<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220511_005656.jpg" alt="Kadinkes Banjarmasin M. Ramadhan saat memimpin rapat penanganan Covid-19 dengan para tenaga kesehatan. Dinkes Banjarmssin/Antara" width="100%">
<figcaption>Kadinkes Banjarmasin M. Ramadhan saat memimpin rapat penanganan Covid-19 dengan para tenaga kesehatan. Dinkes Banjarmssin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menyatakan, saat ini dalam status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3. Status PPKM level 3 tersebut, berdasar Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Masa PPKM se-Indonesia pada 9 Mei hingga waktu yang belum ditentukan.  Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin M. Ramadhan mengatakan, Kota Banjarmasin ditetapkan pemerintah pusat masuk status PPKM level 3 untuk penanganan pandemi Covid-19 setelah Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah. Kota Banjarmasin masih ditetapkan status PPKM level 3 oleh pemerintah pusat karena dianggap belum memenuhi capaian target vaksinasi Covid-19 untuk warga lanjut usia (lansia) dan anak.  ”Jadi kendalanya memang vaksinasi lansia dan anak. Untuk vaksinasi lansia, kita masih di bawah target 70 persen. Kita hanya 58 persen dari target ditetapkan sebanyak 45 ribu orang,” ujar Ramadhan seperti dilansir dari Antara.  Sementara itu, untuk capaian target vaksinasi anak sesuai data baru sekitar 38 persen dari target sebanyak 69 ribu anak. Untuk capaian vaksinasi lansia jika diambil dari versi data milik pemerintah kota, capaiannya sudah di atas 70 persen. Sebab, target sasarannya hanya 35 ribu orang.  ”Sehingga upaya untuk sinkronisasi data sedang diproses agar secara riil Kota Banjarmasin memang berada di level 1,” ujar Ramadhan.  Adapun kesulitan capaian vaksinasi lansia ini, menurut dia, selain faktor sasaran yang berbeda, juga karena banyak lansia yang memiliki riwayat penyakit bawaan yang tidak memungkinkan divaksinasi.  ”Tapi kita terus berupaya untuk mencapai target, selain mengikuti instruksi dari pusat terkait aturan PPKM level 3 ini,” tutur Ramadhan.

Dinkes Sebut Kota Banjarmasin Berstatus PPKM Level 3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/messageImage_1652191731357.jpg" alt="Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Hreeloita Dharma Shanti/Antara" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Hreeloita Dharma Shanti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyebutkan, sebanyak 23 kabupaten/kota di Indonesia masih menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 hingga mudik 2022 selesai dilakukan.  ”Kebijakan PPKM leveling akan terus berlanjut sampai dengan kondisi Covid-19 di tingkat internasional dan nasional dapat terkendali dengan baik,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Selasa (10/5).  Wiku menuturkan, satu kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali yakni Kabupaten Pamekasan masih berada dalam status PPKM level 3. Begitu pula dengan 22 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali.  Melalui sejumlah pertimbangan, per 10 Mei, pemerintah kembali mengumumkan bahwa PPKM leveling kembali diperpanjang hingga 23 Mei. Hal itu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 tentang PPKM Jawa-Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2022 tentang PPKM di Luar Jawa-Bali.  Menurut Wiku, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil langkah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sehingga, setiap aturan maupun kebijakan yang diambil akan terus disesuaikan dengan melihat kondisi baik secara nasional maupun global.  ”Setiap kebijakan yang diterapkan akan disesuaikan dengan perkembangan setiap indikator penanganan Covid-19. Seperti angka kematian, keterisian rumah sakit (BOR), angka kesembuhan, kasus positif, dan kasus aktif di Indonesia,” terang Wiku.  Wiku mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang berhasil menurunkan level PPKM di daerahnya dan giat mematuhi aturan-aturan dalam pembatasan masyarakat guna melindungi kesehatan masyarakat. Dia juga mengapresiasi kinerja TNI/Polri, pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait yang telah berjuang bersama-sama menyukseskan kegiatan mudik 2022 yang aman dan nyaman.  Selain itu, Wiku juga mengapresiasi seluruh masyarakat yang bersedia mematuhi aturan bagi para pelaku perjalanan yang sudah diterapkan pemerintah sebelumnya.  ”Saya ucapkan terima kasih kepada aparat TNI/Polri, pemerintah daerah, kementerian/Lembaga, dan seluruh masyarakat yang berjuang menyukseskan agenda mudik Lebaran. Perlu kita sadari bahwa kedisiplinan dan kolaborasi seluruh pihak merupakan hal yang paling utama dan menjadi kunci dalam penanganan pandemi Covid-19,” kata Wiku.

