<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Pekerja-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pekerja saat jam pulang Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021). Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berencana untuk melakukan pencairan BSU pada Juni atau Juli 2021 senilai Rp1,2 juta. Foto: Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat jam pulang Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021). Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berencana untuk melakukan pencairan BSU pada Juni atau Juli 2021 senilai Rp1,2 juta. Foto: Dery Ridwansah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan pembatalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 di DKI Jakarta dan wilayah aglomerasi. Keputusan ini tertuang dalam Inmendagri Nomor 35 Tahun 2022 yang ditandangani oleh Mendagri Tito Karnavian pada 5 Juli 2022.  "Untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 1 (satu) yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat," demikian bunyi Inmendagri tersebut.  Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Syafrizal mengatakan, berdasarkan indikator transmisi komunitas di wilayah aglomerasi membuat Jabodetabek digolongkan PPKM level 2. Namun, pemerintah melihat dalam 1 pekan terakhir terjadi penurunan sehingga PPKM diturunkan ke level 1.  "Dengan perkembangan tersebut, kami memperkirakan wilayah aglomerasi Jabodetabek dapat kembali ke level 1 dalam 1 atau 2 minggu ke depan," kata Syafrizal.  Setelah melakukan review dan asesmen terhadap kondisi tersebut, wilayah Jabodetabek diperkirakan sudah bisa kembali ke PPKM level 1 dalam sepekan ke depan. Selain itu, angka rawat inap dan kematian juga masih rendah.  "Langkah ini dilakukan untuk tetap menjaga aspek kesehatan dengan memperhatikan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut," pungkas Syafrizal.

Level 2 Dibatalkan, PPKM Jabodetabek Kembali ke Level 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Pekerja-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pekerja saat jam pulang Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021). Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berencana untuk melakukan pencairan BSU pada Juni atau Juli 2021 senilai Rp1,2 juta. Foto: Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat jam pulang Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021). Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berencana untuk melakukan pencairan BSU pada Juni atau Juli 2021 senilai Rp1,2 juta. Foto: Dery Ridwansah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia yang mulai berlaku pada 5 Juli sampai 1 Agustus 2022. Perpanjangan PPKM ini melalui Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 33 Tahun 2022 untuk wilayah Jawa-Bali dan PPKM Luar Jawa Bali melalui Inmendagri Nomor 34 Tahun 2022.  Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) yang juga Wakil Ketua III Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, Safrizal menjelaskan pelaksanaan PPKM kali ini perlu ada perhatian serius kepada seluruh pihak, khususnya wilayah Jawa-Bali yang kembali naik ke status PPKM Level 2. Wilayah Jabodetabek khususnya kembali ke Level 2.  “Akhir-akhir ini kita melihat adanya peningkatan kasus covid-19 dikarenakan adanya penyebaran varian BA.4 dan BA.5. Beberapa daerah terpaksa harus dinaikkan menjadi Level 2 yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Sorong," kata Safrizal dalam keterangannya, Selasa (5/7).  Menurut Safrizal, di wilayah Jawa-Bali terdapat 114 daerah dengan status PPKM Level 1, menurun dari pelaksanaan Inmendagri sebelumnya yaitu 128 daerah. Sedangkan jumlah daerah dengan status Level 2 meningkat menjadi 14 daerah, dari yang sebelumnya tidak ada satupun daerah yang berada di Level 2.  Sementara itu, pelaksanaan PPKM Luar Jawa-Bali, terdapat 385 daerah berstatus PPKM Level 1 dan hanya 1 daerah berstatus PPKM Level 2. Namun, ada pergantian daerah yang berada di Level 2 yang sebelumnya adalah Kabupaten Teluk Bintuni, beralih menjadi Kabupaten Sorong.  Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tidak panik dengan adanya kenaikan kasus ini, karena kasus omicron varian BA.4 dan BA.5 memiliki masa puncak kasus yang lebih cepat dibanding varian sebelumnya.  “Studi Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa puncak kasus Covid-19 varian BA.4 dan BA.5 sekitar 30% - 50% lebih rendah dari kasus varian omicron, yang disertai dengan gejala ringan. Sehingga masyarakat tidak perlu panik, namun tanpa mengurangi kewaspadaan dalam menerapkan protokol Kesehatan yang ketat, khususnya memakai masker di ruangan yang tertutup (indoor)," ucap Safrizal.  Safrizal menekankan, Pemerintah dengan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, tetap optimis dapat mengendalikan laju perkembangan Covid-19 dengan tidak meninggalkan faktor penting upaya pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu salah satu ketentuan baru dalam dalam Inmendagri Nomor 34 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PPKM Luar Jawa Bali, menambahkan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, Riau sebagai pintu masuk pelaku perjalanan luar negeri.  "Ini untuk mendorong kelancaran lalu lintas orang, barang dan jasa sebagai salah satu upaya pertumbuhan ekonomi," ujar Safrizal.  Selain itu, Pemerintah daerah bersama dengan seluruh komponen masyarakat dan TNI/Polri harus tetap melakukan akselerasi vaksinasi dosis ketiga, dimana saat ini capaian nasional vaksinasi dosis ketiga masih dibawah 30 persen, dengan capaian tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Bali yang cakupan vaksin boosternya sudah lebih dari 50 persen.  “Upaya untuk mengejar dan memperluas cakupan vaksinasi dosis ketiga ini tentunya membutuhkan kolaborasi intensif di lapangan baik dalam ruang lingkup Forkopimda, termmau[pun penguatan kembali kerjasama pentahelix dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun media” pungkas Safrizal.

PPKM Diperpanjang, Jabodetabek Naik ke Level 2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/PCR-Massal-Jamaah-Calon-Haji-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Petugas kesehatan melakukan tes usap PCR seorang calon haji di Kantor MUI Kota Tangerang, Tangerang, Banten, Jumat (3/6/2022). Tes PCR dengan hasil negatif COVID-19 merupakan syarat wajib yang harus dilakukan jamaah calon haji sebelum memasuki Embarkasi P" width="100%">
<figcaption>Petugas kesehatan melakukan tes usap PCR seorang calon haji di Kantor MUI Kota Tangerang, Tangerang, Banten, Jumat (3/6/2022). Tes PCR dengan hasil negatif COVID-19 merupakan syarat wajib yang harus dilakukan jamaah calon haji sebelum memasuki Embarkasi P</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Status level PPKM sejumlah daerah dalam perpanjangan Instruksi Mendagri terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kembali dinaikkan. Kebijakan itu untuk mengatasi penyebaran Covid-19 varian BA.4 dan BA.5.  ”Akhir-akhir ini, kami melihat adanya peningkatan kasus Covid-19 karena adanya penyebaran varian BA.4 dan BA.5. Beberapa daerah terpaksa harus dinaikkan menjadi level 2,” kata Dirjen Bina Adwil dan juga Wakil Ketua III Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Safrizal seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Selasa (5/7).  Beberapa daerah yang naik ke level 2 yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Sorong.  Setelah pemberlakuan PPKM selama sebulan terakhir, Menteri Dalam Negeri kembali melakukan perpanjangan PPKM Jawa-Bali melalui Inmendagri Nomor 33 Tahun 2022 dan PPKM luar Jawa Bali melalui Inmendagri Nomor 34 Tahun 2022. Kedua Inmendagri tersebut akan berlaku efektif mulai 5 Juli–1 Agustus.  Safrizal menjelaskan, pada pelaksanaan PPKM kali ini perlu ada perhatian serius kepada seluruh pihak. Khususnya di Jawa-Bali yang kembali ada daerah dengan status PPKM level 2.  Menurut dia, dengan menggunakan indikator transmisi komunitas untuk melakukan asesmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan PPKM, saat ini untuk Jawa-Bali terdapat 114 daerah dengan status PPKM level 1, menurun dari pelaksanaan Inmendagri sebelumnya yaitu 128 daerah. Sedangkan jumlah daerah dengan status level 2 meningkat menjadi 14 daerah, dari yang sebelumnya tidak ada satupun daerah level 2.  