<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Screenshot_2023-02-23-09-21-37-56_1.jpg" alt="Tangkapan layar - Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan pada Rakernas APPSI di Balikpapan, Kalimantan Timur, seperti ditayangkan dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/2/2023). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar - Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan pada Rakernas APPSI di Balikpapan, Kalimantan Timur, seperti ditayangkan dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/2/2023). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan masyarakat tidak menggunakan masker di luar ruangan. Sebab saat ini, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah dicabut.  "Saya ingin mengingatkan kembali bahwa PPKM telah dicabut di akhir 2022 yang lalu. Jadi kalau tadi Pak Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan yang pakai masker itu dianggap agak sakit, nggak salah pak Gubernur, nggak salah, karena memang PPKM sudah dicabut," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada acara pengarahan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/2).  Kepala negara tak mempermasalahkan, apabila terdapat masyarakat yang tidak menggunakan masker di luar ruangan. Namun, ia juga tak mempermasalahkan jika ada masyarakat yang menggunakan masker di dalam ruangan demi kesehatan.  "Jadi, apalagi diluar ruangan, sudah tidak wajib pakai masker. Tetapi di dalam ruangan, kalau ada yang masih pakai masker juga diperbolehkan, demi kesehatan," papar Jokowi.  Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengharapkan daya beli masyarakat mengalami peningkatan setelah PPKM dicabut. Hal ini penting, sebagai upaya peningkatan stabilitas ekonomi nasional.  "Setelah PPKM dicabut kita harapkan di 2023 ini konsumsi masyarakat, belanja masyarakat itu akan mengalami kenaikan, yang itu akan memunculkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," ungkap mantan gubernur DKI Jakarta itu. (*)

PPKM Dicabut, Jokowi: Tak Salah Pakai Masker Dianggap Agak Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/vaksin-covid-19.jpg" alt="TAMBAL KEBUTUHAN: Tenaga kesehatan sedang memberikan vaksinasi di puskesmas. Nanti dokter yang belum lulus dari pendidikan dimohonkan menjadi petugas kesehatan penanganan Covid-19. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAMBAL KEBUTUHAN: Tenaga kesehatan sedang memberikan vaksinasi di puskesmas. Nanti dokter yang belum lulus dari pendidikan dimohonkan menjadi petugas kesehatan penanganan Covid-19. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, salah satu perubahan yang dilakukan usai tidak diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah, vaksinasi Covid-19 booster tidak lagi gratis untuk umum. Ia mengungkapkan, vaksinasi booster akan dikenai biaya sebesar Rp 100.000.  "Vaksinasi untuk booster kita siapkan, harganya sebenarnya di bawah Rp 100.000 belum pakai ongkos, ini bisa dicover oleh masyarakat secara independen," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2).  Budi menjelaskan, masyarakat bisa melakukan vaksinasi booster setiap enam bulan sekali. Dia meyakini, nilai Rp 100.000 tidak terlalu sulit bagi masyarakat untuk membayarnya.  "Harga Rp 100.000 setiap enam bulan sekali menurut saya sih suatu angka yang masih make sense ya," papar Budi.  Meski demikian, Budi menyatakan kebijakan ini tidak akan berlaku secara umum untuk semua masyarakat. Bagi masyarakat kurang mampu, akan ada kebijakan tersendiri, bisa mendapatkan vaksin secara gratis melalui mekanisme Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.  "Untuk masyarakat yang tidak mampu nanti kita cover pakai mekanisme PBI," ucap Budi.  Selain vaksinasi, lanjut Budi, masyarakat tetap diwajibkan menjalankan protokol kesehatan pada masa transisi pandemi Covid-19 menuju endemi. Termasuk, mengantisipasi munculnya varian-varian baru Covid-19, karena peningkatan kasus Covid-19 umumnya disebabkan oleh munculnya varian baru, bukan mobilitas masyarakat.  "Kita akan lebih agresif mengenai prokes, vaksinasi, mengenai varian-varian baru. Karena kenaikan kasus Covid-19 karena adanya varian baru, bukan karena mobilitas, bukan acara-acara," pungkas Budi.

