<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-19-at-14.33.56.jpg" alt="ISNU Jatim gelar road show vaksinasi di tiga wilayah yakni Kediri, Banyuwangi, dan Tulungagung. Di Tulungagung vaksinasi dilaksanakan UIN Satu Tulungagung dengan 5.600 dosis vaksin sinovac pada Sabtu (18/9). Istimewa" width="100%">
<figcaption>ISNU Jatim gelar road show vaksinasi di tiga wilayah yakni Kediri, Banyuwangi, dan Tulungagung. Di Tulungagung vaksinasi dilaksanakan UIN Satu Tulungagung dengan 5.600 dosis vaksin sinovac pada Sabtu (18/9). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi dan Menteri senior Luhut Binsar Panjaitan karena telah berhasil menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia secara sangat signifikan dan dalam tempo yang relatif cepat.  Hal ini terlihat dari penurunan kasus aktif yang dilansir Kementerian Kesehatan, Rabu (15/9) hingga pukul 12.00 WIB. Untuk kasus aktif Covid-19 mengalami penurunan sebesar 88,9 persen dibandingkan pada puncak kedua.  “Keberhasilan tersebut patut diapresiasi karena pada saat yang bersamaan kasus di Singapura dan Amerika Serikat mengalami tren kenaikan," kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (15/09).  Diketahui, pada akhir pekan kemaren Singapura yang merupakan negara berpenduduk 5,7 juta jiwa ini melaporkan 555 kasus COVID-19 harian, tertinggi sejak Agustus 2020. Menurut Gan Kim Yong, salah satu ketua gugus tugas COVID Singapura, hal itu merupakan lonjakan infeksi yang mengkhawatirkan.  Sementara itu, dalam jumpa pers virtual mingguan pada hari Senin (13/09/2021) Direktur Organisasi Kesehatan Pan Amerika (Pan American Health Organization/PAHO) Carissa Etienne mengatakan, selama seminggu terakhir, hampir 1,5 juta infeksi Covid-19 baru telah dilaporkan di Amerika dan lebih dari 22.000 kematian.  Menurut Qodari, keberhasilan penanganan Covid-19 di Indonesia tidak hanya dilihat dari penurunan kasus tetapi juga dari turunnya positivity rate harian mencapai 2,14 persen. Data tersebut turun signifikan ketika Indonesia pernah mencatat rekor tertinggi yakni pada 22 Juni 2021 positivity rate mencapai 51,62 persen dengan kasus harian di atas 40 hingga 50 ribu.  “Angka positivity rate di Indonesia saat ini sudah berada di angka ideal yang ditetapkan WHO, yakni di bawah 5 persen, terjadi penurunan yang sangat signifikan dari beberapa waktu lalu saat puncak pandemi akibat varian delta,” ujar Qodari  Selain turunnya positivity rate harian, Qodari juga mengungkapkan, keberhasilan pemerintah dalam menurunkan ketersediaan Bed Occupancy Rate (BOR) yang kembali ke titik normal di angka 13,38 persen dari standar WHO maksimal diangka 60 persen.  “Jadi ada tiga senjata menghadapi pandemi, pertama vaksinasi, pelaksanaan protokol kesehatan oleh masyarakat atau 3M dan ketiga pelaksanaan 3T oleh pemerintah,” Pungkasnya.  Senada dengan Qodari, Ketua Umum Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU), Rumadi Ahmad juga mengapresiasi kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19.  Menurutnya, penurunan angka Covid-19 karena Pemerintah berhasil membangun komunikasi dengan masyarakat dalam memberikan pendidikan literasi soal covid dan juga penyaluran bantuan sosial yang efektif bagi masyarakat.  “Saya kira lebih bagus lah sekarang, komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah saya lihat juga semakin bagus, kemudian pemerintah juga semakin gesturnya itu semakin keliatan memberikan apresiasi atas kerja-kerja masyarakat,” kata Rumadi Ahmad, di jakarta  Penurunan kasus Covid-19, lanjut Rumadi, merupakan buah dari kesabaran masyarakat dalam mengikuti anjuran dan kebijakan dari pemerintah dalam menakan laju penularan Covid-19.  “Menurut saya ini semua buah dari pengorbanan masyarakat dalam PPKM darurat, kemudian ada PPKM diperpanjang dilevel 4 atau 3 dan seterusnya itu sih ada buahnya ada hasilnya yang kemudian penurunan covid ini,” papar Rumadi.  Rumadi juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak menyikapi penurunan Covid-19 ini secara berlebihan sehingga abai dengan protokol kesehatan. Namun, jangan sampai penurunan kasus ini jangan sampai lengah kemudian euforia, kemudian lupa dengan misalnya protokol kesehatan.  "Jangan sampai PPKM darurat yang kita bersama-sama menderita kemarin itu, terjadi lagi,” pungkasnya

