<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/Xpander-Cross-Limited-3018292394.jpg" alt="Xpander Cross Limited berselimut aksen hitam pada bagian atap." width="100%">
<figcaption>Xpander Cross Limited berselimut aksen hitam pada bagian atap.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Model Xpander Hybrid yang hadir di Thailand pada Februari 2024 lalu menjadi perbincangan hangat di Tanah Air. Seberapa besar peluang mobil tersebut bisa masuk pasar otomotif Indonesia?</p> <p>Sebenarnya pemerintah Indonesia telah memberikan insentif pajak mobil hybrid sejak 1 Januari 2025. Dimana Insentif pajak untuk mobil hybrid termasuk dalam PPnBM DTP (Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah) sebesar 3 persen.</p> <p>Namun itu kembali kepada Agen Pemegang Merek, apakah itu menjadi strategi penjualannya di Indonesia.</p> <p>Menurut Atsushi Kurita, President Director PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) dalam sesi konferensi pers (14/1), pihaknya sangat terbantu dengan tax reduction mobil hybrid yang diberikan pemerintah.</p> <p>"Kami saat ini memang sudah serius untuk memperkenalkan lini model hybrid Mitsubishi di Indonesia, termasuk Xpander hybrid yang sudah diperkenalkan di Thailand," ujarnya.</p> <p>Namun&nbsp;Kurita-san tidak bisa memastikan kapan Xpander hybrid akan masuk ke Indonesia.</p> <p>Thailand dianggap Mitsubishi Motor Corporation lebih menjanjikan bagi mobil setengah listrik. Di sisi lain menurut pihak MMKSI pabrik mobil di Indonesia, Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI), sudah siap memproduksi mobil hybrid.</p> <p>Namun ada beberapa pertimbangan MMKSI tidak gegabah memasukkan Xpander Hybrid ke pasar Indonesia diantaranya penerapan aturan baru perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan opsen.</p> <p>Meskipun diberikan harga meringankan namun mobil baru mulai 2025 dikenakan tarif baru PPN sebesar 12 persen.</p> <p>Selain itu masih ada opsen yang merupakan pungutan pajak tambahan untuk kabupaten di tiap provinsi. Hal ini akan membuat harga mobil lebih mahal.</p> <p>&nbsp;</p>

Model Xpander Hybrid yang hadir di Thailand pada Februari 2024 lalu menjadi perbincangan hangat di Tanah Air. seberapa besar peluangnya

