<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/ppnbm-mobil.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merestui perpanjangan pemberian insentif fiskal berupa penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor.  Pengamat CORE Piter Abdullah mengatakan, diskon PPnBM di sektir otomotif adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Melalui kebijakan ini diharapkan pembelian kendaraan otomotif bisa meningkat.  “Pada akhirnya bisa membantu industri otomotif dan semua industri terkait untuk bertahan ditengah pandemi,” ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Sabtu (19/6).  Menurutnya, indusri tidak bisa dibiarkan kolaps selama pandemi karena bisa menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Ekonomi akan sangat sulit dibangkitkan kalau semua sudah telanjur bangkrut atau kolaps,” imbuhnya.  Dia juga memandang, kebijakan pelonggaran PPnBM tidak bisa disandingkan dengan isu pengenaan PPN sembako dan pendidikan. Menurutnya, pelonggaran PPnBM adalah kebijakan pemulihan ekonomi ditengah pandemi.  “Sementara wacana pengenaan ppn sembako dan pendidikan adalah upaya penguatan perpajakan ketika perekonomian sudah pulih,” tuturnya.  Sementara, secara terpisah, Direktur center of economic and law studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, tujuan stimulus PPnBM secara filosofi untuk mengendalikan ketimpangan antar penduduk kaya dan misin yang objeknya adalah barang mewah.  Selain itu, fungsi lain kebijakan stimulus PPnBM untuk mendorong masyarakat mengalihkan konsumsi ke produk yg lebih ramah lingkungan misalnya. Artinya, jika mobil listrik PPnBMnya lebih kecil dari mobil yang berbahan bakar minyak (BBM) maka dinilai tepat.  “Tapi saat ini justru mobil BBM yang diturunkan PPnBMnya. Itu kebijakan yang kurang sinkron,” ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Sabtu (19/6).  Bhima menyebut, dampak dari turun PPnBM itu sendiri memang naikkan penjualan mobil, namun harus diperiksa kembali apakah hal ini sekedar beralihnya konsumen mobil bekas ke produk pabrikan baru. “Selisih harga mobil baru dan bekas yang menyempit karena fasilitas ppnbm 0 persen sebenarnya memicu kanibalisasi saja. Apa pedagang mobil bekas menikmati insentif pajak juga? Kan enggak ya,” ungkapnya.  Bhima juga menyinggung prinsip keadilan pajak perlu dijunjung tinggi agar jangan sampai persepsi masyarakat terhadap kebijakan pajak hanya terkesan menguntungkan orang kaya.  “Pemerintah juga tengah membahas opsi tax amnesty jilid 2 dan wacana perluasan PPN ke objek sembako, dan jasa pendidikan,” ucapnya.  Bhima menambahkan, kebijakan tersebut dinilai kurang tepat dimana negara lain meramu formulasi pajak untuk mengatasi defisit selama pandemi. Sebaiknya pemerintah mengejar pendapatan pajak dengan meningkatkan tarif pajak kalangan atas dan merelaksasi pajak untuk lapisan menengah dan bawah.  “Ada tiga yakni menutup celah penghindaran pajak, meningkatkan porsi pajak kelompok kekayaan teratas, dan memberikan relaksasi pajak termasuk PPN agar daya beli masyarakat menengah bawah cepat recovery,” pungkasnya.  Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan perpanjangan fasilitas PPnBM DTP 100 persen untuk penjualan mobil 4x2 di bawah 1500cc hingga bulan Agustus 2021. Selanjutnya, periode untuk diskon PPnBM DTP 50 persen diperpanjang menjadi bulan Desember 2021.

