<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/17/f93692bc-b798-41e6-9bef-a28350899cb4-1705519929.jpeg" alt="Kerumunan PPKS berdatangan ke Vihara Dharma Bakti, Jakarta Barat, berharap angpao dari jemaat saat perayaan Imlek 2026 (Tazkia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kerumunan PPKS berdatangan ke Vihara Dharma Bakti, Jakarta Barat, berharap angpao dari jemaat saat perayaan Imlek 2026 (Tazkia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seiring dengan perayaan Imlek tahun 2026, Penyandang pemerlu kesejahteraan sosial (PPKS) berdatangan ke Vihara Dharma Bakti, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. Kedatangan mereka menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi pada Selasa (17/2) siang. Kerumunan PPKS ini terlihat duduk berjejer memanjang sambil menunggu pembagian angpao dari jemaat yang tengah merayakan Imlek. Banyak dari mereka sengaja mengenakan baju merah khas Imlek. Di lapangan, antrean panjang tak selalu berjalan tertib. Sejumlah PPKS sempat terlibat adu mulut karena ada yang menyerobot antrean untuk mendapatkan angpao. Salah satu PPKS, Atta, mengaku datang sendiri dari Tanah Abang, Jakarta Pusat, menggunakan angkutan umum. Ia tiba sekitar pukul 08.00 WIB untuk ikut mengantre. "Baru hari ini datang, saya enggak pernah tahun sebelumnya karena iseng-iseng saja," ucapnya. Hingga siang hari ini, Atta mengaku sudah menerima sekitar Rp 50.000 dari jemaat yang melakukan kunjungan ke Vihara Dharma Bakti. Sementara itu, Kasatpol PP Kecamatan Tamansari, Goodman Sidabutar, mengatakan pihaknya hanya dapat memberikan imbauan agar para PPKS tidak berkumpul di depan pintu masuk vihara. Menurutnya, para PPKS diminta menunggu di seberang jalan guna mengurangi kepadatan di area utama. "Ya pasti macet karena banyak kerumunan ya. Jadi kita bantu urai kemaceta di tiap titik penjagaan" ucapnya. Ia menambahkan, sekitar 50 personel dikerahkan untuk pengamanan di sekitar lokasi. Pengawasan akan dilakukan hingga malam hari sambil terus memantau kondisi di kawasan Tamansari. "Kami terus berikan imbauan kepada PPKS supaya mereka ini tidak menganggu lalu lintas," imbuhnya. Diketahui, fenomena berkumpulnya PPKS di vihara tersebut saat perayaan Imlek memang kerap terjadi setiap tahun. Sebelumnya, petugas Satpol PP juga telah melakukan pengamanan dengan mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum guna menjaga kelancaran ibadah. &nbsp;

PPKS berdatangan di Vihara Dharma Bakti Jakarta Barat saat Imlek 2026. Kerumunan ini picu macet dan jadi perhatian aparat.

