<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/20241219_164309-1531939987.jpg" alt="Masyarakat mencoba smartphone baru sebelum harga naik karena PPN naik. (Rian Alfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Masyarakat mencoba smartphone baru sebelum harga naik karena PPN naik. (Rian Alfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pajak pertambahan nilai atau PPN dipastikan naik tahun depan. Dari yang sebelumnya 11 persen, mulai Januari 2025 akan naik jadi 12 persen dan hal ini mendapat banyak penolakan dari masyarakat di tengah kondisi ekonomi dan daya beli yang masih lemah.</p> <p>Perhitungan PPN yang naik jadi 12 persen ini juga tidak sesederhana kelihatannya. Naik seolah satu persen berarti harga barang dan jasa juga ikut naik.</p> <p>Misalnya begini, harga smartphone yang sebelumnya Rp 3 juta, ditambah dengan pajak sebelumnya dari 11 persen, berarti yang harus dibayarkan oleh pembeli smartphone adalah 11 persen x 3.000.000 = 330 ribu. Artinya harga smartphone yang tadinya Rp 3.000.000 akan ditambah Rp 330 ribu jadi Rp 3.330.000.</p> <p>Sementara jika pajaknya naik jadi 12 persen, maka harga smartphone yang tadinya Rp 3.000.000 akan tambah mahal dengan hitungan 12 persen x 3.000.000 = 360 ribu. Artinya harga smartphone yang tadinya Rp 3.000.000 akan ditambah Rp 360 ribu jadi Rp 3.360.000.</p> <p>Tambah mahal? Jelas. Begitu juga dengan kelipatan angka lainnya. Makin besar, makin mahal pajaknya.</p> <p>Dengan pajak yang bakal naik, harga smartphone juga dipastikan bakal naik tahun depan. Lantas, sekarang apakah waktu yang tepat untuk membeli smartphone baru? Bisa jadi iya.</p> <p>Jelang PPN yang bakal naik, Digiplus tancap gas membuka gerai baru di kawasan Serpong, Tangerang. Gerai retail gadget baru ini hadir menyediakan smartphone, aksesori dan ekosistem lainnya.</p> <p>Sebelum pajak naik, masyarakat bisa membeli smartphone dengan lebih murah. Terlebih, di pembukaan gerai ini, Digiplus menawarkan potongan harga hingga Rp 6 juta.</p> <p>Dwita Satyanti selaku Head of Marketing Digiplus mengungkapkan, pada momentum akhir tahun ini, Digiplus kembali meresmikan gerai terbaru untuk masyarakat yang ingin beli gadget, smartphone di akhir tahun.</p> <p>"Kami juga ingin memberikan jawaban atas tingginya permintaan dari pelanggan terhadap gerai yang memiliki banyak pilihan gadget dan elektronik, tahun ini Digiplus telah memiliki 91 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Dwita ditemui di Tangerang, Kamis (19/12).</p> <p>Sebagai informasi, Gerai Digiplus menawarkan line-up lengkap produk gadget dan elektronik dari beberapa merek ternama. Seperti Apple, Samsung, vivo, Oppo, Huawei dan Xiaomi, dimana seluruh produk yang ditawarkan masih dalam kondisi baru.</p> <p>Beragam aksesori penunjang lainnya juga turut tersedia mulai dari ear buds, headphone, pengisi daya, smartwatch dan masih banyak yang lainnya.</p>

Dengan pajak yang bakal naik, harga smartphone juga dipastikan bakal naik tahun depan. Lantas, sekarang waktu yang tepat beli smartphone?

