<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/pasar-ev-3100094006.jpg" alt="Pengamat otomotif Bebin Djuana menilai pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia berpotensi mengalami stagnasi jika tak ada insentif baru. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pengamat otomotif Bebin Djuana menilai pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia berpotensi mengalami stagnasi jika tak ada insentif baru. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat otomotif Bebin Djuana menilai pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia berpotensi mengalami stagnasi jika pemerintah tidak segera menghadirkan skema insentif baru pasca berakhirnya berbagai stimulus fiskal pada akhir 2025. "Untuk itu, kami mendesak pemerintah untuk segera menggulirkan kebijakan pemanis guna menjaga momentum pertumbuhan EV di tanah air. Tanpa kepastian insentif, target ambisius Net Zero Emission (NZE) 2060 melalui percepatan adopsi kendaraan rendah emisi dikhawatirkan kehilangan daya dorong," katanya, dikutip Jumat (16/1). Menurut dia, saat ini terjadi kekosongan regulasi setelah berakhirnya pembebasan bea masuk mobil listrik impor utuh (completely built up/CBU), serta dihentikannya skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen. Ia menilai, intervensi pajak yang diterapkan pemerintah pada tahun lalu terbukti efektif meruntuhkan keraguan konsumen, terlebih sebelumnya pasar cenderung menahan diri karena tingginya harga baterai yang menyumbang hingga 40 persen dari total harga kendaraan, ditambah kekhawatiran terkait usia pakai komponen tersebut. "Ketika pemerintah memberikan insentif pajak, kondisinya berubah drastis. Perkembangan teknologi baterai juga ikut berperan. Harga yang lebih terjangkau, ditambah fitur dan desain yang kekinian, membuat penjualan EV meningkat signifikan," ujarnya. Namun, tambahnya, tren positif itu kini terancam karena harga kendaraan listrik diprediksi melonjak seiring hilangnya dukungan fiskal, yang berpotensi membuat pasar kembali lesu. Dalam situasi ketidakpastian seperti ini, menurut dia, konsumen cenderung menunda pembelian sambil menunggu apakah EV masih menarik secara harga dan manfaat. Bebin menegaskan dukungan terhadap kendaraan rendah emisi semakin penting mengingat sektor transportasi masih menjadi penyumbang utama emisi karbon, diperparah oleh kualitas BBM nasional yang tertinggal dibanding negara-negara Asia Tenggara. Saat ini, dari lini produk Pertamina, hanya Pertamax Turbo dan Pertamina Dex yang memenuhi standar Euro 4 dengan kadar sulfur di bawah 50 ppm, tambahnya, namun serapan pasar terhadap BBM ramah lingkungan tersebut masih kalah jauh dibandingkan produk berharga murah dengan kadar sulfur tinggi. "Jika pemerintah serius mengejar target NZE, perlu ada kebijakan baru sebagai pengganti insentif sebelumnya. Termasuk membuka ruang lebih besar bagi kendaraan hybrid yang terbukti mampu menghemat BBM sekaligus menekan emisi secara nyata," katanya.

Pengamat otomotif Bebin Djuana menilai pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia berpotensi mengalami stagnasi.

