<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/26/PPNS-26-3068949813.jpg" alt="Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) melakukan gerakan kolektif melibatkan unsur kampus, mulai dari dosen, karyawan, hingga mahasiswa, dalam program penanaman ratusan tanaman di area kampus." width="100%">
<figcaption>Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) melakukan gerakan kolektif melibatkan unsur kampus, mulai dari dosen, karyawan, hingga mahasiswa, dalam program penanaman ratusan tanaman di area kampus.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) menegaskan komitmennya menuju kampus hijau melalui sebuah gerakan kolektif yang melibatkan seluruh unsur kampus, mulai dari dosen, karyawan, hingga mahasiswa, dalam program penanaman ratusan tanaman di area kampus. Program ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, sehat, dan selaras dengan konsep Green Campus yang berkelanjutan. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) terus memperkuat komitmennya menuju kampus hijau melalui rangkaian inovasi ramah lingkungan yang cerdas, terukur, dan berkelanjutan. Sejalan dengan visi Green Campus, PPNS meluncurkan berbagai program yang tidak hanya berfokus pada efisiensi energi, tetapi juga membangun budaya keberlanjutan di lingkungan civitas akademika. Berikut lima inovasi hijau PPNS yang tengah dikembangkan dan mulai diimplementasikan: 1. Penanaman Ratusan Tanaman di Area Kampus Gerakan penanaman tanaman ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas udara dan memperluas ruang terbuka hijau di lingkungan kampus. Dengan semakin tingginya aktivitas akademik dan non-akademik, PPNS memandang penting menjaga keseimbangan ekologis agar seluruh warga kampus dapat beraktivitas dengan lebih produktif dan nyaman. Ratusan tanaman ditanam di beberapa titik strategis kampus, termasuk area taman, jalur pedestrian, halaman gedung, ruang publik mahasiswa, hingga wilayah kosong yang potensial untuk penghijauan. Jenis tanaman yang dipilih merupakan tanaman yang tahan cuaca, berumur panjang, dan memiliki daya serap polutan yang baik, seperti tabebuya, pule, palem, hingga tanaman hias dan tanaman peneduh lainnya. 2. Smart Class Hemat Energi PPNS merancang ruang kelas cerdas yang memadukan pengaturan pencahayaan otomatis, sensor kehadiran, pendingin ruangan hemat energi, serta pengelolaan listrik yang terintegrasi. Smart Class ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi sekaligus meningkatkan kenyamanan belajar. Konsep ini telah diaplikasikan di beberapa kelas dan akan dikembangkan secara bertahap dengan target pertambahan unit Smart Class setiap tahun. 3. Bank Sampah &amp; Aplikasi Digital Untuk mendorong pola hidup berkelanjutan, PPNS menghadirkan Bank Sampah yang dilengkapi aplikasi digital guna mencatat transaksi sampah, pengumpulan, hingga penukaran poin oleh mahasiswa dan karyawan. Program ini menumbuhkan kesadaran pengelolaan sampah sejak dini serta mengurangi volume sampah harian kampus. Bank Sampah PPNS telah berjalan selama 1 tahun dan terus 4. Teknologi Inspeksi Lingkungan Sebagai institusi vokasi yang berfokus pada teknologi, PPNS mengembangkan perangkat inspeksi lingkungan berbasis sensor dan digital monitoring. Teknologi ini mampu mendeteksi kualitas udara, air, hingga potensi pencemaran di area kampus. Data yang dihasilkan membantu pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis sains. 5. Edukasi &amp; Literasi Lingkungan Berkelanjutan PPNS secara konsisten melaksanakan kegiatan edukasi, workshop, hingga kampanye digital terkait gaya hidup hijau. Keterlibatan mahasiswa menjadi kunci, di mana setiap program dirancang agar mendorong partisipasi aktif dan keberlanjutan jangka panjang. Komitmen Pimpinan Direktur PPNS menyampaikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan inovasi ini. &ldquo;Kami akan support supaya semakin banyak inovasi yang dapat terwujud. Harapannya, realisasi produknya dapat bertahap, misalnya Smart Class nanti per tahun bertambah beberapa produk,&rdquo; ujarnya. Dukungan tersebut menjadi dorongan penting untuk mewujudkan transformasi PPNS menjadi kampus berwawasan lingkungan yang modern, adaptif, dan berdaya saing global. Lebih dari sekadar menanam pohon atau inovasi green campus, program ini merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan kampus. Melalui sinergi seluruh elemen kampus, PPNS berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat, hijau, dan mendukung inovasi berkelanjutan di bidang maritim dan teknologi. Gerakan penghijauan ini menjadi bukti nyata bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama. &nbsp;

PPNS meluncurkan program yang tidak hanya berfokus efisiensi energi, tetapi juga membangun budaya keberlanjutan di lingkungan kampus.