PPN Naik Bikin Panik, Apakah Sekarang Waktu yang Tepat untuk Beli Smartphone Baru?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/pajak-2208049373.jpg" alt="Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dari sebelumnya 11 persen mulai berlaku tahun depan, tepatnya pada 1 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa kenaikan PPN itu sebagaimana telah sesuai dengan amanat Undan-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah ada UU-nya, kita perlu menyiapkan agar itu (PPN 12 persen) bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, ditulis Kamis (14/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015317265/nonton-langsung-di-stadion-utama-gbk-kakak-justin-hubner-harap-sang-adik-tak-terkena-kartu-kuning">Nonton Langsung di Stadion Utama GBK, Kakak Justin Hubner Harap Sang Adik Tak Terkena Kartu Kuning</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons hal itu, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN 12 persen itu. Bhima menilai, kenaikan tarif PPN jika diakumlasi dalam 4 tahun terakhir, bukanlah naik sebesar 12 persen, melainkan menjadi 20 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu kalau diakumulasi dalam 4 tahun terakhir sebenarnya naiknya 20 persen bukan 2 persen. Dari 10 persen ke 11 persen kemudian ke 12 persen total 20 persen naiknya," kata Bhima kepada JawaPos.com, Jumat (15/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menilai, kenaikan tarif PPN cenderung sangat tinggi bahkan jika dibanding akumulasi kenaikan inflasi tahunan. Menurutnya, efek kenaikan PPN 12 persen akan langsung mennaikan inflasi umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, kata Bhima, berbagai barang akan lebih mahal harga nya. Sehingga ke depan, ia memproyeksikan bahwa inflasi 2025 bisa mencapai 4,5-5,2 persen secara tahunan atau year on year (YoY).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bhima mendorong, penyesuaian tarif PPN ini dibatalkan. Karena, kelas menengah sebelumnya sudah dihantam kenaikan harga pangan, dan sulitnya cari pekerjaan. Namun, masih harus dibebani oleh PPN 12 persen dan berpotensi akan membuat belanja masyarakat semakin turun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ke depan masih ditambah penyesuaian tafif ppn 12 persen. Khawatir belanja masyarakat bisa turun, penjualan produk sekunder seperti elektronik, kendaraan bermotor, sampai kosmetik/skincare bisa melambat," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015317226/libur-bukan-berarti-selalu-rebahan-7-hal-yang-biasa-orang-sukses-lakukan-di-sabtu-pagi-menurut-psikologi">Libur Bukan Berarti Selalu Rebahan, 7 Hal yang Biasa Orang Sukses Lakukan di Sabtu Pagi Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bhima menilai, sasaran PPN ini adalah kelas menengah dan diperkirakan 35 persen konsumsi rumah tangga nasional bergantung dari konsumsi kelas menengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imbas lain, kata Bhima, tentu akan berdampak pada pelaku usaha karena penyesuaian harga akibat naiknya tarif PPN berimbas ke omzet. Hingga akhirnya ada penyesuaian kapasitas produksi hingga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan menurun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga khawatir, jika tarif PPN masih ditetapkan naik bisa jadi memicu PHK di berbagai sektor. Itu sebabnya, kata dia, Pemerintah harus memikirkan kembali rencana kenaikan tarif ppn 12 persen karena akan mengancam pertumbuhan ekonomi yang disumbang dari konsumsi rumah tangga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bhima juga memastikan bahwa kenaikan tarif PPN bukan solusi naikan pendapatan negara. Jika konsumsi melambat maka pendapatan negara dari berbagai pajak termasuk ppn justru terpengaruh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebaiknya rencana penyesuaian tarif PPN dibatalkan. Kalau mau dorong rasio pajak perluas dong objek pajaknya bukan utak atik tarif. Menaikan tarif pajak itu sama dengan beburu di kebun binatang alias cara paling tidak kreatif," jelas Bhima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menilai, pemerintah sebaiknya mulai membuka pembahasan pajak kekayaan (wealth tax) dengan potensi Rp86 triliun per tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pajak anomali keuntungan komoditas (windfall profit tax) dan penerapan pajak karbon sebagai alternatif dibatalkannya PPN 12 persen," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN 12 persen itu.