Menakar Seberapa Besar Peluang Xpander Hybrid Masuk Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/opsen-stnk-787837114.jpg" alt="Pemberlakuan Opsen dibeberapa wilayah sudah berjalan." width="100%">
<figcaption>Pemberlakuan Opsen dibeberapa wilayah sudah berjalan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dampak pemberlakuan kebijakan Opsen Pajak yang berlaku 5 Januari 2025 berimbas pada penjualan kendaraan bermotor salah satunya roda dua.</p> <p>Hal ini dirasakan para diler, banyak konsumen melakukan pembatalan karena ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan.</p> <p>Munculnya kebijakan Opsen atau pungutan tambahan pajak dinilai tidak hanya membuat calon konsumen berpikir ulang untuk membeli kendaraan, namun hal ini juga berdampak signifikan pada performa penjualan.</p> <p>Salah satu diler berlambang garpu tala diwilayah Depok juga merasakan turunnya penjualan secara drastis. Tak sedikit calon pembeli yang sudah memberikan DP tidak berlanjut membeli setelah mengetahui ada biaya tambahan.</p> <p>Menurut sang kepala cabang berinisial AR mengungkapkan bahwa bulan kemarin kurang lebih ada 15 konsumen yang melakukan pembatalan karena adanya Opsen.</p> <p>"Tenaga penjual kami mengeluhkan pemberlakuan Opsen, konsumen banyak yang batal karena ada biaya tambahan lagi. Misalnya untuk konsumen yang beli Yamaha Aerox terbaru konsumen harus nambah biaya Opsen wilayah Depok sekitar 1,9 juta. Besaran Opsen ini tergantung wilayah masing-masing," ujar AR kepada <em>Jawapos.com,</em> Selasa (14/1).</p> <p>AR menambahkan biaya Opsen menjadi beban tambahan di luar harga on-the-road (OTR) yang dibayarkan konsumen saat membeli sepeda motor baru.</p> <p>Namun menurutnya setelah hal ini ramai dan mendapat keluhan dari para dealer, kebijakan Opsen wilayah Depok akhirnya di tunda hingga tiga bulan kedepan. Ini kesempatan baik bagi konsumen maupun dealer untuk membeli dan menggenjot penjualan.</p> <p>"Wilayah Depok kebijakan Opsen akhirnya di tunda hingga tiga bulan kedepan. Meskipun saat awal pemberlakuan kami sempat kena imbasnya tapi ada juga konsumen tetap membeli. Saya dengar dari teman dealer yang ada di wilayah Banten kebijakan Opsen malah ditunda hingga 6 bulan kedepan," tambahnya.</p> <p>Menurut AR dampak Opsen Pajak lebih terasa dibandingkan kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025.</p> <p>"Sebenarnya konsumen lebih nggak masalah dengan PPN 12%, karena sudah include dalam harga OTR. Tapi opsen, karena tambahan di luar OTR, mereka merasa terbebani," kata AR.</p> <p>Dengan kenaikan PPN menjadi 12% dan ditambah tambahan Opsen yang harus dibayarkan tak sedikit para dealer pesimis dengan target penjualan. Selain menurunkan minat konsumen, kebijakan opsen dianggap kurang jelas.</p> <p>"Kami harus putar otak ubah strategi gimana konsumen tidak lari. Bahkan ada konsumen yang menganggap kita mempermainkan harga. Lho itu sudah kami berikan diskon, tapi kena biaya Opsen harganya jadi balik lagi," katanya.</p> <p class="class-paragraph">AR berharap pemerintah daerah memberikan solusi terkait hal ini. Paling tidak ada sosialisasi atau penambahan biaya Opsen yang tidak terlalu tinggi prosentasenya.</p> <p>Sebagai informasi Pungutan opsen merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan ini berlaku tiga tahun setelah disahkan pada 5 Januari 2022 lalu. </p>

Dampak pemberlakuan kebijakan Opsen Pajak yang berlaku 5 Januari 2025 berimbas pada penjualan kendaraan bermotor salah satunya roda dua.

Opsen Diberlakukan Banyak Dealer Motor Mengeluh Penjualan Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/1000175537-216352501.jpg" alt="Menko Pangan Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja ke TPA Benowo, Selasa (7/1). (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Menko Pangan Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja ke TPA Benowo, Selasa (7/1). (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen berdampak pada harga pupuk.</p> <p>"Ya pasti kena pajak ya harganya naik, ini kita urus setelah ini. Dan kita akan maraton terus. Kalau enggak ada PPN ya enggak naik, kalau ada PPN ya nambah," kata Zulkifli Hasan&nbsp;atau Zulhas saat meninjau gudang pupuk milik PT Pupuk Indonesia, dikutip Sabtu (11/1).</p> <p>Meski demikian, pihaknya mengatakan bahwa secara umum tidak ada hambatan lagi soal pupuk pada saat musim tanam terutama untuk di Provinsi Banten. Dipastikan bahwa pasokan pupuk akan terus mengalir untuk mendukung petani.</p> <p>"Karena memang yang kita bangun itu visi misi, rasa, cita dan kesamaan," katanya pula.</p> <p>Selain itu, Zulhas juga menyoroti pentingnya sinergi antarberbagai pihak dalam memastikan ketersediaan pupuk.</p> <p>"Karena apa yang disampaikan oleh Presiden tidak hanya sampai kepada menteri melainkan harus sampai kepada gubernur, bupati, wali kota hingga instansi lainnya yang mendukung terkait pupuk," katanya lagi.</p> <p>Zulhas juga menyampaikan bahwa Badan Pangan Nasional telah mengumumkan penurunan harga beras dunia sebagai dampak dari larangan impor yang diberlakukan.</p> <p>Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pangan nasional dan menurunkan harga kebutuhan pokok.</p> <p>"Bayangin tahun lalu kita impor, sekarang sudah tidak impor lagi. Karena pangan harus kita hasilkan sendiri," katanya lagi.</p>

"Ya pasti kena pajak ya harganya naik, ini kita urus setelah ini. Dan kita akan maraton terus," kata Menko Pangan Zulhas.