Satgas Sebut 23 Kabupaten/Kota Masih Menjalankan PPKM Level 3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/pos-covid-pamekasan-1.jpg" alt="Petugas gabungan saat apel di pos cek poin pencegahan Covid-19 di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Abd Aziz/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan saat apel di pos cek poin pencegahan Covid-19 di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Abd Aziz/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Status level PPKM yang disandang setiap kabupaten/kota di Jawa Timur makin membaik. Indikatornya, jika pekan lalu ada tiga daerah yang menerapkan level 3, kini tinggal satu daerah yang berada di level tersebut.  Saat ini daerah yang menyandang status level 1 mencapai 12 kabupaten/kota. Daerah dengan status level 2 sebanyak 25 daerah.  Sementara itu, status level 3 tersebut masih disandang Pamekasan. Penyebabnya, pencapaian vaksinasi di kabupaten itu masih di bawah standar yang ditetapkan pusat.  Juru Bicara Satgas Covid-19 Jawa Timur dr Makhyan Jibril menyatakan, standardisasi cakupan vaksinasi sudah lama dinaikkan Kementerian Kesehatan. ’’Persentase dosis pertama harus di atas 70 persen, lalu dosis kedua 50 persen,’’ katanya, Selasa (3/5).  Dia menjelaskan, sebenarnya cakupan vaksinasi dosis pertama di Pamekasan sudah memenuhi target minimal pusat. Namun, pencapaian dosis kedua masih jauh dari standardisasi yang ditetapkan. Karena itu, posisinya tetap berada pada status level 3. ’’Imbauan untuk terus menggenjot vaksinasi di Pamekasan sudah sering disampaikan,’’ katanya.  Di sisi lain, tidak hanya memberikan atensi terhadap Pamekasan, Satgas Covid-19 Jatim juga memberikan perhatian terhadap empat daerah lain. Yakni, Bangkalan, Lumajang, Bondowoso, dan Jember. Cakupan vaksinasi dosis kedua di daerah tersebut masih di bawah 70 persen. Harapannya, vaksinasi terus dikebut sehingga pekan depan cakupan vaksinasinya melampaui 70 persen.  Di sisi lain, selama arus mudik Lebaran, pertambahan kasus Covid-19 di Jawa Timur masih landai. Sejak cuti bersama hingga kemarin, pertambahan kasus positif Covid-19 berada di bawah 50 kasus per hari. ’’Meski begitu, kewaspadaan harus tetap dilakukan,’’ ujar dokter Jibril.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, cuti bersama Lebaran menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah. ’’Euforia masyarakat untuk menyambut Lebaran diharapkan tidak membawa dampak negatif pada kondisi pandemi Covid-19,” katanya.  5 DAERAH CAKUPAN VAKSINASI TERENDAH DI JATIM  PAMEKASAN  Dosis pertama : 73,01 persen Dosis kedua : 34,21 persen Dosis ketiga : 3,84 persen  BANGKALAN  Dosis pertama : 77,45 persen Dosis kedua : 59,51 persen Dosis ketiga : 4,53 persen  LUMAJANG  Dosis pertama : 77,85 persen Dosis kedua : 60,20 persen Dosis ketiga : 9,50 persen  BONDOWOSO  Dosis pertama : 83,86 persen Dosis kedua : 63,41 persen Dosis ketiga : 13,51 Persen  JEMBER  Dosis pertama : 82,69 persen Dosis kedua : 65,89 persen Dosis ketiga : 9,61 persen