Turun Signifikan, Penanganan Covid-19 di Indonesia Diapresiasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG-20210918-WA0006.jpg" alt="Foto: Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa memimpin penyegelan 2 karaoke di Bekasi. Credit: istimewa" width="100%">
<figcaption>Foto: Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa memimpin penyegelan 2 karaoke di Bekasi. Credit: istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menyegel 2 tempat karaoke di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (18/9) dini hari. Lokasi ini dianggap telah melanggar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.  Dua tempat karaoke yang disegel petugas yakni Haven Karaoke dan Infinity Karaoke. "Pada hari ini kita razia di Bekasi Kabupaten di mana ada dua karaoke yang buka yaitu Infinity dan Haven, semua aktif," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa.  Mukti menyebut, dua lokasi tersebut juga berusaha mengelabui petugas dengan mematikan lampu dan mengunci pintu dari dalam.  "Kita harus negosiasi baru dibuka. Di dalamnya ternyata masih banyak orang dan banyak wanita pendamping juga. Untuk yang di Haven memang dibuka dan masih banyak WNA dari Korea dan Jepang," imbuhnya.  Dalam razia tersebut polisi juga menyita sejumlah minuman beralkohol yang diduga tidak memiliki izin. "Makanya kita sita minumannya ke Polda Metro Jaya," tambahnya.  Selanjutnya petugas juga melakukan tes urine kepada pengunjung karaoke. Hasilnya tidak ditemukan yang positif menggunakan narkoba. Demikian juga saat dilakukan tes usap antigen, tidak ditemukan pengunjung yang positif Covid-19.  Polda Metro Jaya kemudian membubarkan pengunjung tempat karaoke tersebut. Sedangkan lokasi karaoke langsung dipasangi garis polisi.  "Untuk sanksinya kita police line karena dalam PPKM level 3 yang namanya karaoke belum boleh buka. Kita police line hari ini," pungkas Mukti.

Beroperasi Saat PPKM Level 3, Polisi Segel 2 Tempat Karaoke di Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/holywings.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan tersangka manajer Kafe and bar Holywings, Kemang, Jakarta Selatan. Manajer berinisial JAS itu ditetapkan menjadi tersangka karena terbukti tak menghiraukan surat peringatan dari tim gabungan Satgas Covid-19.  “Berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara ditetapkan satu tersangka. Inisialnya JAS. Ini adalah manajer dari cafe outlet Hollywings kembang Jaksel. Sudah tersangka,” Kabid Humas Polda Mentro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di PMJ, Jumat (17/9).  Yusri menjelaskan JAS ditetapkan sebagai tersangka karena telah melanggar undang undang wabah penyakit. Ia juga tak menyediakan barcode pedulilindungi. “Ini kan penting pedulilindungi untuk mengetahui apa seseorang sudah divaksin atau belum,” ujarnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group).  Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Tersangka juga tidak mematuhi aturan oleh para Pasal 216, Pasal 218 KUHP dan Pasal 14 UU RI No 4 tentang penyakit menular dengan ancaman 1 tahun penjara.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya menutup Kafe and bar Hollywings, Kemang, Jakarta Selatan kerena diduga adanya kerumunan pengunjung pada Minggu (5/9) dini hari. Kafe tersebut juga beroperasi hingga larut malam. Bahkan Kerumunan di Holywings Kemang itu juga sempat viral di media sosial.  Cafe Holywings Kemang sudah tiga kali melanggar protokol kesehatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Februari Maret 2021, sehingga dilakukan penutupan sampai PPKM berakhir.

