<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/12/PPM-3329166535.jpg" alt="PetroChina International Jabung Ltd menyerahkan 18 Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kepada Pemkab Tanjung Jabung Timur. (PetroChina)" width="100%">
<figcaption>PetroChina International Jabung Ltd menyerahkan 18 Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) kepada Pemkab Tanjung Jabung Timur. (PetroChina)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PetroChina International Jabung Ltd menyerahkan 18 Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tahun anggaran 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Vice President Business Support PetroChina International Jabung Ltd Gusminar menyerahkan secara simbolis bantuan PPM kepada Bupati Tanjung Jabung Timur H Romi Hariyanto di Perpustakaan Cendekia Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Tanjung Jabung Timur, Rabu (11/12). Ke-18 bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat yang diserahkan kepada Pemkab Tanjung Jabung Timur, diantaranya pembangunan Jalan Rigid Beton Blok D menuju Mendahara, pembangunan Jalan Rigid Beton, Simpang 4 Blok D menuju Pandan Lagan, bantuan beasiswa untuk pelajar SD, SMP dan SMA serta pembangunan kafe dan taman literasi serta peningkatan fasilitas pendukung. "Kemudian kami serahkan Perpustakaan Cendekia Pandan Jaya di lokasi acara kita siang hari ini, serta revitalisasi dan pembangunan sarana pipanisasi air bersih Desa Sinar Wajo," kata Gusminar, dalam keterangannya dikutip Kamis (12/12). Hadir pada acara tersebut, Kepala SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan Anggono Mahendrawan. Selain itu, hadir pula jajaran dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, camat, lurah dan kepala desa di lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur. PetroChina International Jabung Ltd juga menyerahkan program-program lainnya termasuk penghijauan cagar alam hutan bakau, pembentukan desa tangguh bencana dan sosialisasi sekolah aman bencana, pembentukan relawan pemadam kebakaran desa, dan pendampingan desa mandiri peduli gambut. "Program-program PPM yang kami serahkan ini adalah wujud nyata kepedulian PetroChina Jabung, sebagai perusahaan hulu migas di bawah naungan SKK Migas, terhadap pengembangan masyarakat di Tanjung Jabung Timur. Besar harapan kami bahwa program-program ini dapat membawa manfaat secara luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Gusminar. Menurut Gusminar, dukungan dan kolaborasi yang selama ini telah terjalin bersama dengan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat penting bagi keberlanjutan operasional PetroChina Jabung demi mendukung ketahanan energi Indonesia. "Pada kesempatan ini, kami mengucapkan berterima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan berharap semangat kolaborasi ini dapat terus kita pupuk dengan baik ke depannya," ungkap Gusminar. Selanjutnya, kata Gusminar, berbagai program pemberdayaan masyarakat ini tentunya dapat terlaksana berkat dukungan penuh dari SKK Migas. "Karenanya, pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang kepada Pak Anggono dan seluruh anggota tim beliau atas dukungan tanpa henti bagi kesuksesan program-program kami," kata Gusminar. Gusminar menambahkan, semua kerja yang diakukan bersama ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat. "Oleh karenanya, mari kita terus bergandengan tangan, bahu-membahu bekerja sama demi membangun masyarakat dan demi masa depan Provinsi Jambi," katanya. &nbsp;

"Besar harapan kami bahwa program-program ini dapat membawa manfaat secara luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Gusminar.

Serahkan 18 PPM ke Pemkab Tanjab Timur, PetroChina Komit Dorong Kesejahteraan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG_20210211_221829.jpg" alt="Dirjen Dikti Kemendikbud Nizam saat Talkshow Kampus Merdeka Menyongsong Society 5.0 dalam peringatan HPTT ke-75 yang digelar Fakultas Teknik UGM secara daring, Kamis (11/2). UGM/Antara" width="100%">
<figcaption>Dirjen Dikti Kemendikbud Nizam saat Talkshow Kampus Merdeka Menyongsong Society 5.0 dalam peringatan HPTT ke-75 yang digelar Fakultas Teknik UGM secara daring, Kamis (11/2). UGM/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membuka kembali program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) tahun akademik 2021/2022. Program ini menjadi modal bagi mahasiswa untuk meningkatkan kebhinekaan.  "Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini membangun Bhineka Tunggal Ika kita secara konkrit," ujar Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nizam dalam webinar Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Selasa (7/9).  Sebab, secara tidak langsung, mahasiswa yang terlibat akan memiliki lingkungan pendidikan yang baru. Mereka akan mengenal teman baru dari wilayah kampus yang berbeda.  "Pasti pengamalan baru akan sangat banyak diperoleh dibandingkan tinggal di kampusnya sendiri," tutur dia.  Meskipun begitu, untuk saat ini, belum semua mahasiswa yang ikut PMM dapat mengikuti perkuliahan di kampus tujuannya. Hal itu disebabkan adanya perbedaan level zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).  "PMM ini dirancang untuk offline, tapi dengan berbagai macam kondisi daerah yang beragam, maka akan lebih banyak bersifat daring," imbuhnya.  Dirinya pun berharap level PPKM akan bisa turun lebih cepat di semua daerah. Hal ini dilakukan agar PMM dapat dilaksanakan sesuai rencana.  "Sehingga kita bisa luring melakukan interaksi tang lebih bermakna dan intensif," pungkas Nizam.