Menko Pangan Zulhas Akui PPN jadi 12 Persen Bakal Berdampak ke Harga Pupuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/31/Screenshot_2024-12-31-18-43-12-391_comgoogleandroidgm-edit-3623721533.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto. (YouTube Setpres RI)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (YouTube Setpres RI)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Politisi Partai Golkar Henry Indraguna menilai, penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen butuh waktu transisi. Langlah ini penting untuk penguatan daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan industri, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Keputusan ini mencerminkan kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat luas, khususnya kelompok menengah dan bawah, yang sangat bergantung pada stabilitas harga barang dan jasa kebutuhan pokok,&rdquo; kata Henry, Rabu (8/1).</p> <p>Henry menyambut baik keputusan pemerintah untuk memberikan masa transisi, pada pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen bagi barang mewah, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024.</p> <p>"Masa transisi ini sebaiknya digunakan pemerintah dan kementerian terkait. Selain untuk mempersiapkan penerapan PPN 12 persen, juga untuk melakukan sosialisasi terkait kenaikan pajak ini. Karena masih banyak pernyataan-pernyataan yang muncul, sebagai akibat tidak pahamnya akan penerapan pajak tersebut," imbuhnya.</p> <p>Henry menegaskan, kementerian terkait harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah, jelas dan gamblang dimengerti oleh publik bagaimana penerapan kebijakan ini dan barang apa saja yang dikenakan kenaikan PPN.</p> <p>"Walaupun sudah dipastikan hanya barang mewah, tapi bola liar-nya oleh pihak-pihak yang menggoreng isu ini kan masih mengemuka. Itu harusnya ditanggapi dengan cara yang baik, dikomunikasikan dan diartikulasikan secara jelas. Karena sudah zamannya media sosial yang mudah untuk menyampaikan pesan tersebut," jelasnya.</p> <p>Henry meminta kementerian dan lembaga terkait juga harus memberikan pemahaman mengapa PPN tersebut harus bertahap naik dan akan digunakan untuk apa saja pajak yang dikutip dari masyarakat tersebut.</p> <p>"Masyarakat itu sudah capek dengan berbagai cerita tentang penyelewengan pajak, korupsi para pejabat. Mereka tahunya, pajak yang mereka bayar itu tidak memberikan manfaat untuk kesejahteraan mereka. Ayo dong, pemerintah sampaikan secara transparan dan akuntabel tentang aliran pajak ini. Sehingga masyarakat bisa memahami kenapa mereka harus membayar pajak," pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

menyambut baik keputusan pemerintah untuk memberikan masa transisi, pada pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