Dalam pelaksanaan PPKM luar Jawa-Bali, kondisinya masih sama yaitu 385 daerah berstatus PPKM level 1, dan hanya 1 daerah berstatus PPKM level 2. Namun, ada pergantian daerah yang berada di level 2 yang sebelumnya adalah Kabupaten Teluk Bintuni, beralih menjadi Kabupaten Sorong.  Safrizal mengimbau masyarakat untuk tidak panik dengan adanya kenaikan kasus tersebut. Sebab, kasus Omicron varian BA.4 dan BA.5 memiliki masa puncak kasus yang lebih cepat dibanding varian sebelumnya.  ”Studi Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa puncak kasus Covid-19 varian BA.4 dan BA.5 sekitar 30–50 persen lebih rendah dari kasus varian omicron, yang disertai dengan gejala ringan. Sehingga masyarakat tidak perlu panik,” ucap Safrizal.  Namun, lanjut dia tentu tetap tanpa mengurangi kewaspadaan dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat, khususnya memakai masker di ruangan yang tertutup. Pemerintah dengan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, tetap optimistis dapat mengendalikan laju perkembangan Covid-19 dengan tidak meninggalkan faktor pentingnya upaya pemulihan ekonomi nasional.  ”Oleh karena itu, salah satu ketentuan baru dalam dalam pengaturan Inmendagri Nomor 34 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PPKM luar Jawa-Bali menambahkan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru Provinsi Riau sebagai pintu masuk pelaku perjalanan luar negeri,” terang Safrizal.  Hal itu, kata dia, bertujuan untuk mendorong kelancaran lalu lintas orang, barang dan jasa sebagai salah satu daya ungkit pertumbuhan ekonomi.  Pemerintah daerah bersama dengan seluruh komponen masyarakat dan TNI/Polri juga harus tetap melakukan akselerasi vaksinasi dosis ketiga. Saat ini capaian nasional vaksinasi dosis ketiga masih di bawah 30 persen, dengan capaian tertinggi yaitu DKI Jakarta dan Bali yang cakupan vaksin boosternya sudah lebih dari 50 persen.  ”Upaya untuk mengejar dan memperluas cakupan vaksinasi dosis ketiga ini membutuhkan kolaborasi intensif di lapangan baik dalam ruang lingkup Forkopimda, termasuk penguatan kembali kerja sama pentahelix dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun media,” ujar Safrizal.

Atasi Varian BA.4-BA.5, Level PPKM Sejumlah Daerah Kembali Dinaikkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/JKT-antisipasi-lonjakan-Covid-haritsah-almudatsir2-2638.jpg" alt="vWarga melintas didepan mural bertema Covid-19 di Jakarta, Selasa (23/11/2021). Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Untuk membatasi mobilitas masyar" width="100%">
<figcaption>vWarga melintas didepan mural bertema Covid-19 di Jakarta, Selasa (23/11/2021). Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Untuk membatasi mobilitas masyar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Situasi penanggulangan covid-19 di Indonesia menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Hal tersebut ditunjukkan dari penilaian daerah pada pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperpanjang pemberlakuan PPKM melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 untuk pengaturan PPKM di Jawa Bali. Serta, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2022 untuk pengaturan PPKM di Luar Jawa Bali, yang akan berlaku pada 7 Juni 2022 hingga 4 Juli 2022.  Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal menjelaskan, dalam perpanjangan PPKM kali ini, hanya satu kabupaten yang masih berada di Level 2. Dia mengaku bersyukur, setelah lebih dari dua tahun berjibaku dengan penanggulangan Covid-19, dalam perpanjangan Inmendagri kali ini kita lihat kondisinya semakin membaik.  "Seluruh daerah (128 kabupaten/kota) di Jawa Bali berada di PPKM Level 1. Sedangkan untuk daerah di Luar Jawa Bali, 385 kabupaten/kota berada di PPKM Level 1, dan hanya satu kabupaten yaitu Kabupaten Teluk Bintuni yang masih berada di Level 2. Serta tidak ada kabupaten/kota baik di Jawa Bali dan di Luar Jawa Bali yang berada di Level 3 dan Level 4.” kata Safrizal, Selasa (7/6).  