<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/bawang-putih.jpg" alt="NAIK RP 5 RIBU: Mianah menunjukkan bawang putih yang ratarata mengalami kenaikan harga di Pasar Pabean kemarin (19/10). (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>NAIK RP 5 RIBU: Mianah menunjukkan bawang putih yang ratarata mengalami kenaikan harga di Pasar Pabean kemarin (19/10). (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen terhadap kebutuhan pangan mendapat penolakan keras dari pedagang.  Ketua Forum Komunikasi Pengusaha dan Pedagang Pangan (FKP3) Aminullah mengungkapkan, PPN dengan tarif lama saja sebesar 10 persen sudah membuat para pedagang sulit menjual barang-barangnya. Pasalnya, kini pasar makin sepi akibat covid 19. Apalagi rencana mau dinaikkan 12 persen. Ketentuan itu bakal jelas membuat banyak pedagang gulung tikar. Disinyalir masyarakat akan mengerem konsumsi.  Aminullah mengingatkan Pemerintah bahwa masyarakat dan pedagang kecil sudah tidak punya apa-apa lagi. Kini malah dibebankan lagi pajak yang tinggi.  Menurut dia, saat ini para pedagang masih bisa berjualan sudah sangat bersyukur. "Apa tidak ada sumber pendanaan lain yang bisa digali pemerintah untuk menutupi krisis anggaran negara," ujar Aminullah kepada JawaPos.com, Senin (14/6).  Di tempat lain, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, pengenaan PPN terhadap sembako mengancam ketahanan pangan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Apalagi lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli makanan yang bernutrisi, karena harga pangan mahal.  "Menambah PPN akan menaikkan harga dan memperparah situasi. Apalagi di tengah pandemi ketika pendapatan masyarakat berkurang,” tegas Felippa.  Felippa melanjutkan, pangan berkontribusi besar pada pengeluaran rumah tangga. Bagi masyarakat berpendapatan rendah, belanja kebutuhan pangan bisa mencapai sekitar 56 persen dari pengeluaran rumah tangga mereka.  "Pengenaan PPN pada sembako tentu saja akan lebih memberatkan bagi golongan tersebut. Terlebih lagi PPN yang ditarik atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada akhirnya akan dibebankan pengusaha kepada konsumen," ungkapnya.  Di sisi lainya, Felippa menyinggung polemik masih banyak dana gelap dari permainan rente ekonomi, seperti kuota impor yang bisa menjadi pemasukan negara hingga triliunan rupiah ketimbang mengenakan PPN.  Menurut dia,persoalan tersebut terjadi karena banyak diskresi dalam prosesnya dan tidak transparan. Penetapan kuota impor sangat tergantung pada diskresi pihak-pihak yg menerbitkan izin.  "Maka dari itu, kami menyarankan beralih ke sistem impor yang lebih otomatis dan transparan. CIPS merekomendasikan penggunaan sistem lisensi impor otomatis dimana permintaan dan penerbitan izin impor dilakukan secara otomatis," katanya.  Selanjutnya, salah satu usulan untuk menambah anggaran negara adalah penetapan tarif impor pangan. Sistem tarif itu dianggap memiliki dampak positif.  "Sistem tarif untuk menggantikan sistem rekomendasi dan kuota impor memiliki dampak positif, karena lebih dapat diprediksi dan dihitung bagi pelaku usaha. Sistem tarif juga mengurangi celah rente," tutupnya.  Di tempat lain, Mulyadi dari Perkumpulan Pengusaha Bawang Putih Nusantara (PPBN) berpendapat, menaikkan PPN terhadap sembako bakal merugikan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. Lebih baik pemerintah mengambil peredaran dana hitam hasil permainan dugaan jual beli kuota impor pangan.  Mulyadi menegaskan bahwa banyak sekali pangan impor seperti gula, bawang putih, dan buah-buahan luar negeri yang dikenakan wajib rekomendasi impor dan persetujuan impor. Kebijakan rekomendasi impor itu berpotensi menjadi rente ekonomi yang nilainya bisa triliunan rupiah setiap tahun.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/12/06/2021/ekonom-sarankan-kenaikan-ppnbm-buruh-kritisi-tax-amnesty/">Ekonom Sarankan Kenaikan PPnBM, Buruh Kritisi Tax Amnesty</a>  "Kalau pemerintah mempunyai niat dan keberanian untuk mengganti regulasi rekomendasi impor dengan kebijakan relaksasi dan tarifisasi, maka dana triliunan rupiah yang selama ini dinikmatin oleh segelintir orang atau kelompok dari jual beli kuota impor bisa diselamatkan untuk menambah kas negara," katanya.  "Jangan rakyat dan pedagang kecil dibebani pajak yang tinggi. Seharusnya praktik jual beli kuota yang bersumber dari rekomendasi impor tersebut yang harus dihapus pemerintah. Lalu gantikan dengan sistem tarif agar negara bisa mendapatkan dana tambahan untuk mengatasi krisis keuangan negara," tegas Mulyadi.