Tunggu Pembagian Angpao, PPKS Berdatangan ke Vihara Dharma Bakti Jakbar: Iseng-iseng Aja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/WhatsApp-Image-2023-09-30-at-105545-1209149487.jpg" alt="UPTD Liponsos Keputih Kota Surabaya, tak sekadar tempat rehabilitasi atau penampungan PPKS." width="100%">
<figcaption>UPTD Liponsos Keputih Kota Surabaya, tak sekadar tempat rehabilitasi atau penampungan PPKS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Liponsos Keputih Kota Surabaya, tak sekadar menjadi tempat rehabilitasi atau penampungan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). UPTD di bawah pengelolaan Dinas Sosial Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya itu juga menjadi tempat pemberdayaan PPKS. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajrihatin menyampaikan, ada beberapa jenis pemberdayaan para penghuni UPTD Liponsos Keputih. Di antaranya, pembibitan tanaman hias, bengkel cat dan body repair, tambal ban, cuci motor, hingga bertanam sayuran. &rdquo;Hasil panen sayuran itu untuk makanan penghuni yang ada di dalam Liponsos. Jadi sayuran hasil bertanam ini dibeli penyedia permakanan, kemudian digunakan untuk makanan penghuni Liponsos,&rdquo; kata Anna Fajrihatin. Sejumlah sayuran yang ditanam itu di antaranya yakni, bayam, kangkung, labu, terong, hingga cabai. Sayuran tersebut ditanam para penghuni dengan memanfaatkan lahan di dalam maupun halaman depan UPTD Liponsos Keputih Surabaya. Anna mengungkapkan, para penghuni Liponsos Keputih juga diberdayakan membuat handicraft hingga batik Surabaya. &rdquo;Alhamdulillah kami juga mengembangkan batik sesuai arahan Ketua TP PKK Surabaya Rini Indriyani, ada enam motif batik. Saat ini kami masih memproduksi tiga motif batik, ada Gembili Wonokromo, Kembang Bungur, dan Sparkling,&rdquo; ungkap Anna Fajrihatin. Tak hanya itu, penghuni Liponsos Keputih juga diberdayakan membuat handicraft berupa kalung yang diberi peluit. Anna menerangkan, kalung tersebut bisa dipakai untuk anak-anak istimewa atau disabilitas, terutama tunawicara. &rdquo;Jadi bisa untuk mencegah kalau ada orang asing akan berbuat jahat kepada mereka. Kalau ada orang asing, tinggal ditiup peluit. Insya Allah kalung peluit ini juga kami produksi,&rdquo; terang Anna Fajrihatin. Produksi handicraft maupun batik penghuni Liponsos Keputih juga dipasarkan melalui online. Masyarakat dapat membeli produk-produk tersebut melalui E-Peken. &rdquo;Hasil penjualan juga (uangnya) masuk kepada mereka. Jadi masing-masing penerima manfaat (PM) yang berdaya di Keputih semuanya punya tabungan,&rdquo; urai Anna Fajrihatin. Dia berharap, para PPKS tidak selamanya tinggal di Liponsos Keputih Surabaya. PPKS bisa mandiri dan kembali ke keluarga atau lingkungan masyarakat. Anna menyampaikan, program pemberdayaan PPKS penghuni Liponsos Keputih sebagaimana arahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diharapkan dapat memberdayakan mereka agar bisa mandiri ketika kembali ke masyarakat. &rdquo;Sekarang ada sekitar 734 jiwa yang tinggal di Keputih. Ada ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa), gelandang dan lansia telantar,&rdquo; tutur Anna Fajrihatin. Kepala UPTD Liponsos Keputih Surabaya Imam Muhaji menambahkan, setiap PPKS di Liponsos Keputih dilakukan asesmen. Dari hasil asesmen itu akan dipetakan mana yang sudah bisa diberdayakan. &rdquo;Jadi awalnya PPKS ini kita asesmen, kita petakan dulu. Kemudian kita sesuaikan jenis usaha pemberdayaan yang sesuai dengan bakat dan keahliannya,&rdquo; papar Imam.

UPTD Liponsos Keputih Kota Surabaya, tak sekadar menjadi tempat rehabilitasi atau penampungan tapi juga tempat pemberdayaan bagi PPKS