Vaksin Booster Akan Bayar Rp 100.000, Menkes: Angka yang Make Sense

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/jokowi_bauksit.jpg" alt="Presiden RI Joko Widodo IST" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo IST</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, seluruh pihak untuk selalu bersyukur karena Indonesia berhasil melewati masa pandemi Covid-19. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat menghadiri perayaan Imlek nasional di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (29/1).  "Kita patut bersyukur, sekali lagi kita patut bersyukur, kalau kita ingat tahun 2020, kalau kita ingat tahun 2021, kalau kita ingat tahun 2022, betapa saat pandemi masuk kita semua gagap, bingung, policy apa yang harus kita putuskan," kata Jokowi.  Kepala negara menyatakan, saat pandemi Covid-19 menghantam Indonesia, pemerintah kesulitan mencari alat pelindung diri (APD). Karena semua negara juga mendapat ancaman Covid-19.  "Kita kejar-kejaran mencari obat, pada saat puncak kita keteteran manajemen kita, menyiapkan oksigen dan kita ingat saat itu semua mal tutup, semua pasar tutup, bioskop tutup, tempat ibadah semuanya tutup. Tutup semua. Warung kecil tutup, Tanah Abang tutup, toko-toko kecil tutup," ucap Jokowi.  Namun, dibalik musibah itu, kata Jokowi, semua pihak mampu bergotong royong untuk membantu satu sama lain. Dia menilai, sikap seperti itu mampu menyelamatkan bangsa di tengah kesulitan.  "Oleh sebab itu, jangan lupa bersyukur bahwa PPKM sudah dicabut akhir tahun 2022 yang lalu di akhir bulan Desember," ujar Jokowi.  Oleh karena itu, Jokowi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bahu-membahu, serta saling membantu memajukan Indonesia, meski kondisi saat ini sudah mulai normal.  "Karena situasi sudah normal seperti saat ini, saya mengajak kita semuanya untuk bekerja keras, bangkit, optimis untuk mengejar ketertinggalan-ketertinggalan kita," pungkas Jokowi.

Sudah Bebas Covid-19, Jokowi Ingatkan Rakyat untuk Bersyukur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/thumb_31_81_sasar_pasar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemain bisnis fesyen yang mengandalkan pasar domestik masih optimistis tahun ini. Pelaku usaha pun makin ekspansif seiring PPKM dicabut.  CEO Kami, produsen dan jaringan ritel fesyen, Istafiana Candarini mengatakan bahwa tren penjualan pakaian dan aksesori masih kuat. Tahun lalu, jaringannya mencatatkan pertumbuhan sales 40 persen.  "Yang lesu sebenarnya industri fesyen yang mengandalkan pasar luar negeri. Kalau kami sendiri yang mengandalkan domestik justru mengalami pertumbuhan yang menggembirakan," kata Istafiana di Surabaya akhir pekan lalu.  Hal itulah yang akhirnya membuat minat ekspansi peritel fesyen meningkat. Setelah menambah gerai pertama 2023 di Surabaya, perseroan bakal menambah 3–4 cabang lagi.  Rencana tersebut jauh meningkat dibandingkan ekspansinya selama dua tahun belakangan. Pada periode tersebut, pihaknya hanya menambah 1–2 cabang per tahun.  Istafiana optimistis antusiasme belanja masyarakat Indonesia masih tumbuh tahun ini. Apalagi, dengan PPKM yang baru dicabut pemerintah, masyarakat bakal membutuhkan pakaian lebih banyak lagi.  "Saya sebagai rekanan pastinya ingin menjadi market leader di segmen modest fashion," ungkap Nafisah Nadiya, pemilik cabang Surabaya.  Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur Andromeda Qomariah mengatakan, industri fesyen merupakan salah satu tulang punggung ekonomi kreatif di Jatim.  Kontribusi ekonomi dari industri tersebut cukup signifikan. Nilai ekspornya pada periode Januari–Juli 2022 mencapai USD 308 juta. Lima negara pasar utama ekspornya adalah Jepang, AS, Korea Selatan, Vietnam, dan Malaysia.