Pengamat Minta PPN 12 Persen Dibatalkan, Ini Alasannya

<div id="m#msg-f:1792955594252409650" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/airlangga-blt-3376170023.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan Presiden Jokowi akan terus dilaksanakan oleh pemerintahan berikutnya. Pasalnya, mayoritas masyarakat Indonesia telah menentukan pilihan keberlanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014420198/prediksi-bali-united-vs-psis-semarang-pertaruhan-konsistensi-di-posisi-4-besar">Prediksi Bali United vs PSIS Semarang, Pertaruhan Konsistensi di Posisi 4 Besar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu kebijakan Presiden Jokowi yang dilanjutkan ialah terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bakal naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertama tentu masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan-pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, program yang dicanangkan pemerintah dilanjutkan termasuk kebijakan PPN," kata Airlangga dalam media brifieng di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (8/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu Airlangga mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih menunggu hasil resmi pemilihan presiden (pilpres). Bahkan, pembahasan APBN 2025 juga akan dilanjutkan kembali jika hasil pilpres telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu menjadi dasar, karena sejumlah program yang akan tertuang di APBN merupakan program-program yang akan dijalankan oleh pemerintahan mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Program yang perlu masuk ke dalam APBN adalah program yang akan dijalankan oleh pemerintah mendatang," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, ketentuan mengenai kenaikan PPN menjadi 12 persen diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lewat aturan tersebut, pemerintah sebelumnya telah melakukan penyesuaian tarif PPN menjadi 11 persen pada 2022. Dalam UU itu diamanatkan, tarif PPN dinaikan menjadi 12 persen selambat-lambatnya pada 1 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/014420170/sambut-ramadhan-whatsapp-hadirkan-rangkaian-stiker-lucu-bertema-islami">Sambut Ramadhan, WhatsApp Hadirkan Rangkaian Stiker Lucu Bertema Islami</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, pemerintah masih bisa menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen dengan pertimbangan tertentu. Merujuk pada Pasal 7 ayat (3), tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi sebesar 15 persen. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan Presiden Jokowi akan terus dilaksanakan oleh pemerintahan

Airlangga Sebut PPN bakal Naik Menjadi 12 Persen mulai 1 Januari  2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jelang-batas-akhir-sudah-1093-juta-wajib-pajak-laporkan-spt_c_295961.jpg" alt="Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Dalam menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah secara agresif mengeluarkan 14 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunan. Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia, Ajib Hamdani menuturkan bahwa hal ini mempunyai nilai positif.<br /> <br /> Menurut Ajib, ini merupakan bentuk konsistensi pemerintah untuk melaksanakan UU HPP, yang secara jelas termuat dalam pasal 17 (2) yang menyatakan bahwa ketentuan atas kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen ini berlaku pada 1 April 2022.<br /> <br /> "Pemerintah konsisten dengan amanat yang diberikan dalam UU tersebut, kepastian hukum menjadi sebuah konsideran yang paling tepat dan tidak bisa diganggu gugat," jelasnya kepada <em>JawaPos.com</em>, Jumat (15/4).<br /> <br /> Menarik untuk mencermati beberapa kondisi yang kemudian menimbulkan pendapat kritis di masyarakat. Pertama, kebijakan pemerintah menambah objek pajak baru atas transaksi bisnis masa kini dan masa depan, yaitu pengenaan PPN atas perdagangan aset kripto.<br /> <br /> Hal kedua yang perlu menjadi perhatian adalah mispersepsi yang timbul di masyarakat, misalnya PMK 61/2022 tentang PPN Kegiatan Membangun Sendiri. Sebenarnya pengenaan PPN ini bukanlah hal baru.<br /> <br /> "PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) ini sudah termuat dalam Pasal 16C UU PPN, dan sudah mulai dikenakan sejak 1 Januari 1995. Hal ini menunjukkan literasi perpajakan masyarakat Indonesia memang cenderung masih lemah," imbuh dia.<br /> <br /> Ia pun mengharapkan pemerintah, selain agresif mengeluarkan aturan baru, juga harus aktif dalam melakukan edukasi kepada para wajib pajak. Prinsip PPN ini adalah pajak yang dikenakan kepada pembeli akhir, sehingga efek dari kebijakan ini akan dirasakan oleh masyarakat luas.<br /> <br /> Dengan pemberlakuan kenaikan tarif PPN ini, diprediksikan akan memberikan kontribusi terhadap inflasi secara agregat di akhir tahun 2022. Target awal pemerintahan, inflasi di kisaran angka 3 persen.<br /> <br /> "Dengan kenaikan tarif PPN ini, diprediksikan inflasi akan menjadi terdongkrak di kisaran 3,4 persen," tandasnya.