Gerakan Hijau PPNS: Yuk Intip 5 Inovasi Hijau, Cerdas, dan Berkelanjutan ini!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/02/BBPOM-395968805.jpg" alt="BBPOM bersama Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan peredaran obat ilegal senilai miliaran rupiah di Jakarta Barat.(Yogi/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>BBPOM bersama Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan peredaran obat ilegal senilai miliaran rupiah di Jakarta Barat.(Yogi/JawaPos)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com&nbsp;&ndash; Di tengah maraknya transaksi online, ancaman produk kesehatan ilegal semakin mengkhawatirkan. Namun, angin segar berhembus dari Jakarta Barat, tempat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) bersama Korwas PPNS Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan peredaran obat ilegal senilai miliaran rupiah. &nbsp; Tim gabungan melakukan penindakan di sebuah lokasi di Jakarta Barat yang menjadi pusat peredaran produk ilegal tersebut. Hasilnya, petugas berhasil menyita 9.077 kemasan sediaan farmasi berupa obat dan obat bahan alam impor yang tidak memiliki izin edar (TIE). Nilai total barang bukti yang diamankan diperkirakan mencapai Rp 2,7 miliar. &nbsp; Kepala BBPOM di Jakarta Sofiyani Chandrawati Anwar menjelaskan bahwa ribuan produk ilegal ini dijual bebas melalui berbagai situs e-commerce. Hal ini sangat membahayakan kesehatan masyarakat karena mutu, khasiat, dan keamanan produk tidak terjamin. &nbsp; "Penindakan ini adalah wujud komitmen kami untuk terus memberantas peredaran sediaan farmasi ilegal, terutama yang memanfaatkan platform online. Kami ingin melindungi masyarakat Jakarta dari produk-produk yang tidak jelas asal-usulnya dan berpotensi membahayakan kesehatan," tegas Sofiyani, kemarin (2/11).&nbsp; &nbsp; Peredaran sediaan farmasi TIE ini merupakan tindak pidana di bidang kesehatan dan melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 435 juncto 138 ayat 2 dan/atau Pasal 436 Ayat 1 dan 2 juncto pasal 145 ayat 1 dan 2. "Saat ini, seluruh barang bukti telah diamankan oleh pihak berwajib untuk proses hukum lebih lanjut, " ujarnya.&nbsp; &nbsp; Mengingat semakin maraknya penjualan obat dan makanan secara online, BBPOM mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan bijak dalam berbelanja. Pastikan setiap sediaan farmasi, baik obat maupun obat bahan alam, yang akan dikonsumsi telah memiliki izin edar resmi dari Badan POM. Izin edar ini menjadi jaminan bahwa produk tersebut aman, bermutu, dan berkhasiat.&nbsp;

BBPOM bersama Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan peredaran obat ilegal senilai miliaran rupiah di Jakarta Barat.