Politisi Golkar sebut Pemerintah Harus Berikan Masa Transisi Tarif PPN 12 persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/05/lps-508936940.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa.  (Agas Putra Hartanto/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa.  (Agas Putra Hartanto/Jawapos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan positif terkait keputusan pemerintah yang mengenakan kenaikan PPN 12 persen hanya pada barang mewah. Menurut dia, kebijakan tersebut menunjukkan perubahan arah yang signifikan. Juga lebih mengutamakan pemberian stimulus untuk perekonomian.</p> <p>"Jika kita melihat kebijakan fiskalnya, sepertinya agak berubah. Sebelumnya memang terkesan fokus pada peningkatan pendapatan negara (melalui) kenaikan pajak. Namun setelah disampaikan oleh Menteri Keuangan, arahnya kini lebih kepada menambah stimulus untuk ekonomi," ujarnya saat ditanyai <em>Jawa Pos</em> di Bursa Efek Indonesia (BEI),&nbsp;Kamis (2/1).</p> <p>Purbaya menjelaskan, meskipun PPN tidak dinaikkan sebagian, pemerintah tetap memberikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Terlihat dari penghapusan pemotongan untuk mengurangi dampak dari kebijakan kenaikan PPN sebelumnya, yang justru dapat menjadi stimulus tambahan bagi perekonomian.</p> <p>"Pajak PPN-nya tidak naik, hanya barang mewah yang dikenakan pajak lebih tinggi. Yang sudah dihitung untuk mengurangi dampak kenaikan PPN sebelumnya tetap dikeluarkan tanpa dipotong, malah menambah stimulus. Dampaknya akan sangat positif untuk perekonomian," terangnya.</p> <p>Dia juga melihat potensi besar dalam kebijakan ini untuk meningkatkan jumlah tabungan masyarakat. Tidak hanya masyarakat bawah, tapi juga masyarakat kelas atas. Yang mana akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, permintaan barang dan jasa juga akan tumbuh, yang pada gilirannya mempercepat pemulihan ekonomi.</p> <p>"Cerita kebijakan ini berubah. Bukan hanya menaikkan pendapatan negara, tapi memberikan stimulus yang dapat menunjang daya beli masyarakat. Ketika daya beli meningkat, otomatis ekonomi tumbuh lebih cepat. Ini akan membawa dampak positif yang lebih kuat dibandingkan prediksi sebelumnya," beber Purbaya.</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, dia juga memberikan pandangan tentang prospek Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di 2025. Konsolidasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap BPR adalah langkah positif. Untuk memastikan hanya bank yang sehat yang tetap beroperasi.</p> <p>Dengan demikian, BPR yang tersisa nanti adalah yang betul-betul baik. Di sisi lain, BPR yang lainnya harus belajar jika manajemennya tidak jelas, OJK akan bertindak.</p> <p>"Ini positif dalam pengertian ada konsolidasi menuju ke arah yang lebih baik," ungkapnya.</p> <p>Purbaya menegaskan, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Karena LPS pasti menjamin dana mereka di bank BPR.</p> <p>"Masyarakat juga tidak usah takut, kan ada LPS. Pasti kita bayar. Uang kami masih cukup banyak untuk bayar dana-dana mereka di bank BPR," celetuknya.</p> <p class="class-paragraph">BEI turut menyampaikan tambahan informasi atas penyesuaian tarif PPN di 2025. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/2024, tarif PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain. Nilai lain yang dimaksud adalah sebesar 11/12 dari nilai Invoice.</p> <p>"Tarif tetap sesuai UU (undang-undang) yaitu 12 persen. Nilai obyek pajak yg dikalikan 11/12. Jadi finalnya sama dgn PPN 11 persen. Karena menutut saya ini terkait konstruksi perundang-undangan," terang Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy.</p> <p>Untuk pernyataan lebih lanjut, Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik memastikan ketentuan terkait jasa layanan transaksi saham mengacu pada PMK 131/2024. Mengacu pasal 3 PMK 131/2024 tertuang bahwa nilai lain dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.</p> <p>Yang kemudian diperjelas pada pasal 5 bahwa pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Januari 2025, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. "Kami mengacu sesuai pada PMK," tegasnya.</p>

Purbaya menegaskan, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Karena LPS pasti menjamin dana mereka di bank BPR.