Safrizal mengutarakan, assessment pemerintah daerah dalam perpanjangan PPKM kali ini dilakukan dengan menggunakan indikator transmisi komunitas, pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.  “Konsekuensi daerah yang telah ditetapkan berada di Level 1 berarti kegiatan masyarakat bisa dikatakan dapat beroperasi normal dengan kapasitas maksimal 100 persen di berbagai sektor. Namun saya tetap dan selalu menghimbau walaupun relaksasi kebijakan penggunakan masker telah dikeluarkan, masyarakat tetap harus waspada terhadap potensi-potensi yang dapat menyebabkan penularan covid-19," ungkap Safrizal.  Selain itu, dalam pengaturan PPKM kali ini juga dilakukan relaksasi kebijakan terhadap pembatasan pintu masuk bagi pelaku perjalanan internasional, termasuk penentuan gerbang perjalanan udara bagi jamaah haji yang menunaikan ibadahnya di Tahun 2022.  Khusus untuk pintu masuk udara, Inmendagri kali ini diselaraskan dengan Surat Edaran Satgas Nasional Covid-19 Nomor 19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. Sehingga di dalam Inmendagri kali ini diperinci untuk pintu masuk perjalanan luar negeri melalui jalur udara yaitu Bandara Soekarno Hatta, Bandara Juanda, Bandara Ngurah Rai, Bandara Hang Nadim, Bandara Raja Haji Fisabilillah, Bandara Sam Ratulangi, Bandara Zainuddin Abdul Madjid, Bandara Kualanamu, Bandara Sultan Hasanuddin, dan Bandara Internasional Jogjakarta.  "Selanjutnya juga ditambahkan 6 bandara yang dibuka pada tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan 15 Agustus 2022 sebagai pintu masuk untuk WNI yang melaksanakan Ibadah Haji yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda, Bandara Minangkabau, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Bandara Adisumarmo, Bandara Syamsudin Noor, dan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman," papar Safrizal.  Pada pintu masuk darat, penyesuaian Inmendagri dilakukan dimana hanya beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dapat digunakan yaitu PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Motaain, PLBN Nanga Badau, PLBN Montamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw, dan PLBN Sota.  Sedangkan untuk pintu masuk melalui jalur laut sudah diperbolehkan melalui seluruh pelabuhan laut internasional yang dibuka atas pertimbangan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.  “Sebagaimana yang telah pemerintah sampaikan sebelumnya, bahwa kita sudah menyusun strategi menuju status endemi Covid-19, sehingga seluruh pihak untuk terus bekerja maksimal agar upaya kita dapat segera terealisasi," pungkas Safrizal.

Seluruh Wilayah di Indonesia Sudah PPKM Level 1, Kecuali Teluk Bintuni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220428_114427.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan warganya bahwa pandemi belum berakhir. Saat ini kasus harian Covid-19 di provinsi itu telah melandai.  ”Selama (status) pandemi ini belum dicabut di mana kita masih di (PPKM) level 2 berarti masih pandemi,” kata Sultan seperti dilansir dari Antara di Kompleks Kepatihan, Jogjakarta.  Menurut Sultan, tidak adanya penambahan kasus harian Covid-19 di DIJ pada Senin (23/5), hanya mengindikasikan bahwa situasi penularan korona telah melandai.  ”Kondisinya sudah ke arah landai tapi kita tidak bisa mengatakan Jogjakarta sudah endemi. Itu tidak boleh karena ketentuannya yang bisa mengatakan endemi itu WHO. Kita hanya bicaranya landai,” ujar Sultan.  Dengan demikian, menurut Raja Keraton Jogjakarta itu, protokol kesehatan tetap harus diterapkan. Termasuk menggunakan masker sekalipun nanti berada pada PPKM level 1.  ”Kalau level 1 sudah lebih bebas, tetapi level 1 tetap pandemi. Dalam keadaaan masyarakat dibebaskan belum dikatakan endemi berarti tetap nganggo (memakai) masker,” ujar Ngarsa Dalem sapaan Sultan HB X.  Sebelumnya, Pemda DIJ mencatat lima kabupaten/kota di provinsi itu nol penambahan kasus Covid-19 pada Senin (23/5). Meski demikian, pada Selasa (24/5) kasus harian Covid-19 di DIJ kembali bertambah enam kasus sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 220.647 kasus.

