<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/neta-vii-1033030895.jpg" alt="ILUSTRASI. Charger Gun mobil listrik Neta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Charger Gun mobil listrik Neta. (Istimewa)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Insentif mobil listrik dikabarkan tak akan dilanjutkan pada tahun depan. Dengan tak adanya insentif, maka harga mobil listrik dan hybrid tentunya akan naik. Hal ini ditekankan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengungkapkan bahwa tak ada insentif untuk industri otomotif pada tahun depan. Airlangga beralasan, hal ini dilakukan lantaran industri otomotif Indonesia sudah cukup kuat. "Insentif tahun depan tidak ada, karena industrinya sudah cukup kuat," kata Airlangga beberapa waktu yang lalu. Namun, keterangan berbeda datang dari Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Dia mengungkap bahwa insentif untuk industri otomotif akan tetap diberlakukan pemerintah. Pasalnya, insentif dibutuhkan untuk mendongkrak keberlanjutan industri otomotif yang tengah lesu. "Jadi memang pemerintah itu, sudah seharusnya juga menyiapkan insentif buat sektor otomotif di tahun 2026. Jangan tanya jenis insentif-nya, bentuk insentif-nya itu sekarang sedang kita susun," ujar Agus. Sementara itu, pemerintah telah menghadirkan berbagai insentif fiskal untuk mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan. Untuk mobil listrik, diberikan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen, asalkan kendaraan tersebut memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen. Sementara itu, bus listrik dengan TKDN di kisaran 20-40 persen mendapat insentif PPN DTP sebesar 5 persen. Tak hanya itu, kendaraan listrik, baik hasil produksi lokal maupun impor, juga memperoleh PPnBM Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 15 persen, sehingga beban pajak barang mewah menjadi jauh lebih ringan.&nbsp; Untuk kendaraan listrik yang masuk dalam bentuk Completely Built Up (CBU), pemerintah bahkan menetapkan pembebasan bea masuk hingga 0 persen, sehingga proses impor menjadi lebih efisien dan terjangkau. Adapun untuk mobil hybrid, pemerintah memberikan diskon PPnBM sebesar 3 persen, yang membuat tarif pajaknya lebih rendah dibandingkan sebelumnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Insentif mobil listrik tidak dilanjutkan tahun depan, harga mobil listrik dan hybrid diprediksi naik.

Insentif Tahun Depan Tidak Ada, Harga Mobil Listrik hingga Hybrid Terancam Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/15/1000154827-1763251522.jpg" alt="Ilustrasi Kehadiran Daihatsu di GIIAS 2024 lalu. (RianAlfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kehadiran Daihatsu di GIIAS 2024 lalu. (RianAlfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Tahun 2025 sudah berjalan hampir sebulan dengan segala dinamikanya. Di industri otomotif, yang berat di 2025 adalah kenyataan bahwa adanya opsen pajak di beberapa wilayah dan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Industri otomotif banyak berharap pada bantuan pemerintah. Salah satunya berupa insentif pada kendaraan hybrid dan PPnBM DTP. Walaupun begitu, opsen dan kenaikan PPN tetap berpengaruh terhadap harga jual kendaraan baru, khususnya mobil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan tahun 2025 yang diprediksi akan berat bagi industri otomotif, Astra Daihatsu Motor (ADM) menyebut kalau ditanya angka-angka dan proyeksi penjualan, hanya tuhan yang tahu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut disampaikan oleh Marketing Director dan Corporate Planning &amp; Communication Director PT ADM Sri Agung Handayani. Ditemui di Media Gathering Daihatsu baru-baru ini, walaupun berat, dirinya optimis industri otomotif dalam negeri bisa tetap cemerlang.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semoga marketnya sih membaik, optimis. Harusnya, ya. Dengan adanya pemerintahan baru, diharapkan kebijakan yang diambil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik dalam 100 hari pertama maupun seterusnya," ujar Sri Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirinya juga mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan kelonggaran bagi beberapa provinsi dalam penerapan kebijakan opsen pajak. Diharapkan hal tersebut dapat membantu menstimulasi penjualan mobil baru dan menaikkan daya beli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beberapa daerah bahkan menunda penerapan aturan tersebut selama 3 hingga 12 bulan. Kami bersyukur pemerintah, terutama di tingkat provinsi, dapat memahami kondisi industri. Ada yang menunda pelaksanaan Opsen selama 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun, dan hanya sedikit provinsi yang belum menurunkan kebijakannya," lanjut Sri Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, dari 38 provinsi di Indonesia, hanya lima provinsi yang belum menurunkan kebijakan terkait Opsen, yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sendiri mencatat, penjualan mobil mengalami penurunan sebesar 13,9 persen sepanjang 2024, dengan total 863.723 unit terjual.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati demikian, Sri Agung tetap yakin angka penjualan akan meningkat pada 2025, meski kebijakan PPN 12 % dan Opsen sempat memengaruhi prospek pasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Walaupun, dikatakannya, harga mobil Daihatsu mengalami kenaikan antara Rp 1 juta hingga Rp 4 juta sejak Januari 2025, dipengaruhi oleh perubahan tarif PPN dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).</div> </div>