Pengamat Otomotif: Pasar EV Perlu Insentif Baru untuk Kelanjutan Perkembangan Ekosistem dan Pencapaian NZE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/22/Veloz-Hybrid-EV-9JPG-3807564050.jpg" alt="ILUSTRASI. New Toyota Veloz Hybrid EV usai resmi diluncurkan diajang pameran otomotif GAIKINDO Jakarta Auto Week 2025 di ICE Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (21/11). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. New Toyota Veloz Hybrid EV usai resmi diluncurkan diajang pameran otomotif GAIKINDO Jakarta Auto Week 2025 di ICE Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (21/11). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Center for Energy Policy M&nbsp;Kholid Syeirazi menilai wacana pemerintah untuk tidak melanjutkan sejumlah insentif fiskal terhadap kendaraan listrik (electric vehicle/EV) pada 2026 dapat memicu kenaikan harga kendaraan tersebut di pasaran. Kondisi tersebut, lanjut dia, juga berpotensi menurunkan minat konsumen yang sejak awal sangat sensitif terhadap harga, apalagi selama ini, insentif fiskal berperan sebagai pemanis yang mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil (internal combustion engine/ICE) ke EV. Kholid mengungkapkan beberapa stimulus utama resmi berakhir tahun ini, mulai dari pembebasan bea masuk mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) impor utuh (completely built up/CBU) hingga skema pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen. "PPN itu salah satu&nbsp;demand booster&nbsp;penjualan. Insentif tersebut menjadi pemanis agar konsumen mau pindah dari ICE ke EV. Tanpa itu, kenaikan harga per unit bisa mencapai sekitar 15 persen. Hal tersebut berisiko menekan penjualan kendaraan listrik ditingkat ritel," ujarnya, dikutip Jumat (16/1). Menurut dia, melemahnya minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik dapat berdampak langsung pada meningkatnya beban subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kondisi tersebut, tambahnya, semakin berisiko mengingat sistem penyaluran subsidi BBM di Indonesia masih bersifat terbuka. "Seharusnya, subsidi itu diberikan secara tertutup. Ada atau tidaknya EV, subsidi BBM kita memang belum tepat sasaran. Sistem terbuka pada penyaluran BBM sangat rawan&nbsp;moral hazard&nbsp;dan penyimpangan," kata anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu. Namun demikian, Kholid menilai langkah pemerintah menghentikan stimulus fiskal sebagai konsekuensi realistis untuk menjaga ketahanan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penyesuaian tersebut penting guna memberi ruang fiskal bagi berbagai program prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan itu, dia mengharapkan agar pemerintah tidak sepenuhnya melepas dukungan terhadap industri kendaraan listrik, sebab masih ada ruang untuk mempertahankan sejumlah insentif, seperti pajak daerah yang rendah maupun stimulus nonfiskal, termasuk pembebasan dari kebijakan ganjil-genap. Hingga kini, lanjutnya, pelaku industri otomotif dan calon konsumen masih mencermati dampak riil kenaikan harga di tingkat diler terhadap penjualan nasional, khususnya pada kuartal pertama tahun ini. "Yang ditunggu konsumen sebenarnya adalah insentif pengganti apa yang akan ditawarkan pemerintah. Jika PPN DTP dan relaksasi bea impor CBU dicabut, harapannya ada pada instrumen pajak lain. Selama pajaknya tetap rendah, itu masih bisa menjadi&nbsp;demand booster&nbsp;bagi pasar," katanya.

Melemahnya minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik dapat berdampak langsung pada meningkatnya beban subsidi BBM.