Penyesuaian Tarif PPN Diramal Akan Naikkan Inflasi Jadi 3,4 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/perbaiki-neraca-transaksi-berjalan-ekspor-jasa-kini-bebas-pajak_m_.jpg" alt="Ilustrasi pungutan pajak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pungutan pajak</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Mulai 1 Mei 2022, jasa penyelenggara teknologi finansial wajib memungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen atas layanan yang diberikannya. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.<br /> <br /> Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor memastikan, PPN dikenakan hanya atas biaya jasa dari pihak yang memfasilitasi transaksi.<br /> <br /> Artinya, pengenaan pajak bukan secara langsung terhadap nominal transaksi di layanan teknologi finansial tersebut.<br /> <br /> "Misalnya kita <em>top up</em> e-money Rp 10 juta, umumnya terdapat biaya jasa atau kita kenal sebagai <em>fee</em> sekitar Rp 500 atau Rp 1.500 tergantung dari pemberi jasa. Nah, atas fee Rp 500 inilah yang nantinya akan dikenai PPN 11 persen. Jadi, PPN yang dipungut hanya sebesar Rp 55," ujar dia, Kamis (14/4).<br /> <br /> Kemudian, tidak semua jasa yang disediakan penyelenggara teknologi finansial harus dipungut PPN. Platform yang terkena PPN ini adalah jasa penyediaan hingga jasa pembayaran.<br /> <br /> "Penyelenggaraan penyelesaian transaksi (<em>settlement</em>) investasi, penyelenggaraan penghimpunan modal, layanan pinjam meminjam, pengelolaan investasi, penyediaan produk asuransi online, pendukung pasar, pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya," terangnya.<br /> <br /> "Sementara jasa penempatan dana atau pemberian dana, jasa pembiayaan dan asuransi online dibebaskan dari pengenaan PPN," sambung Neilmaldrin.<br /> <br /> Selain mengatur tentang pemungutan PPN, kebijakan ini juga mengatur pemotongan PPh pasal 23/26 oleh penyelenggara layanan teknologi finansial yang memberi layanan pinjam meminjam (P2P Lending) atas penghasilan bunga yang diterima kreditur melalui platform P2P Lending.<br /> <br /> Atas bunga yang diterima kreditur, dipotong PPh pasal 23 sebesar 15 persen dari jumlah bruto bunga, dalam hal kreditur adalah wajib pajak dalam negeri atau PPh pasal 26 sebesar 20 persen dari jumlah bruto bunga atau sesuai persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B), dalam hal kreditur adalah wajib pajak luar negeri.<br /> <br /> Adapun, kata dia pengenaan pajak terhadap penyelenggaraan bisnis teknologi finansial merupakan langkah serius pemerintah dalam menerapkan perlakuan yang sama bagi industri jasa keuangan, baik yang dilakukan secara digital maupun konvensional, sehingga dapat menjaga kesetaraan dalam usaha.<br /> <br /> “Perlu dipahami bahwa penerapan pajak pada digital economy sebelumnya sudah diterapkan lebih dulu pada kegiatan ekonomi konvensional sehingga pada intinya tidak terdapat objek pajak baru dan hanya terdapat perbedaan cara bertransaksi,” pungkas dia.