BBPOM dan Polda Metro Jaya Bongkar Jaringan Obat Ilegal di Jakarta Barat Total Nilai Rp 2,7 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/PANEN-30-A-1450970212.jpg" alt="Kolaborasi Perguruan Tinggi, Kemdiktisaintek, Pemprov Jatim, dan Mitra. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kolaborasi Perguruan Tinggi, Kemdiktisaintek, Pemprov Jatim, dan Mitra. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Sebagai bentuk apresiasi terhadap karya inovatif yang lahir dari perguruan tinggi dan telah memberi manfaat nyata bagi masyarakat, kegiatan Panen Raya Berdikari 2025 resmi digelar pada Rabu (29/10). Acara yang dihelat di kampus Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) ini menghadirkan pameran inovasi, diskusi publik, serta forum diseminasi hasil riset yang telah terbukti memberikan dampak positif di berbagai sektor. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak untuk lebih dekat mengenal berbagai hasil penelitian dan inovasi yang dikembangkan oleh para akademisi, mahasiswa, dan peneliti dari berbagai kampus di Jawa Timur. Beberapa produk unggulan yang ditampilkan mencakup teknologi tepat guna untuk pemberdayaan petani, petani tambak udang, inovasi ramah lingkungan di bidang energi dan transportasi, serta solusi digital untuk peningkatan layanan wisata. Ketua penyelenggara Panen Raya Berdikari 2025, Imam Sutrisno, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ajang penting untuk menampilkan hasil riset yang tidak hanya berhenti di ruang akademik, tetapi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. &ldquo;Kami ingin menunjukkan bahwa inovasi kampus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Panen Raya Berdikari adalah wujud kolaborasi antara kampus, pemerintah, pemda, dan industri untuk menebar manfaat yang lebih luas,&rdquo; ujarnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/PANEN-30-B-4261322991.jpg" alt="Direktur PPNS bersama Sekretaris Direktur Sains dan Teknologi di depan Remoted Surface Vehicle (RSV) buatan Dosen PPNS. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur PPNS bersama Sekretaris Direktur Sains dan Teknologi di depan Remoted Surface Vehicle (RSV) buatan Dosen PPNS. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Sementara itu, Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Rachmad Tri Soelistijono, menegaskan pentingnya keberlanjutan ekosistem inovasi di perguruan tinggi. &ldquo;Inovasi yang berdampak tidak lahir dari ide semata, tetapi dari kemauan untuk turun langsung ke masyarakat dan memahami kebutuhan mereka. Kegiatan seperti ini membuktikan bahwa hasil riset perguruan tinggi dapat menjadi solusi nyata bagi pembangunan bangsa,&rdquo; ungkapnya. Panen Raya Berdikari 2025 menghadirkan dua keynote speaker yakni Sekretaris Direktur Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Dr. M. Samsuri dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Andriyanto. &ldquo;Kampus itu harus lebih banyak hadir di masyarakat, dengan semangat kolaborasi dan inklusifitas, kami yakin inovasi itu makin baik. Egosentris seringkali menghambat inovasi. Makanya berbagai program direktorat itu, sangat bermacam-macam dan inklusif,&rdquo; ungkap Samsuri. Panen Raya Berdikari Jawa Timur 2025 menjadi salah satu bagian dari program Semesta Kemdiktisaintek yang bertujuan untuk membumikan sains di masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa perguruan tinggi vokasi, yakni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Politeknik Negeri Madura (Poltera), Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Politeknik Negeri Madiun (PNM), dan Sekolah Vokasi Universitas Brawijaya (UB). Berbagai produk yang ditampilkan pada panen raya berdikari. Ada alat pemantau dan automatic feeder untuk tambak udang, pengolahan susu untuk meningkatkan nilai ekonomi, pembuatan mesin kapal bertenaga listrik, robot penanam padi otomatis, aplikasi untuk meningkatkan wisata, alat navigasi kapal untuk mencegah tabrakan, sistem pintu air yang telah dipasang oleh perusahaan jasa tirta, dan berbagai produk inovasi lain. Berbagai mitra dan komunitas juga turut hadir untuk memberikan testimoni bahwa inovasi dari perguruan tinggi telah membantu meningkatkan nilai ekonomis dan produktivitas. Salah satunya, petani tambak udang vaname yang telah berhasil meningkatkan jumlah produksi hingga 80% setelah terbantu dengan inovasi automatic feeder dan pemantau kualitas air tambak.