Percepat Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/03/taman-sekolah-4262686958.jpg" alt="Salah satu taman di Kota Surabaya. (Pemkot Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Salah satu taman di Kota Surabaya. (Pemkot Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Surabaya melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan Kota Ramah Anak. Salah satunya menyiapkan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang aman dan nyaman di sejumlah taman kota. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Myrna Augusta Aditya Dewi mengatakan, saat ini hampir semua taman aktif di Surabaya sudah dilengkapi dengan fasilitas bermain untuk anak-anak. &rdquo;DLH Surabaya mencatat, kurang lebih ada 38 taman aktif yang sudah dilengkapi fasilitas perabot bermain untuk anak,&rdquo; kata Myrna Augusta Aditya Dewi seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, hampir semua taman aktif itu ada perabot bermain. Namun, yang sudah diaudit kemudian melalui proses untuk dinyatakan sebagai ramah anak baru dua yang diajukan tahun ini dan sudah melalui proses administrasi serta peninjauan lapangan. Myrna menjelaskan, ada dua taman yang diajukan Pemkot Surabaya ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) agar memenuhi standar RBRA. Yakni Taman Cahaya dan Taman Flora. &rdquo;Sudah melalui proses administrasi dan peninjauan lapangan, jika sudah ditetapkan, nanti (dua taman itu) akan mendapatkan Anugerah RBRA yang paripurna, nah itu paling tinggi tingkatannya,&rdquo; tutur Myrna Augusta Aditya Dewi. Myrna menyebutkan, DLH telah melakukan berbagai upaya agar taman bermain di Surabaya memenuhi standar RBRA. Syarat yang pertama adalah, fasilitas taman harus bisa digunakan gratis oleh masyarakat. Itu sesuai dengan peraturan KemenPPPA, taman dan fasilitas atau ruang bermain untuk anak itu harus gratis. Di samping itu, ada berbagai persyaratan lain yang harus dipenuhi Pemkot Surabaya. Ada 13 aspek persyaratan yang wajib dilengkapi, di antaranya adalah aspek kenyamanan, lokasi, keamanan, hingga pencahayaan. &rdquo;Dari 13 aspek itu kalau di-breakdown lagi, ada 132 sub persyaratan yang harus dilengkapi. Misal, dari aspek keamanan itu dari sisi perabotnya, kemudian dilihat dari sisi sekelilingnya apakah ada pagar atau tidak, dekat dengan saluran atau tidak, banyak itu (syaratnya). Nah, kita harus memenuhi itu agar mendapatkan penganugerahan itu,&rdquo; ucap Myrna Augusta Aditya Dewi. Selain itu, kata Myrna, aspek akses masuk menuju ke taman juga menjadi penilaian KemenPPPA. Alasan dua taman tersebut yang diajukan ke Kemen PPPA, karena hanya memiliki satu akses pintu masuk. Tidak seperti Taman Bungkul yang memiliki banyak akses pintu masuk, Taman Cahaya dan Taman Flora hanya ada satu akses pintu masuk dan keluar. &rdquo;Sebetulnya ingin juga mendaftarkan Taman Bungkul dan Taman Apsari, tapi kan itu tidak ada pagarnya semua, dari semua sisi bisa masuk. Karena ini persyaratannya rumit dan detail,&rdquo; papar Myrna Augusta Aditya Dewi. Bukan hanya akses masuk ke taman, dia menyampaikan, untuk Surabaya menuju Kota Layak Anak Dunia, pemkot juga berupaya meningkatkan fasilitas perabot mainan di taman aman bagi anak. &rdquo;Jadi bukan berarti, jika tidak mendapat sertifikat (RBRA) itu tidak layak anak, kami juga berupaya semua (fasilitas) di taman aktif, mulai mainan, perabot itu ramah anak. Contohnya, tidak boleh ada yang berlubang, seperti itu, nah itu tidak kita biarkan begitu saja,&rdquo; kata Myrna Augusta Aditya Dewi. Dia menjelaskan, selama ini DLH rutin melakukan perawatan hingga menjaga keamanan seluruh taman aktif di Surabaya. Setiap taman aktif di Surabaya memiliki koordinator lapangan yang melakukan pemantauan dari segi administrasi hingga fasilitas taman. Selain itu, di taman aktif juga terdapat petugas pelaksana lapangan, yang setiap hari merawat tanaman hingga membersihkan area taman. Di samping itu, juga ada petugas Linmas yang berkeliling setiap waktu untuk memastikan keamanan area taman. &rdquo;Jadi petugas tidak hanya di pintu masuk keluar saja, tapi mereka keliling. Mereka memastikan apakah ada orang yang merokok, pacaran, berbuat asusila, membawa minuman keras, membuang sampah sembarangan, atau memastikan apakah ada mainan yang digunakan oleh orang dewasa atau tidak. Nah, itu kita tegur,&rdquo; ucap Myrna Augusta Aditya Dewi.