Manajer Cafe Holywings Kemang Ditetapkan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Olah-Raga-Di-Ruang-Terbuka-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Sejumlah warga saat berolahraga di Jalur inpeksi Kanal Banjir Timur, Jakarta, Sabtu (14/8/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengizinkannya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga saat berolahraga di Jalur inpeksi Kanal Banjir Timur, Jakarta, Sabtu (14/8/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengizinkannya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko mengatakan saat ini mobilitas masyarakat sudah mulai meningkat lagi. Hal ini setelah adanya pelonggaran-pelonggaran aktivitas oleh pemerintah.  Namun demikian, Moeldoko mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati dengan Covid-19 ini. Pasalnya sudah muncul Covid-19 dengan varian baru . "Meski optimis, kita harus tetap hati-hati. Mobilitas penduduk kini sudah mulai meningkat lagi. Jangan sampai pemerintah terpaksa menerapkan PPKM Darurat lagi," ujar Moeldoko kepada wartawan, Jumat (10/9).  Moeldoko menyebutkan tentang positivity rate Indonesia per 6 September yang sudah turun menjadi 6,97 persen. Angka ini menurun drastis dari positivity rate pada Juli-Agustus yang berada di atas 15 persen. Ini artinya, tinggal sedikit lagi bagi Indonesia untuk mencapai batas 5 persen WHO yang mengindikasikan situasi pandemi sudah terkendali.  "Pandemi ini memaksa kita meninggalkan cara kerja lama yang lamban dan tidak efisien menuju cara kerja baru yang berbasis teknologi," katanya.  Mantan Panglima TNI ini mencontohkan data sebaran penyakit yang dulunya hanya tersedia sekali dalam setahun. Namun situasi pandemi ini menuntut pemerintah untuk mampu memantau perkembangan penyakit dan situasi kesehatan masyarakat setiap hari.  "Kita membuktikan bahwa kita bisa melakukan hal itu. Memang kadang kita harus dipaksa masuk ke kondisi krisis dulu, baru kita bisa melakukan hal yang luar biasa," ungkapnya.  Moeldoko menuturkan, tantangan dalam situasi global menciptakan dunia yang selalu berubah dengan cepat. Kemudian dunia yang penuh risiko dan dunia yang penuh dengan kejutan. "Dulu kita tidak pernah membayangkan work from home (WFH), namun sekarang ini menjadi hal normal," tuturnya.  Walaupun Covid-19 mengubah sektor dengan sangat cepat dan semua negara gagap menghadapinya, Ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia selalu bersiap menghadapi pandemi dengan tiga kebijakan besar.  Pertama, melalui pendekatan kesehatan, di mana tidak boleh banyak orang yang meninggal akibat Covid-19. Kedua, melalui pendekatan perut, di mana jangan ada perut masyarakat yang kosong. Terakhir ketiga melalui pendekatan insentif, yakni jangan sampai usaha baik koperasi maupun korporasi berhenti akibat pandemi.