Revisi PPN 12 Persen Bikin Ekonomi Optimistis, Simpanan Tumbuh, dan Pasar Modal Bergairah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/16/JKT-1-PRESKON-KADIN-ARSYAD-RASYID-FED-2JPG-3439858153.jpg" alt="Ketum Kadin Arsjad Rasjid. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketum Kadin Arsjad Rasjid. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Keputusan Presiden Prabowo Subianto menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah mendapat respons positif dari pengusaha.</p> <p>Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, Kadin sebagai payung dunia usaha di Indonesia bersama dengan asosiasi, himpunan pengusaha, serta beberapa asosiasi mengapresiasi keputusan pemerintah terkait kenaikan PPN sebagaimana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.</p> <p>Menurut dia, keputusan Presiden Prabowo sangat memperhatikan masukan dari berbagai pihak termasuk dunia usaha. &rdquo;Kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk barang-barang mewah yang dikonsumsi kelompok atas, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024, merupakan langkah strategis yang akan menjaga stabilitas daya beli masyarakat kelas menengah," ujar Arsjad Rasjid kepada wartawan pada Sabtu (4/1).</p> <p>Dengan demikian, kata Arsjad Rasjid, kebijakan itu memberikan ruang bagi industri nasional untuk tetap kompetitif sekaligus mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.</p> <p>Selain barang mewah, besaran tarif PPN untuk barang dan jasa lainnya masih sesuai dengan tarif yang berlaku sejak tahun 2022, yaitu 11 persen.</p> <p>Arsjad mengatakan, sebetulnya Kadin Indonesia sejak menjelang akhir 2024 telah menyampaikan masukan kepada Pemerintah terkait perlu dilakukannya pengkajian ulang atas rencana kebijakan kenaikan PPN saat itu.</p> <p>Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia Suryadi Sasminta menambahkan, dalam implementasinya pengusaha memahami dan mengerti sepenuhnya mengenai perubahan tata cara penghitungan dan pembuatan faktur sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 131 tahun 2024. "Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah yang memberi masa transisi selama tiga bulan ke depan untuk persiapan.&rdquo;</p> <p>Lebih lanjut dia mengimbau bagi seluruh pengusaha yang sudah terlanjur menerapkan tarif PPN 12 persen dapat mengembalikan kelebihan pajak sebesar 1 persen kepada pembeli berdasarkan aturan pelaksanaan yang saat ini masih dalam penyusunan oleh Pemerintah.</p> <p>Dunia usaha menyadari bahwa pemasukan negara melalui pajak menjadi semakin penting, khususnya dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen.</p> <p>Oleh sebab itu, Kadin Indonesia sebagai mitra pemerintah bersama dengan seluruh asosiasi industri, siap untuk bersama-sama mengkaji dan mewujudkan terciptanya kebijakan perpajakan yang efisien dan efektif dalam mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional.</p>

Mangimbau bagi seluruh pengusaha yang sudah terlanjur menerapkan tarif PPN 12 persen dapat mengembalikan kelebihan pajak

Kadin Imbau Pengusaha yang Terlanjur Terapkan Tarif PPN 12 Persen untuk  Kembalikan 1 Persen ke Konsumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/jqbx-spotify-shared-listening-1629305064.jpeg" alt="Ilustrasi: Platform streaming musik populer Spotify. (Telekom Electronic Beats)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Platform streaming musik populer Spotify. (Telekom Electronic Beats).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025. Kenaikan ini diterapkan khusus pada barang-barang yang sebelumnya dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).</p> <p><strong>Barang yang Dikenai PPN 12 Persen</strong><br /> Beberapa kategori barang mewah yang terdampak kenaikan PPN meliputi:</p> <ol> <li> <p><strong>Kendaraan Bermotor</strong></p> <ul> <li>Motor dengan kapasitas mesin di atas 250 cc.</li> <li>Mobil dengan kapasitas mesin di atas 4.000 cc.</li> </ul> </li> <li> <p><strong>Hunian Mewah</strong></p> <ul> <li>Rumah dan apartemen dengan harga jual lebih dari Rp30 miliar.</li> </ul> </li> <li> <p><strong>Produk Eksklusif Lainnya</strong></p> <ul> <li>Kapal pesiar dan pesawat pribadi.</li> </ul> </li> </ol> <p>Langkah ini diambil pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memberikan batasan konsumsi barang-barang mewah.</p> <p><strong>Barang dan Layanan dengan PPN Tetap 11 Persen</strong><br /> Berbeda dengan barang mewah, kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, daging, deterjen, dan pulsa tetap dikenakan PPN 11 persen yang sudah diterapkan sejak 2021. Hal yang sama berlaku untuk layanan digital seperti Spotify dan Netflix.</p> <p><strong>Tarif Layanan Digital per 2025</strong><br /> Berikut daftar biaya langganan Netflix dan Spotify di Indonesia tahun 2025:</p> <ul> <li> <p><strong>Netflix:</strong></p> <ul> <li>Paket Ponsel: Rp59.940/bulan</li> <li>Paket Dasar: Rp72.150/bulan</li> <li>Paket Standar: Rp133.200/bulan</li> <li>Paket Premium: Rp206.460/bulan</li> </ul> </li> <li> <p><strong>Spotify:</strong></p> <ul> <li>Paket Mini: Rp11.877/minggu</li> <li>Paket Individual: Rp61.039/bulan</li> <li>Paket Duo: Rp79.354/bulan</li> <li>Paket Family: Rp96.459/bulan</li> <li>Paket Student: Rp30.525/bulan</li> </ul> </li> </ul> <p>Kebijakan ini memastikan layanan digital tetap terjangkau bagi masyarakat, sementara pengenaan pajak lebih tinggi diarahkan kepada barang mewah.</p> <p>Meski kenaikan tarif PPN tidak menyentuh barang kebutuhan pokok dan layanan digital, kebijakan ini dapat memengaruhi pola konsumsi masyarakat terhadap barang-barang kategori mewah. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendukung upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kontribusi pajak terhadap pendapatan negara.</p> <p>Untuk masyarakat yang tidak membeli barang-barang mewah, kenaikan PPN ini tidak akan memberikan dampak langsung terhadap pengeluaran sehari-hari.</p>

