<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/UvOXXh12JYlHlHe2OjMEWb5nkg7NbGjG0J54dNSc-1478982376.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (dua dari kanan) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) usai rapat kerja di kantornya, Senin (22/9). (Agas Putra/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (dua dari kanan) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) usai rapat kerja di kantornya, Senin (22/9). (Agas Putra/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah resmi memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk sektor properti hingga 2026. Menanggung sepenuhnya PPN atas pembelian rumah atau properti baru siap huni dengan harga jual maksimal Rp 2 miliar. Untuk properti seharga hingga Rp 5 miliar, sisanya tetap dikenakan tarif normal. "PPN DTP properti disetujui oleh Kementerian Perumahan dan Menteri Keuangan. Jadi PPN DTP sampai dengan Rp 2 miliar itu diberlakukan sampai tahun depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat kerja di kantornya, Senin (22/9). Perpanjangan insentif tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi lanjutan yang disiapkan pemerintah untuk 2025-2026. PPN DTP juga bisa dimanfaatkan untuk pembelian rumah sampai Rp 5 miliar. Namun, pembebasan hanya berlaku pada bagian harga pertama Rp 2 miliar. "Sisanya ditanggung oleh pembeli," imbuhnya. Insentif PPN DTP perumahan seharusnya berakhir tahun ini. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/2025. Dengan adanya kebijakan terbaru ini, fasilitas tersebut tetap berlaku hingga 2026. Fasilitas PPN DTP diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang memenuhi ketentuan kepemilikan properti di Indonesia. Setiap orang hanya dapat memanfaatkannya untuk satu unit hunian. Insentif ini tidak berlaku apabila pembelian dilakukan untuk lebih dari satu unit, pembayaran uang muka dilakukan sebelum kebijakan berlaku, atau unit dijual kembali dalam waktu kurang dari satu tahun. Airlangga juga menambah bantuan pangan yang hanya beras 10 kilogram dengan 2 liter minyak goreng dalam penyaluran periode Oktober-November 2025. Semuanya akan diberikan sekaligus (rapel). "Bantuan pangan tadi ditambahkan selain 10 kilogram beras, untuk dua bulan ditambahkan 2 liter Minyakita ini targetnya kepada 18,3 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat)," jelas Airlangga. Program bantuan pangan ini merupakan salah satu dari 17 paket kebijakan ekonomi pemerintah yang digulirkan untuk 2025 dan 2026. Sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan. Serta menjaga ketahanan pangan rumah tangga hingga membantu mengendalikan inflasi. Menurut dia, anggaran penambahan minyak goreng tersebut sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Namun, tidak merinci besaran anggaran yang dikucurkan. Begitu pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang belum menyampaikan nominalnya. Sebelumnya, pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk program bantuan pangan mencapai sekitar Rp 7 triliun. "Sudah dipersiapkan Pak Menteri Keuangan. Sudah disiapkan, jadi (beras) 10 kilogram tambah 2 liter minyak sudah dipersiapkan. (Anggaran) cukup," bebernya. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengaku sudah mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 6,5 triliun. Untuk mendukung penyaluran beras dan minyak goreng. Sekaligus menjaga harga komoditas di pasar. "Iya (tambahan) Rp 6,5 triliun. Bantuan pangan dalam bentuk beras plus minyak 2 liter, satu kali kirim. Buat 2 bulan berarti 4 liter," ungkapnya.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang PPN DTP dan menambah bantuan pangan untuk mendukung masyarakat.