Pemerintah Tak Lanjutkan Insentif EV, Pakar Soroti Risiko Melonjaknya Subsidi BBM dan Lesunya Migrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/UvOXXh12JYlHlHe2OjMEWb5nkg7NbGjG0J54dNSc-1478982376.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (dua dari kanan) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) usai rapat kerja di kantornya, Senin (22/9). (Agas Putra/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (dua dari kanan) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) usai rapat kerja di kantornya, Senin (22/9). (Agas Putra/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah resmi memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk sektor properti hingga 2026. Menanggung sepenuhnya PPN atas pembelian rumah atau properti baru siap huni dengan harga jual maksimal Rp 2 miliar. Untuk properti seharga hingga Rp 5 miliar, sisanya tetap dikenakan tarif normal. "PPN DTP properti disetujui oleh Kementerian Perumahan dan Menteri Keuangan. Jadi PPN DTP sampai dengan Rp 2 miliar itu diberlakukan sampai tahun depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat kerja di kantornya, Senin (22/9). Perpanjangan insentif tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi lanjutan yang disiapkan pemerintah untuk 2025-2026. PPN DTP juga bisa dimanfaatkan untuk pembelian rumah sampai Rp 5 miliar. Namun, pembebasan hanya berlaku pada bagian harga pertama Rp 2 miliar. "Sisanya ditanggung oleh pembeli," imbuhnya. Insentif PPN DTP perumahan seharusnya berakhir tahun ini. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/2025. Dengan adanya kebijakan terbaru ini, fasilitas tersebut tetap berlaku hingga 2026. Fasilitas PPN DTP diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang memenuhi ketentuan kepemilikan properti di Indonesia. Setiap orang hanya dapat memanfaatkannya untuk satu unit hunian. Insentif ini tidak berlaku apabila pembelian dilakukan untuk lebih dari satu unit, pembayaran uang muka dilakukan sebelum kebijakan berlaku, atau unit dijual kembali dalam waktu kurang dari satu tahun. Airlangga juga menambah bantuan pangan yang hanya beras 10 kilogram dengan 2 liter minyak goreng dalam penyaluran periode Oktober-November 2025. Semuanya akan diberikan sekaligus (rapel). "Bantuan pangan tadi ditambahkan selain 10 kilogram beras, untuk dua bulan ditambahkan 2 liter Minyakita ini targetnya kepada 18,3 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat)," jelas Airlangga. Program bantuan pangan ini merupakan salah satu dari 17 paket kebijakan ekonomi pemerintah yang digulirkan untuk 2025 dan 2026. Sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan. Serta menjaga ketahanan pangan rumah tangga hingga membantu mengendalikan inflasi. Menurut dia, anggaran penambahan minyak goreng tersebut sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Namun, tidak merinci besaran anggaran yang dikucurkan. Begitu pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang belum menyampaikan nominalnya. Sebelumnya, pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk program bantuan pangan mencapai sekitar Rp 7 triliun. "Sudah dipersiapkan Pak Menteri Keuangan. Sudah disiapkan, jadi (beras) 10 kilogram tambah 2 liter minyak sudah dipersiapkan. (Anggaran) cukup," bebernya. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengaku sudah mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 6,5 triliun. Untuk mendukung penyaluran beras dan minyak goreng. Sekaligus menjaga harga komoditas di pasar. "Iya (tambahan) Rp 6,5 triliun. Bantuan pangan dalam bentuk beras plus minyak 2 liter, satu kali kirim. Buat 2 bulan berarti 4 liter," ungkapnya.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang PPN DTP dan menambah bantuan pangan untuk mendukung masyarakat.

Pemerintah Perpanjang PPN DTP dan Tambah Minyak Goreng Bantuan Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/18/JKT_PEMBUKAAN-ASHTARA-SKYFORNT-CITY_HANUNG-HAMBARA_16052025-14-1170779504.jpg" alt="Sejumlah pengunjung melihat desain rumah contoh saat pembukaan salah satu perumahan di Tangerang, Banten, Jumat (16/05/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengunjung melihat desain rumah contoh saat pembukaan salah satu perumahan di Tangerang, Banten, Jumat (16/05/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah telah menyetujui perpanjangan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah hingga Desember 2025. Saat ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun tengah mempersiapkan revisi Peraturan Menteri Keuangan-nya (PMK). "Insentif PPN DTP perumahan 100 persen, kami sudah menyetujui. Sekarang ini sedang dalam proses untuk perubahan PMK-nya diperpanjang sampai dengan Desember," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dikutip dari Antara, Rabu (30/7). Aturan insentif itu sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025.&nbsp;Pada PMK 13/2025, besaran insentif PPN DTP ditetapkan bergantung pada waktu penyerahan unit hunian. Untuk penyerahan unit pada 1 Januari-30 Juni 2025, pemerintah menanggung 100 persen PPN untuk dasar pengenaan pajak (DPP) Rp 2 miliar. Sedangkan untuk penyerahan unit pada 1 Juli-31 Desember 2025, insentif PPN DTP yang berlaku sebesar 50 persen dari DPP Rp 2 miliar. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang besaran insentif 100 persen hingga Desember 2025 untuk mendorong daya beli masyarakat, khususnya untuk pembelian rumah. Kebijakan itu juga bertujuan menjaga laju pertumbuhan sektor properti yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi (rakor) pertumbuhan ekonomi bersama kementerian teknis terkait di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/7).&nbsp;Adapun fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp 2 miliar, untuk pembelian rumah dengan harga jual paling tinggi Rp 5 miliar. Diskon PPN tersebut berlaku baik untuk pembelian rumah tapak maupun satuan rumah susun. "Ini semuanya diharapkan memberikan suatu sinyal bahwa kita menggunakan seluruh instrumen yang kita miliki di dalam fiskal untuk mendorong perekonomian kita," kata Sri Mulyani.

Pemerintah perpanjang PPN DTP 100 persen hingga Desember 2025 untuk dorong daya beli masyarakat dan sektor properti.

