<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-1754.jpg" alt="Jaga jarak di bioskop dipisah. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Jaga jarak di bioskop dipisah. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rencana penghapusan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) direspons pakar epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo.  Menurut dia, bila PPKM dihentikan, pandemi Covid-19 menjadi endemi. Masih ada beberapa hal yang harus dilakukan supaya Indonesia bisa masuk endemi. Salah satunya, kasus Covid-19 di Indonesia berada di dalam grafik yang stabil.  ”Dalam fase endemi, jumlah kasus harus terus stabil rendah,” tutur Windhu.  Dengan demikian, lanjut dia, status pandemi ke endemi tak langsung berhenti. Pemerintah juga belum bisa mengubah status pandemi dalam waktu singkat.  ”Sehingga terus akan terjadi riak-riak kecil yang membatalkan fase endemi itu,” ungkap Windhu.  Bila PPKM berakhir, menurut dia, pemerintah harus fokus pada mekanisme pengendalian sebaran kasus Covid-19. Apalagi varian baru bisa bermutasi.  ”Yang penting bukan fase endemi, tetapi fase terkendali, seperti saat ini di mana hospitalisasi dan kematian sangat minimal,” terang Windhu.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, PPKM bakal dicabut minggu depan atau pada awal 2023. Salah satu pertimbangannya, karena kasus Covid-19 di Indonesia mulai melandai. Berbagai kota sudah masuk kategori PPKM level 1 atau kategori penyebaran Covid-19 terendah.  ”Sebentar lagi nggak ada PPKM karena di Indonesia hampir semuanya level 1. Mungkin (diterapkan) awal Januari,” tutur Mahfud MD di Surabaya, Selasa (27/12).  Meski demikian, Mahfud MD belum bisa memastikan kapan dan bagaimana teknis pencabutannya. Sebab sejauh ini, pihaknya masih belum melakukan kajian pemberhentian PPKM.  ”Saya (kajian pemberhentian dari segi) politiknya saja,” ungkap Mahfud MD.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Indonesia akan segera mengakhiri kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Diperkirakan kebijakan tersebut akan diakhiri pada akhir 2022.

Meski PPKM Dicabut, Covid-19 Masih Berstatus Pandemi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/PPKM-MIKRO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Lucy Kurniasari menyatakan, keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengakhiri kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir Desember 2022 layak didukung. Pernyataan ini merespons pernyataan Presiden Jokowi yang ingin mencabut kebijakan PPKM.  "Ada dua pertimbangan terkait perlunya PPKM level 1 dicabut. Pertama, Covid-19 terus melandai di Indonesia. Hal ini mengindikasikan Indonesia tidak lagi mengalami pandemi Civid-19," kata Lucy kepada wartawan, Rabu (21/12).  Menurutnya, tidak ada alasan untuk memperpanjang kebijakan PPKM. Karena itu, Presiden harus berani menyatakan Indonesia sudah bebas dari Covid-19.  Dia menegaskan, konsekuensinya Indonesia sebaiknya mencabut protokol kesehatan dalam beraktifitas di luar rumah. Hal ini diharapkan, rakyat Indonesia dengan sendirinya dapat kembali hidup normal.  Selain itu, pencabutan PPKM level 1 dapat menggairahkan kembali ekonomi Indonesia. Hal itu juga diharapkan dapat meningkatkan investor asing ke Indonesia.  "Hal itu diperlukan agar dapat menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023. Harapannya, Indonesia dapat terbebas dari dampak resesi yang diperkirakan akan terjadi tahun 2023. Indonesia setidaknya dapat terhindar dari situasi ekonomi dunia yang tidak menentu," ungkap Lucy.  Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, Indonesia akan segera mengakhiri kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurut Jokowi, diperkirakan kebijakan tersebut akan diakhiri pada akhir tahun 2022 ini.  Kepala megara mengatakan, saat ini penanganan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia sudah dapat dikendalikan dengan baik. Terbukti kasus positif dari yang jumlahnya mencapai puluhan ribu, dan terakhir hanya di angla 1.200 per hari.  "Hari ini kemarin, kasus harian kita berada di angka 1.200 dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita," ucap Jokowi dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Jakarta Selatan, Rabu (21/12).  Jokowi mengatakan, perjalanan Indonesia menangani pandemi Covid-19 bukan hal yang mudah. Dia mengingat pada saat awal Covid-19 mencapai puncak gelombang pertama dimana kasus positif mencapai 56.000 kasus harian.  Ketika itu, hampir semua menteri Kabinet Indonesia Maju menyarankan untuk melakukan lockdown. Tetapi, Pemerintah tak mengambil keputusan itu karena mempertimbangkan ekonomi.  "Saat Delta masuk, kasus harian kita mencapai 56.000 kasus, saat itu saya ingat hampir 80 persen menteri menyarankan saya untuk Lockdown termasuk masyarakat juga menyampaikan hal yang sama. Kalau itu kita lakukan saat itu, mungkin ceritanya akan lain Sekarang ini," pungkas Jokowi.