Pemerintah Perpanjang PPN DTP dan Tambah Minyak Goreng Bantuan Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Rumah-Subsidi-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana rumah subsidi di kawasan Parung Panjang, Jakarta, Jumat (26/6/2020). Survei Bank Indonesia mencatat penjualan rumah di pasar primer selama 3 bulan pertama tahun ini anjlok 30,52 persen atau lebih dalam dari kuartal sebelumnya sebesar -16,33 persen" width="100%">
<figcaption>Suasana rumah subsidi di kawasan Parung Panjang, Jakarta, Jumat (26/6/2020). Survei Bank Indonesia mencatat penjualan rumah di pasar primer selama 3 bulan pertama tahun ini anjlok 30,52 persen atau lebih dalam dari kuartal sebelumnya sebesar -16,33 persen</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perluasan akses rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus dilakukan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mendapatkan mandat untuk menyalurkan tambahan kuota kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) pada 2025. Sehingga mampu menurunkan backlog kepemilikan perumahan. Tahun ini, BRI menyalurkan FLPP sebanyak 25 ribu unit. Meningkat 7.300 unit dari kuota sebelumnya sebanyak 17.700 unit. "Kami berupaya mengekspansi program ini agar penyalurannya dapat terserap maksimal. Sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian. Tentunya kami juga tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap prosesnya," ucap Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Rabu (6/8). Bank pelat merah itu telah menandatangani nota kesepahaman kuota penyaluran dan akad massal 1.000 nasabah KPR Subsidi di Menara BRILiaN, Jakarta, Selasa (5/8). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho turut hadir. Realisasi penyaluran juga dilakukan di 75 kantor cabang BRI. Per Juni 2025, BRI telah menyalurkan KPR subsidi kepada lebih dari 101 ribu nasabah. Dengan outstanding mencapai Rp 13,79 Triliun. Dari penyaluran tersebut, sekitar 97 persen merupakan outstanding FLPP dengan kualitas kredit yang terjaga. Rasio kredit bermasalah alias non-performing loan berada di level 1,1 persen. "Jadi, tetap aman," ujar Hery. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 mencatat backlog kepemilikan rumah nasional tercatat sebesar 9,9 juta. Sebanyak 83,4 persen dari backlog berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah dan kelompok miskin. Sementara itu, hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia (BI) mengindikasikan harga properti residensial di pasar primer pada triwulan II 2025 tumbuh terbatas. Tercermin dari indeks harga properti residensial (IHPR) yang tumbuh 0,90 persen Year-on-Year (YoY). Sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I 2025 sebesar 1,07 persen YoY. "Perkembangan harga properti dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan penjualan unit properti residensial tipe kecil di pasar primer. Sementara penjualan rumah tipe besar dan menengah mengalami kontraksi," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso. Secara keseluruhan, penjualan unit properti residensial di pasar primer mengalami kontraksi. Yakni, sebesar 3,80 persen YoY, setelah tumbuh 0,73 persen di triwulan sebelumnya. Dari sisi pembiayaan, survei menunjukkan sumber utama pendanaan untuk pembangunan properti residensial masih berasal dari dana internal pengembang. Dengan pangsa mencapai 78,36 persen. "Dari sisi konsumen, mayoritas pembelian rumah di pasar primer dilakukan melalui skema pembiayaan KPR dengan pangsa sebesar 73,06 persen dari total pembiayaan," ungkap Denny.

Tahun ini, BRI menyalurkan FLPP sebanyak 25 ribu unit. Meningkat 7.300 unit dari kuota sebelumnya sebanyak 17.700 unit.