PPN 11 Persen Teknologi Finansial Dikenakan Atas Biaya Jasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/masih-minim-baru-73-juta-wajib-pajak-lapor-spt_m_.jpg" alt="ilustrasi pajak" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pajak</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Sejak belakunya tarif Pajak Pertambahan Nilai 11 persen pada 1 April 2022, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.<br /> <br /> Penerbitan ketentuan ini setidaknya menyesuaikan beberapa ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Jasa Kena Pajak (JKP) Tertentu.<br /> <br /> Dalam PMK tersebut, salah satu poinnya mengatur mengenai jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan sebesar 1,1 persen dari harga jual paket penyelenggaraan perjalanan jika tagihan dirinci antara perjalanan ibadah keagamaan dengan perjalanan ke tempat lain, dan 0,55 persen dari keseluruhan tagihan jika tidak dirinci.<br /> <br /> Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor memberikan penjelasan terkait penerbitan PMK tersebut. Kata dia, jasa ibadah keagamaan tidak terkena PPN.<br /> <br /> “Untuk meluruskan, dalam UU PPN Jasa ibadah keagamaan adalah jasa yang tidak dikenakan PPN sehingga ibadah umrah maupun ibadah lainnya tetap tidak dikenakan PPN," kata dia dalam keterangannya, Kamis (14/4).<br /> <br /> Ia pun memberikan rincian pengenaan PPN atas jasa perjalanan ibadah keagamaan. Untuk jasa keagamaan, meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, pemberian kotbah, penyelenggaraan kegiatan keagamanaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan tidak kena pajak.<br /> <br /> Jasa perjalanan ibadah umroh dan ibadah lainnya pun tidak kena pajak. Sementara jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan, dengan tagihan yang dirinci antara perjalanan ibadah dan perjalanan ke tempat lain terkena PPN 1,1 persen.<br /> <br /> Lalu, pada jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan, dengan tagihan yang tidak dirinci antara perjalanan ibadah dan perjalanan ke tempat lain dikenakan tarif 0,5 persen.<br /> <br /> "Namun dalam praktiknya, penyelenggara jasa perjalanan ibadah keagamaan juga memberikan jasa layanan wisata (tur) ke berbagai negara sehingga atas jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah tersebut dikenai PPN," pungkasnya.

Jasa Keagamaan Umrah Sampai Pemberian Khotbah Tidak Kena PPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/inflasi-kota-cirebon-tertinggi-di-jawa-barat_c_192789.jpeg" alt="Kebutuhan gas menjadi salah satu pemicu Inflasi" width="100%">
<figcaption>Kebutuhan gas menjadi salah satu pemicu Inflasi</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menuturkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen sebenarnya tidak terlalu berdampak besar pada inflasi. Akan tetapi, inflasi April 2022 berpotensi naik bertepatan dengan periode Ramadan dan Lebaran.<br /> <br /> Oleh karena itu, kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen bukan langkah yang tepat mengingat kondisi ini diiringi dengan kenaikan sejumlah bahan pokok. Kenaikan ini akan berpengaruh pada barang konsumsi masyarakat kelas menengah.<br /> <br /> "Kita menyetujui kenaikan ini 11 persen di 2022, tapi memang momentumnya kurang pas. Ini sedikit berpengaruh walaupun untuk bahan-bahan pokok tidak dikenakan, tetapi pasti ini akan berpengaruh," kata dia secara daring, Kamis (7/4).<br /> <br /> Apabila pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mampu mengurangi risiko kenaikan inflasi tersebut dan menstabilkan kenaikan harga pangan, maka kenaikan tarif PPN tidak akan berdampak signifikan terhadap kenaikan inflasi bulan April dan bulan selanjutnya.<br /> <br /> "Memang dalam kondisi seperti ini pemerintah harus melihat kembali lagi apakah ini masih terus dikakukan dalam kondisi seperti ini atau untuk sementara waktu," terang dia.<br /> <br /> Terkait terjangkaunya harga bahan pokok, pihaknya meminta agar pemberian stimulus bantuan sosial dengan operasi pasar, kebijakan harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan untuk bahan pangan diterapkan secara merata dan tepat sasaran.<br /> <br /> "Kita tahu APBN kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, tekanannya juga cukup besar dan itu juga berakibat dalam pinjaman luar negeri. Tapi ini akan menjadi permasalahan ketika harga-harga ini tidak bisa dikendalikan. Kerena ini larinya bisa-bisa ke masalah politik," tutup Hariyadi.