Moeldoko: Jangan Sampai Pemerintah Terapkan PPKM Darurat Lagi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/JKT-1-VAKSINASI-PENUMPANG-KERETA-API-FED-4-1588.jpg" alt="Calon penumpang Kereta Api mengikuti layanan vaksinasi sebagai bentuk penyesuaian regulasi persyaratan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali yang telah ditetapkan mulai 3-20 Juli 2021, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta," width="100%">
<figcaption>Calon penumpang Kereta Api mengikuti layanan vaksinasi sebagai bentuk penyesuaian regulasi persyaratan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali yang telah ditetapkan mulai 3-20 Juli 2021, di Stasiun Pasar Senen, Jakarta,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejak penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali pada 3 Juli 2021 lalu, persyaratan perjalanan turut mengalami penyesuaian. Salah satunya pelanggan KA wajib menunjukkan bukti telah melakukan vaksin, minimal vaksin dosis pertama.  Guna meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan KA, secara khusus untuk mengetahui apakah calon penumpang layak bepergian atau tidak layak bepergian dengan melengkapi syarat sudah melakukan vaksin, maka PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengintegrasikan sistem boarding ticketing dengan aplikasi PeduliLindungi mulai 23 Juli 2021.  "Di Area Daop 1 Jakarta, pengguna yang akan berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen pada saat melakukan boarding data, nantinya langsung terlihat apakah sudah divaksin atau belum, melakui aplikasi PeduliLindungi yang telah terintegrasi," ungkap Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa, Minggu (29/8).  Pada saat melakukan boarding, calon penumpang tetap wajib menunjukkan boarding pass atau e-boarding pass, kartu identitas calon penumpang, dan surat keterangan lainnya yang di persyaratkan yang tidak terdapat pada PC boarding.  "Misal, bagi pelanggan yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis," ujarnya.  Perjalanan dengan KA Jarak Jauh di Pulau Jawa yang mewajibkan penumpang memiliki bukti telah melakukan vaksin pertama dalam bentuk Kartu Vaksinasi, e-sertifikat maupun bukti vaksin elektronik lainnya.  Untuk mendukung upaya pemerintah pada pencegahan penyebaran Covid 19 di sektor transportasi serta memastikan keamanan dan kesehatan para calon pengguna Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ), PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta membuka layanan vaksinasi bagi penumpang KA di Stasiun Gambir dan Pasarsenen mulai 3 Juli 2021 lalu.  "Layanan vaksinasi di Stasiun Gambir dan Pasarsenen dibuka setiap hari pada pukul 08.00 s.d 12.00 WIB," tandasnya.  &nbsp;  Adapun persyaratan protokol kesehatan yang saat ini ditetapkan untuk dapat menggunakan KA Jarak Jauh yaitu:  1. Berusia minimal 12 tahun 2. Berkas pemeriksaan RT-PCR masa berlaku 2x24 jam atau Antigen masa berlaku 1x24 jam dengan hasil negatif 3. Sudah Di Vaksin minimal dosis 1  &nbsp;

KAI Integrasikan Boarding Tiket dengan Aplikasi PeduliLindungi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Menko-Luhut-Pandjaitan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan didampingi Manteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kelapa Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau lokasi sodetan" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan didampingi Manteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kelapa Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau lokasi sodetan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, perekonomian Indonesia menujukkan pemulihan yang kuat pada pertengahan tahun ini. Hal ini sangat mengejutkan dan pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi berlanjut pada kuartal berikutnya.  Menurutnya, meskipun pemerintah kembali menerapkan pengetatan aktivitas masyarakat yang disebut semi lockdown, namun kebijakan PPKM akan terus diperlonggar secara bertahap. Sehingga diharapkan dapat memicu pemulihan ekonomi dengan cepat.  "Meskipun bulan Juli itu kita katakanlah semi lockdown dengan PPKM, tapi pas kita buka, pemulihan ekonomi itu cepat sekali," ujarnya secara virtual, Senin (23/8).  Luhut kembali mengingatkan kepada seluruh pihak dan masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Hal itu dilakukan agar pemulihan ekonomi terus terjadi.  "Harus hati-hati karena kalau banyak tadi pertemuan dan dia ada yang belum divaksin atau tidak pakai masker dan seterusnya, malah bahaya. Bisa membikin outbreak baru," tuturnya.  Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali ke jalur positif pada kuartal II 2021 mencapai 7,07 persen, setelah minus sejak kuartal II 2020, yaitu - 5,32 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi berlanjut pada kuartal III 2020 dengan -3,49 persen dan resmi membuat Indonesia masuk jurang resesi.  Kontraksi ekonomi belum berakhir pada kuartal IV 2020, tercatat ekonomi masih -2,19 persen. Masuk tahun baru, di kuartal I 2021 ekonomi pun masih -0,74 persen.  Pembukaan kegiatan ekonomi pun sudah dilakukan secara bertahap sejak varian Delta merebak di tanah air. Pembukaan paling banyak dilakukan bulan ini, mulai dari pembukaan kembali mal hingga izin dine in alias makan di tempat untuk rumah makan.

