<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/Gemoy-cuk-3553840549.jpg" alt="Wamensetneg, Juri Ardiantoro. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wamensetneg, Juri Ardiantoro. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) RI, Juri Ardiantoro, mendorong Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Kemayoran untuk terus berinovasi dan bekerja profesional demi menjadikan kawasan Kemayoran sebagai pusat bisnis yang modern dan unggul. Hal ini disampaikannya saat melantik Direktur Utama baru BLU PPK Kemayoran Teddy Robinson Siahaan di Auditorium Kantor PPK Kemayoran,&nbsp;Selasa (15/4). Juri memberikan restu penuh kepada Teddy Robinson untuk melanjutkan tongkat estafet dari Direktur Utama sebelumnya, Medi Kristianto. Ia berharap pengelolaan kawasan Kemayoran semakin baik dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal. "Silakan Pak Teddy, silakan berinovasi dan bertugas secara profesional serta komunikatif," ujar Juri dalam sambutannya. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 111 Tahun 2025 yang menetapkan pergantian pucuk pimpinan BLU PPK Kemayoran. Acara dihadiri oleh jajaran Kementerian Sekretariat Negara, Dewan Pengawas PPK Kemayoran, serta direksi dari PPK Kemayoran dan PPK Gelora Bung Karno. Dalam momen tersebut, Wamensetneg juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Medi Kristianto atas pengabdiannya selama tujuh tahun memimpin PPK Kemayoran. Ia menilai Medi telah meletakkan fondasi penting yang perlu dilanjutkan dan ditingkatkan oleh kepemimpinan yang baru. Rangkaian acara pelantikan berjalan khidmat, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan sumpah jabatan, penandatanganan pakta integritas, serta penandatanganan berita acara pelantikan. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi bersalaman dan foto bersama seluruh peserta.

Wamensetneg RI dorong PPK Kemayoran untuk berinovasi dan profesional pasca pelantikan Direktur Utama baru.

Kepengurusan Baru, Wamensetneg Minta PPK Kemayoran Berinovasi Jadikan Kawasan Kemayoran Pusat Bisnis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/21/1000556260-3556456398.jpg" alt="Apel persiapan menjelang Nataru 2024/2025 di Balai Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)." width="100%">
<figcaption>Apel persiapan menjelang Nataru 2024/2025 di Balai Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Dalam rangka menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) meningkatkan pengamanan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Posko pengamanan didirikan di enam titik strategis untuk memastikan suasana yang aman dan tertib saat perayaan Natal dan tahun baru di kawasan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pos pengamanan kami tempatkan di enam lokasi, yaitu di bawah Fly Over Tengah, dekat patung ondel-ondel di Jalan Terusan Garuda, Bundaran Angkasa, Jalan Benyamin Sueb, Jalan HBR Motik, dan pintu Parkiran C3," ujar Direktur Pemberdayaan Kawasan PPK Kemayoran, Yudi Sugara kepada wartawan, Selasa (24/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Yudi, pengamanan ini sebenarnya adalah agenda rutin PPK Kemayoran. Namun menjelang momen Natal dan Tahun Baru, upaya tersebut ditingkatkan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat yang beraktivitas di kawasan Kemayoran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan perayaan berjalan lancar dan masyarakat merasa nyaman," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim keamanan PPK Kemayoran yang beranggotakan ratusan personil juga bekerja sama dengan tim gabungan Muspika Jakarta Pusat dan Jakarta Utara untuk mendukung kelancaran tugas ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015457336/1316-personel-gabungan-amankan-perayaan-nataru-di-jakarta-barat-ada-pelayanan-titip-kendaraan-gratis">1.316 Personel Gabungan Amankan Perayaan Nataru di Jakarta Barat, Ada Pelayanan Titip Kendaraan Gratis</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, patroli kawasan tetap dilakukan secara rutin untuk menciptakan lingkungan yang aman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kegiatan ini kami lakukan setiap tahun, terutama di hari-hari besar. Dengan pengawasan yang lebih ketat, kami berharap masyarakat bisa merasakan suasana yang aman," ungkap Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan bahwa PPK Kemayoran berkomitmen terus menjaga Kemayoran sebagai kawasan yang aman dan nyaman, terutama dalam menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan pengamanan ekstra ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati momen spesial dengan tenang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, PPK Kemayoran merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan Keputusan Menteri keuangan nomor 390/KMK.05/2011 tanggal 21 November 2011.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BLU PPK Kemayoran bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan Komplek Kemayoran yang memiliki kawasan seluas 450 hektare yang terdiri dari Blok A (Hunian), Blok B (Perkantoran), Blok C (Niaga), dan Blok D (Ruang Hijau).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di momen-momen Natal dan Tahun Baru, masyarakat biasanya datang untuk merayakannya di kawasan ini.</div>

Dalam rangka menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) meningkatkan pengamanan.