Kata Pengamat Soal Diskon Pajak Mobil di Tengah Wacana PPN Sembako

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Anggota-Komisi-X-DPR-RI-Himmatul-Aliyah-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dari sektor pendidikan. Hal ini tertuang dalam draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).  Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah menyatakan menolak rencana tersebut. Karena pendidikan merupakan sektor yang setiap warga negara dijamin haknya untuk mendapatkannya.  Menurut dia, pemerintah juga diamanatkan kewajiban untuk membiayai pendidikan warganya. Ini jelas tertuang dalam pasal 31 UUD 1945. Namun, rencana pemerintah mengenakan pajak di sektor pendidikan membuat masyarakat yang dijamin haknya justru dibebankan kewajiban, dan pemerintah yang berkewajiban membiayai tapi justru memungut biaya pendidikan dari rakyat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/11/06/2021/ketua-komisi-x-kritik-wacana-kenakan-ppn-pada-sektor-jasa-pendidikan/">Ketua Komisi X Kritik Wacana Kenakan PPN pada Sektor Jasa Pendidikan</a>  "Ini tentu tidak etis sekaligus bertentangan dengan konstitusi. Jadi jika rencana tersebut diberlakukan dan UU disahkan akan rawan digugat di Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Himmatul kepada wartawan, Sabtu (12/6).  Legislator Partai Gerindra ini menambahkan, pengenaan pajak pada sektor pendidikan akan membuat biaya pendidikan meningkat sehingga akan membebani masyarakat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif.  "Ini tentu akan menciptakan ketidakadilan karena pendidikan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat," katanya.  Himmatul menuturkan, pengenaan pajak pada sektor pendidikan di tengah pandemi akan menambah tinggi angka putus sekolah. Pandemi yang masih berlangsung telah menurunkan ketahanan ekonomi masyarakat sehingga banyak siswa dari berbagai daerah di Indonesia mengalami putus sekolah.  "Pengenaan pajak pendidikan bisa menambah tinggi angka putus sekolah sehingga menurunkan angka partisipasi sekolah di Indonesia. Kondisi demikian tentu paradoks dengan visi pemerintah sendiri, yakni mewujudkan SDM unggul untuk Indonesia maju," pungkasnya.

