<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2023/08/27/arsitek-3387551075.jpeg" alt="Ilustrasi rumah mewah. " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah mewah. </figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Memasuki tahun 2026, stabilitas politik diharapkan menjadi pendorong utama bagi munculnya kembali permintaan yang tertunda sepanjang tahun 2025. Di sisi lain, kepastian mengenai perpanjangan PPN DTP 100 persen untuk periode 2026-2027 menjadi sinyal positif yang sangat dinantikan oleh industri. Adanya kepastian regulasi ini membantu konsumen untuk keluar dari posisi wait and see dan mulai melakukan eksekusi transaksi yang sempat tertunda karena kehawatiran terhadap perubahan arah kebijakan di masa transisi. &ldquo;Data internal kami merekam respons awal terhadap stabilitas ini melalui kenaikan tren pencarian di segmen rumah mewah menjelang akhir tahun 2025,&rdquo; ungkap CEO dan founder Pinhome, Dayu Dara Permata, dalam paparan risetnya beberapa waktu lalu. Segmen rumah mewah, atau rumah dengan harga di atas Rp 3 miliar, menunjukkan pertumbuhan pencarian rumah yang signifikan. Setelah tumbuh 20 persen secara kuartalan pada kuartal III 2025, pencarian kembali tumbuh 36 persen pada kuartal IV 2025. Lonjakan signifikan ini menunjukkan para investor besar cenderung mengambil langkah lebih awal ketika risiko ketidakpastian dianggap sudah mereda. Kelompok ini memiliki sensitivitas tinggi terhadap keamanan investasi dan biasanya melakukan eksekusi sebelum pasar masif (segmen menengah) mulai bergerak. Ini dilakukan guna menghindari potensi penyesuaian harga di masa depan saat permintaan pasar secara umum pulih sepenuhnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/03/rumah-mewah-3898082961.jpg" alt="Segmen rumah mewah, atau rumah dengan harga di atas Rp 3 miliar, menunjukkan pertumbuhan pencarian rumah yang signifikan." width="100%">
<figcaption>Segmen rumah mewah, atau rumah dengan harga di atas Rp 3 miliar, menunjukkan pertumbuhan pencarian rumah yang signifikan.</figcaption>
</figure> Selain itu, lanjut Dara, peningkatan aktivitas di segmen rumah mewah ini akan memperbaiki likuiditas pengembang besar. Arus kas yang masuk dari penjualan unit mewah akan memberikan kapasitas bagi pengembang untuk mempercepat pembangunan dan penyediaan stok rumah di segmen menengah serta bawah. &ldquo;Dengan demikian, pemulihan di segmen harga tinggi merupakan indikator awal bagi meningkatan produktivitas di seluruh lapisan pasar properti pada periode berikutnya,&rdquo; tuturnya. Sebagai informasi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah memutuskan perpanjangan insentif PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun hingga akhir 2026.&nbsp;Keputusan&nbsp;itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026. Dalam beleid yang berlaku sejak 1 Januari 2026 tersebut, PPN DTP diberikan 100 persen dari PPN yang terutang dari harga jual sampai dengan Rp 2 miliar untuk rumah tapak atau satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp 5 miliar (Pasal 7 Ayat 1). Berikut kriteria rumah tapak atau rumah susun yang berhak mendapatkan insentif: - harga jual paling banyak Rp 5 miliar - rumah tapak baru atau rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni - rumah tapak baru atau rumah susun baru ini harus mendapatkan kode identitas rumah, dan pertama kali diserahkan oleh pengusaha kena pajak (penjual) yang menyelenggarakan pembangunan rumah tapak atau satuan rumah susun, dan belum pernah dilakukan pemindahtanganan.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah memutuskan perpanjangan insentif PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun hingga akhir 2026.