Yang berat di 2025 adalah kenyataan bahwa adanya opsen pajak di beberapa wilayah dan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen.

Daihatsu Optimistis Kinerja Otomotif pada 2025: Proyeksi hanya Tuhan yang Tahu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/09/JKT-1-KENAIKAN-PPN-12-FED-1-799996394.jpg" alt="Pengunjung berjalan di Senayan Park, Jakarta, Minggu (8/12/2024). Presiden Prabowo Subianto telah memastikan bahwa kenaikan PPN akan dilaksanakan sesuai undang-undang yaitu mulai Januari 2025. Namun, PPN 12 persen akan berlaku dengan pengecualian hanya un" width="100%">
<figcaption>Pengunjung berjalan di Senayan Park, Jakarta, Minggu (8/12/2024). Presiden Prabowo Subianto telah memastikan bahwa kenaikan PPN akan dilaksanakan sesuai undang-undang yaitu mulai Januari 2025. Namun, PPN 12 persen akan berlaku dengan pengecualian hanya un</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejumlah barang dipastikan tidak akan terkena dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, penerapan tarif baru PPN akan mengedepankan asas keadilan. "Kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengamanatkan PPN 12 persen, dengan tetap menjalankan asas keadilan dan mendengarkan aspirasi masyarakat," ujarnya pada konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Jakarta, kemarin (11/12). Ani &ndash;sapaan akrab Menkeu&ndash; menjelaskan bahwa penetapan kenaikan tarif PPN 12 persen masih difinalisasi. Nanti, detail teknis diumumkan bersama dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menkeu memerinci, sejumlah barang dipastikan tidak akan terdampak kenaikan PPN 12 persen karena tidak dikenai pajak pertambahan nilai alias PPN nol persen. "Kenyataannya, banyak barang dan jasa, termasuk barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksinasi, rumah sederhana dan rusunami, serta pemakaian listrik dan air. Semuanya tidak dikenai PPN (PPN 0 persen),&rdquo; bebernya. Pembebasan Senilai Rp 265,6 T Jika diperkirakan, nilai barang dan jasa yang tidak dipungut PPN tahun ini mencapai Rp 231 triliun. Ani memastikan, hal serupa diterapkan pada 2025. &rsquo;&rsquo;Kami memperkirakan pembebasan PPN pada tahun depan mencapai Rp 265,6 triliun,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Saat ini, lanjut bendahara negara itu, pemerintah menggulirkan wacana kenaikan PPN 12 persen hanya akan diberlakukan untuk barang-barang mewah, yang notabene dikonsumsi kalangan menengah ke atas. Pemerintah tengah menghitung dan menyiapkan detail terkait pengenaan PPN 12 persen yang hanya diterapkan pada barang-barang mewah itu. &rsquo;&rsquo;Saya ulangi, barang-barang yang tidak terkena PPN tetap akan dipertahankan. Tetapi, PPN 12 persen akan diberlakukan hanya untuk barang-barang yang dianggap mewah,&rsquo;&rsquo; tutur Menkeu. Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, kenaikan PPN 12 persen bakal dikenakan terhadap barang-barang yang ditetapkan sebagai barang mewah serta yang sudah dikenai PPnBM. Pemerintah, lanjut Susiwijono, tengah memfinalisasi pemberian sejumlah insentif fiskal untuk mengompensasi tarif baru. Dia menyebutkan, insentif itu adalah PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian mobil listrik dan PPN DTP untuk sektor properti. &rsquo;&rsquo;Kan sedang dikaji untuk mem-balance dampaknya PPN 12 persen. Kita memberikan usulan beberapa skema insentif fiskal, khususnya PPN DTP dan PPnBM DTP. Lagi difinalisasi angka-angkanya,&rsquo;&rsquo; paparnya. Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita menuturkan, kenaikan PPN 12 persen tentu akan tetap memberatkan. Pengusaha pun merasa keberatan dengan tarif baru itu. &rsquo;&rsquo;Kalau PPN dinaikkan, harga barang dan jasa yang mereka produksi akan naik,&rsquo;&rsquo; ucapnya. (dee/c7/dio)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, penerapan tarif baru PPN akan mengedepankan asas keadilan.