Sultan HB X Ingatkan Warga, Pandemi Covid-19 Belum Berakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/JKT-antisipasi-lonjakan-Covid-haritsah-almudatsir1-2639.jpg" alt="Warga melintas didepan mural bertema Covid-19 di Jakarta, Selasa (23/11/2021). Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Untuk membatasi mobilitas masyarak" width="100%">
<figcaption>Warga melintas didepan mural bertema Covid-19 di Jakarta, Selasa (23/11/2021). Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Untuk membatasi mobilitas masyarak</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Situasi Covid-19 di Kota Surabaya ditetapkan PPKM level 2 berdasar Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2022, berlaku hingga 23 Mei. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, tracing di Kota Surabaya 0 dan ada 32 pasien Covid-19. Namun secara data dan faktual, PPKM di Kota Surabaya sebenarnya berada pada level 1.  Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina menjelaskan, ada kesalahan dalam sistem pada aplikasi asesmen situasi Covid-19 vaksin.kemenkes.go.id yang menjadi indikator penetapan PPKM pada Inmendagri. Kesalahan sistem itu terjadi pada 29 April–7 Mei atau saat libur dan cuti Lebaran.  ”Kita setiap hari lakukan pemantauan situasi Covid-19 pada aplikasi kementerian kesehatan (kemenkes). Terakhir pada 28 April masih bisa melihat Surabaya level 1. Nah, 29 April, posisi aplikasi kosong sampai 7 Mei,” kata Nanik Sukristina saat konferensi pers di Kantor Eks Humas Pemkot Surabaya, Kamis (12/5).  Nanik menyebut, sepanjang libur dan cuti Lebaran sampai 7 Mei, aplikasi indikator PPKM kemenkes tidak dapat diakses. Karena itu, indikator situasi Covid-19 Surabaya masih menggunakan data 28 April. Aplikasi kemenkes baru dapat diakses kembali pada 8 Mei dengan posisi Kota Surabaya level 2.  ”Saat itu asesmen situasi Covid-19 Surabaya level 2, karena ada satu indikator yang kurang memadai di antara 8 indikator PPKM, yaitu ratio tracing 1:0. Yang paling mengagetkan posisi tracing kita saat itu nol. Padahal, kondisi Surabaya di aplikasi Silacak menunjukkan ratio tracing melebihi target 1:15,” ungkap Nanik.  Dinkes Surabaya segera melakukan konfirmasi ke Public Health Emergency Operations Center (PHEOC) Kemenkes terkait ratio tracing pada aplikasi indikator PPKM kemenkes. Pasalnya, aplikasi Silacak milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang terkoneksi dengan kemenkes sudah melebihi target.  ”PHEOC merespons akan melakukan pengecekan dan verifikasi,” papar Nanik.  Pada 10 Mei, sekitar pukul 12.00 WIB, indikator level Kota Surabaya sudah berubah jadi level 1 dengan ratio tracing 1:31. Akan tetapi, Surat Edaran (SE) Inmendagri terkait level PPKM wilayah yang dikeluarkan pada 10 Mei, Kota Surabaya berada pada level 2. Padahal, sesuai dengan indikator level pada aplikasi kemenkes, pada 10 Mei Kota Surabaya berada pada level 1.  ”Kemungkinan SE Inmendagri mengacu pada kondisi indikator PPKM Kota Surabaya per tanggal 7 Mei. Pada tanggal itu kondisi aplikasi belum dapat melakukan penarikan data secara stabil dan optimal dalam sistem, terutama pada indikator tracing,” terang Nanik.  Karena itu, apabila dilihat pada aplikasi kemenkes pada 12 Mei, Kota Surabaya berada pada level 1 sesuai dengan asesmen situasi Covid-19. Meski saat ini terdapat peningkatan kasus konfirmasi dan rawat inap rumah sakit, situasi Covid-19 di Kota Surabaya masih terkendali.  ”Sebenarnya posisi Surabaya PPKM level 1, tapi dalam Inmendagri level 2. Sampai saat ini, Surabaya masih terkendali. Kita akan terus lakukan pemantauan seminggu ke depan pasca cuti bersama,” jelas Nanik.  Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya Ridwan Mubarun menyatakan, PPKM Kota Surabaya level 2 berdasar Inmendagri yang ditetapkan pada 9 Mei. Penetapan Inmendagri tersebut, menggunakan indikator penilaian berdasar kasus pada 8 Mei.  ”Hasil asesmen 8 Mei, Kota Surabaya level 2. Itu ternyata karena indikator tracing kita di aplikasi kemenkes nol karena ada kesalahan sistem. Itu yang mempengaruhi PPKM Surabaya level 2,” terang Ridwan.  Padahal, kata Ridwan, per 8 Mei, pada aplikasi Silacak, ratio tracing di Kota Pahlawan mencapai 1:31. Artinya, jumlah tracing sudah melebihi target 1:15 yang ditetapkan kemenkes.  ”Ini merugikan warga Surabaya. Kalau bicara Inmendagri PPKM Surabaya level 2. Tapi faktualnya PPKM Surabaya itu level 1,” ucap Ridwan Mubarun.