PPN naik jadi 12% mulai 2025 untuk barang mewah seperti mobil dan hunian di atas Rp30 miliar. Layanan digital seperti Netflix tetap 11%.

Tarif Langganan Spotify dan Netflix Terbaru 2025 Setelah ada Kebijakan PPN dari Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/misbakhun-2-2359508342.jpg" alt="Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyampaikan kritik pada itung-itungan PPN 12 persen dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menilai, aturan pelaksanaan PPN 12 persen di aturan tersebut sangat membingungkan dan menimbulkan kerancuan. Padahal, kata dia, perintah Presiden Prabowo Subianto soal PPN 12 persen hanya untuk barang mewah sudah sangat jelas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Anehnya, perintah yang sudah jelas tersebut tidak bisa diterjemahkan dengan jelas oleh para birokrat di Kementrian Keuangan khusunya Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sehingga aturan pelaksanaannya di PMK sangat membingungkan dan menimbulkan kerancuan dalam penerapannya karena menggunakan dasar pengenaan dengan nilai lain 11/12," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dia juga melayangkan kritik untuk pernyataan DJP soal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain 11/12 agar tak multitarif. Menurut Misbakhun, tidak ada larangan multitarif dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Itu sebabnya, kata dia, tidak dilarang jika pemerintah menerapkan tarif PPN 11 persen dan 12 persen secara bersamaan. "Di mana ada penafsiran tunggal seakan-akan UU HPP tidak bisa menerapkan tarif PPN dengan multitarif. Padahal sangat jelas bahwa UU HPP Pasal 7 tidak ada larangan soal multitarif PPN. Sehingga tidak ada larangan soal penerapan tarif PPN 11 persen dan PPN 12 persen diterapkan bersamaan sekaligus," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015393866/soal-ppn-12-persen-diberlakukan-selektif-celios-sebut-akan-membingungkan-karena-indonesia-belum-mengenal-multitarif-pajak-pertambahan-nilai">Soal PPN 12 Persen Diberlakukan Selektif, CELIOS Sebut akan Membingungkan karena Indonesia Belum Mengenal Multitarif Pajak Pertambahan Nilai</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Misbakhun justru mempertanyakan loyalitas Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo kepada Presiden Prabowo. Pasalnya, aturan yang tertuang dalam PMK 131/2024 ditetapkan dengan menerapkan DPP nilai lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tarif PPN 11 persen untuk yang tidak naik dan tarif PPN 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah. Tetapi ketika PMK 131 membuat dasar perhitungan yang membingungkan dunia usaha dalam penerapan tarif PPN 11 persen yang tidak naik dengan menggunakan istilah dasar pengenaan lain maka ini menimbulkan pertanyaan soal loyalitas birokrat di Direktorat Jenderal Pajak khusus dirjen pajak dalam menterjemahkan perintah Bapak Presiden Prabowo yang sudah jelas," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Misbakhun juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo menghendaki tarif PPN yang berlaku adalah 11 persen dan bukan 12 persen untuk barang/jasa yang bukan barang mewah. Tetapi, kata dia, dalam peraturan tersebut menyampaikan bahwa tarif PPN yang berlaku adalah 12 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Memang Dasar Pengenaan Pajak atau faktor pengalinya menggunakan nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual dengan hasil akhir nilai PPN yang dipungut tetap 11 persen atau PPN tidak mengalami kenaikan tarif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tetapi peraturan ini menimbulkan keresahan di masyarakat, di mana beberapa perusahaan retail telah memungut PPN sebesar 12 persen seperti yang disampaikan Direktur Jenderal Pajak dalam Media Briefing 2 Januari 2025," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Anehnya, perintah yang sudah jelas tersebut tidak bisa diterjemahkan dengan jelas oleh para birokrat di Kementrian Keuangan khusunya DJP"