Dinsos Surabaya Berdayakan Penghuni Liponsos Keputih Tanam Sayuran hingga Membatik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/28/WhatsApp-Image-2023-09-28-at-205545-245828144.jpg" alt="Kepala sentra dan balai diminta belajar praktik tata kelola UPT yang menangani PPKS." width="100%">
<figcaption>Kepala sentra dan balai diminta belajar praktik tata kelola UPT yang menangani PPKS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Salahuddin Yahya menyatakan, seluruh kepala sentra dan balai diminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk belajar praktik terhadap tata kelola UPT yang menangani PPKS. Di antara PPKS itu yakni, ODGJ, anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan klaster-klaster lain. &rdquo;Dipandang bahwa proses interaksi itu memungkinkan ada aspek edukasi yang bisa diadopsi oleh kepala sentra untuk melakukan pemberdayaan,&rdquo; kata Salahuddin Yahya. Dengan demikian, Yahya menyebut, penanganan PPKS tidak melulu hanya melakukan upaya keberfungsian sosial atau rehabilitasi. Tetapi bagaimana penanganan yang dilakukan berjalan paralel dengan mengembalikan keberfungsian sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi. &rdquo;Makanya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan, baik dalam bentuk perkebunan, peternakan, usaha cuci motor, dan lain-lain,&rdquo; ujar Yahya. Yahya pun tak menampik bahwa tata kelola pemberdayaan PPKS yang dilakukan Surabaya dinilai relatif patut untuk dicontoh. Bahkan, pemberdayaan PPKS yang dilakukan UPT Pemkot Surabaya itu jumlahnya lebih besar dari yang ada di masing-masing sentra Kemensos. &rdquo;Karena kami rata-rata PPKS hanya 100 dan 200 paling banyak, ini kok (Surabaya) bisa sampai mengelola 300 dan bahkan sampai 1.000. Kalau yang besar bisa diberdayakan, pasti yang relatif kecil itu bisa juga dilakukan,&rdquo; tutur Salahuddin Yahya. Karena itu, Yahya menyebut, Mensos Risma menginginkan setiap sentra dan balai Kemensos di Indonesia harus ada wujud manfaatnya kepada masyarakat. Jangan sampai keberadaan sentra atau balai sekadar menjadi tempat penampungan, tetapi harus ada pemulihan sosial maupun ekonomi. &rdquo;Jadi kami datang ke Surabaya belajar tentang banyak hal. Ada 31 kepala sentra dan 6 kepala balai besar (Kemensos) di Indonesia,&rdquo; ucap Salahuddin Yahya.

Kemensos menyatakan, seluruh kepala sentra dan balai diminta belajar praktik tata kelola UPT yang menangani PPKS

Surabaya Contoh Best Practice Pemberdayaan PPKS Kementerian Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/28/WhatsApp-Image-2023-09-28-at-205713-2605283504.jpg" alt="Pemkot Surabaya menjadi rujukan sebagai salah satu daerah yang berhasil menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)." width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya menjadi rujukan sebagai salah satu daerah yang berhasil menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadi rujukan sebagai salah satu daerah yang berhasil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kementerian Sosial (Kemensos) ingin mengadopsi pola penanganan dan pemberdayaan yang telah dilakukan Kota