&nbsp; Selain pameran, Panen Raya Berdikari 2025 juga menghadirkan sesi diskusi publik yang mempertemukan akademisi, pelaku industri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Diskusi ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas tantangan dan strategi memperluas dampak inovasi agar semakin dirasakan oleh masyarakat luas. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/PANEN-30-C-1174612102.jpg" alt="Diskusi bersama Inovator tentang Perjalanan dan Tantangan dalam Menciptakan Teknologi Tepat Guna. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Diskusi bersama Inovator tentang Perjalanan dan Tantangan dalam Menciptakan Teknologi Tepat Guna. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Panen Raya Berdikari 2025 menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa hasil inovasi tidak berhenti di laboratorium, melainkan terus tumbuh dan berkembang menjadi solusi nyata di tengah masyarakat. Dengan semangat &ldquo;Inovasi Nyata, Manfaat Nyata&rdquo;, Panen Raya Berdikari 2025 diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berinovasi dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/PANEN-30-D-1442102658.jpg" alt="Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur Meninjau Robot Penanam Padi Otomatis. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur Meninjau Robot Penanam Padi Otomatis. (Istimewa).</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Panen Raya Berdikari 2025 menjadi ajang menampilkan hasil riset tak hanya di ruang akademik, tetapi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Panen Raya Berdikari 2025: Inovasi dari Kampus untuk Masyarakat Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/26/KKI-1-2515140508.jpg" alt="Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) menggelar Kontes Kapal Indonesia (KKI) 2024 yang dilaksanakan pada 23-28 Oktober 2024 bertempat di kampus PPNS dan Waduk SIER Surabaya. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) menggelar Kontes Kapal Indonesia (KKI) 2024 yang dilaksanakan pada 23-28 Oktober 2024 bertempat di kampus PPNS dan Waduk SIER Surabaya. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kontes Kapal Indonesia (KKI) 2024 digelar dengan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) sebagai tuan rumah. KKI dilaksanakan pada 23-28 Oktober 2024 dengan pelaksanaan di dua tempat yakni di kampus PPNS dan Waduk SIER Surabaya. KKI 2024 yang dulunya bernama Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Tingkat Nasional (KKCTBN), diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Badan Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ada 122 tim yang sebelumnya telah lolos seleksi proposal KKI 2024 namun hanya 101 tim dari 45 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia yang menjadi finalis. Pada KKI 2024, peserta akan menunjukkan performa terbaik dari prototype dan desain kapal yang dibuat. KKI menjadi kontes kapal berskala nasional terbesar di Indonesia. Mahasiswa dan dosen dari bidang-bidang ilmu terkait akan berkompetisi menuangkan inovasi terbaiknya dalam kategori yang diikuti. Perlombaan KKI tahun 2024 merupakan perlombaan yang berbeda dari KKCTBN. Dimana terdapat 2 kategori yang akan diperlombakan dalam KKI 2024, yaitu 1) Lomba Desain Inovasi Kapal, 2) Lomba pembuatan dan performa prototipe. sebelumnya (KKCTBN). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/26/KKI-3-4251126968.jpg" alt="Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) menggelar Kontes Kapal Indonesia (KKI) 2024 yang dilaksanakan pada 23-28 Oktober 2024 bertempat di kampus PPNS dan Waduk SIER Surabaya. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) menggelar Kontes Kapal Indonesia (KKI) 2024 yang dilaksanakan pada 23-28 Oktober 2024 bertempat di kampus PPNS dan Waduk SIER Surabaya. (Istimewa).</figcaption>