Demokrat Dukung Keinginan Jokowi Cabut PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenhub-imbau-ojol-tak-demo-saat-pembukaan-asian-games_m_.jpg" alt="Kepala Subdirektorat Angkutan Orang Kementerian Perhubungan, Syafrin Liputo. Hana Adi Perdana / JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kepala Subdirektorat Angkutan Orang Kementerian Perhubungan, Syafrin Liputo. Hana Adi Perdana / JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wilayah DKI Jakarta masih berada dalam status PPKM Level 1. Pemprov DKI Jakarta tengah menggodok terus aturan perayaan Natal dan Tahun Baru. Hal itu termasuk kapasitas maksimal transportasi umum untuk mudik.  Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, dalam aturan PPKM Level 1, maksimal kapasitas penumpang adalah sesuai dengan kursi yang tersedia di moda transportasi. Dengan begitu, tak ada pembatasan seperti tahun lalu.  "Jadi memang Covid-19 masih ada dan sekarang kita berada di PPKM level 1. Tentu regulasinya kami sesuaikan dengan itu," ujar Syafrin saat dihubungi wartawan, Sabtu (17/12).  Meski begitu, persyaratan lain seperti vaksin booster masih berlaku untuk dapat menaiki bus atau transportasi umum yang sudah disediakan.  Syafrin menegaskan, selama belum ada instruksi terbaru, regulasi yang sesuai dengan PPKM Level 1 tetap akan dijalankan pada saat melakukan perjalanan mudik.  "Tetap berlaku. Selama mereka (masyarakat) sehat, silakan lakukan perjalanan," ungkapnya.  Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melalu Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan 1.258 bus Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP) untuk mengakomodasi kebutuhan warga Jakarta yang akan mudik menjelang Natal dan Tahun Baru.  "Untuk arus mudik Natal, kami siapkan 2.258 bus AKAP," kata Syafrin Liputo saat dihubungi wartawan, Sabtu (17/12).  Syafrim menjelaskan, ribuan bus AKAP tersebut akan disediakan di empat terminal utama Jakarta, yaitu Terminal Kalideres, Terminal Tanjung Priok, Terminal Pulogebang, dan Terminal Kampung Rambutan.  Selain itu, Syafrin juga menyatakan bahwa untuk pelayanan warga yang hanya bisa berpergian ketika malam hari, pihaknya juga sudah menyiapkan Angkutan Malam Hari (Amari).  "Kami akan koordinasikan terminal-terminal yang melayani bus AKAP tadi. Selain itu, dengan 13 koridor Bus Rapid Transit (BRT). Nanti juga akan dilayani dengan Amari," jelasnya.  Khusus untuk bus Amari ini, Syafrin mengatakan bahwa operasionalnya akan mulai dari pukul 22.00-05.00 WIB. Bus tersebut akan mulai diberlakukan menjelang Tahun Baru.