Pahlawan. Kelompok masyarakat yang seperti apa masuk dalam PPKS? Antara lain, orang dengan gangguan jiwa, anak jalanan, pengemis, anak telantar, anak dengan disabilitas, hingga anak yang memerlukan perlindungan khusus. Sejumlah Kepala Sentra dan Kepala Balai Besar Kemensos di seluruh wilayah Indonesia pun berkunjung ke beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Pemkot Surabaya pada Rabu (27/9). Kedatangan mereka bertujuan untuk belajar praktik-praktik terhadap tata kelola UPT milik Pemkot Surabaya yang menangani PPKS. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajrihatin menyampaikan, Kemensos memiliki sejumlah sentra dan balai yang fungsinya sama dengan UPT milik Dinsos. Pada intinya, kedatangan mereka ke Surabaya ingin belajar best practice terhadap pemberdayaan PPKS. &rdquo;Mereka datang ke Liponsos Keputih, Kampung Anak Negeri Wonorejo, Rumah Anak Prestasi, Griya Wreda Jambangan, dan Kalijudan. Mereka punya kekhususan sendiri-sendiri dan kekhususan itu juga bisa dikoneksikan dengan dunia luar, dengan masyarakat sekitar,&rdquo; kata Anna Fajrihatin, Kamis (28/9). Dalam kunjungan itu, Anna memaparkan pola penanganan dan pemberdayaan PPKS di beberapa UPT milik Dinsos. Pemberdayaan itu salah satunya dilakukan berdasar asesmen dari psikolog dan pendamping. &rdquo;Contoh ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), itu mendapatkan kondisi tertentu atau tekanan tertentu sehingga kondisi kurang menguntungkan. Tetapi mereka itu punya sisi yang bisa diberdayakan,&rdquo; papar Anna Fajrihatin. Menurut dia, sebelum menerapkan pola pemberdayaan, setiap PPKS penghuni UPT milik Dinsos di beberapa wilayah Surabaya akan dipilah. Mereka dipilah atau dipetakan sesuai dengan bakat dan minat. &rdquo;Kita memilah dari penghuni yang ada di UPT itu kami berdayakan sesuai bakat dan minatnya. Mereka (PPKS) punya keterampilan sehingga bisa dapat penghasilan,&rdquo; terang Anna Fajrihatin. Misalnya, Anna mencontohkan, di Kampung Anak Negeri (Kanri), uang dari hasil olahraga tinju anak-anak itu kemudian ditabung. Bahkan uang dari hasil tabungan yang dikumpulkan bisa dibelikan handphone. &rdquo;Ini pembelajaran, mereka berupaya dari dirinya sendiri itu bangga. Termasuk di Griya Wreda, ada yang dari tempat tidur tetapi bisa menghasilkan sulam,&rdquo; ucap Anna Fajrihatin. Anna menambahkan, pola pemberdayaan PPKS yang telah diterapkan pemkot akan diadopsi seluruh balai dan sentra Kemensos. Karena itu, seluruh kepala balai dan sentra Kemensos di seluruh Indonesia hadir dalam kunjungan kerja. &rdquo;Ini yang akan diterapkan di sentra-sentra Kemensos dan semua kepala balai beserta timnya hadir. Insya Allah instruktur kami (Dinsos Surabaya) diminta mengajar di balai-balai mereka, jadi saling bertukar ilmu,&rdquo; ujar Anna Fajrihatin. Anna berharap, pola penanganan dan pemberdayaan PPKS memiliki standar yang sama. Sehingga ada keberpihakan terhadap PPKS yang ada di seluruh Indonesia. &rdquo;Harapannya seluruh penanganan bisa sama, mempunyai standar sama. Sehingga ada keberpihakan PPKS dan mereka bisa sejahtera semua,&rdquo; tutur Anna Fajrihatin.