Luhut Sebut Ekonomi Pulih Sangat Cepat Ketika 'Semi Lockdown' Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/1618477902507.jpg" alt="Ilustrasi pekerja pabrik. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja pabrik. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan dampak pandemi Covid-19 mengancam mata pencaharian masyarakat. Para pekerja di sektor kritikal, esensial dan non esensial terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan.  Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengungkapkan, berdasarkan data dari Kemenaker yang dihimpun dari berbagai provinsi di wilayah Jawa dan Bali, tak sedikit pekerja pada kategori sektor kritikal, esensial dan non esensial yang berpotensi PHK dan dirumahkan.  “Dari total pekerja pada kategori sektor kritikal, esensial dan non esensial terdapat 24,66 persen pekerja yang berpotensi ter-PHK dan 23,72 persen dirumahkan," ujarnya dalam webinar TNP2K, Kamis (19/8).  Menurutnya, ancaman tersebut dampak dari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang kini diubah jadi PPKM berlevel. "Totalnya adalah hampir 48 persen mereka yang terdampak secara serius dari adanya kebijakan ini," tuturnya.  Anwar menjelaskan, salah satu solusi jangka pendek untuk menjaga keberlangsungan usaha dan perlindungan pekerja atau buruh adalah optimalisasi pelaksanaan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Dalam surat edaran tersebut mendorong agar pimpinan perusahaan dapat segera menyusun perencanaan pelaksanaan keberlangsungan usaha.  “Melalui pembuatan mitigasi risiko dan identifikasi respons dampak pandemi dengan pertimbangan besarnya potensi pekerja yang terancam PHK atau dirumahkan," pungkasnya.

Kemenaker Sebut Hampir 48 Persen Pekerja Terancam PHK dan Dirumahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Warteg-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Sejumlah pengunjung saat menyantap makanan di Warung Makan Tegal (Warteg) Di Kawasan Rempoa, Jakarta Selatan, Rabu (28/7/2021). Pemerintah perpanjang PPKM level 4 hingga (2/8) dengan perubahan aturan warung makan boleh buka sampai pukul 20.00 dan waktu ma" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengunjung saat menyantap makanan di Warung Makan Tegal (Warteg) Di Kawasan Rempoa, Jakarta Selatan, Rabu (28/7/2021). Pemerintah perpanjang PPKM level 4 hingga (2/8) dengan perubahan aturan warung makan boleh buka sampai pukul 20.00 dan waktu ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan PPKM darurat dan PPKM level bertingkat 1-4 berdampak pada kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi.  Berdasar survei Polmatrix Indonesia, dengan panjangnya penerapan PPKM membuat ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi mencapai 33,9 persen.  “Dampak dari penerapan PPKM dan perpanjangannya membuat ketidakpuasan terhadap Jokowi jadi tingginya,” ungkap Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (13/8).  Sebaliknya, Dendik Rulianto, publik yang merasa puas terhadap Jokowi sebanyak 59,4 persen. Angka itu berada di bawah batas psikologis 60 persen. Sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 6,7 persen.  Menurut Dendik, pemerintah memang terpaksa harus memperketat pembatasan usaha-usaha ekomomi yang dikategorikan non-esensial dan kritikal. Naiknya kasus Covid-19 mengancam kolapsnya fasilitas kesehatan hingga angka kematian yang belum juga membaik.  Di sisi lain, PPKM yang terus diperpanjang membuat rakyat dilanda kesulitan. Ditambah dengan minimnya bantuan sosial, sehingga masyarakat bergerak sendiri saling membantu warga yang terdampak Covid-19 maupun harus menjalani isolasi mandiri.  “Pemerintah harus memastikan kapan PPKM akan diakhiri, agar ekonomi bisa segera bergerak kembali,” tandas Dendik. Tingginya ketidakpuasan tampak pula dari maraknya mural-mural di berbagai kota yang menyindir kebijakan pemerintah menangani Covid-19.  Rakyat mengharapkan peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus nanti juga bisa menjadi momentum bagi bangsa ini untuk bangkit dari pandemi. “Publik sangat mengharapkan Indonesia bisa segera merdeka dari Covid-19,” pungkas Dendik.  Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 25 Juli - 5 Agustus 2021 kepada 2.000 responden mewakili 34 provinsi. Survei dilakukan melalui telepon terhadap responden survei sejak 2019 yang dipilih acak. Margin of error survei sebesar lebih kurang 2,2 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.