PPN 12 Persen Berlaku untuk Barang Mewah yang Dikonsumsi Menengah Atas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/antarafoto-pembukaan-iims-hybrid-2021-hma-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guna menggeliatkan perekonomian lewat industri otomotif, pemerintah memberikan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP). Kebijakan ini telah ada sejak tahun lalu dan akan terus berlanjut sampai akhir tahun 2022.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan realisasi penggunaan insentif tersebut pada 2021. Adapun, realisasinya sebesar Rp 4,63 triliun.  "Jadi, pemerintah melakukan realisasi insentif PPnBM 2021, budget Rp 3,46 triliun, realisasi Rp 4,63 triliun atau 133 persen," kata dia dalam pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (31/3).  Dia mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di dalam negeri telah pulih perlahan di tengah pandemi Covid-19. Sebab, realisasi ini menunjukkan antusiasme masyarakat dan pulihnya permintaan.  "Kendaraan roda dua juga naik dengan pencatatan penjualan pada 2021 sebanyak 5,1 juta unit dan dieskpor 810 ribu. Jadi, keseluruhan sudah kembali pulih," tambahnya.  Sementara itu, pada 2022 ini, realisasi PPnBM DTP hingga Februari telah mencapai Rp 15,8 miliar. Penjualan mobil yang mendapatkan insentif tersebut berjumlah 81 ribu unit.  "Pada tahun 2022 realisasi PPnBM adalah Rp 15,8 miliar sampai dengan Februari 2022. Kebijakan ini kita lihat penjualan pada Februari mencapai 81,23 ribu unit yang ini adalah dibandingkan tahun lalu naik 65,09 persen," tutup Airlangga.