Pelaku Usaha Fesyen Makin Ekspansif Seiring Berakhirnya PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Aktivitas-Jam-Pulang-Kerj-Salman-Toyibi-2.jpg" alt="Pekerja berjalan di trotoar kawasan jalan Sudirman, Jakarta, Senin (9/5/2022). Pemerintah memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia meski angka kasus penularan virus corona terus menurun dalam dua pekan terakhi" width="100%">
<figcaption>Pekerja berjalan di trotoar kawasan jalan Sudirman, Jakarta, Senin (9/5/2022). Pemerintah memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia meski angka kasus penularan virus corona terus menurun dalam dua pekan terakhi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memang sudah dicabut, namun begitu kasus Covid-19 masih ada di Indonesia. Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyatakan bahwa saat ini status pandemi masih berlaku di tanah air.  "Status masih pandemi Covid-19 karena WHO belum mencabut status tersebut," ujar Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta Ngabila Salama kepada wartawan, Rabu (11/1).  Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa saat fase transisi ini, Testing, Tracing, dan Treatment (3T) masih terus dikencangkan sebagai mata-mata yang valid dan berkualitas untuk arah kebijakan berbasis data kedepannya. "Jadi 3T dan vaksinasi harus terus kencang dilakukan," tegasnya.  Ngabila memaparkan testing dan tracing PCR maupun antigen hingga kini dapat dilakukan secara gratis di puskesmas yang ada di Ibu Kota untuk semua terduga Covid-19. Selain itu, ia mengatakan bahwa mereka yang melakukan testing dan tracing mayoritas bergejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan anosmia. "Namun pada anak bisa mengeluhkan diare, mual, muntah, dan nyeri perut," paparnya.  Selain itu, ia mengaku bahwa tracing juga tetap dilakukan terhadap orang yang usai kontak erat kasus positif Covid-19. Sedangkan treatment, ia meminta masyarakat lapor diri ke puskesmas setempat untuk diberikan paket obat isolasi dan antivirus sesuai persediaan antivirus yang ada di puskesmas. "Vaksinasi layanan masih disediakan sangat luas setiap hari, di 300 lokasi yang ada di wilayah Jakarta," kata Ngabila.  Masyarakat dari beragam asal daerah dapat menerima vaksinasi tersebut dengan membawa KTP. Adapun merek vaksin yang tersedia adalah Pfizer, Zifivax, dan Indovac untuk usia 12 tahun ke atas.  Kemudian, vaksinasi dosis tiga untuk usia 18 tahun ke atas dan dosis empat untuk tenaga kesehatan dan lansia di atas 60 tahun juga masih disediakan. "Layanan sore dan malam hari dibuka di seluruh puskesmas kecamatan setiap Senin hingga Jumat, pukul 16.00 sampai 20.00 WIB," tandasnya.

PPKM Berakhir, tapi Pandemi Covid-19 Masih Berlangsung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WEDDING.jpg" alt="Foto: alidrian fahwi" width="100%">
<figcaption>Foto: alidrian fahwi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Keputusan itu menjadi angin segar bagi pelaku usaha <a href="https://www.jawapos.com/tag/wedding-organizer/">wedding organizer</a> (WO) dan calon pengantin.  Para pelaku WO bisa menjalankan usahanya. Bisnisnya pun bisa bergairah lagi. Calon pengantin pun bisa menggelar acara sakralnya dengan mengundang banyak tamu.  Sebab, selama Pandemi covid-19 acara pernikahan kerap digelar secara terbatas. Jumlah tamu sangat terbatas. Alasannya untuk mengantisipasi tidak terjadinya penularan virus korona.  Pelaku WO pun tidak bisa leluasa berkreativitas dalam menyajikan event besar untuk pengantin. Hal itu diamini oleh Peter Chandra Gunawan, salah seorang pelaku WO.  "Kabar membaiknya pandemi covid-19 dan pencabutan PPKM tersebut disambut antusias oleh para calon pengantin dan juga para pelaku usaha di sektor pernikahan. Dua tahun terakhir, sektor usaha pernikahan menjadi salah satu sektor yang cukup terdampak selama masa pandemi covid-19," kata Peter Chandra Gunawan yang juga CEO Ohana Enterprise kepada wartawan baru-baru ini.  Dia mengatakan, melalui pameran pernikahan, para calon pengantin bisa bertemu dan bertanya langsung kepada para vendor. Datang ke pameran pernikahan merupakan salah satu cara untuk menemukan vendor yang tepat.  "Para calon pengantin lebih semangat mencari, melihat, dan bertanya langsung kepada setiap vendor," ungkap Peter.  Peter menyebut pihaknya akan menggelar Ohana Wedding Festival (OWF) 2023 di ICE BSD pada 13 dan 14 Januari 2023. <h3>Tamu Tak Dibatasi Lagi</h3> Andini dan Ekky, salah satu pasangan <a href="https://www.jawapos.com/tag/calon-pengantin/">calon pengantin</a> asal Bekasi mengatakan, keputusan pemerintah dalam mencabut PPKM menjadi angin segar bagi mereka. Sebagai calon pengantin mereka bisa menyiapkan acara resepsi pernikahan dengan maksimal. Jumlah tamu pun tidak lagi dibatasi.  "Tetapi kami tetap meminta para tamu undangan yang datang harus sudah vaksinasi dan memakai masker," ujar Andini dan Ekky.