Stabilitas Politik dan Stimulus Fiskal jadi Kunci Properti, Makin Banyak Konsumen Cari Rumah di Atas Rp 3 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/UvOXXh12JYlHlHe2OjMEWb5nkg7NbGjG0J54dNSc-1478982376.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (dua dari kanan) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) usai rapat kerja di kantornya, Senin (22/9). (Agas Putra/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (dua dari kanan) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) usai rapat kerja di kantornya, Senin (22/9). (Agas Putra/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah resmi memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk sektor properti hingga 2026. Menanggung sepenuhnya PPN atas pembelian rumah atau properti baru siap huni dengan harga jual maksimal Rp 2 miliar. Untuk properti seharga hingga Rp 5 miliar, sisanya tetap dikenakan tarif normal. "PPN DTP properti disetujui oleh Kementerian Perumahan dan Menteri Keuangan. Jadi PPN DTP sampai dengan Rp 2 miliar itu diberlakukan sampai tahun depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat kerja di kantornya, Senin (22/9). Perpanjangan insentif tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi lanjutan yang disiapkan pemerintah untuk 2025-2026. PPN DTP juga bisa dimanfaatkan untuk pembelian rumah sampai Rp 5 miliar. Namun, pembebasan hanya berlaku pada bagian harga pertama Rp 2 miliar. "Sisanya ditanggung oleh pembeli," imbuhnya. Insentif PPN DTP perumahan seharusnya berakhir tahun ini. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/2025. Dengan adanya kebijakan terbaru ini, fasilitas tersebut tetap berlaku hingga 2026. Fasilitas PPN DTP diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang memenuhi ketentuan kepemilikan properti di Indonesia. Setiap orang hanya dapat memanfaatkannya untuk satu unit hunian. Insentif ini tidak berlaku apabila pembelian dilakukan untuk lebih dari satu unit, pembayaran uang muka dilakukan sebelum kebijakan berlaku, atau unit dijual kembali dalam waktu kurang dari satu tahun. Airlangga juga menambah bantuan pangan yang hanya beras 10 kilogram dengan 2 liter minyak goreng dalam penyaluran periode Oktober-November 2025. Semuanya akan diberikan sekaligus (rapel). "Bantuan pangan tadi ditambahkan selain 10 kilogram beras, untuk dua bulan ditambahkan 2 liter Minyakita ini targetnya kepada 18,3 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat)," jelas Airlangga. Program bantuan pangan ini merupakan salah satu dari 17 paket kebijakan ekonomi pemerintah yang digulirkan untuk 2025 dan 2026. Sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan. Serta menjaga ketahanan pangan rumah tangga hingga membantu mengendalikan inflasi. Menurut dia, anggaran penambahan minyak goreng tersebut sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Namun, tidak merinci besaran anggaran yang dikucurkan. Begitu pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang belum menyampaikan nominalnya. Sebelumnya, pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk program bantuan pangan mencapai sekitar Rp 7 triliun. "Sudah dipersiapkan Pak Menteri Keuangan. Sudah disiapkan, jadi (beras) 10 kilogram tambah 2 liter minyak sudah dipersiapkan. (Anggaran) cukup," bebernya. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengaku sudah mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 6,5 triliun. Untuk mendukung penyaluran beras dan minyak goreng. Sekaligus menjaga harga komoditas di pasar. "Iya (tambahan) Rp 6,5 triliun. Bantuan pangan dalam bentuk beras plus minyak 2 liter, satu kali kirim. Buat 2 bulan berarti 4 liter," ungkapnya.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang PPN DTP dan menambah bantuan pangan untuk mendukung masyarakat.

Pemerintah Perpanjang PPN DTP dan Tambah Minyak Goreng Bantuan Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/18/JKT_PEMBUKAAN-ASHTARA-SKYFORNT-CITY_HANUNG-HAMBARA_16052025-14-1170779504.jpg" alt="Sejumlah pengunjung melihat desain rumah contoh saat pembukaan salah satu perumahan di Tangerang, Banten, Jumat (16/05/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengunjung melihat desain rumah contoh saat pembukaan salah satu perumahan di Tangerang, Banten, Jumat (16/05/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah telah menyetujui perpanjangan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah hingga Desember 2025. Saat ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun tengah mempersiapkan revisi Peraturan Menteri Keuangan-nya (PMK). "Insentif PPN DTP perumahan 100 persen, kami sudah menyetujui. Sekarang ini sedang dalam proses untuk perubahan PMK-nya diperpanjang sampai dengan Desember," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dikutip dari Antara, Rabu (30/7). Aturan insentif itu sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025.&nbsp;Pada PMK 13/2025, besaran insentif PPN DTP ditetapkan bergantung pada waktu penyerahan unit hunian. Untuk penyerahan unit pada 1 Januari-30 Juni 2025, pemerintah menanggung 100 persen PPN untuk dasar pengenaan pajak (DPP) Rp 2 miliar. Sedangkan untuk penyerahan unit pada 1 Juli-31 Desember 2025, insentif PPN DTP yang berlaku sebesar 50 persen dari DPP Rp 2 miliar. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang besaran insentif 100 persen hingga Desember 2025 untuk mendorong daya beli masyarakat, khususnya untuk pembelian rumah. Kebijakan itu juga bertujuan menjaga laju pertumbuhan sektor properti yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi (rakor) pertumbuhan ekonomi bersama kementerian teknis terkait di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/7).&nbsp;Adapun fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp 2 miliar, untuk pembelian rumah dengan harga jual paling tinggi Rp 5 miliar. Diskon PPN tersebut berlaku baik untuk pembelian rumah tapak maupun satuan rumah susun. "Ini semuanya diharapkan memberikan suatu sinyal bahwa kita menggunakan seluruh instrumen yang kita miliki di dalam fiskal untuk mendorong perekonomian kita," kata Sri Mulyani.

Pemerintah perpanjang PPN DTP 100 persen hingga Desember 2025 untuk dorong daya beli masyarakat dan sektor properti.