Kritik Hitung-hitungan PPN 12 Persen di PMK 131/2024, Misbakhun: Sangat Membingungkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/IMG-20241231-WA0013-263808333.jpg" alt="Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan yang akrab disapa Babe Haikal. (Humas BPJPH)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan yang akrab disapa Babe Haikal. (Humas BPJPH)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Keputusan final Presiden Prabowo Subianto mengenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang mewah, disambut positif berbagai pihak. Khususnya para pelaku usaha. Termasuk pelaku usaha yang telah bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang tersebar di berbagai sektor usaha.</p> <p>"Tentu saja para pelaku usaha menyambut baik keputusan pemerintah untuk membatasi penerapan tarif PPN 12 persen hanya pada barang dan jasa yang dikategorikan sangat mewah," kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya Kamis (2/1).</p> <p>Dia mengatakan pelaku usaha yang bersertifikat halal tentu juga sangat senang dan bergembira terhadap keputusan itu. Karena mereka tidak terdampak, tapi ikut mendapatkan insentif akibat kebijakan tersebut.</p> <p>Menurut dia, dengan adanya pengumuman oleh Prabowo tentang kebijakan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah, para pelaku usaha bersertifikat halal menjadi lebih semangat. Selain itu juga lebih optimis dalam menjalankan usahanya. Sekaligus menggerakkan ekonomi keluarga yang pada ujungnya mempengaruhi stabilitas ekonomi bangsa.</p> <p>Hal ini diperkuat juga kebijakan pemerintah untuk memberikan beberapa insentif yaitu paket stimulus yang dimaksud yang bernilai Rp 38,6 triliun. Bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan sebanyak 10 kilogram per bulan. Kemudian diskon listrik 50 persen untuk pelanggan dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan industri padat karya, Insentif PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp 10 juta per bulan, dan Bebas PPh untuk UMKM yang beromzet kurang dari Rp 500 juta per tahun.</p> <p>Diketahui, jumlah para pelaku usaha yang bergerak di sektor usaha mikro dan usaha kecil yang telah mendapatkan sertifikat halal tidaklah sedikit. Tercatat ada 45 ribu lebih pelaku usaha kecil, Untuk pelaku usaha mikro lebih besar lagi dengan angka 1.515.964 yang sudah bersertifikat halal dari BPJPH.</p> <p>"Tentu saja kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat dan kondisi perekonomian nasional," kata pria yang akrab disapa Babe Haikal itu. Terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan setelah pandemi Covid-19. Serta kondisi dunia usaha yang memang sedang penuh tantangan dan pelaku usaha semakin bersemangat lagi dengan keputusan itu. Sebelumnya diberitakan, Prabowo menyebutkan sejumlah paket stimulus untuk mengatasi dampak kenaikan PPN 12 persen itu.</p>

Termasuk pelaku usaha yang telah bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