Tinggal 1 Daerah di Jawa Timur yang Terapkan PPKM Level 3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220428_145354_453_800x561-1.jpg" alt="Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (kanan) bersama Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo. Muh Hasanuddin/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (kanan) bersama Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo. Muh Hasanuddin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto mengatakan, pemerintah pusat menetapkan Kota Makassar berada pada zona pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3. Saat ini, pasien Covid-19 selama beberapa hari nol.  ”Ya, kita juga bingung indikatornya. Selama beberapa hari ini kasus Covid-19 di Makassar itu nihil. BOR rumah sakit juga nol persen sementara zona PPKM kita di level 3,” ujar Ramdhan Pomanto seperti dilansir dari Antara di Makassar, Jumat (29/4).  Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan, penetapan PPKM Makassar level 3 tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 23 Tahun 2022. Status PPKM Kota Makassar naik ke level 3 setelah dua pekan sebelumnya masih berada pada level 2. Kebijakan PPKM Level 3 di Kota Makassar itu berlaku sejak 26 April hingga 9 Mei.  Wali kota menyatakan, jika melihat indikator pasien dan tingkat hunian kamar rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) harusnya Makassar sudah bisa turun ke level 1. Pihaknya telah melayangkan protes ke pemerintah pusat, namun ada pertimbangan lain yang disebutnya mengganjal status penetapan level PPKM di Makassar tidak turun dan bahkan mengalami kenaikan.  ”Setelah ada penjelasan pusat, katanya itu di capaian vaksinasi warga kita khususnya yang lansia belum sampai di angka 60 persen,” terang Ramdhan Pomanto.  Menurut dia, sedikit sulitnya meningkatkan capaian angka vaksinasi di kalangan orang lanjut usia karena memang pertimbangan untuk mendapatkan suntikan vaksin tidak terpenuhi. Beberapa di antaranya yang seperti tekanan darah para lansia yang umumnya diperiksa dan akan divaksinasi berada di atas 180 ditambah dengan banyaknya komorbid.  Upaya-upaya pendampingan dari tenaga kesehatan kepada para lansia serta memberikannya obat penurun tekanan darah juga sudah dilakukan, namun hasilnya masih tetap sama.  ”Kami tidak mau ambil risiko yang lebih dengan memaksakan para lansia itu divaksinasi. Tenaga kesehatan kita sudah lakukan pendampingan dan memberikan obat, tetapi hasilnya sama saja tidak memenuhi syarat vaksin. Selain itu banyak yang punya komorbid,” ucap Ramdhan Pomanto.