Kenaikan PPN 11 Persen Tak Pengaruhi Inflasi, tapi Waktunya Tak Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jelang-batas-akhir-sudah-1093-juta-wajib-pajak-laporkan-spt_c_295961.jpg" alt="Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik dari 10 persen menjadi 11 persen. Hal tersebut merupakan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).<br /> <br /> Terkait hal ini, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah mengatakan bahwa pihaknya telah menerapkan kebijakan PPN 11 persen untuk barang-barang yang terkena pajak.<br /> <br /> "Kami sudah men-<em>charge</em> PPN 11 persen, paling tidak ada kenaikan 1 persen dari <em>invoice</em>. Jadi waktu beli barang harga ditambah PPN 11 persen, ada kenaikan itu, sudah pasti," ujar dia ketika dihubungi <em>JawaPos.com</em>, Minggu (3/4).<br /> <br /> Terkait dengan kenaikan harga imbas dari penerapan aturan itu, kata dia hal tersebut masih dilakukan penyesuaian. Artinya, saat ini pihaknya masih menjual pada harga yang sama.<br /> <br /> "Naik atau tidak (harga barang, Red) dari supplier, tapi karena stok lama masih ada (harga tak naik, Red). Jadi dari peritel itu tidak serta merta langsung naik," ucap dia.<br /> <br /> Apabila kebijakan ini membuat supplier meningkatkan harga jual barang yang terkena PPN, maka pihaknya pun juga akan menaikkan harganya ditingkat konsumen.<br /> <br /> "Jadi pada saat supplier menaikkan harga, kami otomatis akan mengecek perlu dinaikkan atau tidak, atau naik sebagian," jelasnya.<br /> <br /> Untuk minggu-minggu awal, Hippindo masih akan melakukan pemantauan terhadap kenaikan harga dari supplier. Akan tetapi, yang pasti harga tidak akan naik selama stok lama masih ada.<br /> <br /> "Karena menjelang lebarang ini kami melakukan stok, jadi stoknya saya rasa cukup, karena rata-rata menyiapkannya sampai nanti Mei, kami biasa melakukan penyetokan untuk menghadapi peningkatan pembelian," tandas Budi.

Hippindo Sebut Sudah Pakai PPN 11 Persen, Masih Harga Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/ppn-hp.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah Indonesia resmi menaikkan tarif PPN atau Pajak Pertambahan Nilai yang semula 10 persen menjadi 11 persen. Aturan ini berlaku mulai Jumat (1/4) hari ini.<br /> <br /> Secara umum, PPN sendiri adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak, baik pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak. PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut Value Added Tax atau Goods and Services Tax.<br /> <br /> Sebelumnya, wacana kenaikan PPN ini memang sangat ramai. Banyak masyarakat mengeluhkan jika PPN dinaikkan, sejumlah barang juga bakal ikut naik, termasuk smartphone.<br /> <br /> Menyikapi hal tersebut, sejumlah merek smartphone memastikan kalau kenaikan PPN tidak akan membuat mereka menaikkan harga smartphone. Baru-baru ini, Oppo melalui PR Manager Oppo Indonesia Aryo Meidianto memastikan kalau pihaknya tidak akan menaikkan harga smartphone-nya.<br /> <br /> “Oppo Indonesia memutuskan untuk tidak mengubah harga produk sebagai bentuk kepedulian kepada fans dan konsumen setia kami," ujar Aryo di sela-sela jumpa pers daring terkait perangkat A96 belum lama ini.<br /> <br /> Melalui keputusan ini, lanjut Aryo, Oppo Indonesia berharap bahwa teknologi yang dipersembahkan oleh Oppo dapat dinikmati oleh semua kalangan. Terlebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri sehingga kebutuhan masyarakat untuk terhubung dengan orang-orang terkasih akan semakin tinggi,” lanjut Aryo.<br /> <br /> Senada, Samsung juga memastikan tak akan menaikkan harga perangkatnya terkait kenaikan PPN 11 persen ini. "Samsung mengikuti aturan pemerintah, termasuk terkait kebijakan PPN ini. RRP (Retail Recommended Price) Samsung sudah termasuk dengan PPN, dan hampir semua RRP produk kami tidak mengalami kenaikan," ungkap Ricky Bunardi, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.<br /> <br /> Xiaomi, Realme dan Poco juga demikian. Head of PR Xiaomi Indonesia memberikan jawaban yang senada. Mengenai naiknya tarif PPN di Indonesia dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) di Oktober 2021, Xiaomi Indonesia memastikan tidak ada kenaikan harga pada produk Xiaomi.<br /> <br /> "Xiaomi Indonesia akan tetap mendukung kebijakan Pemerintah dan terus menghadirkan produk-produk dengan inovasi dan teknologi terkini yang sesuai minat dan kebutuhan masyarakat Indonesia," ujar Stephanie.<br /> <br /> Marketing Director Realme Indonesia Palson Yi memberikan respons yang sama. Dia mengatakan kalau Realme Indonesia sepenuhnya mematuhi dan taat pada peraturan perundangan yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia.<br /> <br /> Namun demikian, menurutnya, saat ini Realme tidak memiliki alasan untuk menaikkan harga produk yang telah diluncurkan maupun produk yang baru saja diluncurkan. "Malah kami baru saja menurunkan harga agar konsumen lebih mudah mengakses produk-produk <em>tech trendsetter</em> dari Realme," tandas Palson.