Soal PPN Pendidikan, Politikus Gerindra: Angka Putus Sekolah Bisa Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/muhammadiyah-1-ramadan-jatuh-pada-5-mei-2019_c_294403.jpg" alt="Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gelombang penolakan terhadap rencana pemerintah memungut PPN untuk lembaga pendidikan terus mengalir. Kali ini disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah. Dua ormas Islam tersebut memang sangat terkait dengan isu itu. Sebab, keduanya memiliki banyak lembaga pendidikan dan tersebar di seluruh Indonesia.  Suara dari PBNU disampaikan Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif PBNU Arifin Junaidi. LP Ma’arif menaungi lebih dari 21 ribu sekolah dan madrasah di Indonesia. Arifin menuturkan, penerapan PPN untuk lembaga pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap biaya pendidikan.  Padahal, biaya pendidikan yang dipatok lembaga pendidikan di bawah naungan Ma’arif selama ini sangat terjangkau.  Namun, biaya tersebut hanya cukup untuk menggaji para guru dengan layak. ”Itu pun sudah cukup berat (bagi para wali murid, Red), apalagi kalau harus menghitung komponen margin dan pengembalian modal,” katanya.  Arifin tidak habis pikir dengan sikap pemerintah yang ingin memungut PPN untuk lembaga pendidikan. ”Mindset para pengambil kebijakan di negara ini apa sebenarnya,” ujarnya. Dia menyatakan, pemberlakuan pajak bagi lembaga pendidikan sangat bertentangan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Padahal, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sejatinya tugas pemerintah. Tetapi, pada kenyataannya, justru masyarakat yang berperan melalui sekolah-sekolah swasta.  Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir melontarkan pernyataan senada. Dia menegaskan, Muhammadiyah sangat berkeberatan atas rencana penerapan PPN itu. Seharusnya, kata dia, ormas-ormas keagamaan yang membantu meringankan beban pemerintah dengan mendirikan sekolah-sekolah swasta mendapat reward atau penghargaan. ”Bukan malah dibebani pajak yang pasti memberatkan,” ungkapnya.  Menurut dia, PPN bidang pendidikan jelas bertentangan dengan UUD 1945 pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan. Haedar mengatakan, pemerintah seharusnya mendukung dan memberikan kemudahan bagi ormas yang menyelenggarakan pendidikan secara sukarela dan berdasar semangat pengabdian untuk mencerdaskan bangsa.  Pemerintah dan DPR seharusnya tidak memberatkan ormas penggerak pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat dengan pajak. Sebab, hal tersebut berpotensi mematikan lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini banyak membantu rakyat kecil.  Dihubungi terpisah, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Hendarman tidak banyak merespons. Dia hanya menyatakan masih menunggu koordinasi dengan Kemenkeu terkait dengan isu PPN pada sektor pendidikan. ”Kami menunggu pembicaraan lebih lanjut dari Kementerian Keuangan,” ujarnya singkat.  Anggota Komisi X DPR dari Partai Gerindra Himmatul Aliyah menuturkan, pihaknya menolak rencana pemberlakuan PPN pendidikan. Ada sejumlah alasan rencana itu harus ditolak. Salah satunya, pendidikan merupakan hak setiap warga yang harus dijamin negara. Pemerintah juga diamanatkan untuk membiayai pendidikan warganya. Hal itu jelas tertuang dalam pasal 31 UUD 1945.  Maka, rencana pemerintah mengenakan pajak di sektor pendidikan membuat masyarakat yang dijamin haknya justru terbebani. Pemerintah yang berkewajiban membiayai justru memungut biaya pendidikan dari rakyat. Itu tentu tidak etis sekaligus bertentangan dengan konstitusi. ”Jadi, jika rencana tersebut diberlakukan dan UU disahkan, akan rawan digugat di Mahkamah Konstitusi,” paparnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/06/2021/beras-kena-pajak-harga-rentan-melonjak/">Beras Kena Pajak, Harga Rentan Melonjak</a>  Penolakan juga disampaikan pengelola sekolah-sekolah swasta. Pendiri Ranu Harapan Islamic School (RHIS) Makassar Muhammad Ramli Rahim mengatakan, lembaga pendidikan di semua jenjang bukan sebuah entitas bisnis. Sebaliknya, lembaga pendidikan yang didirikan masyarakat merupakan upaya swadaya untuk membantu pemerintah. ”Selain itu, kondisi sekolah yang didirikan masyarakat atau sekolah swasta beragam,” ujar Ramli. Ada yang memang menarik biaya pendidikan tinggi. Tetapi, banyak juga sekolah swasta yang memberikan layanan pendidikan terjangkau, bahkan gratis, untuk masyarakat miskin.  Karena itu, menurut dia, pengenaan PPN pada layanan pendidikan tidak tepat. Sebab, ujungnya PPN tersebut akan dibebankan ke masyarakat. Akibatnya, biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat turut meningkat.  Direktur dan Founder Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menambahkan, wacana kenaikan PPN biaya pendidikan semestinya distop. Bhima merujuk pada skor membaca Indonesia yang berada di peringkat ke-74 dari 79 negara pada 2018. ”Nah, kalau dikasih PPN, efeknya akan kepada kualitas pendidikan. Terutama di sekolah swasta dan PTN. Ini ibarat jatuh sudah tertimpa tangga. Sudah kena pandemi, lalu kebijakan pajaknya tidak akomodatif,” jelasnya kepada Jawa Pos.  Dia pun menyarankan agar pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan wacana kebijakan tersebut. Menurut dia, rencana itu malah kontraproduktif dengan upaya untuk memulihkan ekonomi. Terlebih, kenaikan pajak itu dibarengi rencana pencabutan subsidi listrik, pengurangan bansos, dan lain-lain. ”Ini tidak hanya kontradiktif, tapi juga kontraproduktif dengan cita-cita pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi,” jelasnya.  Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza menilai, rencana pengenaan pajak terhadap sektor pendidikan atau sekolah kontraproduktif dengan upaya memulihkan dampak pandemi pada sektor tersebut. Biaya pendidikan yang bakal semakin tinggi dapat mengancam upaya Indonesia untuk memajukan sumber daya manusia.  Menurut dia, di tengah persoalan akses maupun mutu pendidikan yang tidak merata, peningkatan dropout, dan penurunan kemampuan belajar, pengenaan pajak PPN itu akan semakin mempersempit akses kepada pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin.  ”Dampak pandemi pada sektor pendidikan seharusnya bisa menjadi pertimbangan sebelum pengenaan PPN ini benar-benar diberlakukan,” ungkapnya.  Belum lagi, kata dia, banyak sekolah, terutama sekolah swasta berbiaya rendah, yang sulit bertahan di tengah pandemi yang berkepanjangan. Hal itu disebabkan sekolah maupun gurunya sangat bergantung pada pendapatan orang tua murid yang kini terganggu karena pandemi.  ”Pengenaan PPN pada sekolah mengancam upaya pemulihan pendidikan nasional,” tegasnya. Karena itu, RUU KUP perlu dikawal agar tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.

Kritikan PBNU dan Muhammadiyah soal Rencana Penerapan PPN Pendidikan

PPN Pendidikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PPN Pendidikan

Berita Terkini

Kata Pengamat Soal Diskon Pajak Mobil di Tengah Wacana PPN Sembako

Soal PPN Pendidikan, Politikus Gerindra: Angka Putus Sekolah Bisa Naik

Kritikan PBNU dan Muhammadiyah soal Rencana Penerapan PPN Pendidikan

Download Aplikasi JawaPos.com