Sri Mulyani segera Revisi Aturan agar Rumah Rp 2-5 Miliar bisa Bebas PPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/PAJAK-19-458902137.jpg" alt="Ilustrasi perumahan untuk kelas menengah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perumahan untuk kelas menengah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Indonesia kembali memberikan dorongan bagi industri properti dengan memperpanjang insentif pajak berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 100% untuk pembelian rumah hingga Desember 2024. Kebijakan ini tidak hanya menjadi angin segar bagi pelaku industri properti termasuk Perumnas, tetapi juga diharapkan menjadi stimulus signifikan untuk mendorong pertumbuhan sektor properti di Indonesia. Sebagai salah satu pengembang perumahan plat merah, Perumnas menyambut baik perpanjangan insentif ini yang diharapkan dapat memacu permintaan pasar, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mewujudkan impian memiliki hunian. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan aktivitas di sektor properti, yang merupakan salah satu penggerak utama perekonomian. Menanggapi ini, Wakil Direktur Utama Perum Perumnas, Tambok Setyawati mengatakan, insentif pajak tersebut dapat meringankan masyarakat berpendapatan rendah (MBR), juga dari segmen Milenial dan Gen Z untuk memiliki rumah. "Perpanjangan insentif pajak bebas PPN 100% untuk pembelian rumah tidak hanya memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah, tetapi juga berperan penting sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor properti secara keseluruhan. Kami optimis bahwa. kebijakan ini akan mendorong peningkatan pemasaran hunian, terutama produk-produk yang kami kembangkan di berbagai lokasi strategis, seperti pada hunian Samesta dari Perumnas berkonsep TOD," ujar Tambok. Tambok meyakini insentif ini dapat mendorong minat dan keinginan masyarakat agar segera memiliki rumah, hingga akhirnya dapat mengurangi backlog perumahan di Indonesia yang kini tercatat di angka. 9,9 juta unit sebagaimana data dari Susenas BPS 2023. Oleh karenanya, adanya relaksasi PPN ini menjadi momentum baik bagi Perumnas untuk semakin masif membidik masyarakat muda membeli hunian berkonsep TOD (Transit-Oriented Development) garapan Perumnas. "Perumnas perlu membangun perumahan dengan melengkapi fasilitas yang ada. Kesuksesan Perumnas dalam membangun beberapa apartemen di kawasan stasiun kereta api di mana pembangunan tersebut dinilai memberikan peningkatan aset yang positif dan keterterimaan di masyarakat juga sangat baik. Dan juga penerimaan dari masyarakat juga sangat baik. Kenapa? Karena lokasinya baik dan tentu untuk transportasi juga lebih mudah," kata Erick saat diwawancara seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR (10/07/2024). Dalam rangka menyambut peluang ini, Perumnas juga melengkapinya dengan beragam promo menarik lainnya untuk semakin memudahkan masyarakat dalam memiliki hunian. Promo-promo ini dirancang agar masyarakat dapat menikmati berbagai kemudahan dalam skema pembayaran, diskon khusus, serta penawaran menarik lainnya yang semakin memudahkan masyarakat dalam kepemilikan hunian. "Kami percaya bahwa langkah pemerintah ini akan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi para pelaku industri properti, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Perumnas berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat sektor properti sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia," tutup Tambok.

Perumnas menyambut baik perpanjangan insentif properti yang diharapkan dapat memacu permintaan pasar perusahaan.

Sambut Baik Perpanjangan Insentif PPN DTP, Perumnas: Stimulus Signifikan untuk Kepemilikan Hunian Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/19/JKT_penambahan-kuota-FLPP_Salman-Toyibi2-3574949323.jpg" alt="Foto udara suasana perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Foto udara suasana perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah pada pekan ini. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut aturan itu akan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan. &ldquo;Tinggal penetapan. Saat ini sedang dalam proses penetapan bersama,&rdquo; ujar Prastowo kepada media di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah sepakat menambah insentif dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II 2024, menjadi 100 persen sampai bulan Desember 2024. Insentif ini mayoritas diarahkan untuk kelas menengah karena menyasar rumah komersial. Ia mendefinisikan masyarakat kelas menengah sebagai masyarakat dengan pola konsumsi dimana pengeluaran terbesar biasanya dari segi sektor untuk makanan minuman, diikuti dengan perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa. Saat ini, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini menjadi penting. Selain insentif PPN DTP, pemerintah juga menambah kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024. Kedua kebijakan tersebut telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan anggaran untuk kedua program tersebut telah disiapkan.