PPKM Level 1 Jelang Nataru, Angkutan Umum Penumpang Kapasitas Maksimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20220714-WA0017_copy_800x534.jpg" alt="Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan. Nur Aprilliana Br Sitorus/Antara" width="100%">
<figcaption>Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan. Nur Aprilliana Br Sitorus/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan, status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 untuk penanganan Covid-19 berlanjut dari 6 Desember 2022 hingga 9 Januari 2023.  Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Diauddin, status PPKM level 1 diperpanjang pemerintah pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri bagi semua provinsi. Hal tersebut agar semua tetap menjaga protokol kesehatan.  ”Pandemi Covid-19 belum usai, bahkan kasus penularan belakang ini cenderung kembali naik. Jadi semua harus tetap waspada, terus disiplin prokes,” ujar Diauddin.  Dia mengatakan, semua harus merespons perpanjangan status PPKM akibat pandemi Covid-19 sejak 2020 tersebut. Meskipun, tidak seketat sebelumnya aturan dalam PPKM itu.  ”Yang pasti kita giatkan lagi program vaksinasi Covid-19, utamanya yang booster 1 dan 2,” papar Diauddin.  Sebab, menurut dia, dari catatan sementara target vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga baru mencapai 23,91 persen. Sedangkan untuk capaian target dosis pertama sebesar 84,41 persen dan dosis kedua sebesar 68,63 persen dari target total 3 juta sasaran.  Diauddin menambahkan, upaya untuk meningkatkan kembali capaian vaksinasi Covid-19 karena penularan Covid-19 terus terjadi. Pada Rabu (7/12), bertambah sebanyak 20 kasus.  Sesuai laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kalsel, total kasus Covid-19 selama pandemi sebanyak 88.700 kasus. Di antaranya sebanyak 233 orang masih dirawat.  Sementara itu, sesuai laporan TGTP2 Covid-19 di Kalsel pada Rabu (7/12) ada penambahan pasien sembuh sebanyak 37 orang, hingga total sembuh sudah sebanyak 85.871 orang.  ”Untungnya tidak disampaikan adanya tambahan kasus meninggal dunia, sehingga totalnya masih 2.596 orang,” ungkap Diauddin.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Dinkes Kalsel Sebut Status PPKM Berlanjut Agar Tetap Jaga Prokes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/antarafoto-target-penumpang-mrt-jakarta-130221-aaa-3-1.jpg" alt="MRT Jakarta. antara" width="100%">
<figcaption>MRT Jakarta. antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sehubungan dengan diterapkannya kembali masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1, PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta (Perseroda) melakukan perubahan kebijakan waktu operasional yang berlaku mulai hari ini, Selasa, 15 November 2022.  "Penyesuaian jadwal operasi ini merupakan tindak lanjut dari Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI nomor 486 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Kapasitas Angkut Dan Waktu Operasional Sarana Transportasi Pada Masa PPKM Level 1," ujar Kepala Divisi Sekretaris PT MRT Rendi Alhial dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (15/11).  Dengan begitu, berikut adalah kebijakan waktu operasional MRT Jakarta terbaru 1. Jam Operasional Senin-Jumat (hari kerja) pukul 05.00 WIB-24.00 WIB dan Sabtu-Minggu (akhir pekan) atau hari libur pukul 06.00 WIB-24.00 WIB. 2. Jarak waktu keberangkatan antar kereta: • Weekdays (hari kerja): Tiap 5 menit pada jam sibuk (07.00-09.00 WIB dan 17.00-19.00 WIB), setiap 10 menit di luar jam sibuk. • Weekend (akhir pekan)/hari libur: Tiap 10 menit flat.  Rendi juga mengingatkan, pengguna layanan MRT wajib mengikuti aturan yang berlaku selama berada di dalam area stasiun dan kereta, terutama terkait penerapan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Covi-19, seperti memakai masker dan senantiasa menjaga kebersihan tangan dengan mencuci menggunakan sabun.  "Pengguna jasa juga diminta untuk melakukan pemindaian kode QR melalui aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki area stasiun dan tidak berbicara baik satu maupun dua arah selama berada di dalam kereta," pungkasnya.