PPN Naik Jadi 11 Persen, Harga Smartphone Ikut Naik?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Menkue-Sri-Mulyani-Indrawati-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Dalam rapat kerja yakni pembahasan pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Dalam rapat kerja yakni pembahasan pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sesuai dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 11 persen pada 1 April 2022 mendatang. Kenaikan ini dilakukan untuk menyehatkan penerimaan pajak negara.<br /> <br /> Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kenaikan 1 persen dari PPN sebelumnya 10 persen ini masih berada di bawah rata-rata PPN dunia, yakni sekitar 15 persen.<br /> <br /> “Kalau rata-rata PPN di seluruh dunia itu ada di 15 persen, kalau kita lihat negara OECD dan yang lain-lain, Indonesia ada di 10 persen. Kita naikkan 11 dan nanti 12 pada 2025,” ungkap Menkeu dikutip, Kamis (24/3).<br /> <br /> Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, memahami jika saat ini perhatian masyarakat dan dunia usaha tengah fokus pada pemulihan ekonomi. Namun, hal ini tidak menghalangi pemerintah untuk membangun fondasi perpajakan yang kuat.<br /> <br /> Terlebih selama masa pandemi APBN menjadi instrumen yang bekerja luar biasa, sehingga perlu untuk segera disehatkan. Menurutnya, negara yang kuat harus memiliki fondasi APBN yang kuat juga.<br /> <br /> “Jadi kita lihat mana-mana yang masih bisa space-nya dimana Indonesia setara dengan region atau negara-negara OECD atau negara-negara di dunia. Tapi, Indonesia tidak berlebih-lebihan,” imbuh Menkeu.<br /> <br /> Menkeu menekankan, pajak merupakan gotong royong dari sisi ekonomi Indonesia dari yang relatif mampu. Hal ini karena pajak yang dikumpulkan akan digunakan kembali kepada masyarakat.<br /> <br /> “Kita jelas masih butuh pendidikan yang makin baik, kesehatan yang makin baik, kita butuh bahkan TNI kita yang makin kuat, polisi yang makin hebat supaya kepastian hukum bagus, keamanan kita bagus. Itu semuanya bisa dikerjakan, kita capai, dan kita bangun setahap demi setahap kalau pondasi pajak kuat,” pungkasnya.

Menkeu Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN jadi 11 Persen Tidak Berlebihan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppn naik

Berita Terkini