Realisasi PPnBM DTP Otomotif Rp 4,63 Triliun, Airlangga: Ekonomi Pulih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Suasana-Booth-Hino-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Suasana Booth Hino di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana Booth Hino di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memastikan bakal menggelar acara Jakarta Auto Week pada 12-20 Maret mendatang di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan. Pameran tersebut diklaim bakal fokus untuk mendorong penjualan sembari memanfaatkan program relaksasi Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah Ditanggung Pemerintah atau PPnBM DTP yang diperpanjang pemerintah untuk menggenjot pasar otomotif Tanah Air.  “Relaksasi PPnBM secara signifikan telah mendorong penjualan di sektor industri otomotif Indonesia, namun kebijakan tersebut akan berangsur berkurang. Oleh karena itu, konsep Jakarta Auto Week sebagai ajang promo otomotif adalah upaya kami untuk tujuan yang sama, untuk dapat secara maksimal memicu penjualan otomotif secara masif diawal tahun ini,” ujar Yohannes Nangoi selaku Ketua Umum Gaikindo melalui keterangan resminya.  Menurut Nangoi, Jakarta Auto Week 2022 akan menjadi ajang yang tepat untuk memanfaatkan masih berlakunya kebijakan relaksasi PPnBM. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai promo lainnya yang ditawarkan para peserta Jakarta Auto Week, di antaranya Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, MG, Mitsubishi Motors, Nissan, Suzuki, Toyota, dan Wuling serta industri pendukung otomotif lainnya.  Lebih lanjut, Nangoi menyebut, Jakarta Auto Week akan menjadi daya tarik bagi para pengunjung, namun Gaikindo kembali menekankan bahwa Jakarta Auto Week akan tetap diselenggarakan dengan protokol kesehatan ketat.  Pengunjung yang hadir harus memastikan telah memenuhi beberapa syarat. Untuk pengunjung yang berusia 12 tahun ke atas telah memenuhi vaksin lengkap 2x dosis dan minimal 1x dosis untuk anak berusia 6-12 tahun, serta telah terdaftar di aplikasi PeduliLindungi.  Rizwan Alamsjah selaku Ketua III sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo, menyampaikan bahwa pengunjung pameran Jakarta Auto Week akan berjalan menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan kebijakan pemerintah yang diberlakukan.  "Sebagai salah satu cara memastikan terjaganya protokol kesehatan, tiket Jakarta Auto Week hanya akan tersedia secara online pada aplikasi Auto360, yang tersedia pada Appstore dan Playstore," ungkap Rizwan.

Pameran Jakarta Auto Week 2022 Digelar, Hadirkan Produk PPnBM DTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220222-WA0021.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada awal tahun 2022, pemerintah kembali memberlakukan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah atau PPnBM DTP. Insentif tersebut diumumkan diperpanjang untuk jenis kendaraan LCGC atau Low Cost Green Car maupun non-LCGC.  Adapun insentif tersebut diumumkan pemerintah ditujukan untuk menstimulus pasar otomotif di Indonesia di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Merek otomotif dalam negeri pun menyambut baik kebijakan tersebut termasuk Daihatsu yang melakukan penyesuaian harga terhadap beberapa modelnya yang memenuhi persyaratan PPnBM DTP ini.  "Daihatsu mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui kelanjutan insentif PPnBM DTP ini. Kami berharap, pelanggan dapat segera memanfaatkan kebijakan insentif ini dalam mewujudkan impiannya memiliki mobil baru Daihatsu," ujar Budi Mahendra, Marketing Product Planning Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM).  Untuk Daihatsu, terdapat lima model dengan 51 varian Daihatsu yang masuk pada program ini, yaitu seluruh varian pada dua jenis kendaraan LCGC Daihatsu untuk Ayla dengan total 12 varian dan Sigra dengan total 10 varian tang secara keseluruhan mencapai 22 varian.  Tidak hanya LCGC, beberapa varian pada tiga jenis kendaraan non-LCGC juga kebagian PPnBM DTP ini. Beberapa model tersebut adalah Daihatsu seperti Xenia dengan total 15 varian, Rocky dengan total 10 varian, dan Terios dengan total empat varian.  Insentif pada model LCGC diberikan pada kuartal I dengan tarif PPnBM nol persen; kuartal II sebesar satu persen; kuartal III sebesar dua persen; dan pada kuartal IV tarif PPnBM akan dikenakan sebesar tiga persen. Sedangkan untuk model non-LCGC, insentif diberikan pada kuartal I dengan tariff PPnBM sebesar 7,5 persen; serta kuartal II hingga kuartal IV akan dikenakan sebesar 15 persen.  Seperti sudah diberitakan sebelumnya, pemerintah melanjutkan pemberian insentif PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor. Perpanjangan insentif PPnBM DTP ini masih berada dalam koridor keberlanjutan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022.  Insentif ini dituangkan dalam PMK Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada 2 Februari 2022. PMK ini berisi tentang desain insentif baru yang disesuaikan dengan kondisi pemulihan sektor otomotif ke depan.