Pemkot Surabaya menjadi rujukan sebagai salah satu daerah yang berhasil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Begini Cara Surabaya Menangani PPKS Seperti ODGJ Hingga Pengemis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/WhatsApp-Image-2023-06-30-at-141003-3593064584.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kota Surabaya menjadi tempat primadona warga dari luar daerah untuk mengadu nasib. Tak sedikit di antara mereka yang datang hanya sekadar mencari kerja dan bahkan pindah Kartu Keluarga (KK) Surabaya hanya karena ingin meminta bantuan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, semakin banyak warga pendatang dari luar daerah yang ingin pindah KK Surabaya. Alasannya karena ingin minta bantuan atau sekolah gratis. &rdquo;Kalau saya harus memberikan pengobatan gratis, memberikan sekolah gratis untuk orang yang masuk KTP Surabaya belum setahun, bagaimana nasib warga Surabaya yang puluhan tahun lahir di sini, hidup di sini, menderita. Masak saya harus mendahulukan orang lain dulu,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi. Wali Kota Eri menyatakan, Pemkot Surabaya memiliki skala prioritas dalam memberikan intervensi bantuan kepada warga. Intervensi itu akan diprioritaskan dahulu bagi warga asli atau yang sudah lama menjadi penduduk Surabaya. &rdquo;Surabaya ini primadona. Tetapi saya akan mempertahankan Surabaya agar tidak semuanya pindah Surabaya untuk mendapatkan fasilitas dari Pemkot Surabaya. Saya berdiri untuk orang Surabaya, saya berdiri untuk membahagiakan orang Surabaya dulu, baru orang yang luar Surabaya,&rdquo; ucap Eri. Chintya Afrianti, 17, merupakan satu di antara potret warga dari luar daerah yang baru menjadi penduduk Kota Surabaya. Remaja kelahiran 2006 itu, bersama kedua orang tuanya mencari kehidupan lebih baik di Kota Pahlawan. Wali Kota Eri menyebut, sebelumnya pada Maret 2023, Chintya sempat diviralkan oleh sebuah komunitas melalui media sosial. Namun cara memviralkan itu dilakukan dengan si anak diminta berjalan merangkak di pinggir jalan raya sembari berjualan peyek yang dikalungkan di leher. &rdquo;Surabaya sudah tenang, tiba-tiba ada komunitas yang meminta anak ini untuk berjalan, diberikan kalungan (peyek) itu agar dia diberikan donasi. (Seharusnya) tidak seperti itu,&rdquo; sebut Eri. Menurut dia, banyak cara lebih etis yang bisa dilakukan komunitas untuk menggalang donasi bantuan. Bukan berarti, memviralkan seseorang itu dengan cara kurang baik seperti diminta untuk berjalan merangkak di pinggir jalan raya. &rdquo;Berarti apa? Satu ingin menjelekkan Surabaya yang tenang, atau apa ini. Akhirnya setelah diviralkan Maret itu, anak ini kasihan, seperti dieksploitasi. Berarti apa? Tidak jelas komunitas ini. Kalau cari donasi tidak seperti itu di Surabaya, banyak orang kaya yang memberikan bantuan di Surabaya, banyak yayasan, orang baik-baik di Surabaya,&rdquo; jelas Eri. Selain itu, Wali Kota Eri menyebut, orang tua Chintya juga ingin memasukkan putrinya ke SMA negeri di Surabaya. Namun karena administrasi kependudukan masih luar daerah, Chintya dititipkan masuk KK budenya di Kendangsari Surabaya pada Agustus 2022. &rdquo;Anak ini tidak bisa masuk sekolah negeri. Karena apa? KTPnya luar Surabaya, akhirnya masuklah nunut (KK) budenya. Kira-kira kalau ini tahu orang Surabaya nunut sebelum setahun masuk ke sekolah negeri bisa diterima, hancur tidak perasaan orang Surabaya? Ya hancur. Saya sebagai Wali Kota Surabaya akan mendahulukan orang Surabaya,&rdquo; tegas Eri. &rdquo;Jadi kalau ada yang kabar (viral) begitu silakan. Saya bertanggung jawab terhadap orang Surabaya dulu, anggaran pemkot saya gunakan untuk orang Surabaya dulu,&rdquo; sambung dia. Bahkan, kata dia, setelah Chintya masuk KK budenya, orang tuanya yakni Sumiyati, 47, juga ingin mengikuti jejak anaknya. Sehingga pada Juni 2023, Sumiyati bersama suami dan adik Chintya menjadi penduduk Surabaya dengan cara menumpang alamat KK saudara. &rdquo;Orang tuanya (suami Sumiyati) sakit, daripada berobat ke daerah asal, akhirnya pakai alamat lain masuk ke (KK) Surabaya. Belum setahun, baru Juni 2023, tapi diviralkan (disebut) orang Surabaya,&rdquo; ungkap Cak Eri, panggilan lekat Eri Cahyadi. Eri meminta masyarakat atau media mengecek kebenaran informasi terkait keberadaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Apakah PPKS itu warga asli Surabaya atau baru menjadi penduduk Kota Pahlawan. &rdquo;Sehingga yang viral begitu dilihat, ternyata setelah dicek kan tahu kita, KTPnya bukan Surabaya dan masuknya (KK Surabaya) masih baru. Jadi jangan dilihat viralnya,&rdquo; tutur Eri. Cak Eri mengungkapkan, sebelumnya pernah ada sebuah video viral keluarga pengemis yang biasa mangkal di traffic light (TL) seputaran Jalan Pucang Surabaya. Dua keluarga pengemis itu terdiri atas orang tua dan anak-anaknya. &rdquo;Dahulu juga ada viral di Pasar Pucang, bukan orang Surabaya tapi orang luar Surabaya, akhirnya dipulangkan. Jadi apa, Surabaya ini primadona,&rdquo; ujar Eri. Berdasar Data Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, pada 2022, ada sebanyak 1.090 PPKS yang telah di-reunifikasi atau dipulangkan ke daerah asal. Sedangkan data hingga Juli tahun ini, terdapat 456 PPKS yang telah di-reunifikasi. PPKS yang dipulangkan itu sebelumnya terjaring razia Satpol PP Surabaya. Mereka di antaranya, terdiri atas anak telantar, anak dengan kedisabilitasan (ADK), anak jalanan, pengemis, pengamen, pemulung, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Wali Kota Eri kembali menegaskan, pemkot akan memprioritaskan warga asli atau penduduk Surabaya. Dia akan mempertahankan agar warga luar daerah tidak mudah jadi penduduk Surabaya hanya karena ingin mendapatkan bantuan. &rdquo;Jadi yang seperti viral tadi tolong cek, dia pindah Surabaya sudah satu tahun atau belum. Terus nasibnya wargaku yang sudah tahunan bagaimana? Saya berdiri untuk orang Surabaya, dan saya membahagiakan orang Surabaya dulu,&rdquo; ucap Eri.