Pemerintah sepakat menambah insentif dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II 2024, menjadi 100 persen sampai bulan Desember 2024.

Pekan ini, Menkeu Sri Mulyani segera Terbitkan Peraturan Bebas PPN untuk Rumah Komersial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/REI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PEMERINTAH memperpanjang PPN DTP. Namun, besarannya dikurangi, bagaimana tanggapan REI?  Kebijakan itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus dikawal dan diikuti semua institusi yang terkait. Pada 30 Desember 2021, yang terdaftar online di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) sejumlah 30.062 unit rumah yang siap untuk realisasi PPN DTP. Dari jumlah tersebut, yang realisasi cuma 5.826 unit rumah. Artinya, realisasi kurang lebih hanya 15 persen.  Apakah 24.236 rumah tidak disetujui?  Iya. Tidak disetujui itu alasannya macam-macam. Karena IMB (izin mendirikan bangunan) yang diganti ke PBG (persetujuan pembangunan gedung), sampai hari ini belum ada satu pun peraturan daerah (perda) yang mengatur itu.  Nah, perizinan itulah yang seharusnya dipercepat dan dikawal supaya PPN DTP bisa terealisasi sehingga multiplier effect terjadi. Dengan begitu, program PEN yang on the right track bisa terwujud.  Selain PBG, apa ada alasan lain?  Pada 26 Oktober, yang terdaftar di SiKumbang tercatat 55 ribu unit rumah dari seluruh asosiasi properti. Dari jumlah itu, 35 ribu unit rumah yang didaftarkan untuk PPN DTP adalah anggota REI.  Lalu, turun pada Desember jadi 30.062 unit rumah. Itu terjadi karena mungkin kreditnya ditolak atau rumahnya belum jadi. Karena membangun rumah itu minimal delapan bulan. Mengingat, syaratnya per Desember rumah harus jadi 100 persen.  Apakah pembangunan rumah tidak bisa dipercepat?  Bangun rumah itu nggak kayak bikin mobil. Kalau orang beli mobil, lihat barangnya bisa langsung jadi. Tapi, kalau beli rumah, pembeli pasti minta cek fondasi, spesifikasi bangunan, dan sebagainya.  Lalu, bagaimana usulan REI ke pemerintah?  Dengan kondisi itu, saya mengimbau, apa pun kebijakan pemerintah, saya mengajukan permohonannya (perpanjangan PPN DTP) sampai Desember 2022. Realisasinya sampai akhir 2023.  Nanti saya jelaskan ke pemerintah agar realisasinya tidak hanya sampai Juni. Kalau realisasi cuma enam bulan, percuma saja. Juga, aturan perizinannya. Kalau membuat aturan PBG tapi pelaksanaannya tidak ada, ini malah tambah menghambat.