Sebut Ada Kesalahan Sistem, Tracing 0, Surabaya Masuk PPKM Level 2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220512-WA0017.jpg" alt="Asesmen UTBK dilakukan di Unesa. Unesa for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Asesmen UTBK dilakukan di Unesa. Unesa for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) gelombang pertama akan diselenggarakan pada 17 Mei. Pemerintah Kota Surabaya mekakukan asesmen lokasi karena Surabaya masuk masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2 sejak Selasa (10/5).  Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menjadi salah satu tempat penyelenggaraan UTBK. Protokol kesehatan menjadi hal yang harus diperhatikan selama tes berlangsung.  Kamis (12/5), Unesa berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya melakukan asesmen lapangan. Tim Asesmen Pemkot Surabaya dari Satgas Covid-19 (Dinkes, BPBD, dan Dispendik) melakukan asesmen di lokasi UTBK Unesa.  UTBK Unesa akan dilaksanakan di tiga lokasi. Yakni di Kampus Unesa Lidah Wetan. Tim melakukan survei tiga gedung yang akan digunakan. Yaitu Perpustakaan-Training Center, Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), dan di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS).  Selanjutnya di Kampus Unesa Ketintang. Tim juga mengecek seluruh gedung tes yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH), Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), dan Fakultas Teknik (FT).  Lokasi ketiga adalah kampus mitra, Unusa Kampus B.  Koordinator Tim Asesmen Pemkot Surabaya Liliek Kartikawati mengatakan, asesmen tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan UTBK Unesa khususnya dari sisi prokes. Hal itu dilakukan mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dan memberi rasa aman dan nyaman kepada peserta maupun penyelenggara tes.  ”Ada tiga hal yang diperhatikan dalam asesmen tersebut. Ventilasi ruangan, durasi tes, dan jarak duduk peserta termasuk arus keluar-masuk peserta. Kami lihat, ruangan dan ventilasi sesuai standar ya. Ada sirkulasi udara yang memadai dan sehat,” tutur Liliek.  Untuk durasi menurut dia, aman karena ada skema setelah peserta selesai melakukan tes langsung bergegas meninggalkan lokasi untuk menghindari kerumunan. Sedangkan untuk jarak, peserta satu dengan yang lainnya berjauhan 1 meter.  Ketua Satuan Admisi Unesa Sukarmin memastikan, Unesa sudah menyiapkan tempat atau lokasi UTBK dengan memperhatikan prokes. Di antaranya pengaturan tempat duduk peserta berjarak 1 meter, sirkulasi udara, dan menyediakan tempat cuci tangan termasuk hand sanitizer di beberapa titik.  ”Nanti juga diatur arah masuk dan keluar peserta, sehingga tidak terjadi kerumunan. Hasil asesmen dari tim menjadi acuan untuk pembenahan agar sesuai standar prokes. Kita harus benar-benar matangkan semuanya, karena ini berkaitan dengan keselamatan kita bersama, itu prioritas kami dan pemkot,” ujar Sukarmin.