PPKM Dicabut, Angin Segar bagi Wedding Organizer dan Calon Pengantin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Himbauan-WFH-saat-Cuaca-Ekstrem-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ilustrasi orang yang mematuhi aturan menyeberang jalan melewati zebra cross. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi orang yang mematuhi aturan menyeberang jalan melewati zebra cross. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta menyatakan bahwa sebagian besar pengusaha yang ada di dalamnya enggan memberlakukan Work From Home (WFH) usai PPKM tidak lagi diberlakukan. Selain karena beberapa sektor perusahaannya memang tak dapat dilakukan secara WFH, pengawasan juga tak dapat dilakukan jika pekerja WFH.  "Ya itu kan namanya juga pekerja, pekerja kan ya lebih senang dong di rumah saja, tapi dibayar, digaji. Semua orang juga mau begitu. Kontrolnya dari mana?" ujar Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi kepada JawaPos.com, Sabtu (7/1).  "Produktivitasnya akhirnya menurun. Kan kita tahu bahwa kita kan menurun pada saat pandemi kemarin dan semua di-WFH-kan," tambahnya.  Sebelumnya, petisi berjudul "Kembalikan WFH sebab Jalanan Lebih Macet, Polusi, dan Bikin Tidak Produktif" muncul di situs change.org. Petisi tersebut diinisiasi Riwaty Sidabutar lantaran menurutnya kemacetan di Jabodetabek semakin parah.  "Jarak rumah dengan kantor kebanyakan orang tak jauh berbeda dengan saya. Saya, misalnya, harus menempuh 20 kilometer buat ke kantor yang berarti setiap hari untuk pulang pergi harus saya tempuh 40 kilometer," tulisnya dalam petisi tersebut, dikutip Selasa (3/1).  Ia mengatakan bahwa setelah sebelumnya selama dua tahun dapat berkerja dari rumah atau WFH saat pandemi Covid-19, kembali bekerja di kantor membuatnya stress.  "Dua tahun bisa kerja dari rumah, ketika harus ke kantor lagi rasanya malah bikin tambah stress," ungkapnya.  Kemacetan dan polusi di Jabodetabek, kata Riwaty, semakin parah jika hujan turun. Ia menyebut bahwa perjalanan akan jadi lebih parah hingga membuat satu jam terlambat dengan menggunakan kendaraan motor.  "WFO juga belum tentu membuat kita lebih produktif. Karena lamanya perjalanan, saya malah jadi lebih lelah, dan hasil pekerjaan tidak sebagus ketika saya bekerja dari rumah," terangnya.

Pekerja Ingin WFH karena Stres Macet, Kadin: Pengawasannya dari Mana?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/PeduliLindungi-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Pengunjung saat memasuki area salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Senin (18/7/2022). Pemerintah resmi memberlakukan wajib vaksin booster untuk masuk mal atau area publik lainnya. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Men" width="100%">
<figcaption>Pengunjung saat memasuki area salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Senin (18/7/2022). Pemerintah resmi memberlakukan wajib vaksin booster untuk masuk mal atau area publik lainnya. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Men</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi dicabut. Namun begitu, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tetap mewajibkan sopir, petugas, hingga penumpang transportasi umum baik di Bus Transjakarta, MRT, LRT, dan MikroTrans, untuk memakai masker, cuci tangan, hingga gunakan PeduliLindungi. Hal itu tertera dalam Surat Edaran Nomor e-0002/SE/2023/SE/2022 Tentang Kewajiban Menggunakan Masker di Dalam Sarana dan Prasarana Angkutan Umum pada Masa Transisi Menuju Endemi. "Para awak kendaraan, petugas, serta penumpang angkutan umum wajib melakukan pencegahan dengan tetap menggunakan masker dengan benar pada saat berada di fasilitas transportasi dan atau menggunakan angkutan umum," ujar Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo dalam suratnya tersebut, dikutip Jumat (6/1). Selain itu, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga masih diwajibkan kepada seluruh penumpang. Oleh karena itu, Syafrin meminta operator angkutan umum dan Kepala Satuan Pelaksana Terminal tetap menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Lebih jauh lagi, ia juga meminta penumpang untuk tetap menggunakan aplikasi PeduliLindungi saat akan mengakses transportasi umum di Jakarta. "Serta mendorong untuk tetap melakukan vaksinasi dosis lanjutan (booster)," tandasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). “Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers, Jumat (30/12). Jokowi menjelaskan, pencabutan PPKM ini berdasarkan kajian matang setelah selama 10 bulan. Terlebih saat ini, semua wilayah di Indonesia menerapkan PPKM Level 1. “Seluruh kabupaten/kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM Level 1, di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan,” ucap Jokowi.