REI Usul, Diskon PPN Rumah Baru Diperpanjang hingga 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/thumb_75_18_ppn_dtp.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku industri menyambut baik langkah pemerintah memperpanjang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) properti. Meski, ketentuan insentif yang diberikan berbeda dengan tahun lalu.  Seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis (30/12) lalu, usulan insentif fiskal PPN DTP perumahan disetujui Presiden Joko Widodo diperpanjang hingga Juni 2022. Tapi, besaran insentifnya dikurangi (lihat grafis).  CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menyebutkan, langkah tersebut menjadi harapan untuk industri properti bisa lebih baik dalam enam bulan ke depan. Meski demikian, kebijakan itu diperpanjang hingga akhir 2022.  "Diperpanjang selama setahun ke depan karena proses pembelian properti tidak bisa instan," katanya Minggu (2/1).  Sebab, kebijakan tersebut justru membuat para pengembang ragu-ragu mengingat proses pembangunan hunian bisa lebih dari enam bulan. "Jadi, insentif ini akan sangat dimanfaatkan pengembang yang memang punya rumah ready stock," tuturnya.  Direktur PT Ciputra Development Tbk Agung Krisprimandoyo menambahkan, stimulus PPN DTP 2022 merupakan salah satu kabar yang ditunggu pengembang. Sebab, dampaknya sudah terlihat jelas tahun ini. "Di proyek kami, 60 persen penjualan datang dari skema PPN DTP. Itu sudah menunjukkan seberapa manjurnya kebijakan tersebut," paparnya.  Menurut Agung, tantangan pemberian intensif itu adalah waktu pengerjaan rumah. Sebab, syarat wajib untuk mendapatkannya adalah bangunan yang sudah jadi. Artinya, pengembang hanya punya waktu enam bulan untuk bisa menyelesaikan pembangunan.  Padahal, pengerjaan satu rumah idealnya berjalan delapan bulan hingga setahun. Namun, banyak pengembang yang memangkas waktu pembangunan hingga empat bulan untuk mengejar PPN DTP tahun ini.  "Saya yakin tahun depan pengembang bakal agresif," ucapnya.  Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Jawa Timur Rudy Sutanto menambahkan, PPN DTP memang sangat penting untuk penjualan pasar properti primary alias baru. Berkat stimulus tersebut, pertumbuhan penjualan semester II sudah mencapai dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal itu diakui membuat capaian industri properti Jatim tahun ini sudah tumbuh 20 persen dibandingkan 2019.  Dengan kebijakan tersebut, dia yakin kinerja penjualan rumah baru bisa tumbuh hingga 50 persen. Sebab, stok rumah bekas dengan harga superrendah sudah menipis. Dengan begitu, selisih harga antara rumah baru dan bekas sudah tak lagi besar.  KEBIJAKAN PPN DTP PROPERTI  Kategori | 2021 | 2022  Periode | Maret–Desember | Januari–Maret  Rumah hingga Rp 2 miliar | 100 persen | 50 persen  Rumah Rp 2 miliar–Rp 5 miliar | 50 persen | 25 persen  Persyaratan | Bangunan sudah jadi | Bangunan sudah jadi  Diolah dari berbagai sumber |