Pemkot Surabaya Asesmen Lokasi UTBK di Unesa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220511-WA0032.jpg" alt="Tampilan layar website kemenkes yang error. Ridwan Mubarun for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Tampilan layar website kemenkes yang error. Ridwan Mubarun for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), Surabaya masuk masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2. Padahal Surabaya masih masuk level 1 menurut kementerian kesehatan (kemenkes).  Perbedaan itu terjadi akibat kesalahan server kemenkes. Sebab tracing Kota Surabaya disebut 0. Padahal, tracing di angka 31 persen.  Wakil Sekretaris Satgas Covid-19 Surabaya Ridwan Mubarun menjelaskan, kesalahan itu terjadi saat website kemenkes error. ”Tracing disebut 0 padahal kita tinggi. Ada di angka 31 persen. Makanya masuk level 2 di Inmendagri,” ujar Ridwan pada Kamis (12/5).  Apakah kesalahan itu tidak bisa dibenahi?  ”Bisa,” jawab Irvan. Namun baru bisa dibenahi pada 23 Mei.  ”Kan sudah terlanjur masuk Inmendagri No 24 Tahun 2022 kalau per tanggal 9 hingga 23 Mei Surabaya masuk level 2. Jadi baru bisa berubah 2 minggu lagi,” terang Ridwan.  Atas hal tersebut, Wali Kota Surabaya mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 443.2/7851/436.8.5/2022. Dalam SE tersebut, tercantum beberapa aturan terbaru yang menyesuaikan dengan kondisi Surabaya saat ini.  Ridwan menjelaskan, terdapat aturan yang berbeda dibandingkan masa PPKM level 2 sebelumnya. ”Bedanya di PPKM level 2 ini, kapasitas tempat keramaian 75 persen tapi jam operasional tetap sampai pukul 22.00 WIB,” papar Ridwan.  Kemudian, untuk kafe dan warung yang buka mulai pukul 18.00, diperbolehkan buka hingga pukul 02.00 WIB.  ”Sebelumnya kalau level 2 hanya boleh buka sampai pukul 00.00 WIB. Ini sampai jam 02.00 WIB,” tutur Ridwan.  Kemudian, di SE baru itu mencantumkan bahwa mal hanya bisa diisi dengan kapasitas 75 persen. Namun aturan ini memiliki pengecualian. ”Pada Sabtu dan Minggu bisa buka sampai pukul 00.00 WIB,” ujar Ridwan.  Alasannya, menurut dia, saat ini Surabaya memiliki hajat atau event bertajuk Surabaya Shopping Festival (SSF). Sehingga untuk mal memiliki jam buka berbeda.  ”Mall pada Jumat–Minggu bisa tutup sampai pukul 00.00 WIB. Karena ada late night shopping,” ucap Ridwan.

Surabaya PPKM Level 2 karena Website Kemenkes Sempat Error

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PSX_20220329_234546.jpg" alt="Pengunjung menyantap hidangan di lounge in the sky, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Lounge in the sky merupakan restoran dengan menyajikan sensasi menyantap hidangan dari atas ketinggian dengan pemandangan cakrawala 360 derajat Jakarta dengan tingkat keamana" width="100%">
<figcaption>Pengunjung menyantap hidangan di lounge in the sky, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Lounge in the sky merupakan restoran dengan menyajikan sensasi menyantap hidangan dari atas ketinggian dengan pemandangan cakrawala 360 derajat Jakarta dengan tingkat keamana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menambah kapasitas pengunjung kafe atau restoran di DKI Jakarta yang beroperasi malam hari menjadi 75 persen dari sebelumnya 50 persen pada perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level dua.  Ketentuan tersebut tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 tahun 2022 yang berlaku hingga Senin (23/5) dipantau di Jakarta, Selasa. Dalam Inmendagri terbaru menggantikan Inmendagri Nomor 22 tahun 2022 itu juga memperpanjang jam operasional kafe atau restoran yang buka malam hari dari jam 18.00 hingga pukul 02.00 WIB.  Sebelumnya, kafe atau restoran malam hari hanya diperbolehkan buka hingga pukul 00.00 WIB. Sementara itu, ketentuan aktivitas masyarakat lainnya masih tetap sama dengan aturan sebelumnya di antaranya kapasitas di mal, pusat perdagangan dan pusat perbelanjaan masih 75 persen dengan operasional hingga pukul 22.00 WIB.  Aktivitas makan dan minum di warteg atau pedagang kaki lima kapasitasnya juga tetap 75 persen dengan jam operasional hingga pukul 22.00 WIB. Operasional di restoran atau kafe baik yang ada di lokasi sendiri atau di dalam mal juga diperpanjang hingga pukul 22.00 WIB dengan kapasitas sama 75 persen.  Sejumlah aktivitas masyarakat lainnya juga masih tetap sama untuk jumlah kapasitas maksimal pengunjung mencapai 75 persen yakni pengunjung bioskop, kapasitas tempat ibadah, taman umum, dan tempat wisata umum. Kemudian, lokasi seni budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan, serta fasilitas tempat kebugaran juga masih tetap 75 persen.  Sedangkan transportasi umum masih tetap diperbolehkan hingga 100 persen. Pelonggaran sejumlah ketentuan dalam PPKM salah satunya di Jakarta itu mencermati kian terkendalinya kasus Covid-19 dan capaian vaksinasi tinggi.  Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta jumlah kasus aktif yakni pasien yang dirawat atau diisolasi hingga Senin (9/5) terus berkurang menjadi 610 orang setelah pada dua minggu sebelumnya mencapai 2.368 pasien. Sedangkan jumlah pasien sembuh mencapai 83 orang dengan persentase kesembuhan 98,7 persen.  Adapun persentase kasus positif sepekan terakhir terus menurun hingga mencapai 1,8 persen meski jumlah orang dites usap PCR sepekan terakhir melebihi batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencapai hingga 28 ribu orang. Sedangkan capaian vaksinasi hingga Senin (9/5) untuk dosis pertama mencapai 12,52 juta atau 124 persen dari target 10 juta. Vaksinasi dosis kedua mencapai 10,6 juta dan vaksinasi dosis ketiga mencapai 3,72 juta orang.