PPKM Dicabut, Masker hingga PeduliLindungi Tetap Wajib Dipakai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/RUANG-TERBUKA-HIJAU-UNTUK-PUBLIC-FEDRIK-TARIGAN-3.jpg" alt="Ilustrasi: Masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah Kawasan Hutan Kota, GBK, Jakarta masih mengenakan masker. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah Kawasan Hutan Kota, GBK, Jakarta masih mengenakan masker. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Terkait implementasinya di masyarakat, sebagian besar sudah mulai melepas masker karena kasus Covid-19 mulai turun.  Menteri Kesehatan (Menke Budi Gunadi Sadikin juga sudah memberikan opsi untuk boleh melepas masker di tempat terbuka dan kondisi badan sudah sehat. Benarkah hal itu aman di tengah lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah negara seperti Tiongkok dan Amerika Serikat?  Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, tantangan Covid saat ini bukan lagi tentang dampak akut, keparahan, dan kematian. Ia menilai Covid adalah penyakit sistemik dan dapat bersifat kronik.  "Covid tidaklah ringan," tegasnya kepada JawaPos.com, Kamis (5/1).  Ia menambahkan, hanya karena pemerintah mengatakan aman bisa melepas masker, bukan berarti individu harus melakukannya. Karena fakta ilmiahnya, lanjutnya, Covid dapat menginfeksi berulang kali dan menyebabkan masalah serius jangka panjang.  "Hanya karena diperbolehkan (buka masker), bukan berarti dan tidak selalu ide itu ide yang bagus dan aman," jelasnya.  Pasca pencabutan PPKM, Dicky mengakui sebagian orang tidak lagi memakai masker, dan tindakan pencegahan yang lainnya. Meski pandemi belum berakhir, lanjutnya, tentu ini bukanlah mengejutkan tentu bahkan pada mereka yang pernah mengalami infeksi Covid, dan tahu betapa beratnya rasa itu.  "Dan sebagian dari mereka ada yang mengalami kerusakan permanen. Tapi pengabaian pencegahan tetap dilakukan karena mereka tidak dapat melihat akibat mikroskopis dalam tubuhnya saat ini dan akibat jangka panjang nanti," ungkapnya.  Sebelumnya Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan masyarakat boleh melepas masker di ruang terbuka dan jika merasa sehat. Akan tetapi anjuran pemakaian masker tetap disarankan jika berada di ruang tertutup dan kondisi tubuh tidak fit. Pencabutan PPKM pun sudah memperbolehkan kerumunan terjadi di masyarakat.

PPKM Dicabut, Sudah Amankah Lepas Masker? Ini Kata Epidemiolog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/4dampi20230102123119.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (2/1). Seiring dengan pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Jokowi optimistis aktivitas masyarakat, termasuk di pasar, akan semakin menggeliat. “Tidak hanya Pasar Tanah Abang saja, tapi juga Pasar 16 Ilir di Palembang, Pasar Terong di Makassar, Pasar Beringharjo di Jogja, Pasar Turi di Surabaya, Pasar Johar di Semarang, Pasar Baru di Bandung, Pasar Gedebage di Bandung, semuanya kita harapkan muncul optimisme karena PPKM sudah dicabut,” kata Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan apresiasi kepada para pedagang Pasar Tanah Abang yang juga telah mulai masuk ke ekosistem digital, dengan berjualan secara daring. Menurutnya, ini merupakan sebuah lompatan yang harus didukung. “Artinya, mereka masuk ke marketplace, masuk ke pasar-pasar online, dan itu bagus, dua-duanya dijalankan. Saya kira ini sebuah lompatan, masuk ke digital system, digital market, dan kita harapkan semakin mempermudah bertemunya antara produsen dengan konsumen, penjual dengan pembeli,” ujarnya. Kepala negara pun menyampaikan, harapan agar omzet para pedagang pasar dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. “Tadi saya bertanya ke beberapa pedagang, [pedagang] juga menyampaikan tahun 2022 kemarin omzetnya jauh lebih baik dibanding tahun 2021. Kita harapkan 2023 juga lebih baik dari tahun 2022,” papar Jokowi. Setelah melewati serangkaian gejolak perekonomian di tahun 2022, Jokowi berharap perekonomian Indonesia di tahun 2023 dapat terus tumbuh positif. “Kalau kita bisa melewati turbulensi kemarin di 2022, kita harapkan nanti, ini tahun 2023 ini, tahun ujian, kalau bisa lewati, insyaallah di tahun 2024 akan lebih mudah bagi pertumbuhan ekonomi kita,” pungkasnya.

PPKM Dicabut, Jokowi Harapkan Aktivitas Ekonomi Meningkat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppkm dicabut

Berita Terkini