BRI Dapat Kuota Tambahan FLPP, Meski Survei Harga Properti BI Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/nZwwm3nzzTFbkMEn67zV8vSk8lPoR3Zy5nrrioDP-1-2818995631.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendadak melakukan joget pacu jalur. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendadak melakukan joget pacu jalur. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyebutkan bahwa fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk sektor properti akan diperpanjang hingga akhir tahun 2025. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan sebelumnya, kebijakan rumah bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 100 persen seharusnya selesai pada akhir Juni 2025. Kemudian, pada semester II-2025, yang terhitung pada Juli hingga Desember 2025 akan PPN DTP properti akan ditetapkan sebesar 50 persen. Namun, Airlangga menyebut PPN DTP properti sebesar 100 persen ini akan diperpanjang hingga akhir tahun guna menggenjot pertumbuhan perekonomian RI. "Sebesar 100 persen atau rumah bebas PPN untuk properti akan diperpanjang hingga akhir tahun 2025," kata Airlangga dalam saat ditemui usai Rakortas Pertumbuhan Ekonomi Semester II-2025 di Jakarta, Jumat (25/7). "Terkait dengan fasilitas PPN DTP untuk properti yang seharusnya Semester II (tahun 2025) itu 50 persen, tadi disepakati untuk tetap 100 persen," imbuhnya. Kendati begitu, Airlangga tidak membeberkan kapan secara resmi kebijakan ini akan berlaku. Dia hanya menyebut, terkait aturan teknis-teknis baru akan dibahas lebih lanjut. "Jadi nanti teknis-teknis itu yang kita bahas detail," pungkasnya. Sebelumnya, PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah pada periode Januari-Juni 2025 akan mendapat insentif sebesar 100 persen. Kemudian untuk pembelian rumah pada periode 1 Juli-31 Desember 2025 akan mendapatkan insentif sebesar 50 persen. Kebijakan ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025. Dalam beleid itu tercatat, rumah tapak atau rumah susun akan mendapat PPN DTP sebesar 100 persen atau 50 persen atas PPN terutang dari bagian harga jual hingga maksimal Rp 5 miliar. Dalam PMK tersebut juga disampaikan bahwa kebijakan insentif PPN DTP ini diberikan untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta menstimulasi masyarakat agar membeli rumah.&nbsp;Adapun sebelumnya, PPN DTP 100 persen juga sempat diberlakukan untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun yang diserahkan sepanjang Januari-Desember 2024.

Pemerintah memperpanjang fasilitas PPN DTP 100 persen untuk sektor properti hingga akhir tahun 2025, mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Perpanjang Fasilitas PPN DTP 100 Persen untuk Sektor Properti hingga Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/WhatsApp-Image-2025-02-18-at-145634-835447728.jpeg" alt="Pelaku usaha mengapresiasi langkah pemerintah menerapkan kebijakan insentif pajak atas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk rumah tapak dan satuan rumah susun. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pelaku usaha mengapresiasi langkah pemerintah menerapkan kebijakan insentif pajak atas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk rumah tapak dan satuan rumah susun. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelaku usaha mengapresiasi langkah pemerintah menerapkan kebijakan insentif pajak atas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk rumah tapak dan satuan rumah susun. Salah satunya adalah PT Fauzi Panca Manunggal yang ingin membangun hunian dekat dari stasiun LRT Ciracas atau wilayah Transit Oriented Development (TOD). Adapun besaran insentifnya dibedakan menjadi dua. Pertama, bagi rumah yang diserahkan dalam rentang waktu 1 Januari hingga 30 Juni 2025 akan diberikan insentif sebesar 100% dari PPN terutang. Kedua, bagi rumah yang diserahkan dalam kurun waktu 1 Juli hingga 31 Desember 2025 akan diberikan insentif sebesar 50% dari PPN terutang. Skema perhitungannya, dengan mengalikan harga jual dengan maksimal Rp 2 miliar. Diketahui, Panca Residence beralamat di Jalan Penganten Ali, Ciracas, Jakarta atau tepat persis di sebelah stasiun LRT Ciracas. Panca Residence memiliki tiga tipe model rumah yakni model Sentosa, Tenteram dan Damai. Owner PT Fauzi Panca Manunggal, Gadiza Fauzi menuturkan, Panca Residence dibangun untuk memudahkan masyarakat berkegiatan di Jakarta. Gadiza mengungkapkan, Panca Residence dibangun agar masyarakat bisa menikmati hidup yang praktis dan juga sehat di wilayah Jakarta. &ldquo;Kita sediakan area komersil dan tempat olahraga mini soccer, work climbing, swalayan dan ketika orang itu mau bekerja ada LRT, lalu pulang juga life style juga ada sport area dan untuk membeli kebutuhan rumah juga gampang karena ada swalayan. Jadi itu kehidupan yang sehat,&rdquo; kata Gadiza saat peletakan batu pertama perumahan Panca Residence, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (18/2). Gadiza meminta masyarakat tidak khawatir terkait mekanisme pembiayaan pembelian hunian di Panca Residence Ciracas. Pasalnya, mekanisme kredit Panca Residence selaras dengan langkah pemerintah menerapkan kebijakan insentif pajak atas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk rumah tapak dan satuan rumah susun. Menurutnya, perumahan di Panca Residence dibangun dengan mengedepankan konsep ramah lingkungan. Gadiza menerangkan, Panca Residence membangun rumah dengan teknologi solar panel yang ramah lingkungan dan memudahkan finansial penghuninya. &ldquo;Jadi kita juga siapkan di setiap rumah itu ada solar panel. Supaya ketika mereka tinggal di Panca Residence, biaya mereka juga enak, jadi sebenarnya beli rumah yang praktis, ke depannya juga secara finansial mereka juga merasa secure untuk kebutuhan rumah tangga,&rdquo; pungkas Gadiza. &nbsp;