5 Model Daihatsu ini Dapat Insentif PPnBM DTP, Apa Saja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/ppnbm-mobil.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merestui perpanjangan pemberian insentif fiskal berupa penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor.  Pengamat CORE Piter Abdullah mengatakan, diskon PPnBM di sektir otomotif adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Melalui kebijakan ini diharapkan pembelian kendaraan otomotif bisa meningkat.  “Pada akhirnya bisa membantu industri otomotif dan semua industri terkait untuk bertahan ditengah pandemi,” ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Sabtu (19/6).  Menurutnya, indusri tidak bisa dibiarkan kolaps selama pandemi karena bisa menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Ekonomi akan sangat sulit dibangkitkan kalau semua sudah telanjur bangkrut atau kolaps,” imbuhnya.  Dia juga memandang, kebijakan pelonggaran PPnBM tidak bisa disandingkan dengan isu pengenaan PPN sembako dan pendidikan. Menurutnya, pelonggaran PPnBM adalah kebijakan pemulihan ekonomi ditengah pandemi.  “Sementara wacana pengenaan ppn sembako dan pendidikan adalah upaya penguatan perpajakan ketika perekonomian sudah pulih,” tuturnya.  Sementara, secara terpisah, Direktur center of economic and law studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, tujuan stimulus PPnBM secara filosofi untuk mengendalikan ketimpangan antar penduduk kaya dan misin yang objeknya adalah barang mewah.  Selain itu, fungsi lain kebijakan stimulus PPnBM untuk mendorong masyarakat mengalihkan konsumsi ke produk yg lebih ramah lingkungan misalnya. Artinya, jika mobil listrik PPnBMnya lebih kecil dari mobil yang berbahan bakar minyak (BBM) maka dinilai tepat.  “Tapi saat ini justru mobil BBM yang diturunkan PPnBMnya. Itu kebijakan yang kurang sinkron,” ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Sabtu (19/6).  Bhima menyebut, dampak dari turun PPnBM itu sendiri memang naikkan penjualan mobil, namun harus diperiksa kembali apakah hal ini sekedar beralihnya konsumen mobil bekas ke produk pabrikan baru. “Selisih harga mobil baru dan bekas yang menyempit karena fasilitas ppnbm 0 persen sebenarnya memicu kanibalisasi saja. Apa pedagang mobil bekas menikmati insentif pajak juga? Kan enggak ya,” ungkapnya.  Bhima juga menyinggung prinsip keadilan pajak perlu dijunjung tinggi agar jangan sampai persepsi masyarakat terhadap kebijakan pajak hanya terkesan menguntungkan orang kaya.  “Pemerintah juga tengah membahas opsi tax amnesty jilid 2 dan wacana perluasan PPN ke objek sembako, dan jasa pendidikan,” ucapnya.  Bhima menambahkan, kebijakan tersebut dinilai kurang tepat dimana negara lain meramu formulasi pajak untuk mengatasi defisit selama pandemi. Sebaiknya pemerintah mengejar pendapatan pajak dengan meningkatkan tarif pajak kalangan atas dan merelaksasi pajak untuk lapisan menengah dan bawah.  “Ada tiga yakni menutup celah penghindaran pajak, meningkatkan porsi pajak kelompok kekayaan teratas, dan memberikan relaksasi pajak termasuk PPN agar daya beli masyarakat menengah bawah cepat recovery,” pungkasnya.  Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan perpanjangan fasilitas PPnBM DTP 100 persen untuk penjualan mobil 4x2 di bawah 1500cc hingga bulan Agustus 2021. Selanjutnya, periode untuk diskon PPnBM DTP 50 persen diperpanjang menjadi bulan Desember 2021.

Kata Pengamat Soal Diskon Pajak Mobil di Tengah Wacana PPN Sembako

ppnbm dtp

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppnbm dtp

Berita Terkini