Wali Kota Sebut Makassar PPKM Level 3 karena Vaksinasi Lansia Kurang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1646636929195.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kota Surabaya disebut seharusnya sudah masuk masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2. Namun, ada beberapa faktor yang membuat Surabaya tak bisa sampai pada kondisi itu.  Saat ini, menurut asesmen kementerian kesehatan, Kota Surabaya masih masuk level 3. Menurut asesmen PPKM dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), Kota Surabaya juga masih berada di level 3.  Salah satu faktornya, menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, adalah pasien luar Kota Surabaya yang masih dirawat di rumah sakit di Surabaya. Alhasil, bed occupancy rate (BOR) atau keterisian tempat tidur di Kota Surabaya masih tinggi.  ”Belum level 2. Level Surabaya tergantung yang dirawat di RS. Surabaya baik karena menampung warga dari tempat lain,” kata Eri ketika ditemui pada Senin (7/3).  Eri mengingatkan, Kota Surabaya juga merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Alhasil, bila ada warga dari luar kota yang tidak dapat dirawat di RS di wilayahnya, akan dirawat di Kota Surabaya.  ”Surabaya ini ibu kota provinsi. Kalau ada yang tidak bisa menampung ya di Surabaya dulu,” papar Eri.  Wali kota mengaku belajar dari penyebaran Covid-19 varian Delta beberapa waktu lalu, Kota Surabaya banyak merawat warga dari luar Kota Surabaya. ”Kita kan juga tahu dulu waktu varian delta. Karena dirawat di Surabaya bukan hanya orang Surabaya. Akhirnya ini menjadi perhitungan levelnya,” ujar Eri.  Dia yakin, Surabaya masuk PPKM dan asesmen kemenkes level 2 bila jumlah pasien dihitung berdasar jumlah warga Surabaya yang dirawat. ”Kalau rawat inap dihitung orang Surabaya berapa, non Surabaya berapa, kita pasti level 2,” terang Eri.  Meski demikian, dia memastikan, level kemenkes dan PPKM tidak berpengaruh terhadap kondisi perekonomian warga Surabaya. Pergerakan ekonomi akan terus berjalan, seiring dengan antisipasi lonjakan dan penyebaran Covid-19.  ”Saya yakin Surabaya meski kasus banyak, ya ekonomi tetep jalan. Jangan sampai Covid-19 naik tapi ekonomi nggak jalan,” ucap Eri.

Kota Surabaya Seharusnya Masuk Asesmen PPKM Level 2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/armuji-cover-4.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menanggapi wacana usul pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dicabut jelang Ramadan. Wacana itu didukung dua ormas Islam, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Surabaya.  ”Itu merupakan kewenangan kementerian dalam negeri,” kata Wakil Wali Kota (Wawali) Armuji seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Meski demikian, lanjut dia, Pemerintah Kota Surabaya saat ini terus bekerja keras agar PPKM turun level. Sehingga saat menyambut Ramadan, warga bisa menjalankan ibadah dengan khidmat.  Menurut dia, ada indikator utama yang menjadi parameter penerapan level PPKM suatu daerah. Yakni indikator transmisi komunitas Covid-19, yang mencakup tiga hal, yaitu data kasus konfirmasi positif Covid-19, data rawat inap, dan data kematian akibat Covid-19.  ”Saat ini untuk angka kesembuhan 94,3 persen atau sekitar 104.053 jiwa dan tren kesembuhan terus meningkat, semoga harapan warga bisa terwujud melalui gotong royong dan kesadaran bersama,” ujar Armuji.  Dia menjelaskan, penanganan Covid-19 di Kota Surabaya telah optimal melalui vaksinasi, testing, dan tracing, yang masif serta penerapan penggunaan protokol kesehatan yang ketat.  Sebelumnya anggota DPR Muhammad Sarmuji mengusulkan agar PPKM jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dicabut. Sebab, pemerintah dinilai sudah berhasil mengatasi pandemi Covid-19. Selain itu, agar umat muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan bisa khusyuk dan tidak khawatir melanggar PPKM.  Usul tersebut kemudian mendapat dukungan dari Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya Ahmad Muhibbin. Dia setuju dengan adanya wacana tersebut.  Bahkan, dia berharap agar segenap pemangku kepentingan di Indonesia memiliki satu tujuan yang sama. Sehingga, pelaksanaan ibadah Ramadan yang jatuh pada April dapat berlangsung dengan normal dan khidmat.  Hal senada juga diungkapkan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya Hamri Al Jauhari. Dia menyebut, jika wacana tersebut berhasil diterapkan, akan memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk beribadah Ramadan tanpa tekanan dari apapun.  Namun demikian, dia mengingatkan agar penerapan prokes tetap dijunjung tinggi seandainya PPKM menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dicabut.