PPN 12 Persen hanya untuk Barang Mewah, Babe Haikal Sebut Pelaku Usaha Bersertifikat Halal Kian Semangat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/02/IMG-20250102-WA0022-2159260121.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud di Jakarta. Foto : Humas MUI" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud di Jakarta. Foto : Humas MUI</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, terus menuai respon dari masyarakat. Sampai akhirnya pemerintah memutuskan kenaikan PPN itu hanya untuk jasa dan barang mewah. Kebijakan ini sedikit melegakan masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan kenaikan PPN itu harus diikuti dengan manfaat subsidi ekonomi untuk masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Respons ini disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud. Dia mengatakan kenaikan PPN itu, sudah diatur oleh Undang-Undang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PPN 12 persen ini sesungguhnya dilakukan karena melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan Perpajakan (UU HPP)," kata Marsudi dalam keterangannya Kamis (2/1/). Dia juga menjelaskan, kenaikan pajak tersebut hanya berlaku pada barang-barang tertentu yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015484457/manchester-united-kian-terpuruk-ruben-amorim-berambisi-datangkan-viktor-gyokeres-secepatnya">Manchester United Kian Terpuruk, Ruben Amorim Berambisi Datangkan Viktor Gyokeres Secepatnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya cermati kenaikan ini hanya diperuntukkan untuk barang-barang luxury," jelasnya. Barang-barang yang untuk masyarakat kelas menengah ke atas yang mampu beli. Masyarakat yang mempunyai purchasing power, kekuatan membeli melebihi dari kelas menuju menengah ke bawah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marsudi mengungkapkan bahwa kebijakan kenaikan PPN untuk jasa dan barang mewah itu, tentunya sudah menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah. Dengan tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan bersama. Dengan kenaikan pajak itu, harus diikuti pemberian berbagai subsidi untuk masyarakat kelas menengah dan ke bawah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketika orientasinya adalah kemaslahatan, maka warga negara wajib taat ketika kemaslahatannya nampak. "Bahwa kemaslahatannya adalah antara kelas menengah ke atas taawun dengan kelas menuju menengah ke bawah," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa kondisi hukum di setiap masyarakat merupakan hasil dari keadaan dan perkembangannya. Sama halnya dengan Undang-Undang kenaikan PPN 12 persen yang merupakan hasil dari keadaan dan perkembangan masyarakat dan pemerintah hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015484446/punya-kendali-dalam-skandal-pemerasan-penonton-dwp-asal-malaysia-ada-polisi-yang-divonis-demosi-8-tahun-dan-patsus-30-hari">Punya Kendali dalam Skandal Pemerasan Penonton DWP Asal Malaysia, Ada Polisi yang Divonis Demosi 8 Tahun dan Patsus 30 Hari</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketika sudah ada aturan Undang-Undang yang diputus dengan aturan musyawarah, maka negara harus menjalankannya. "Karena kita berbangsa dan bernegara adalah untuk mengikuti aturan, kalau tidak mengikuti aturan maka kekacauan yang ada," kata dia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marsudi juga menanggapi kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Menurutnya masyarakat Indonesia saat ini terbagi atas beberapa kelas. "Kalau saya lihat, fakta kondisi masyarakat saat ini orang biasanya membagi masyarakat menjadi lima kelas," katanya. Yaitu kelas atas, kelas menengah, kelas menuju menengah, kelas kelompok yang sangat rentang, dan kelas bawah atau kelas miskin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan yang dimaksud kelas atas adalah golongan paling atas dalam strata sosial masyarakat. Kelas atas dinilai dengan adanya pengeluaran biaya hidup di atas Rp 6 juta per bulannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya kelas menengah ditandai dari jumlah pengeluaran Rp 1 juta - Rp 6 juta per bulan. Disusul dengan kelas menuju menengah. Kelompok ini merupakan masyarakat yang memiliki pengeluaran biaya hidup antara Rp 500 ribu - Rp 1 juta per bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu kelompok rentan, yakni kelompok yang terdiri dari masyarakat yang berada atas di garis kemiskinan namun rentan untuk jadi miskin. Masyarakat yang masuk kelompok ini diklasifikasikan dari pengeluaran Rp 354 ribu - Rp 532 ribu per bulan. Terakhir adalah kelompok kelas bawah, kelompok ini dikategorikan dari jumlah pengeluaran di bawah Rp 354 ribu dalam sebulan.&nbsp;</div>

MUI menekankan kenaikan PPN itu harus diikuti dengan manfaat subsidi ekonomi untuk masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppn 12 persen

Berita Terkini