Tingkatkan Kebhinekaan Mahasiswa Lewat Program Pertukaran Merdeka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ppm-hasil-kongres-lvri-rampas-hak-politik-dan-demokrasi_m_169452.jpeg" alt="Rapim Pemuda Panca Marga (PPM) di Hotel Sunlake, Danau Sunter, Jakarta Utara, 17-18 November 2017." width="100%">
<figcaption>Rapim Pemuda Panca Marga (PPM) di Hotel Sunlake, Danau Sunter, Jakarta Utara, 17-18 November 2017.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemuda Panca Marga (PPM) menggelar rapat pimpinan pada 17-18 November 2017 di Hotel Sunlake, Danau Sunter, Jakarta Utara. Kegiatan satu tahunan ini turut dihadiri pengurus tingkat Markas Daerah (Mada) Provinsi sebanyak 31 perwakilan. Pada kesempatan tersebut sejumlah hal dibahas dan disepakati. Ketua Umum PPM Abraham Lunggana alias Lulung mengatakan, hal menonjol yang dibahas pada rapim ialah sikap organisasi pasca Kongres Legiun Veteran Republik Indonesia(LVRI) beberapa waktu lalu. "Ada hal-hal penting yang dibahas yakni persoalan ekonomi terutama ekonomi kerakyatan. Selain itu disinggung juga, persoalan CSR, hak tanah ulayat atau tanah adat, dan yang terakhir serta cukup penting kita membahas keputusan Kongres LVRI," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/11). Keputusan Kongres LVRI menjadi perhatian karena menyebutkan bahwa keluarga atau cucu veteran yang tergabung pada PPM, dilarang rangkap jabatan. Pengurus PPM diminta tak menjadi pengurus organisasi lainnya, semisal partai politik. Menurut Lulung, hasil Kongres LVRI tersebut dinilai merampas hak politik dan berorganisasi yang dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia. "Ada kesepakatan bahwa rangkap jabatan yang dilarang sesuai hasil Kongres LVRI itu tidak disetujui. Karena sepertinya akan merampas hak-hak politik dan demokrasi kita. Di dalam UUD 1945 sudah jelas memberikan penuh tentang demokrasi, tentang hak politik bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan," kata dia. Meski begitu, dia setuju jika PPM tak ditarik ke ranah politik. Lulung sepakat jika organisasi tidak digunakan sebagai kendaraan politik dengan mendukung salah satu calon kepala daerah, atau pimpinan negara dalam pemilihan umum. "Kita sadari dan mengerti tentang itu. Maka dalam pilkada serentak 2018, saya sampaikan kepada seluruh PPM, yang pertama mensukseskan dan mengamankan penyelenggaraannya, itu harga mati. Yang kedua menggunakan haknya sebagai warga negara Indonesia," jelas dia. Di samping itu, hasil Kongres LVRI yang juga menjadi sorotan ialah status PPM yang dimasukkan sebagai mitra binaan, bukan lagi organisasi keluarga veteran. PPM merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Sebab, sama saja dinilai menghilangkan marwah organisasi. Karena itu keputusan kongres bakal diabaikan. "Sehingga hal ini saya pikir harus diluruskan, bukan keliru ya, tapi harus diluruskan karena dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) disampaikan bahwa PPM adalah wadah berhimpun anak-anak pejuang dan keturunannya," tegas Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPM, Saharuddin Arsyad, mengakui banyak pengurus maupun anggota PPM yang menjadi kader partai politik maupun kepala daerah. Namun hal ini dinilai tak mempengaruhi independensi PPM. Karenanya keputusan Kongres LVRI dipastikan tak merubah dan mempengaruhi organisasi. "Sampai pada hari ini PPM tetap solid, PPM tetap satu untuk Indonesia," pungkasnya.

PPM: Hasil Kongres LVRI Rampas Hak Politik dan Demokrasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppm

Berita Terkini

Serahkan 18 PPM ke Pemkab Tanjab Timur, PetroChina Komit Dorong Kesejahteraan Masyarakat

Tingkatkan Kebhinekaan Mahasiswa Lewat Program Pertukaran Merdeka

PPM: Hasil Kongres LVRI Rampas Hak Politik dan Demokrasi

Download Aplikasi JawaPos.com