Wakil Wali Kota Surabaya Tanggapi Usul PPKM Dicabut Jelang Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1646375040055.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Frizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Frizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimistis Surabaya turun level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dalam dua minggu terakhir, Surabaya masuk PPKM level 3.  Menurut asesmen kementerian kesehatan (kemenkes), Surabaya masuk kategori level 4. Artinya, kondisi Covid-19 di Kota Surabaya termasuk gawat.  Menurut Eri, Kota Surabaya bisa segera turun level. Beberapa faktor menunjukkan tren penurunan angka Covid-19.  ”Insya Allah turun level,” kata Eri ketika ditemui di Balai Kota Surabaya, Jumat (4/3).  Tren penurunan kasus aktif Covid-19 disebut terus terjadi. Saat ini, tercatat hanya ada 3.765 kasus aktif Covid-19 di Kota Surabaya.  ”Optimistis besok turun terus sampai 3.000-an,” ucap Eri.  Hal serupa diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nanik Sukristina. Dia menyebut tingkat kesembuhan mencapai angka 93 persen.  Berdasar data asesmen situasi Covid-19 di Kota Surabaya oleh kemenkes pada minggu ketiga–keempat Februari, kasus konfirmasi Covid-19 berada di angka 455,39 per 100 ribu penduduk, menjadi 324,04 per 100 ribu penduduk.  ”Untuk angka rawat inap di rumah sakit mencapai 31,49 per 100 ribu penduduk, menjadi 27,15 per 100 ribu penduduk. Sedangkan, angka positif rate (perbandingan jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan) sebesar 19,17 persen, menjadi 14,51 persen,” terang Nanik.  Mayoritas pasien Covid-19, disebut Nanik, berusia produktif. Yakni sebanyak 79,99 persen, dengan penyebab penularan adalah tingginya mobilitas dari masyarakat yang meningkatkan risiko untuk terpapar.  ”Terhitung pada Rabu (2/3), angka kesembuhan Covid-19 di Kota Surabaya mencapai 93,96 persen dan angka kematian mencapai 2,52 persen dari total kasus kumulatif Covid-19,” papar Nanik.

Wali Kota Eri Optimistis Surabaya Masuk PPKM Level 2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/PhotoGrid_1621261570281.jpg" alt="Petugas kesehatan menyuntikan vaksin Covid-19 kepada seorang anggota Polri di Palembang. Nova Wahyudi/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas kesehatan menyuntikan vaksin Covid-19 kepada seorang anggota Polri di Palembang. Nova Wahyudi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengumumkan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang dengan status level 3. PPKM diperpanjang selama dua pekan ke depan.  Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, perpanjangan masa PPKM level 3 tersebut berdasar instruksi menteri dalam negeri (Inmendagri) untuk memitigasi penyebaran Covid-19. Kebijakan itu sudah diteruskan melalui surat edaran Wali Kota kepada masyarakat.  ”PPKM di Palembang diperpanjang mulai 1 sampai 14 Maret atau dua pekan ke depan dengan status masih PPKM level 3,” kata Harnojoyo seperti dilansir dari Antara di Palembang, Kamis (3/3).  Menurut dia, pada masa perpanjangan PPKM level 3, semua pihak harus tetap konsisten menjaga kepatuhan protokol kesehatan. Terdapat dua hal yang mendasar yakni tetap memakai masker dan membatasi mobilitas di ruang publik atau fasilitas pelayanan umum.  Harnojoyo optimistis, bila hal tersebut bisa diterapkan PPKM level 3 bakal memberi pengaruh positif untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Palembang.  ”Optimistis. Kuncinya pengoptimalan pelayanan kesehatan memitigasi penyebaran Covid-19. Ini didorong juga dengan konsistensi kepatuhan protokol kesehatan masyarakat akan membuat kondisi lebih baik lagi,” ujar Harnojoyo.  Merujuk pada penerapan PPKM level 3 dua pekan lalu sampai 28 Februari, telah menunjukkan penurunan kasus konfirmasi positif Covid-19. ”Itu termasuk angka keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 di Palembang juga mengalami penurunan,” terang Harnojoyo.  Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat, jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 per Senin (28/2) ada sebanyak 160 kasus baru, kemudian 80 kasus baru pada Selasa (1/3). Total positif Covid-19 tercatat 11.478 kasus per Selasa (1/3).  Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Palembang Yudhi Setiawan menambahkan, melihat grafik tersebut, jumlah kasus positif Covid-19 baru mengalami pengurangan dibandingkan pada Februari. Saat itu mencapai angka rata-rata ratusan kasus baru per hari. Tertinggi pada 16 Februari mencapai 951 kasus positif Covid-19 baru.  ”Memang ada penurunan kondisi saat ini dibandingkan dua pekan lalu berdasar grafik angka tadi. Jadi, mudah-mudahan kepatuhan prokes tetap dipertahankan masyarakat sehingga bisa lebih baik lagi kondisi ini,” ucap Yudhi Setiawan.  Total kasus positif Covid-19 sebanyak 11.478 tersebut terdiri atas 10.376 kasus yang tercatat sebagai simtomatik dengan jumlah 68 pasien dirawat di rumah sakit, 6.968 isolasi mandiri, 3.283 sembuh, dan 57 kasus meninggal dunia. Kemudian sebagai asimtomatik tercatat 1.111 kasus, isolasi mandiri 559, sembuh 552 kasus. Sehingga kasus aktif Covid-19 yang ada sebanyak 7.595 kasus.  Berdasarkan rekap data aplikasi rumah sakit daring yang dirilis Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, jumlah keterisian tempat tidur di 19 rumah sakit rujukan Covid-19 Palembang juga tercatat mengalami penurunan. Keterisian tempat tidur Covid-19 di ruang perawatan ICU dan perawatan Isolasi per Senin (28/2) jumlah total yang terisi ada 53 persen atau 533 pasien dari 1.015 tempat tidur yang disediakan.  Jumlah itu berkurang dibandingkan dengan keterisian tempat tidur ruang perawatan ICU dan perawatan Isolasi rumah sakit per Selasa (1/3). Yakni sebanyak 52 persen atau 528 pasien dari 1.023 tempat tidur yang disediakan.

Pemkot Palembang Perpanjang Masa PPKM Level 3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/TransJakarta-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Bus TransJakarta melintas di kawasan Jenderal Silang Monas, Jakarta, (07/01/2021). Selain MRT Jakarta, PT Transjakarta juga melakukan penyesuaian jam operasional bus Transjakarta selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlangsu" width="100%">
<figcaption>Bus TransJakarta melintas di kawasan Jenderal Silang Monas, Jakarta, (07/01/2021). Selain MRT Jakarta, PT Transjakarta juga melakukan penyesuaian jam operasional bus Transjakarta selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlangsu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mengungkapkan, terdapat penurunan penumpang pada transportasi Bus Rapid Transit (BRT) selama pemerintah menerapkan PPKM Level 3.  Pelaksana tugas (Plt) Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transjakarta Angelina Betris mengatakan, selama PPKM level 3 tercatat melayani pelanggan sebesar 438 ribu pelanggan perhari.  “Angka ini mengalami penurunan sebesar 7 persen pada saat PPKM level 2, di mana Transjakarta tercatat melayani pelanggan sebesar 469 ribu pelanggan perhari,” kata Angelina Betris kepada JawaPos.com, Rabu (2/3).  Menurutnya, pada masa pandemi saat ini, pelanggan TransJakarta terus mengalami penurunan yang signifikan. Hal itu karena mobilitas masyarakat berkurang selama penerapan kebijakan PPKM berlaku. Tercatat, pelanggan Transjakarta selama tahun 2021 tercatat sebesar 301.3 ribu pelanggan.  “Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya di mana TransJakarta rata-rata melayani sebanyak 361.6 ribu pelanggan per hari selama tahun 2020,” ucapnya.  Angelina menambahkan, untuk rute baru sejauh ini belum berpengaruh secara signifikan terhadap angka pelanggan. Mengingat saat ini Transjakarta masih beroperasi dengan penyesuaian. “Salah satunya pelanyani pelanggan dengan kapasitas sebesar 70 persen dari kapasitas normal,” pungkasnya.