Sambut Natal dan Tahun Baru 2025, Pengamanan Kawasan Kemayoran Ditingkatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/30/BSJ-3881039666.jpg" alt="PPKGBK berkomitmen penuh untuk memastikan proses transisi pengelolaan gedung konvensi berjalan lancar. (DOk. Humas GBK)" width="100%">
<figcaption>PPKGBK berkomitmen penuh untuk memastikan proses transisi pengelolaan gedung konvensi berjalan lancar. (DOk. Humas GBK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia Audit Watch (IAW) mendukung langkah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk mengaudit Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Gelora Bung Karno (GBK) dan PPK Kemayoran yang dinilai belum memberi hasil maksimal kepada negara. Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus meminta pemerintah melalui Kemensetneg tidak hanya berfokus pada peningkatan setoran kepada negara.&nbsp;Menurutnya, pengelolaan aset harus memiliki dampak pada perekonomian secara luas, sehingga masyarakat turut menikmati manfaat dari pengelolaan aset tersebut. "Dua BLU (Badan Layanan Umum) ini yang mengelola aset negara sudah sewajarnya diaudit, dan harus secara rutin. Jangan sampai ada aset negara yang tidak maksimal," katanya, dikutip Selasa (3/12). Menurut dia, tidak maksimalnya manfaat atau setoran kepada kas negara juga perlu ditelusuri lebih dalam, apakah hanya tidak maksimal dari sisi harga sewa lahan atau ada hal lainnya. Sebab lanjutnya, jika dilihat dari sisi sewa lahan di dua BLU tersebut, para mitra atau perusahaan swasta yang menempati atau mendapat izin di lahan PPK GBK maupun PPK Kemayoran tentu akan mengikuti harga pasar yang menjadi acuan. Oleh karena itu IAW mendesak pelaksanaan audit juga mencakup praktik-praktik bisnis yang selama ini berjalan. "Penyebab setoran negara tidak maksimal karena apa? Kontrak yang tidak sesuai pasar atau justru banyak terjadi kebocoran, sehingga banyak pendapatan yang tidak masuk kas negara," katanya. Untuk itu, IAW meminta agar dibuat tim khusus ketika melakukan audit BLU-BLU tersebut agar semakin banyak pihak yang ikut mengawasi dan menjadi lebih transparan, sehingga&nbsp;tujuan akhir dalam mengelola aset negara menjadi lebih maksimal. Selain itu, lanjut Iskandar, penentuan perusahaan swasta yang akan mengelola aset negara tersebut juga menjadi lebih jelas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan peruntukannya. Ia juga khawatir jika ada badan atau perusahaan yang menjadi pengelola yang tidak memiliki keahlian di bidangnya justru hanya akan menjadi calo atau divendorkan lagi pengelolaannya kepada perusahaan lain. "Menurut saya dibuat lebih ramping sekalian, tidak perlu ada lagi BLU, dihilangkan saja. Jadi perusahaan yang mendapat mandat mengelola aset lahan di kawasan GBK dan Kemayoran langsung berhubungan dengan Kemensetneg. Pasti hasilnya akan lebih besar," ujar Iskandar. Sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, beberapa waktu lalu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan audit kepada PPK GBK dan PPK Kemayoran lantaran kedua BLU tersebut belum memberikan hasil maksimal dari penyewaan lahan di kawasan yang berada di dua BLU tersebut. Diharapkan langkah ini dapat menambah pemasukan dari GBK dan Kemayoran untuk keuangan negara. Audit dan peninjauan ulang tersebut dapat dilakukan karena kedua BLU tersebut berada di bawah koordinasi Kemensetneg. Adapun pengelolaan BLU PPK GBK oleh Kemensetneg diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 233/KMK.05/2008, sedangkan BLU PPK Kemayoran tercantum di Kepmenkeu Nomor 390/KMK.05/2011.

"Penyebab setoran negara tidak maksimal karena apa? Kontrak yang tidak sesuai pasar atau justru banyak terjadi kebocoran," tanya Iskandar.