Tegas, Pedagang Tolak PPN Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Warung-Sembako-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Pedagang sembako menata barang dagangan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako. Hal itu tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983" width="100%">
<figcaption>Pedagang sembako menata barang dagangan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako. Hal itu tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Suara kontra menyambut rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada produk sembako dan biaya sekolah semakin luas. Bukan hanya konsumen, jika diterapkan, kebijakan tersebut juga dinilai akan berdampak pada produsen dan industri.  Direktur dan Founder Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berharap pemerintah dan DPR tidak perlu melanjutkan pembahasan wacana kebijakan itu. Sebab, kebijakan tersebut juga akan memukul dari sisi hulu.  Para produsen dan pelaku industri dipastikan akan makin tertekan. Apalagi, ekonomi belum sepenuhnya pulih.  Jika PPN dinaikkan saat daya beli masyarakat masih lemah, kata dia, industri akan menurunkan produksinya. Kondisi itu akan membawa posisi industri yang makin terimpit. ’’Lagi pula, pengawasan juga susah. Sembako ini, selain menyangkut daya beli masyarakat, sampai sekarang ada masalah yang belum selesai juga. Yakni, data di kementerian dan lembaga yang belum valid,’’ jelasnya kepada Jawa Pos kemarin (11/6).  Sebagaimana diketahui, Indonesia saat ini masih menganut sistem PPN single tariff sebesar 10 persen. Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN dari 10 persen ke 12 persen. Sistem single tariff pun rencananya diubah menjadi multitarif. Artinya, tarif PPN berdasar barang reguler dan barang mewah. Pertama, tarif sebesar 5 persen untuk jasa yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. Kedua, tarif sebesar 25 persen bagi jasa tergolong mewah.  Dalam kaitannya dengan produk sembako, Bhima menyebutkan, pengenaan PPN dengan tarif berbeda itu akan menimbulkan kebingungan para pedagang. ’’Susah. Beras yang dimakan masyarakat kelas atas dan kelas bawah itu bisa dikatakan banyak yang jenisnya sama. Pedagang bisa bingung. Padahal, yang beli di pasar tradisional itu juga banyak yang kelas menengah ke atas,’’ urainya.  Belum lagi, kenaikan 10 persen menjadi 12 persen juga belum dibarengi dengan tambahan inflasi. Secara psikologis, para pedagang akan mengerek harga di atas PPN 12 persen. Sebab, pedagang tentu beralasan harga disesuaikan dengan PPN.  Dengan kondisi itu, semestinya pemerintah justru menaikkan komponen pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Sebab, pajak tersebut sudah spesifik untuk barang-barang mewah. ’’Kita sudah punya PPnBM, itu sudah spesifik untuk barang yang dikonsumsi kelas atas. Lha, kenapa malah ke PPN? Ini sudah di tahap meresahkan masyarakat,’’ ulasnya.  Penolakan juga datang dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi). Pengenaan PPN untuk bahan pokok akan sangat membebani daya beli masyarakat. Efek domino juga dirasakan pedagang. Padahal, akibat pandemi, saat ini pedagang kehilangan 50 persen omzet. ”Ikappi melihat upaya ini benar-benar tidak melihat realita di bawah. Kami kesulitan jual karena ekonomi menurun dan daya beli masyarakat rendah. Ini malah mau ditambah PPN lagi, gimana enggak gulung tikar,” terang Ketua Umum Ikappi Abdullah Mansuri.  Ikappi semakin geram lantaran pemerintah disebut belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan dalam beberapa bulan terakhir. Mansuri mencontohkan cabai yang harganya sempat melambung hingga Rp 100.000 per kilogram. Harga daging sapi juga mengalami kenaikan tanpa sebab yang jelas. ”Nggak masuk akal sembako kena PPN. Kami akan memprotes agar kementerian terkait tidak melakukan upaya yang justru menyulitkan pedagang pasar,” tegasnya.  Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, pengenaan PPN pada produk pangan bisa berdampak pada semakin tertekannya petani. Seiring harga yang naik di tingkat konsumen akibat pemberlakuan PPN, sisi hilir rantai pasok disebutnya akan menekan harga di hulu sehingga kenaikan harga tidak dirasakan konsumen. ”Mayoritas komoditas pangan digarap petani dan pengusaha skala kecil, bukan perusahaan skala besar. Pada akhirnya yang jadi korban adalah petani karena harga di sisi hulu ditekan,” ujarnya.  Menurut dia, pengenaan pajak pada bahan pangan pokok dalam waktu dekat belum tepat. Terlebih di tengah ketidakpastian kapan pandemi berakhir.  Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) juga merasakan akan terkena dampak dari pengenaan PPN sembako. Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTRI Nur Khabsyin menyatakan bahwa kebijakan itu bakal memberatkan kehidupan petani, termasuk petani tebu.  Dia menceritakan, gula konsumsi sempat dikenai PPN pada 2017. Namun, pemerintah menganulirnya pada 1 September 2018 setelah petani tebu melakukan aksi ke Jakarta. Dia menjelaskan, PPN bakal masuk perhitungan ongkos produksi di tingkat pabrik gula. Alhasil, mereka pasti akan menekan petani untuk mendapatkan harga yang lebih murah.  Saat ini, lanjut dia, harga jual di tingkat petani berada di level Rp 10.500 per kilogram (kg). Padahal, biaya pokok produksi mereka sudah mencapai Rp 11.500 per kg. ’’Jika kami dibebani PPN sebesar 12 persen, harga yang kami terima hanya Rp 9.240 per kg. Jauh dari harga BPP kami,’’ jelasnya.  Pernyataan bahwa nilai tukar petani (NTP) yang membaik tak sesuai dengan realita. Menurut dia, banyak petani tebu yang merugi besar karena harga gula konsumsi menurun. Salah satu faktornya adalah impor gula semakin banyak.  Pertanyaannya, kata dia, apakah pemerintah bisa memastikan bahwa PPN itu hanya akan ditanggung perusahaan produsen gula tanpa memengaruhi harga jual tingkat petani. ’’Beberapa tahun ini kami sudah dirundung banyak masalah. Mulai pengurangan subsidi pupuk, HPP gula rendah, sampai gula impor yang bocor ke tingkat pasar. Kami seharusnya diberi stimulus, bukan beban tambahan,’’ tegasnya.  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga mengecam rencana pengenaan PPN sembako yang dinilai tidak adil bagi rakyat miskin. Apalagi, pemerintah juga akan memberlakukan tax amnesty jilid II.  Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, tidak adil jika orang kaya diberi relaksasi pajak, sementara orang miskin justru untuk makan saja dikenai kenaikan pajak. Dia mencontohkan, produsen mobil untuk beberapa jenis tertentu diberi pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 0 persen. ”Ini adalah cara-cara kolonialisme. Sifat penjajah,” tegasnya.  Bila rencana menaikkan PPN sembako itu tetap dilanjutkan, buruh akan menjadi garda terdepan dalam melakukan perlawanan. Baik secara aksi di jalanan maupun mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, adanya kenaikan PPN akan berdampak pada melambungnya harga barang.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/11/06/2021/tolak-ppn-sembako-ppi-ingatkan-pajak-untuk-rakyat-bukan-sebaliknya/">Tolak PPN Sembako, PPI Ingatkan Pajak Untuk Rakyat Bukan Sebaliknya</a>  Selain pengenaan PPN sembako, KSPI menolak diberlakukannya tax amenesty jilid II. Sebagaimana diketahui, tax amnesty jilid I yang diterbitkan pada 2016 ditolak buruh dengan menggugat ke MK. Gugatan tersebut ditolak MK. Salah satu pertimbangannya, tax amnesty bertujuan meningkatkan pendapatan negara dari harta kekayaan orang kaya yang tersimpan di luar negeri. ”Tetapi, faktanya sampai hari ini, apa yang disampaikan bertolak belakang. Tax amnesty jilid I tidak sesuai dengan harapan. Buktinya, ABPN tetap defisit,” katanya.  Said mengingatkan, setidaknya ada lima alasan kaum buruh saat menolak tax amnesty jilid I. Di antaranya, pengampunan pajak itu mencederai rasa keadilan kaum buruh sebagai pembayar pajak penghasilan (PPh) 21 yang taat. ”Tax amnesty jilid II pun akan bernasib sama dengan pengampunan pajak yang pernah diberlakukan sebelumnya,” tuturnya.  Di sisi lain, DPR juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengajuan rencana kenaikan PPN tersebut dari Kementerian Keuangan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR. ’’Proses pengiriman draf itu berjenjang dan sampai hari ini belum sampai ke meja pimpinan. Kalau sampai meja pimpinan saja belum, apalagi ke komisi yang terkait,’’ tegas Dasco di kompleks DPR, Senayan, kemarin.  Dia meminta informasi yang belum valid tidak terus berkembang di masyarakat karena akan menimbulkan kegaduhan. Politikus Gerindra tersebut menambahkan, program yang paling utama dan harus dilakukan pemerintah saat ini adalah pemulihan ekonomi nasional. ’’Saya pikir kebijakan-kebijakan dalam pemulihan ekonomi itu tidak akan dijalankan dengan kebijakan yang membebani masyarakat,’’ lanjutnya.

Ekonom Sarankan Kenaikan PPnBM, Buruh Kritisi Tax Amnesty

ppn pangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppn pangan

Berita Terkini

Tegas, Pedagang Tolak PPN Pangan

Ekonom Sarankan Kenaikan PPnBM, Buruh Kritisi Tax Amnesty

Download Aplikasi JawaPos.com