</figure> Para peserta sebagai Insan akademis kampus harus mampu memberikan sumbangsih ide, pemikiran dan penerapan desain dalam mendukung pembangunan kapal nasional. Oleh karena itu tema yang dipilih tahun ini adalah: Penguatan Kemandirian Teknologi dan Inovasi Kapal Nasional. Inovasi teknologi kemaritiman digital guna ikut andil dalam ide untuk mendukung kemandirian teknologi. Maria Veronika Irene Herdjiono selaku Kepala Pusat Prestasi Nasional menyampaikan bahwa Manajemen Talenta Nasional, ada tiga bidang ketalentaan yang menjadi fokus pada pengembangan talenta muda yakni Riset dan Inovasi, Seni dan Budaya, dan Olahraga. Rachmad Tri Soelistijono selaku Direktur PPNS berharap PPNS dapat menjadi tuan rumah yang baik dan menyambut baik kontingen dari seluruh Indonesia. Rachmad juga menyampaikan salah satu fakta yang menarik bahwa KKCTBN dulu pertama kali diinisiasi di PPNS dan hingga kini menjadi perlombaan tingkat nasional. &ldquo;Dulu awalnya diinisiasi untuk menarik minat anak SMA untuk masuk kuliah bidang perkapalan. Kami senang sekali saat ini sudah menjadi lomba tingkat nasional dan tahun ini menjadi tuan rumah untuk Kontes Kapal Indonesia yang pertama,&rdquo; ungkap Rachmad. Turut hadir Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan, Kementerian Perhubungan Suharto, A.TD., M.M dalam pembukaan KKI 2024. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/26/KKI-2-753248334.jpg" alt="Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) menggelar Kontes Kapal Indonesia (KKI) 2024 yang dilaksanakan pada 23-28 Oktober 2024 bertempat di kampus PPNS dan Waduk SIER Surabaya. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) menggelar Kontes Kapal Indonesia (KKI) 2024 yang dilaksanakan pada 23-28 Oktober 2024 bertempat di kampus PPNS dan Waduk SIER Surabaya. (Istimewa).</figcaption>
</figure> &ldquo;Pada tahun 2024, 107 jaringan trayek kapal perintis yang dilayani yang menyinggahi 492 pelabuhan di 22 provinsi yang memiliki potensi konektivitas yang tinggi. Tentu ini menjadi potensi yang besar,&rdquo; ungkap Suharto. Kompetisi KKI 2024 akan berlangsung hingga tanggal 27 Oktober 2024. Penutupan dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2024 di PPNS setelah melalui beberapa banyak penyisihan, semifinal, dan final. KKI 2024 diharapkan mampu memunculkan talenta muda yang nantinya mampu mengembangkan teknologi bidang perkapalan di Indonesia. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Pada KKI 2024, peserta akan menunjukkan performa terbaik dari prototype dan desain kapal yang dibuat.

45 Kampus Siap Berlaga di Kontes Kapal Indonesia 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anak-buah-08-minta-kangmas-jokowi-dan-timsesnya-jangan-panik_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Umum DPP Partai Geriindra Arief Poyuono meminta Jokowi dan timsesnya tak perlu panik dengan gerakan #2019GantiPresiden." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum DPP Partai Geriindra Arief Poyuono meminta Jokowi dan timsesnya tak perlu panik dengan gerakan #2019GantiPresiden.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono menyebut, hanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polri yang berwenang melakukan penyidikan perkara sektor tambang. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arief mengatakan, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan dan memeriksa orang atau badan hukum.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, PPNS juga memiliki kewenangan memanggil dan/atau mendatangkan orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Termasuk melakukan penggeledahan, penyegelan, penangkapan dan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana,&rdquo; kata Arief dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses penanganan perkara, di tahap penyelidikan PPNS wajib berkoordinasi dengan Kepolisian untuk melakukan supervisi dan melaporkan tahapan hasil penyidikan ke jaksa. Karena jaksa hanya melakukan pemeriksaan berkas penyidikan untuk bisa melakukan penuntutan di pengadilan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi dalam UU Pertambangan sudah jelas hanya PPNS dan Polisi yang boleh melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadapa kasus kasus pidana di sektor pertambangan," jelas Arief.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain PPNS dan Polri, seharusnya tidak boleh ada yang melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara di pertambangan. Sebab, akan melangkahi kewenangannya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Dalam proses penanganan perkara, di tahap penyelidikan PPNS wajib berkoordinasi dengan Kepolisian untuk melakukan supervisi.