Kota Surabaya jadi tempat primadona warga dari luar daerah mengadu nasib. Banyak yang pindah KK Surabaya hanya karena ingin dapat bantuan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Semakin Banyak Warga Pendatang Pindah KK Minta Bantuan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/ATENSI-427439525.jpg" alt="Kemensos melalui Sentra" width="100%">
<figcaption>Kemensos melalui Sentra</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di bulan penuh berkah ini Kementerian Sosial melalui Sentra "Dharma Guna" Bengkulu menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Provinsi Bengkulu. Bantuan menjangkau 1000 warga miskin dan rentan dengan nilai lebih Rp 1 miliar. Bantuan yang diberikan kali ini merupakan hasil asesmen terintegrasi Tahun 2022, dengan melalui proses asesmen dan verifikasi dan validasi data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Berdasarkan hasil asesmen kali ini kita memberikan bantuan berupa sembako, nutrisi, mainan anak-anak dan bantuan aksesibilitas kursi roda," ujar Kepala Sentra "Dharma Guna" di Bengkulu Syam Wuryani. Untuk itu Sentra "Dharma Guna" menyiapkan anggaran senilai Rp 1.166.127.400 berupa paket sembako, nutrisi, dan perlengkapan perawatan diri untuk 1.000 PPKS di 10 wilayah kerja Sentra "Dharma Guna". Di luar itu disiapkan juga alat bantu disabilitas berupa kursi roda biasa dan adaptif untuk penyendang disabilitas yang membutuhkannya. Hingga saat ini Sentra "Dharma Guna" telah menyalurkan bantuan ATENSI di Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk selanjutnya berproses akan disalurkan di Kabupaten Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara, Muko-Muko dan Kabupaten Kaur. Dalam penyalurannya di Bengkulu Tengah, turut hadir anggota Komisi VIII DPR RI Mohammad Saleh. "Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran negara kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial" katanya. Ia juga menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan fitur "usul sanggah" pada aplikasi cekbansos Kementerian Sosial. Fitur usul memungkinkan unggah data bagi yang tidak tersentuh bantuan. Fitur sanggah untuk mengoreksi penerima bantuan yang tidak layak. Saleh menyatakan, terobosan ini sebagai bentuk penegakkan keadilan. "Ini kan ada fitur usul sanggah. Tolong nanti diberikan ke saya (data penerima bantuan). Apabila ada yang tidak berhak ya harus dicoret," ungkapnya. Tak lupa ia juga berpesan agar semua unsur pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi untuk bersama-sama menurunkan angka kemiskinan terutama di provinsi Bengkulu. "Saya yakin dan percaya dengan kolaborasi pemerintah, parlemen dan masyarakat secara keseluruhan, berangsur-angsur kita bisa menurunkan kemiskinan di provinsi Bengkulu ini,"katanya. Sebagai informasi, penyaluran bantuan ATENSI dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial secara langsung dengan tujuan untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, dan komunitas pada PPKS dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosial, serta mengatasi masalah dalam kehidupan.