Sri Mulyani segera Revisi Aturan agar Rumah Rp 2-5 Miliar bisa Bebas PPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/nZwwm3nzzTFbkMEn67zV8vSk8lPoR3Zy5nrrioDP-1-2818995631.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendadak melakukan joget pacu jalur. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendadak melakukan joget pacu jalur. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyebutkan bahwa fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk sektor properti akan diperpanjang hingga akhir tahun 2025. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan sebelumnya, kebijakan rumah bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 100 persen seharusnya selesai pada akhir Juni 2025. Kemudian, pada semester II-2025, yang terhitung pada Juli hingga Desember 2025 akan PPN DTP properti akan ditetapkan sebesar 50 persen. Namun, Airlangga menyebut PPN DTP properti sebesar 100 persen ini akan diperpanjang hingga akhir tahun guna menggenjot pertumbuhan perekonomian RI. "Sebesar 100 persen atau rumah bebas PPN untuk properti akan diperpanjang hingga akhir tahun 2025," kata Airlangga dalam saat ditemui usai Rakortas Pertumbuhan Ekonomi Semester II-2025 di Jakarta, Jumat (25/7). "Terkait dengan fasilitas PPN DTP untuk properti yang seharusnya Semester II (tahun 2025) itu 50 persen, tadi disepakati untuk tetap 100 persen," imbuhnya. Kendati begitu, Airlangga tidak membeberkan kapan secara resmi kebijakan ini akan berlaku. Dia hanya menyebut, terkait aturan teknis-teknis baru akan dibahas lebih lanjut. "Jadi nanti teknis-teknis itu yang kita bahas detail," pungkasnya. Sebelumnya, PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah pada periode Januari-Juni 2025 akan mendapat insentif sebesar 100 persen. Kemudian untuk pembelian rumah pada periode 1 Juli-31 Desember 2025 akan mendapatkan insentif sebesar 50 persen. Kebijakan ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025. Dalam beleid itu tercatat, rumah tapak atau rumah susun akan mendapat PPN DTP sebesar 100 persen atau 50 persen atas PPN terutang dari bagian harga jual hingga maksimal Rp 5 miliar. Dalam PMK tersebut juga disampaikan bahwa kebijakan insentif PPN DTP ini diberikan untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta menstimulasi masyarakat agar membeli rumah.&nbsp;Adapun sebelumnya, PPN DTP 100 persen juga sempat diberlakukan untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun yang diserahkan sepanjang Januari-Desember 2024.

Pemerintah memperpanjang fasilitas PPN DTP 100 persen untuk sektor properti hingga akhir tahun 2025, mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Perpanjang Fasilitas PPN DTP 100 Persen untuk Sektor Properti hingga Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/JKT-1-RAPAT-MENKO-PEREKONOMIAN-SRITEX-FED-7JPG-3805485726.jpg" alt="Menko Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat melakukan pertemuan dengan Apindo di Jakarta, Rabu (30/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menko Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat melakukan pertemuan dengan Apindo di Jakarta, Rabu (30/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto tengah mengusulkan perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan hingga tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso usai menghadiri pelantikan para pejabat Kemenko Pangan, di Graha Mandiri Jakarta, Senin (11/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk tahun depan Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto), sudah mengusulkan perpanjangan (PPN DTP sektor perumahan)," kata Susi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015300688/bakal-naik-derajat-secara-drastis-9-weton-yang-akan-segera-ketiban-rezeki-nomplok-di-akhir-tahun-2024-siapa-saja">Bakal Naik Derajat Secara Drastis: 9 Weton yang Akan Segera Ketiban Rezeki Nomplok di Akhir Tahun 2024, Siapa Saja?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menjelaskan bahwa usulan perpanjangan insentif dilakukan karena sejalan dengan sektor perumahan yang akan menjadi sektor andalan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya untuk mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Presiden kan telah menyetujui untuk sektor perumahan properti ini akan menjadi sektor andalan kita untuk mendorong PDB," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ia juga memastikan bahwa sektor perumahan di era Prabowo diharapkan dapat membuka lapangan kerja hingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sektor perumahan yang akan digenjot pada tahun 2025 mendatang, tak lain alasannya karena masih minimnya kontribusi sektor tersebut di sepanjang tahun 2024 ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015300642/kecelakaan-beruntun-di-km-92-cipularang-libatkan-23-kendaraan-22-orang-luka-luka">Kecelakaan Beruntun di Km 92 Cipularang Libatkan 23 Kendaraan, 22 Orang Luka-luka</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di dalam komponen PDB kita, itu (sektor perumahan) sangat kita andalkan mendorong supaya bisa mencapai sampai 8 persen (pertumbuhan ekonomi). Karena sektor ini kontribusinya ke PDB (saat ini) sangat besar sekali," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah diperpanjang hingga Desember 2024. Perpanjangan ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PPN DTP 100 persen berlaku untuk rumah tapak dan satuan rumah susun yang diserahkan pada bulan September hingga Desember 2024. Insentif ini berlaku untuk harga jual rumah paling tinggi Rp5 miliar.</div>

Airlangga Hartarto tengah mengusulkan perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan hingga tahun 2025.

Menko Airlangga Usul PPN DTP 100 Persen untuk Pembelian Rumah Diperpanjang hingga 2025