PPKM Level 1, Ini Penyesuaian Jadwal MRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Konser-Simfoni-untuk-Bangsa-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Musisi Isyana Sarasvati kiri tampil di konser Simfoni Untuk Bangsa di Jakarta Concert Hall, Jakarta, Sabtu (27/8/2022). Bakti Budaya Djarum Foundation bersama Resonanz Music Studio arahan Avip Priatna yang didukung oleh www.Indonesiakaya.com menggelar kon" width="100%">
<figcaption>Musisi Isyana Sarasvati kiri tampil di konser Simfoni Untuk Bangsa di Jakarta Concert Hall, Jakarta, Sabtu (27/8/2022). Bakti Budaya Djarum Foundation bersama Resonanz Music Studio arahan Avip Priatna yang didukung oleh www.Indonesiakaya.com menggelar kon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Pariwisata dan Ekonomi (Disparekraf) DKI Jakarta memberlakukan aturan baru terkait konser musik yang akan dilakukan sehubungan dengan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 di Jakarta.  Melalui Surat Keputusan (SK) No e-1963/PW.01.02 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 Pada Sektor Usaha Pariwisata, Disparekraf melakukan penambahan persyaratan untuk penyelenggaraan event musik, salah satunya adalah pembatasan kapasitas penonton.  Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andhika Permata mengatakan, pembatasan dilakukan sebagai upaya mitigasi dampak aktivitas penyelenggaraan event musik yang menimbulkan potensi kerumunan dan kerawanan terhadap keamanan, kenyamanan, serta keselamatan pengunjung.  “Penyelenggara wajib melakukan pengaturan pengunjung atau Crowd Control Management sesuai dengan jumlah pengunjung," ujar Andhika dalam keterangan kepada wartawan dikutip Sabtu (12/11).  Sejalan dengan itu, Andhika juga menegaskan bahwa aplikasi PeduliLindungi wajib digunakan untuk melakukan skrining. Sehingga, yang diizinkan masuk hanya pengunjung dan karyawan dengan kategori hijau saja.  Selain itu ia mengatakan bahwa beberapa hal perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan konser musik di Jakarta, yaitu penyelenggara event wajib membatasi pengunjung dengan kapasitas maksimal 70 persen dengan jam operasional mulai dari pukul 11.00-24.00 WIB.  Lebih jauh lagi, penyelenggara juga berkewajiban melengkapi surat rekomendasi dari Satgas Covid-19, Tanda Daftar Pertunjukan Temporer (TDPT), serta izin keramaian dari otoritas kepolisian.  "Keputusan ini telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali serta Keputusan Gubernur Nomor 1109 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019," tuturnya.  Adapun hal lain yang turut menjadi perhatian adalah pengaturan alur kedatangan dan kepulangan pengunjung serta layout tempat pertemuan/event, seperti penempatan meja, kursi, booth, lorong, jalur evakuasi, serta penerapan 5M untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.  "Dalam Surat Keputusan PPKM Level 1 yang terbaru tersebut, juga telah mengatur kewajiban penyelenggara untuk memiliki kompetensi yang berkaitan dengan Event Venue Management. Kami berharap, dengan adanya ketentuan penyelenggaraan musik ini dapat menjadi acuan bagi penyelenggara event untuk menghadirkan konser yang aman dan kondusif," tandasnya.  &nbsp;

Disparekraf DKI Perketat Persyaratan Event Musik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Aktivitas-Jam-Pulang-Kerj-Salman-Toyibi-1.jpg" alt="Pekerja berjalan di trotoar kawasan jalan Sudirman, Jakarta, Senin (9/5/2022). Pemerintah memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia meski angka kasus penularan virus corona terus menurun dalam dua pekan terakhi" width="100%">
<figcaption>Pekerja berjalan di trotoar kawasan jalan Sudirman, Jakarta, Senin (9/5/2022). Pemerintah memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia meski angka kasus penularan virus corona terus menurun dalam dua pekan terakhi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 47 Tahun 2022 untuk PPKM Jawa dan Bali, pada periode 8-21 November 2022.  Sementara itu, wilayah luar Jawa dan Bali, seluruhnya juga menerapkan PPKM level 1 berdasarkan Inmendagri Nomor 48 Tahun 2022. PPKM di luar Jawa dan Bali akan berlaku hingga 5 Desember 2022.  Perpanjangan PPKM ini diharapkan agar masyarakat tak abai terhadap protokol kesehatan. Mengingat terdapat lonjakan Covid-19.  "Hari ini kami sampaikan bahwa PPKM tetap akan diperpanjang untuk menekan laju kenaikan Covid-19," kata Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal dalam keterangannya, Selasa (8/11).  Safrizal mengatakan, pemerintah tetap harus mengambil keputusan memperpanjang PPKM untuk menahan laju kenaikan Covid-19. Menurutnya, kebijakan PPKM akan terus dilakukan selama pandemi Covid-19.  Terlebih, subvarian Omicron XBB disebut menjadi salah satu penyebab naiknya kembali jumlah kasus aktif di Indonesia. Namun, beberapa pakar menyampaikan bahwa sebaran subvarian omicron XBB di Indonesia masih relatif rendah.  Menurut Safrizal, kecurigaan kenaikan kasus aktif Covid-19 disebabkan mulai longgarnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan di komunitas. Dia meminta pemerintah daerah tak lengah.  Lebih lanjut, Syafrizal mengatakan imbauan tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan bahwa penerapan disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi dosis ketiga/booster menjadi senjata ampuh masyarakat untuk memproteksi diri dari ancaman Subvarian Omicron XBB.  "Kami meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tidak lengah dan terus bersiaga dengan ancaman lonjakan kasus. Galakkan kembali penerapan protokol kesehatan di masyarakat, maksimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, dan tidak kalah penting adalah terus dorong vaksinasi dosis ketiga/booster," pungkas Safrizal.