Pemkot Surabaya lakukan berbagai upaya mewujudkan Kota Ramah Anak. Salah satunya menyiapkan Ruang Bermain Ramah Anak yang aman dan nyaman

Pemkot Surabaya Siapkan Ruang Bermain di Taman Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/01/20241201_192855-3768444758.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memberikan keterangan usai bertemu dengan pelaku pembunuhan ayah dan nenek MAS. (IST)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memberikan keterangan usai bertemu dengan pelaku pembunuhan ayah dan nenek MAS. (IST)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendatangi Mapolres Metro Jaksel, Minggu (1/12/2024). Kedatangannya guna melihat kondisi pelaku pembunuhan ayah dan neneknya MAS, 14, yang masih di bawah umur atau remaja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah menjadi mandat dan tugas kami untuk memastikan apakah anak tercukupi haknya dan terlindungi karena si A (MAS, Red) ini sedang dalam kondisi yang kurang baik," ujar Arifah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arifah memastikan, pelaku yang masih dalam kategori anak di bawah umur ini benar-benar mendapatkan pendampingan dari ahli. Ia juga berjanji kementeriannya akan turut melakukan pendampingan terhadap pelaku.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015375287/kondisi-ibu-korban-penusukan-anak-di-cilandak-mulai-membaik">Kondisi Ibu Korban Penusukan Anak di Cilandak Mulai Membaik</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian kami dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pastinya akan mendampingi selama proses yang akan dijalani oleh ananda A," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arifah berharap, pelaku bisa melalui berbagai proses yang akan dilaluinya ke depan. Sehingga, pemeriksaan nantinya bisa menghasilkan kesimpulan terkait apa yang terjadi sebenarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wanita yang aktif dalam organisasi Nahdatul Ulama (NU) itu pun berharap tidak ada lagi kasus serupa kedepannya yang melibatkan anak. Ia pun menyinggung tentang pentingnya membangun komunikasi dan pola asuh dalam keluarga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kita berdoa saja mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di tempat-tempat lain dan ini nanti mungkin menjadi introspeksi kita semua khususnya keluarga bagaimana membangun komunikasi dan pola asuh di dalam keluarga," ucap Arifah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kapolres Metro Jaksel Kombes Ade Rahmat Idnal menyatakan, akan terus memastikan terjaminnya hak anak dan perlindungan terhadap anak yang sedang dalam berperkara dengan hukum. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dimana dalam pemeriksaannya kami selalu berkolaborasi, bekerja sama dengan bapas dan Stakeholder terkait, Kemudian juga kementerian (PPPA). Dan juga dari APSIFOR (Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia) dalam pemeriksaan anak A ini," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, peristiwa memilukan ini terjadi di Perumahan Taman Bona Indah, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, pada Sabtu (30/11/2024) sekitar pukul 01.00 WIB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelaku berinisial MAS,14, tega menusuk ayahnya, APW, 40, ibunya, AP, 40, dan neneknya, RM, 69, menggunakan pisau dapur. Akibatnya, sang ayah dan nenek meninggal dunia di tempat, sementara sang ibu mengalami luka berat dan kini masih dalam perawatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Korban ada tiga, yang dua meninggal dunia sudah bisa dipastikan, satu dalam kondisi kritis. Yang meninggal dunia itu adalah ayah dari pelaku, yang meninggal dunia satunya lagi adalah nenek dari pelaku, ibu dari pelaku sedang kritis,&rdquo; ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung saat olah TKP pada Sabtu (30/11/2024) itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gogo melanjutkan, jajarannya masih melakukan pendalaman terkait motif pelaku membunuh keluarganya. Sejauh ini, pelaku mengaku tidak bisa tidur dan mendapat bisikan-bisikan yang mengganggu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun demikian, Polres Metro Jaksel masih perlu melakukan langkah-langkah lanjutan untuk memastikan motif pelaku. Sejumlah barang bukti pun telah diamankan.</div>

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendatangi Mapolres Metro Jaksel.