Kemensos melalui Sentra "Dharma Guna" menyalurkan bantuan ATENSI kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Provinsi Bengkulu.

Sinergi Kemensos dan DPR, Ribuan PPKS Terima Bantuan Atensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/Manusia-silver-naik-moge-Fajar-304030729.jpg" alt="Viral beredar manusia silver mengendarai moge di jalan raya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Viral beredar manusia silver mengendarai moge di jalan raya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat bersama dengan Satpol PP menjaring 46 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) setelah satu minggu Ramadan, yang dimulai dari tanggal 23 Maret-3 April 2023. "Saat ini kebanyakan hasil penjangkauan berasal dari giat bersama Satpol PP dalam operasi Pekat, rutin setiap minggunya," kata Kepala Suku Dinas Sosial Abdul Salam saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (4/4).&nbsp; Adapun 46 PPKS yang sudah terjaring itu, kata Abdul adalah orang terlantar sebanyak dua orang, anak balita terlantar satu orang, lansiang terlantar lima orang, gelandangan sebelas orang, dan manusia silver empat orang. Sementara itu, PPKS lainnya yang turun terjaring adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tiga orang, pemulung 13 orang, serta pengamen dan pengemis tujuh orang. "Yang sudah dilaksanakan giat bersama wilayah Kemayoran, Senen, dan Gambir," pungkas Abdul. Sebelumnya, Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Pusat mengintensifkan pengawasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di wilayahnya selama Ramadan. Kepala Seksi Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sudinsos Jakarta Pusat Nurlaela mengatakan bahwa pihaknya menargetkan 35 titik rawan PPKS yang akan menjadi fokus operasi penjaringan. 35 titik tersebut di antaranya tersebar di lampu lalu lintas Jalan Galur Raya, Pasar Senen, Pasar Poncol, Masjid Istiqlal dan Pasar Tanah Abang.&nbsp;

Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat bersama dengan Satpol PP menjaring 46 PPKS setelah satu minggu Ramadan.

Sepekan Lebih Ramadan, Pemkot Jakarta Pusat Jaring 46 PPKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Screenshot_2023-03-06-16-29-36-44_1c337646f29875672b5a61192b9010f9.jpg" alt="Sudinsos Jakarta Barat dan Satpol PP Jakarta Barat menindak manusia perak (silver) di kawasan Tambora, Jakarta Barat, Kamis (9/3/2023). ANTARA / Ho-Satpol PP Jakarta Barat" width="100%">
<figcaption>Sudinsos Jakarta Barat dan Satpol PP Jakarta Barat menindak manusia perak (silver) di kawasan Tambora, Jakarta Barat, Kamis (9/3/2023). ANTARA / Ho-Satpol PP Jakarta Barat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) mulai mengantisipasi lonjakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti pemulung, pengemis, pengamen hingga manusia perak jelang Ramadan tahun ini, dikutip darti ANTARA.  "Tadi siang, saya apel dan hari ini dilakukan antisipasi lonjakan PPKS di beberapa titik," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat, Agus Irwanto di Jakarta, Senin (6/3).  Agus mengatakan pengetatan penjagaan perlu dilakukan karena jumlah PPKS selalu melonjak di beberapa titik saat Ramadhan.  Beberapa titik yang jadi fokus utama penjagaan yakni kawasan wisata Kota Tua, Terminal Kalideres, Pasar Glodok hingga wilayah Grogol Petamburan.  "Wilayah-wilayah perbatasan juga kita awasi karena mereka ini rata rata dari luar Jakarta," kata Agus.  Agus pun mengerahkan 270 personel, terdiri 150 anggota tingkat kota dan 120 tingkat kecamatan. Mereka akan mulai bertugas dari sore hingga malam demi menghindari kemacetan di lokasi penindakan.  Agus memastikan proses penindakan akan dilakukan secara humanis sehingga para PPKS bisa ditertibkan dengan aman. Dirinya melarang keras adanya aksi arogansi anggota di lapangan saat proses penertiban.  Setelah ditertibkan, para PPKS dipastikan akan mendapatkan pelayanan yang layak di panti sosial milik Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.  "Akan dilayani di panti sosial dan dilakukan pendataan. Kita pastikan semua berjalan secara humanis," jelas dia.