Arief Poyuono Sebut hanya Polri dan PPNS yang Berhak Tangani Kasus Pidana Pertambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/caleg-gerindra-apresiasi-kinerja-polresta-pekanbaru_m_.jpg" alt="Ilustrasi: topi polisi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: topi polisi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua LBH-YLBHI Muhammad Isnur mengkritisi wewenang polisi yang diperluas hingga dapat menjadi "penyeleksi" saat lembaga-lembaga penyidikan hendak melakukan rekrutmen penyidik baru. <div dir="auto">Hal itu tercantum dalam Draf Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, dalam Draf RUU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat 1, dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan rekrutmen penyidik, kementerian hingga lembaga seperti KPK dan Jaksa Agung mesti mendapatkan rekomendasi dari kepolisian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/014716210/bahan-muran-rasa-mewah-resep-oseng-tahu-saus-padang-ala-chef-devina-cocok-untuk-makan-malam-praktis">Bahan Muran Rasa Mewah! Resep Oseng Tahu Saus Padang ala Chef Devina Cocok Untuk Makan Malam Praktis!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah kalau kita berkaca, ini akan menjadi catatan yang sangat tidak baik. Berarti ada upaya intervensi " ujar Isnur kepada wartawan, Minggu (2/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, kasus cicak vs buaya yang berjilid-jilid itu mestinya menjadi catatan penting terhadap aturan dalam pasal yang berpolemik ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014716876/pemberian-asi-yang-dibekukan-atau-dikeringkan-untuk-bayi-ternyata-berisiko-begini-penjelasannya">Pemberian ASI yang Dibekukan atau Dikeringkan untuk Bayi Ternyata Berisiko, Begini Penjelasannya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagaimana dinamika ini terjadi, bagaimana pengembalian, misalnya deputi direktur penindakan, direktur penyidikan di kpk, ini menjadi catatan yang luar biasa besar. Jadi potensial seperti kasus yang terakhir," tandas Isnur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menurutnya, kasus cicak vs buaya yang berjilid-jilid itu mestinya menjadi catatan penting terhadap aturan dalam pasal yang berpolemik ini.

RUU Kepolisian Atur Rekrutmen PPNS hingga Penyidik KPK Mesti Ada Rekomendasi dari Polisi, Ini Komentar Pedas YLBHI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/IMG_20231208_132340-3263447645.jpg" alt="Kejati Riau dan DJP Riau saat press release penyerahan tersangka pengemplang pajak." width="100%">
<figcaption>Kejati Riau dan DJP Riau saat press release penyerahan tersangka pengemplang pajak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau menyerahkan tersangka pengemplang pajak, IAR, dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Riau. &rdquo;Kami menerima tersangka IAR setelah berkas perkaranya kami nyatakan lengkap Kamis (7/12),&rdquo; terang Kepala Seksi Penuntutan Pidana Khusus Kejati Riau Rudi Heryanto seperti dilansir dari Antara, Jumat (8/12). Tersangka IAR selaku Dirut PT TNB diduga telah menyelewengkan faktur pajak dan memungut pajak pertambahan nilai. Itu tidak disetorkan ke negara sehingga merugikan negara senilai Rp 394 juta lebih. Selanjutnya, kata dia, tersangka IAR akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri Pelalawan untuk disidangkan. Perbuatan tersangka IAR diduga melanggar pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpajakan. &rdquo;Tersangka diancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang,&rdquo; lanjut Rudi Heryanto. Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Riau Bambang Setiawan menyebutkan, tersangka IAR selaku Direktur Utama PT TNB dalam kurun waktu Januari - Desember 2019 dengan sengaja tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut.&nbsp;PT TNB bergerak di bidang kontraktor pengadaan power suplay. Atas tindakan tersebut, kerugian negara mencapai Rp 394 juta. &rdquo;Penegakan hukum terhadap wajib pajak yang telah melanggar ketentuan perpajakan akan terus dilaksanakan sebagai salah satu upaya memberikan efek jera, baik kepada wajib pajak yang bersangkutan maupun kepada wajib pajak lainnya,&rdquo; ujar Bambang Setiawan. Tersangka IAR mengaku bekerja sendiri. Uang pajak yang tidak disetorkan itu digunakan untuk operasional perusahaan. Sebelumnya, Kanwil DJP Riau telah meminta yang bersangkutan untuk segera menyetorkan atau mengembalikan uang pajak yang digelapkan. &rdquo;Tersangka sempat mengembalikan uang pajak sebesar Rp 40 juta, namun sisanya Rp 394 juta hingga saat ini belum dibayarkan,&rdquo; ucap Bambang Setiawan.