Dampak PPKM: 33,9 Persen Publik Tidak Puas dengan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/mal-postpandemi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 16 Agustus 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali. Namun, terdapat beberapa pelonggaran, salah satunya uji coba pembukaan pusat perbelanjaan atau mal dengan kapasitas 25 persen.  "APPBI menyambut baik pelonggaran atas pusat perbelanjaan khususnya yang berlokasi di empat kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya meskipun baru diperbolehkan untuk beroperasi dengan kapasitas 25 persen saja," kata Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja saat dihubungi oleh JawaPos.com, Selasa (9/8).  Menurutnya, pelonggaran yang diberikan masih belum dapat meringankan beban berat usaha pusat perbelanjaan. Mereka telah terpukul lebih dari 1,5 tahun, khususnya selama tidak opreasional selama lebih dari lima pekan terakhir ini yaitu selama pemberlakuan PPKM Darurat dan PPKM berdasar level.  Sehingga, pihaknya berharap perpanjangan kembali PPKM berdasar level untuk kesekian kalinya ini dapat benar-benar efektif. Sehingga secepatnya pula wilayah lain ataupun kota-kota lainnya dapat mendapat pelonggaran.  "Sehingga semua pusat perbelanjaan di Indonesia dapat beroperasi paling tidak sama seperti pada saat pemberlakuan PPKM Mikro,” ucapnya.  Sementara, terkait persyaratan wajib vaksinasi bagi pengunjung mal diharapkan dapat mendorong percepatan vaksinasi yang mana pada akhirnya dapat mempercepat pencapaian kekebalan tubuh komunal atau herd immunity. "Sehingga Indonesia segera dapat juga keluar dari krisis kesehatan yang sudah berlangsung lebih dari satu setengah tahun," pungkasnya.

Mal Mulai Beroperasi, APPBI Apresiasi Pelonggaran dari Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menkumham-Yasonna-H-Laoly-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19 Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19" width="100%">
<figcaption>Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19 Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seiring dengan berlakunya PPKM Level 4 di Jawa dan Bali, beberapa waktu lalu pemerintah dengan tegas memberlakukan larangan atas masuknya orang asing. Meski begitu, ternyata muncul laporan terkait masuknya 34 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta.  Berkaitan dengan kejadian ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI mengaku kecedan dan meminta agar pihak Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut.  "Saya benar-benar tidak terima dan kecewa melihat peristiwa ini, dan saya minta agar Pak Menteri maupun pihak Imigrasi agar menjelaskan sejelas-jelasnya alasan di balik penerimaan para WNA ini. Masalahnya selama PPKM ini, masyarakat saja menangis karena kondisi pergerakan sangat sulit, eh ini kok malah menerima TKA?" ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin (9/8).  Lebih lanjut Sahroni mempertanyakan komitmen Menkumham Yasonna Laoly yang sebelumnya telah dengan tegas mengeluarkan aturan larangan wasuknya TKA ke tanah air.  “Kan Pak Menteri sendiri yang bilang selama PPKM tidak boleh ada TKA masuk. Tapi ini justru diterima. Terus juga saya dengar katanya mereka pegang KITAS (kartu izin tinggal terbatas-Red)  tapi masa sekaligus masuk 34 orang. Ini sangat janggal," katanya.  Lebih lanjut legislator Partai Nasdem ini menekankan bahwa ketegasan aturan terkait warga negara asing (WNA) ini sangat penting, karena ini terkait dengan keselamatan rakyat.  “Saya bukannya menghalangi orang mau bisnis, mau bikin apa terserah. Tapi ini masalah keselamatan rakyat. Kondisi kita belum pulih, kita harus terus waspada. Perlu diingat bahwa kita kebobolan kasus delta salah satu penyebab utamanya ya karena teledor mengawasi WNA India yang masuk,” pungkasnya.

34 TKA Tiongkok Masuk Indonesia, Komisi III Pertanyakan Janji Yasonna

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PPKM Darurat

Berita Terkini