PPKM Level 3, Penumpang TransJakarta Turun Drastis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/1617629982373_copy_800x450.jpg" alt="Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut Aris Yudhariansyah. Nur Aprilliana Br Sitorus/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut Aris Yudhariansyah. Nur Aprilliana Br Sitorus/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 22 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3. Jumlah itu bertambah dari sebelumnya hanya lima daerah.  Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut Aris Yudhariansyah menyebutkan, PPKM level 3 di 22 daerah itu berdasar Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/5/INST/2022 yang berlaku sampai 14 Maret. ”Dari total 33 kabupaten/kota di Sumut, jumlah daerah berstatus PPKM Level 3 sebanyak 22 daerah,” kata Aris Yudhariansyah seperti diansir dari Antara di Medan, Rabu (2/3).  Aris menyebutkan ke-22 kabupaten/kota di Sumut yang berstatus PPKM level 3 adalah Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Labuhanbatu, Dairi, Toba, Humbang Hasundutan. Kemudian Samosir, Serdang Bedagai, Batu Bara, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, Nias Barat, Medan, Pematangsiantar, Tanjung Balai, Binjai, Tebing Tinggi, dan Padangsidempuan.  Sedangkan daerah yang berstatus PPKM level 2 yakni Tapanuli Tengah, Langkat, Asahan, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Utara, Nias Utara, dan Gunung Sitoli. ”Untuk daerah berstatus PPKM level 1 adalah Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Sibolga,” ujar Aris Yudhariansyah.  Aris memaparkan penetapan level wilayah berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial, dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan menteri kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis dua dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 tahun dosis satu.  ”Level PPKM kabupaten/kota dinaikkan satu level apabila capaian total vaksinasi Covid-19 dosis dua kurang dari 45 persen dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 tahun dosis satu kurang dari 60 persen,” papar Aris Yudhariansyah.  Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemberian vaksinasi kepada para kelompok rentan lanjut usia (lansia) untuk menekan tingkat fatalitas akibat Covid-19. ”Mereka yang rentan seperti lansia dan orang dengan komorbid, mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19,” terang Aris Yudhariansyah.  Aris menyebut, percepat vaksinasi itu sesuai instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/5/INST/2022 tentang pengendalian penyebaran Covid-19. Upaya percepatan vaksinasi Covid-19 harus terus dilakukan sebagai langkah melindungi sebanyak mungkin orang dari penyebaran Covid-19, terutama para kelompok yang rentan mengalami fatalitas ketika tertular.  ”Upaya ini juga dilakukan untuk menurunkan laju penularan Covid-19 di Sumut,” tutur Aris Yudhariansyah.  Dia minta dinas kesehatan daerah mempercepat vaksinasi Covid-19 bagi lansia dengan berkolaborasi dengan aparat TNI dan Polri maupun pihak swasta. Dengan vaksinasi diharapkan mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19 serta mengendalikan atau menurunkan kurva kasus Covid-19.  Aris menambahkan, capaian vaksinasi untuk kelompok lansia di Sumut hingga 2 Maret sudah 76,10 persen atau 832.158 orang untuk dosis satu. Sedangkan untuk capaian vaksinasi Covid-19 dosis kedua bagi kelompok lansia sudah 52,64 persen atau 575.553 orang. Kemudian untuk dosis penguat atau booster sudah 7,4 persen atau 80.920 orang.

Daerah Terapkan PPKM Level 3 di Sumut Bertambah dari 5 Jadi 22 Daerah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PPKM level 3

Berita Terkini