Diskon PPN Rumah Baru Diperpanjang hingga Juni, Pengembang 'Happy'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Ilustrasi-Proses-Produksi-Mobil-Daihatsu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun 2021 masih diselimuti oleh pandemi Covid-19. Pemerintah pun berupaya untuk menstabilkan perekonomian melalui berbagai langkah kebijakan stimulus. Dari sisi permintaan, pemerintah mencoba menggenjot dua sektor yang diharapkan mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi, yakni otomotif dan properti. Berikut ulasan berbagai 'diskon' yang ditawarkan pemerintah sepanjang 2021.  Insentif Otomotif  Pemerintah mengeluarkan stimulus kebijakan mulai regulasi dari Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sampai aturan tentang mobil listrik. Pemerintah memberi kelonggaran pada industri otomotif yang merupakan salah satu sektor manufaktur yang terkena dampak pandemi Covid-19 paling besar.  Untuk diketahui, kontribusi industri manufaktur ke PDB cukup besar yaitu sekitar 19,88 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, relaksasi PPnBM dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan daya ungkit pada perekonomian.  Menurutnya, stimulus khusus juga diberikan di sejumlah negara lain di dunia untuk industri otomotif selama pandemi. Seperti pengurangan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar 100 persen untuk CKD (mobil yang dirakit di dalam negeri) dan potongan hingga 50 persen untuk CBU (mobil yang dirakit di negara asalnya) yang dilakukan oleh Malaysia.  Pemerintah menyiapkan insentif penurunan PPnBM untuk kendaraan bermotor pada segmen kendaraan dengan cc &lt; 1500 yaitu untuk kategori sedan dan 4x2. Hal ini dilakukan karena pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan industri otomotif dengan local purchase kendaraan bermotor di atas 70 persen.  "Dengan insentif yang diberikan bagi kendaraan bermotor ini, konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah atas akan meningkat, meningkatkan utilisasi industri otomotif dan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun ini," kata Airlangga kala itu.  Pemberian insentif dilakukan secara bertahap selama 9 bulan. Masing-masing tahapan berlangsung selama 3 bulan.  Insentif PPnBM sebesar 100 persen dari tarif diberikan pada tahap pertama, lalu diikuti insentif PPnBM sebesar 50 persen dari tarif yang diberikan pada tahap kedua, dan insentif PPnBM 25 persen dari tarif diberikan pada tahap ketiga.  Instrumen kebijakan menggunakan PPnBM DTP (ditanggung pemerintah) melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diberlakukan pada 1 Maret 2021.  Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, relaksasi PPnBM DTP untuk mobil ini dapat peningkatan produksi sebanyak 81.752 unit. Estimasi tambahan pemasukan negara sekitar Rp1,4 triliun.  "Kebijakan tersebut juga akan berpengaruh pada pendapatan negara yang diproyeksi terjadi surplus penerimaan sebesar Rp1,62 triliun," ungkap Airlangga saat itu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/GIIAS-2021-Antara-e1640922519264.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Pengunjung memadati lokasi pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang, Banten, Jumat (12/11/2021). Pameran tersebut akan berlangsung hingga tanggal 21 November 2021. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL)  Airlangga mengungkapkan, pulihnya produksi dan penjualan industri otomotif akan membawa dampak yang luas bagi sektor industri lainnya. Contohnya industri bahan baku yang berkontribusi sekitar 59 persen dalam industri otomotif.  "Industri pendukung otomotif sendiri menyumbang lebih dari 1,5 juta orang dan kontribusi PDB sebesar Rp700 triliun," tuturnya.  Industri otomotif juga merupakan industri padat karya. Saat ini, lebih dari 1,5 juta orang bekerja di industri otomotif yang terdiri dari lima sektor, yaitu pelaku industri tier II dan tier III (terdiri dari 1.000 perusahaan dengan 210.000 pekerja).  Sedangkan pelaku industri tier I (terdiri dari 550 perusahaan dengan 220.000 pekerja), perakitan (22 perusahaan dan dengan 75.000 pekerja), dealer dan bengkel resmi (14.000 perusahaan dengan 400.000 pekerja). Terakhir, dealer dan bengkel tidak resmi (42.000 perusahaan dengan 595.000 pekerja).  Sementara, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga mengatakan, sektor industri otomotif menyumbangkan nilai investasi hingga Rp99,16 triliun per tahunnya dan menyerap 1,3 juta tenaga kerja. Tarif PPnBM Ditanggung Pemerintah Pada Maret 2021 lalu, pemerintah mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Atas Barang Mewah Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.  Selanjutnya, periode kedua perpanjangan diskon mobil dilanjutkan mulai Juni hingga Agustus memberlakukan diskon PPnBM 50 persen. Periode ketiga yakni pada September sampai Desember 2021 adalah diskon PPnBM 25 persen.  Namun pada September 2021, pemerintah melakukan revisi dengan memperpanjang PPnBM 100 persen sampai akhir penghujung tahun. Aturan barunya tertuang dalam PMK 120/PMK 010/2021, besaran insentif diskon PPnBM Kendaraan Bermotor yang semula diberikan dari Maret hingga Agustus 2021 diperpanjang menjadi hingga Desember 2021.  Insentif yang diperpanjang meliputi, PPnBM DTP 100 persen untuk segmen kendaraan bermotor penumpang dengan kapasitas mesin sampai dengan 1.500 cc. Kemudian, PPnBM DTP 50 persen untuk kendaraan bermotor penumpang 4x2 dengan kapasitas mesin &gt;1.500 cc hingga 2.500 cc. Terakhir, PPnBM DTP 25 persen untuk kendaraan bermotor penumpang 4x4 dengan kapasitas mesin &gt;1.500 cc hingga 2.500 cc.  Saat itu kelebihan PPnBM atau PPN atas pembelian kendaraan bermotor pada bulan September 2021 akan dikembalikan atau refund oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan.  Stimulus diskon mobil tersebut terbukti efektif yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkapkan bahwa penjualan mobil hingga kuartal III tahun ini naik 110,65 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebanyak 111,12 ribu unit yaitu sebanyak 234 ribu unit pada kuartal III 2021. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, kenaikan penjualan mobil ini sejalan insentif pajak mobil baru nol persen atau pembebasan PPnBM DTP sebesar 100 persen.  Insentif Properti  Pada 18 Februari 2021, Bank Indonesia (BI) melonggarkan aturan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit dan pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen.  Aturan tersebut berlaku untuk semua jenis properti, baik rumah tapak, rumah susun, maupun ruko atau rukan, bagi bank yang telah memenuhi kriteria rasio kredit bermasalah atau NPL/NPF tertentu. Pelonggaran tersebut berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.  Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, penerapan aturan rasio LTV/FTV paling tinggi 100 persen dibedakan di setiap bank berdasarkan rasio NPL dengan batasan 5 persen. Sementara, pelonggaran untuk bank dengan NPL di atas 5 persen hanya bisa mencapai 90–95 persen, terkecuali untuk pembelian rumah pertama dan rumah susun di bawah tipe 21.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/pameran-perumahan-rumah-dimas.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JADI INCARAN: Pengunjung pameran properti melihat-lihat beragam tipe dan harga rumah yang dipamerkan pengembang di Lippo Plaza. (Dimas Maulana/Jawa Pos)  Lalu, pada 12 Agustus 2021 pemerintah memperpanjang fasilitas PPn Ditanggung Pemerintah (DTP) atas properti hingga akhir Desember 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021. Perpanjangan insentif tersebut bertujuan untuk memberikan stimulus konsumsi demi menjaga ritme pemulihan ekonomi.  Selanjutnya, pada 19 Oktober 2021, BI kembali memperpanjang kebijakan pelonggaran aturan tersebut untuk kredit atau pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen. Pelonggaran tersebut berlaku efektif 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022.  Dengan diberlakukannya perpanjangan relaksasi rasio LTV/FTV ini, para calon konsumen bisa membeli properti tanpa membayar uang muka alias down payment (DP) 0 persen.