Seluruh Wilayah Indonesia PPKM Level 1, Kemendagri Imbau Taat Prokes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/COVID-Varian-XBB-1.jpg" alt="Ilustrasi varian virus Covid-19 XBB. Shutterstock/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi varian virus Covid-19 XBB. Shutterstock/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Dalam Negeri menggalakkan kembali protokol kesehatan (prokes) dan vaksinasi penguat (booster) Covid-19. Kebijakan itu dilakukan pada perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh daerah di Indonesia.  ”Galakkan kembali penerapan protokol kesehatan di masyarakat, maksimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, dan tidak kalah penting adalah terus dorong vaksinasi dosis ketiga atau booster,” kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal seperti dilansir dari Antara, Selasa (8/11).  Kasus harian Covid-19 akhir-akhir ini menunjukkan adanya kenaikan khususnya di Jawa dan Bali. Bahkan pada awal November tercatat 5.000 kasus aktif.  Safrizal mengatakan, berangkat dari hal itu, pemerintah tetap mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang pemberlakuan PPKM level 1 di seluruh wilayah Indonesia. Perpanjangan PPKM itu dituangkan dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 47 Tahun 2022 untuk PPKM Jawa dan Bali yang berlaku mulai 8 sampai 21 November. Sedangkan, Inmendagri Nomor 48 Tahun 2022 untuk PPKM di Luar Jawa dan Bali berlaku mulai 8 sampai dengan 5 Desember.  Safrizal menjelaskan, pemerintah tetap harus mengambil keputusan untuk memperpanjang PPKM demi menahan laju kenaikan Covid-19.  ”Hari ini (8/11), kami sampaikan bahwa PPKM tetap akan diperpanjang untuk menekan laju kenaikan Covid-19,” ucap Safrizal.  Subvarian Omicron XBB disebut menjadi salah satu penyebab naiknya kembali jumlah kasus aktif di Indonesia. Namun, beberapa pakar menyampaikan bahwa sebaran subvarian Omicron XBB di Indonesia masih relatif rendah.  Sehingga, lanjut Safrizal, ada kecurigaan bahwa kenaikan kasus aktif Covid-19 disebabkan mulai longgarnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan di komunitas. ”Kami meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tidak lengah dan terus bersiaga dengan ancaman lonjakan kasus,” kata dia.  Imbauan tersebut, menurut dia, sejalan dengan yang disampaikan kementerian kesehatan bahwa penerapan disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi dosis ketiga/booster menjadi senjata ampuh masyarakat untuk memproteksi diri dari ancaman subvarian Omicron XBB.