Kunjungi Pelaku Remaja Kasus Pembunuhan di Cilandak, Menteri PPPA Arifah Fauzi Singgung Pola Asuh dan Komunikasi di Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/menteri_bintang-106414683.jpg" alt="Menteri PPPA Bintang Puspayoga terima penghargaan Lifetime Achievement dalam ajang KORPRI Award 2023. (kemenpppa.go.id)" width="100%">
<figcaption>Menteri PPPA Bintang Puspayoga terima penghargaan Lifetime Achievement dalam ajang KORPRI Award 2023. (kemenpppa.go.id)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dinobatkan sebagai peraih penghargaan Lifetime Achievement dalam ajang Anugerah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Award 2023. Dilansir dari&nbsp;<a href="http://kemenpppa.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://kemenpppa.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1701405275377000&amp;usg=AOvVaw0ZbWuh5Ah8cAEB7WTpGxBI">kemenpppa.go.id</a>&nbsp;pada Kamis (30/11), penghargaan tersebut diterima oleh Menteri Bintang pada acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI ke-52 Tahun 2023 di Jakarta International Velodrome. Menteri PPPA menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan berkaitan dengan pengabdian, bakti, dan keberhasilan yang dicapai dalam melakukan transformasi dan kontribusi luar biasa dalam pembangunan Indonesia. &ldquo;Penghargaan ini merupakan pencapaian luar biasa bagi saya dan juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA),&rdquo; kata Bintang dalam keterangannya, Rabu (29/11). Menurut Menteri kelahiran Denpasar itu, capaian tersebut tidak luput dari adanya dukungan berbagai pihak yang berkontribusi dan melakukan transformasi pembangunan Indonesia, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.&nbsp; Menteri PPPA mengungkapkan kiprah KORPRI selama 52 tahun yang sudah berhasil membangun solidaritas, mempererat persahabatan, dan mempersatukan jiwa korsa ASN Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. KORPRI juga dianggap turut andil dan berkontribusi dalam menyejahterakan anggota dan keluarganya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013345421/hadapi-era-digital-pemkab-lamongan-harapkan-para-insan-pendidikan-dan-korpri-untuk-segera-adaptif">Hadapi Era Digital, Pemkab Lamongan Harapkan Para Insan Pendidikan dan Korpri untuk Segera Adaptif</a> Pada usia Korpri ke-52, diharapkan dapat menjadi penyemangat dalam upaya membangun kesatuan, kebersamaan, dan dedikasi antara ASN dan pemerintah. &ldquo;Sepak terjang KORPRI selama 52 tahun ini membuktikan bahwa KORPRI merupakan satu-satunya organisasi pegawai Republik Indonesia yang mampu membina dan meningkatkan jiwa korsa dan juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. KORPRI merupakan bagian integral dari pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,&rdquo; ucap Bintang. Menteri Bintang menambahkan bahwa Kemen PPPA bersama dengan KORPRI berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan transformasi dalam pendayagunaan ASN agar berdaya saing dan mampu menghadapi berbagai tantangan global. &ldquo;Saya berharap ASN Republik Indonesia mampu menjadi sumber daya manusia (SDM) yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan Indonesia." "Dengan menanamkan dan mewujudkan core value ASN yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Kolaboratif, Adaptif, dan Loyal (BerAKHLAK), sangat memungkinkan Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,&rdquo; pungkas Menteri PPPA. ***

Bintang Puspayoga dinobatkan sebagai peraih penghargaan Lifetime Achievement dalam ajang Anugerah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

Menteri PPPA Terima Penghargaan Lifetime Achievement di KORPRI Award 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gila-dua-menteri-ini-dukung-para-terdakwa-pemerkosaan-dan-pembunuhan_m_204866.jpeg" alt="Ilustrasi kekerasan seksual pada anak di India yang marak dilakukan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekerasan seksual pada anak di India yang marak dilakukan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Nahar mengatakan bahwa perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terstruktur dan sistematis. Terutama, dari keluarga.  “Kami meyakini bicara soal anak korban tentu selalu berkaitan dengan orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari klasifikasi itu, kita harus melakukan upaya, seperti memberikan pemahaman yang baik terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga mereka tidak mudah dibujuk rayu oleh pelaku serta dapat melakukan deteksi dini," jelas dia, Minggu (2/1).  Perempuan dan anak juga harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang kemana dia harus mendapatkan pertolongan dan layanan. Harus dipastikan juga, tidak cukup tahu dan paham, tapi harus memiliki keberanian untuk melapor dan meminta pertolongan.  "Selain itu, salah satu hal yang didorong oleh pemerintah adalah terbangunnya Kabupaten/Kota Layak Anak untuk mendorong terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak," ujar Nahar.  Adapun, berdasarkan data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2021, terjadi penurunan tren kasus kekerasan terhadap anak. Tahun 2018 angka kekerasan bagi anak laki-laki atau perempuan adalah 6 dari 10.  "Tahun 2021 angka ini menurun. Misalnya untuk anak perempuan yang pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya adalah 4 dari 10 dan untuk laki-laki adalah 3 dari 10. Angka ini terus kami kawal karena bisa jadi penurunan ini adalah dampak dari upaya yang sudah dilakukan, baik upaya pencegahan, regulasi, dan lain sebagainya,” tutur dia.  Ia menyebutkan, angka ini merupakan representasi kekerasan terhadap anak secara nasional. Namun, data pelaporan yang masuk belum cukup untuk menggambarkan kasus kekerasan yang dialami oleh anak secara makro.  "Mengingat adanya beberapa daerah yang lebih responsif dan mudah dalam mengakses pelaporan," pungkasnya.

Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Harus Dimulai Dari Keluarga

pppa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pppa