Kebijakan 'Diskon' Pemerintah Sepanjang 2021, dari Mobil hingga Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/bebas-pajak-toko.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberikan insentif kepada pelaku usaha lagi. Kali ini, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa sewa toko yang ada di pasar atau mal. Aturan itu berlaku selama tiga bulan, yakni Agustus hingga Oktober 2021.  "Insentif itu diberikan untuk PPN yang ditagihkan pada Agustus sampai dengan November," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor Selasa (3/8).  Laporan realisasi dibuat setiap masa pajak sesuai dengan saat pembuatan faktur pajak dan disampaikan secara daring melalui www.pajak.go.id paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak.  "Apabila pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran tidak menerbitkan faktur atau menyampaikan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah, maka dianggap tidak memanfaatkan insentif PPN ditanggung pemerintah," urai Neil.  Relaksasi PPN sewa toko yang diberikan pemerintah ditanggapi positif oleh pelaku usaha pusat belanja. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa hal itu sudah menjadi usulan pelaku usaha sejak beberapa waktu lalu.  "PPKM selesai pun masih dibutuhkan waktu 5 bulanan untuk mendatangkan jumlah pengunjung normal. Karena itu relaksasi ini begitu penting," ujar Alphonzus.  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/04/08/2021/bantu-pedagang-eceran-pemerintah-tanggung-ppn-ruang-sewa-10-persen/">Bantu Pedagang Eceran, Pemerintah Tanggung PPN Ruang Sewa 10 Persen</a>  Alphonzus menambahkan bahwa kebijakan pembebasan PPN sewa toko hanya akan optimal dinikmati oleh para tenant. Tidak bagi pengelola pusat belanja. Untuk itu, lanjut dia, seperti usulan yang sebelumnya disampaikan asosiasi, pengusaha berharap ada keringanan berupa penghapusan PPh final, service charge, dan beban biaya listrik.  "Paling tidak bisa diberikan selama setahun. Karena kami sudah terpukul selama 18 bulan sejak PSBB hingga PPKM seperti saat ini," ujarnya.  PEMBEBASAN PAJAK SEWA TOKO ATAU TENANT  Berlaku selama tiga bulan (periode Agustus–Oktober 2021).  Peruntukan insentif itu tidak terbatas kepada pedagang eceran di pusat perbelanjaan. Tetapi juga yang berada di pasar rakyat, kompleks pertokoan, apartemen, hotel, lingkungan pendidikan, kantor, dan fasilitas transportasi publik.  Pengusaha kena pajak yang menyerahkan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah.  Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

APPBI: Insentif PPN Sewa Ruang Hanya untuk Tenant, Usulkan Lagi ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PPN DTP

Berita Terkini