Kemendagri Galakkan Kembali Prokes dan Booster d Perpanjangan PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/syarat_wajib.jpg" alt="DIGALAKKAN: Suasana pelayanan vaksinasi booster di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (8/7). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DIGALAKKAN: Suasana pelayanan vaksinasi booster di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (8/7). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali. Kebijakan itu guna menekan laju penularan virus korona (Covid-19).  Hal tersebut tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 45 Tahun 2022 dan Inmendagri Nomor 46 Tahun 2022. Inmendagri PPKM akan berlaku mulai 4 Oktober sampai dengan 7 November 2022. Selama PPKM satu bulan ke depan, seluruh kabupaten/kota di Jawa-Bali maupun luar Jawa-Bali berada pada PPKM level 1.  Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Z.A. menyatakan, PPKM diperpanjang salah satu alasannya karena masih rendahnya capaian vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster.  Karena itu, diimbau masyarakat yang belum melakukan vaksinasi booster agar segera melakukan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat guna meningkatkan kekebalan atau antibodi tubuh terhadap paparan Covid-19.  Safrizal merinci per 3 Oktober, total capaian vaksinasi dosis ketiga/booster baru 63.703.003 orang (27,15 persen). ”Dari total sasaran 234.666.020 orang, inilah masalah yang kita hadapi sehingga pemerintah tetap melakukan perpanjangan PPKM,” kata Safrizal dalam keterangannya, Selasa (4/10).  Menurut Safrizal, kendati seluruh daerah berada pada level 1 tetapi kewaspadaan dalam pengawasan dan pengendalian Covid-19 mulai dari level desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten/kota tetap harus dilakukan. Penting agar kesiapsiagaan menjaga aktivitas yang aman tetap bisa terjaga.  ”PPKM adalah salah satu bentuk kesiapsiagaan dan kewaspadaan itu,” ujar Safrizal.  Dia menjelaskan, penentuan level kabupaten/kota tetap berpedoman pada Indikator Transmisi Komunitas pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan menteri kesehatan. Itu juga tetap pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat.  Safrizal mengatakan, kasus Covid-19 sudah terkendali dalam beberapa bulan terakhir. Namun, kondisi itu diimbangi dengan aktivitas masyarakat yang mulai normal seperti sebelum pandemi. Dia mengingatkan kenaikan kasus dapat saja terjadi kapan saja.  ”Kami terus menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah baik dari pemerintah, forkompimda, TNI/Polri, ataupun para pemangku kepentingan lain untuk terus menjalin kerja sama baik dalam penegakan protokol kesehatan  untuk menjaga kondisi pandemi yang semakin membaik,” papar Safrizal.  Safrizal meminta para kepala daerah untuk terus melakukan dukungan percepatan pelaksanaan booster, penggunaan PeduliLindungi saat memasuki tempat umum secara proaktif, terfokus, dan terkoordinir serta tetap menjaga prokes di tempat-tempat tertentu sebagai wujud pencegahan.  ”Oleh karena itu vaksinasi booster harus terus dipercepat begitu pula dengan pemakaian aplikasi PeduliLindungi harus terus dilakukan sebagai salah satu upaya melakukan tracing,” tutur Safrizal.

PPKM Diperpanjang, Masyarakat Diimbau Lakukan Vaksinasi Booster

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/tito.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tri M. Ameliya/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tri M. Ameliya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Dalam Negeri menyatakan seluruh daerah di Indonesia statusnya berada pada level 1 untuk perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali. Kebijakan itu berlaku hingga 7 November.  ”Penetapan level wilayah berpedoman pada indikator transmisi komunitas pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan menteri kesehatan serta pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” tulis Instruksi Mendagri (Inmendagri) ditandatangani Mendagri Tito Karnavian seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Selasa (4/10).  Pemerintah kembali memperpanjang PPKM walaupun kondisi Covid-19 selama sebulan terakhir kondisinya terus membaik. Peraturan tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 45 Tahun 2022 untuk Jawa Bali, dan Instruksi Mendagri Nomor 46 Tahun 2022 untuk Luar Jawa Bali. Kedua Inmendagri tersebut akan berlaku sampai dengan 7 November 2022.  Pemberlakuan Inmendagri tersebut secara substansi tidak jauh berbeda dengan pemberlakuan Inmendagri sebelumnya. Berdasar masukan dari para ahli seluruh daerah di Indonesia berstatus PPKM level 1.  Penyesuaian tidak jauh berbeda tersebut juga karena sebulan terakhir daerah-daerah di Indonesia telah berada dalam status level 1 PPKM sejak perpanjangan pada Instruksi Mendagri Nomor 42 Tahun 2022 untuk Jawa Bali, dan Instruksi Mendagri Nomor 43 Tahun 2022 untuk Luar Jawa Bali yang berlaku pada September lalu.  Dalam Inmendagri kali ini, Mendagri Tito Karnavian menekankan gubernur, bupati, dan wali kota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD. Kemudian apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Covid-19, menurut dia dilakukan rasionalisasi dan atau realokasi anggaran dari program kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial.  Tata cara rasionalisasi dan atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Covid-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.  Terkait percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-dana desa, bupati/wali kota diminta untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi desa yang belum menetapkan peraturan desa mengenai APBDesa pengesahan data KPM oleh pemerintah daerah perekaman KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala desa juga diminta untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perpanjangan PPKM Level 1 Seluruh Daerah hingga 7 November

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppkm level 1

Berita Terkini