Pelaku usaha apresiasi langkah pemerintah menerapkan kebijakan insentif pajak atas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).

Pelaku Usaha Apresiasi Insentif PPN-DTP dari Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/Perumahaan-KPR-Salman-Toyibi-1-883776738.jpg" alt="Ilustrasi: Pembangunan rumah KPR" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pembangunan rumah KPR</figcaption>
</figure> <div class="gE iv gt">JawaPos.com - Pemerintah memperluas cakupan pemberian insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp 5 miliar. Sebelumnya pemerintah hanya memberikan insentif PPN DTP untuk rumah di bawah Rp 2 miliar.</div> <div class=""> <div id=":1aa" class="ii gt"> <div id=":1a9" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami memperluas untuk rumah sampai Rp 5 miliar, namun PPN yang di DTP-kan sampai Rp 2 miliar," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (3/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Menkeu memastikan meski batasan harga rumah diperluas hingga Rp 5 miliar, namun PPN DTP yang akan dibebaskan atau ditanggung oleh pemerintah hanya sampai Rp 2 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013216520/kolaborasi-aspag-ilo-diyakini-mampu-atasi-masalah-pekerja-di-palestina">Kolaborasi ASPAG-ILO Diyakini Mampu Atasi Masalah Pekerja di Palestina</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya, untuk harga yang di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar itu masih membayar PPN-nya seperti semula, tapi sampai dengan Rp 2 miliar pertama ditanggung pemerintah," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Menkeu juga memastikan bahwa untuk pembelian rumah sampai dengan Rp 2 miliar, mulai November 2023 hingga Juni 2024, pemerintah akan menanggung PPN sepenuhnya atau 100 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, jika pembelian rumah dilakukan pada Juli hingga Desember 2024, besaran insentif PPN DTP akan dipangkas hanya menjadi 50 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu menyebut, insentif pajak perumahan ini hanya akan berlaku pada satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan satu kali pembelian. Oleh karena itu, pembeli yang ingin memanfaatkan fasilitas PPN DTP diwajibkan untuk menyerahkan NIK atau NPWP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini untuk menjaga momen pertumbuhan perekonomian ini. Dan kita juga melihat dari sisi demand dan supply bisa akan mendapatkan respon positif terhadap kebijakan tersebut," pungkas Menkeu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013216498/wujudkan-pembangunan-infrastruktur-berkelanjutan-tak-cukup-hanya-terapkan-teknologi-ramah-lingkungan">Wujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Tak Cukup Hanya Terapkan Teknologi Ramah Lingkungan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelian rumah di bawah Rp 2 Miliar. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi Pak Presiden meminta agar dilakukan program PPn ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti di bawah Rp 2 miliar akan berlaku PPn 100 persen," kata Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menyebutkan, alasan pemerintah yang akan memberikan insentif pada industri properti yang disebut akan berlaku hingga Juni 2024 ini. Setelah itu, insentif akan diberlakukan sebesar 50 persen. "Sesudah Juni, PPn 50 persen ditanggung pemerintah," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa alasan diberikannya insentif pembebasan PPN ini karena PDB pada sektor perumahan tercatat rendah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, kedua sektor tersebut memberikan kontribusi ke PDB mencapai 14 persen - 16 persen, juga jumlah tenaga kerja pada sektor itu mencapai 13,8 juta orang. Sedangkan kontribusi pajak mencapai 9,3 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai 31,9 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp 5 miliar.

Pemerintah Perluas Insentif PPN DTP untuk Beli Rumah hingga Rp 5 Miliar