Ini Aturan PPKM Terbaru di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220410_182413-1.jpg" alt="Ilustrasi pengunjung salah satu restoran di kawasan wisata Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengunjung salah satu restoran di kawasan wisata Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah menambah kapasitas pengunjung kafe atau restoran di DKI Jakarta yang beroperasi malam hari menjadi 75 persen. Sebelumnya diberlakukan kapasitas 50 persen pada perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2.  Ketentuan tersebut tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2022 yang berlaku hingga Senin (23/5), seperti dilansir dari Antara, Selasa (10/5). Dalam Inmendagri terbaru menggantikan Inmendagri Nomor 22 Tahun 2022 itu juga memperpanjang jam operasional kafe atau restoran yang buka malam hari dari pukul 18.00 hingga pukul 02.00 WIB.Sebelumnya, kafe atau restoran malam hari hanya diperbolehkan buka hingga pukul 00.00 WIB.  Sementara itu, ketentuan aktivitas masyarakat lain masih tetap sama dengan aturan sebelumnya. Di antaranya kapasitas di mal, pusat perdagangan dan pusat perbelanjaan masih 75 persen dengan operasional hingga pukul 22.00 WIB. Aktivitas makan dan minum di warteg atau pedagang kaki lima kapasitasnya juga tetap 75 persen dengan jam operasional hingga pukul 22.00 WIB.  Operasional di restoran atau kafe di lokasi sendiri atau di dalam mal juga diperpanjang hingga pukul 22.00 WIB dengan kapasitas sama 75 persen. Sejumlah aktivitas masyarakat lain juga masih tetap sama untuk jumlah kapasitas maksimal pengunjung mencapai 75 persen yakni pengunjung bioskop, kapasitas tempat ibadah, taman umum, dan tempat wisata umum.  Kemudian, lokasi seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan, serta fasilitas tempat kebugaran juga masih tetap 75 persen. Sedangkan transportasi umum masih tetap diperbolehkan hingga 100 persen.  Pelonggaran sejumlah ketentuan dalam PPKM salah satunya di Jakarta itu mencermati kian terkendalinya kasus Covid-19 dan capaian vaksinasi tinggi. Berdasar data Pemprov DKI Jakarta jumlah kasus aktif yakni pasien yang dirawat atau diisolasi hingga Senin (9/5) terus berkurang menjadi 610 orang setelah pada dua minggu sebelumnya mencapai 2.368 pasien.  Sedangkan jumlah pasien sembuh mencapai 83 orang dengan persentase kesembuhan 98,7 persen. Adapun persentase kasus positif sepekan terakhir terus menurun hingga mencapai 1,8 persen meski jumlah orang dites usap PCR sepekan terakhir melebihi batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencapai hingga 28 ribu orang.  Sedangkan capaian vaksinasi hingga Senin (9/5), untuk dosis pertama mencapai 12,52 juta atau 124 persen dari target 10 juta. Vaksinasi dosis kedua mencapai 10,6 juta dan vaksinasi dosis ketiga mencapai 3,72 juta orang.

Pemerintah Tambah Kapasitas Pengunjung Kafe di DKI Jadi 75 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PPKM level 2

Berita Terkini