Pemkot Jakbar Mulai Antisipasi PPKS Jelang Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654422560772.jpg" alt="Ilustrasi Satpol PP. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Satpol PP. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satpol PP DKI Jakarta secara intens akan melakukan penertiban terhadap para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan PPKS pada bulan Ramadan di Ibu Kota.  "Ya itu makanya, sebelum bulan puasa kan sudah kita lakukan operasi penjangkauan PPKS," kata Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin kepada wartawan, Sabtu (18/2).  Hingga sejauh ini, Arifin menerangkan bahwa berdasarkan data-data yang dihimpun pihaknya, banyak juga PPKS yang beroperasi di Ibu Kota ini berasal dari lua Jakarta.  "Orang daerah ke Jakarta kan juga tidak dilarang, tetapi ketika dia di Jakarta ya yang pertama kita berharap juga mereka memiliki tempat tinggal yang layak," ucapnya.  "Kan kalau manusia gerobak tidurnya dimana-mana. Di jalan, kan membuat Jakarta tidak teratur, tidak tertib, jadi kumuh ya," sambung Arifin.  Oleh karena itu, ia menegaskan akan secara maksimal melakukan penjaringan terhadap para PPKS jelang Ramadan. Sehingga, Dinas Sosial melalui pantinya dapat melakukan assessment terhadap para PPKS itu.  "Apakah nanti akan dilakukan pembinaan oleh temen-temen dinas sosial itu ada di panti. apakah nanti juga ada kebijakan pemulangan ya itu juga ada di dinas sosial ketika dilakukan assesment," tandas Arifin.

Antisipasi Naiknya PPKS Saat Ramadan, Satpol PP Maksimalkan Penertiban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/JKT_RAZIA-PMKS_MIFTAHULHAYAT-7-549.jpg" alt="Orang-orang yang terjaring razia PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), dibawa ke GOR Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (24/3/2021). Razia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk ketertiban lingkungan dan terciptanya Ibu Kot" width="100%">
<figcaption>Orang-orang yang terjaring razia PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), dibawa ke GOR Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (24/3/2021). Razia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk ketertiban lingkungan dan terciptanya Ibu Kot</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satpol PP DKI Jakarta terus menjaring para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sejak 9 Februari hingga 15 Februari 2023, Satpol PP mencatat 464 PPKS yang dijangkau.  "Jadi PPKS itu dari 9 hingga 15 Februari totalnya ada 464 PPKS yang sudah dijangkau," ujar Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin, Sabtu (18/2).  Ia tak merincikan dari wilayah mana saja 464 PPKS yang dijaring tersebut. Hanya saja, Arifin mengatakan bahwa operasi penjaringan dilakukan secara merata di 5 wilayah di Ibu Kota.  "Ada manusia gerobak, ada manusia silver, banyak macam-macam yang terjaring PPKS," ungkapnya.  "Dan mereka tentunya dilakukan pembinaan, pelayaan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial," pungkas Arifin.  Sebelumnya, Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin mengatakan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Satpol PP DKI Jakarta bertugas mengawasai ketertiban umum di Jakarta. Ia mengatakan bahwa operasi penjangkauan PPKS ini dilakukan tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Sosial, TNI/Polri, dan unsur Pemerintah Kota/Kecamatan/Kelurahan.  “Kegiatan penjangkauan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan di Jakarta, khususnya pada fasilitas-fasilitas umum. Hal ini juga sebagai upaya pembinaan terhadap masyarakat yang memerlukan pelayanan urusan kesejahteraan sosial,” jelasnya.  Ia memastikan bahwa ke depannya tim gabungan akan secara rutin melakukan operasi penjangkauan di wilayah Jakarta. Hal itu untuk membuat warga tetap nyaman.  "Kami juga mengimbau kepada warga agar turut bersama-sama menjaga ketertiban umum di Jakarta dengan mematuhi peraturan yang ada," ucapnya.  "Karena dalam menjaga kenyamanan Jakarta, diperlukan kerja sama semua pihak, termasuk warga," tandas Arifin.

Seminggu Razia PPKS, Satpol PP Amankan 464 Manusia Gerobak dan Silver

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PPKS

Berita Terkini