PPNS Kanwil Ditjen Pajak Riau dan Polda Riau menyerahkan tersangka pengemplang pajak dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Riau

Penyidik Serahkan Berkas Tersangka Pengemplang Pajak ke Kejati Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/06/e563c892-fba2-49ca-bf26-1df7c7aa5ed6-319791680.jpg" alt="Plt Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim, Saefur Rochim, melantik sebanyak 13 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Rabu (6/9)." width="100%">
<figcaption>Plt Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim, Saefur Rochim, melantik sebanyak 13 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Rabu (6/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Plt Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim, Saefur Rochim, melantik sebanyak 13 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Rabu (6/9). Rochim berpesan agar PPNS dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait. "Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana," ujar Rochim mengawali sambutannya. Pria asal Tuban itu mengatakan bahwa kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Termasuk PPNS merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. "Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik kepolisian, tetapi PPNS berwenang melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing," jelasnya. Dan, dikarenakan eksistensi PPNS dalam penyidikan adalah pada tataran membantu, lanjut Rochim, maka kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian. Mengingat kedudukan Polri sebagai koordinator pengawas (Korwas). "Sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri," terangnya. Maka dari itu, Rochim menghimbau kepada PPNS yang dilantik agar meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Penyidik Polri sebagai bentuk koordinasi dengan pengawas. Terutama untuk memberikan bantuan penyidikan yang didasarkan pada sendi&ndash;sendi hubungan fungsional. "Koordinasi dan pengawasan PPNS tersebut perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS terhadap tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya masing-masing," terangnya. Selain PPNS, ada dua anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan satu WNA yang diambil Sumpah/ Janji menjadi WNI di Aula Raden Wijaya Kanwil Kemenkumham Jatim. Pengambilan sumpah janji menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) oleh seorang warga negara asing asal Tiongkok bernama Zengquan Liuw. yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2006. Rochim menghimbau Liuw untuk segera mengembalikan dokumen kewarganegaraan asing mereka kepada kantor imigrasi dalam waktu 14 hari sesuai dengan tempat kedudukan masing-masing. Sedangkan kepada anggota Pengganti Antar Waktu MPD Notaris yang baru saja mengambil sumpah/ janji diharapkan dapat bekerja dengan baik. Yaitu dengan menjalankan tugas pengawasan terhadap notaris dengan sebaik-baiknya dan bekerja sama dengan anggota MPD lainnya di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Plt Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim, Saefur Rochim, melantik sebanyak 13 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Rabu (6/9).

Lantik 13 PPNS, Plt Kakanwil Kemenkumham Jatim Tekankan Sinergi dan Kolaborasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20220905-WA00031.jpg" alt="Ketua Sekretariat PPNS Kepri Hendri Kurniadi. Nikolas Panama/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Sekretariat PPNS Kepri Hendri Kurniadi. Nikolas Panama/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menyelidiki pemadaman listrik total di Kota Batam dan Bintan pada 1 Januari.  Ketua Sekretariat PPNS Kepri Hendri Kurniadi mengatakan, empat orang PPNS masih menyelidiki penyebab blackout di Pulau Bintan dan Batam yang menyebabkan pelayanan terhambat kepada pelanggan. PPNS tersebut terdiri atas PPNS penegakan peraturan daerah (perda) dan PPNS listrik. Pelayanan yang terhambat tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kerugian.  ”Pemadaman listrik total itu menyebabkan kerugian masyarakat sehingga pemerintah daerah melalui PPNS wajib menelusurinya. Apalagi ada dugaan pelanggaran terhadap peraturan gubernur yang dilakukan PLN Batam,” kata Hendri Kurniadi seperti dilansir dari Antara.  Kepala Satpol Pamong Praja Kepri itu juga menginstruksikan kepada PPNS tersebut untuk meminta klarifikasi kepada pihak PLN Batam. Sehingga, dapat menjawab seluruh atau sebagian pertanyaan yang akan diajukan. Pelaksanaan klarifikasi akan dilakukan di Kantor PLN Batam pada Kamis (5/1).  ”Ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan di lapangan, yang perlu diklarifikasi pihak PLN,” ujar Hendri Kurniadi.  Hendri menuturkan, PPNS akan menelaah bentuk pelanggaran yang dilakukan PT PLN Batam, apakah hanya pelanggaran administrasi atau ada unsur pidananya. ”Jika ada unsur pidananya, tentu kami akan lanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku,” papar Hendri Kurniadi.  Sebelummya, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (ESDM Kepri) Muhammad Darwin mengatakan, jaringan kelistrikan di Pulau Bintan (Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan) kembali normal sejak Selasa (3/1) pagi. ”Sudah kembali normal tadi pagi (4/1) sekitar pukul 10.00 WIB, namun belum diketahui penyebab listrik tersebut blackout. Ini menarik untuk diinvestigasi,” ucap Muhammad Darwin.  Jaringan listrik di Batam dan Pulau Bintan blackout pada 1 Januari sekitar pukul 04.00 WIB. Energi listrik di Pulau Bintan berasal dari pembangkit listrik yang dikelola PLN Batam.  Selama terjadi blackout, kata Muhammad Darwin, PLN Tanjungpinang mengaktifkan sejumlah pembangkit listrik dengan kapasitas terbatas untuk kebutuhan pelayanan publik. Petugas PLN Batam melakukan penyisiran terhadap bagian yang rusak mulai dari mesin hingga jaringan, namun tidak ditemukan.  ”Tambah menarik untuk ditelusuri lebih mendalam ketika PLN menyatakan beban puncak pada saat pemadaman listrik itu hanya 300 MW, sementara kapasitas energi listrik mencapai 500 MW,” terang Muhammad Darwin.  Dia menjelaskan, energi listrik yang dipergunakan sekarang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Tanjung Uncang, Batam.  ”Kami berharap Pulau Bintan memiliki jaringan listrik tersendiri, misalnya bekerja sama dengan PLTU Galang Batang di kawasan ekonomi khusus yang dikelola PT Bintan Alumina Indonesia,” ucap Muhammad Darwin .

PPNS Kepri Selidiki Pemadaman Listrik Total di Batam dan Bintan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PPNS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) meluncurkan program project based learning technopreneurship (PBLT) Wirausaha Merdeka kemarin (29/8). Program tersebut menargetkan dapat mencetak 800 technopreneur dalam satu semester.  Direktur PPNS Eko Julianto mengatakan, salah satu tujuan pemerintah saat ini adalah mencetak lebih banyak entrepreneur. Berdasar data Kamar Dagang dan Industri (Kadin), hanya 3,1 persen penduduk Indonesia yang menjadi wirausaha. Sementara itu, negara tetangga sudah mencapai 8 persen. ’’Idealnya, setiap negara jumlah wirausaha sekitar 12 persen,” katanya.  Hal itu disebabkan mindset sebagian besar masyarakat yang masih ingin menjadi pekerja di perusahaan, bukan menjadi pedagang atau wirausaha. Kini, pemerintah ingin memberikan sentuhan dan bekal sekaligus mengubah mindset mahasiswa untuk menjadi technopreneur.  ’’Ke depan, untuk menghasilkan produk atau jasa, harus menyesuaikan dengan teknologi. Karena itu, PPNS meluncurkan program PBLT. Kita akan mencetak wirausahawan berbasis teknologi,” ujarnya.  Julianto menambahkan, para ahli menyatakan bahwa ke depan banyak profesi yang akan hilang tergantikan oleh teknologi. Karena itulah, PBLT Wirausaha Merdeka dibuka untuk menanamkan mindset mahasiswa menjadi technopreneur.  Dalam pelaksanaan program tersebut, PPNS akan melibatkan pakar dari akademisi dan praktisi. ’’Jadi, mahasiswa yang ikut program Wirausaha Merdeka akan belajar dan praktik bersama ahlinya,” jelasnya.  Di Indonesia, lanjut dia, hanya ada 17 perguruan tinggi yang menjadi penyelenggara program Wirausaha Merdeka. Salah satunya PPNS. Fokus programnya adalah PBLT. ’’Kita akan melakukan pembelajaran technopreneur melalui kegiatan yang nyata,” ujarnya.  Julianto menuturkan, target awal untuk program tersebut mencetak 800 orang menjadi technopreneur baru. Namun, peserta yang mendaftar 1.215 mahasiswa dari 31 perguruan tinggi di Indonesia. Sementara yang lolos seleksi hanya 1.004 orang.  ’’Mulai hari ini, mereka sudah mengikuti program Wirausaha Merdeka hingga 29 Desember,” katanya. Mereka akan mengikuti kegiatan program Wirausaha Merdeka selama satu semester. Program tersebut akan dikonversikan setara 21 satuan kredit semester (SKS).

PPNS Cetak 800 Technopreneur dalam Satu Semester

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PPNS

Berita Terkini