Soroti Pengelolaan Aset BLU, Indonesia Audit Watch Dukung Kemensetneg Audit PPKGBK dan Kemayoran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/jembatan-kemayoran.jpg" alt="Jembatan gantung berwarna kuning yang berbentuk lengkung di Taman Hutan Kota Kemayoran roboh. Kejadian itu terjadi pada Minggu (22/12) sekitar pukul 13.30 WIB. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jembatan gantung berwarna kuning yang berbentuk lengkung di Taman Hutan Kota Kemayoran roboh. Kejadian itu terjadi pada Minggu (22/12) sekitar pukul 13.30 WIB. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah ambrug, isu negatif mulai berhembus terkait pembangunan Jembatan Lengkung di Area Utan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dikatakan jika proyek tersebut menghabiskan anggaran hingga Rp 5 miliar.  Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Medi Kristianto membantah kabar tersebut. Menurutnya dana Rp 5 miliar adalah jumlah total anggaran yang digunakan untuk keseluruhan revitalisasi Utan Kemayoran melalui perbaikan fisik dengan membangun antara lain fasilitas panggung diatas air, ampiteater, menara pandang dan jogging track serta penangkaran burung.  "Anggaran pembangunan revitalisasi Utan Kemayoran bukan merupakan anggaran APBD Pemerintah provinsi DKI Jakarta namun menggunakan anggaran dari Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran)," kata Medi di Jakarta, Selasa (24/12).  Medi menambahkan jembatan lengkung milik PPK Kemayoran merupakan salah satu fasilitas yang ada di area Utan Kemayoran. Penyebab robohnya sendiri masih dilakukan investigasi sehingga untuk sementara waktu akses ke Utan Kemayoran masih dibatasi.  "Pengelola berharap dalam waktu dekat Utan Kemayoran sudah dapat dibuka untuk masyarakat umum," tambah Medi.  Utan Kemayoran sendiri merupakan Ruang Terbuka Hijau yang direvitalisasi oleh PPK Kemayoran untuk mengubah hutan seluas 22,3 hektare yang sebelumnya pasif menjadi hutan yang aktif.  Keberadaan hutan ini juga memberikan manfaat atas terbentukya ekosistem baru bagi satwa unggas yang berdatangan di Utan Kemayoran. Revitalisasi Utan Kemayoran dilakukan PPK Kemayoran untuk memenuhi tujuan rekreasi hutan yang dapat dinikmati masyarakat, edukasi untuk mengenalkan flora dan fauna, serta konservasi untuk pelestarian mangrove di ibukota.  Sebelumnya, jembatan gantung berwarna kuning yang berbentuk lengkung di Taman Hutan Kota Kemayoran roboh. Kejadian itu terjadi pada Minggu (22/12) sekitar pukul 13.30 WIB. Padahal, jembatan itu baru kemarin diresmikan.  Jembatan gantung yang terbentang di atas permukaan air itu merupakan salah satu fasilitas Kawasan Hutan Kemayoran yang berdiri di atas lahan seluas 22,3 hektare. Pusat Pengelola Kompleks Kemayoran (PPKK) masih melakukan investigasi terkait robohnya jembatan gantung tersebut.  “Sejauh ini jembatan itu memang roboh. Tapi untuk detail penyebab dan segala macamnya masih di pelajari sama pihak PPKK, vendor dan pihak konstruksi,” kata Humas PPKK, Regi dihubungi JawaPos.com.  Namun, Regi menduga, robohnya jembatan tersebut karena tingginya intensitas hujan yang terjadi pada Sabtu (21/12) malam. Namun, belum diketahui secara pasti kenapa jembatan yang baru sehari diresmikan itu bisa ambruk.

PPK Kemayoran Bantah Jembatan Lengkung yang Ambruk Bernilai Rp 5 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/jembatana-Kemayoran.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ambruknya jembatan hutan kota Kemayoran, Jakarta Pusat menggegerkan publik. Pasalnya, jembatan tersebut baru sehari diresmikan. Terkait kejadian itu, Direktur Perencanaan KKP Kemayoran, Riski Renando mengatakan wilayah hutan kota Kemayoran masih aman untuk area rekreasi.  "PPK Kemayoran memastikan bahwa area Utan Kemayoran merupakan lokasi yang aman untuk kegiatan rekreasi masyarakat Jakarta," kata Riski dalam keterangan tertulisnya, (23/12).  Riski menyampaikan, jembatan lengkung yang roboh tersebut masih dalam proses penyelesaian pekerjaan dan belum digunakan. Sehingga sejauh ini belum boleh digunakan oleh masyarakat umum.  "Hal ini ditandai dengan adanya pembatas khusus di kedua sisi jembatan lengkung sebagai tanda larangan agar pengunjung tidak menaiki dan tidak melewatinya," imbuhnya.  Di sisi lain, PPK Kemayoran mengaku sangat prihatin dengan peristiwa robohnya jembatan lengkung tersebut. Namun, PPK Kemayoran bersyukur tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.  "Sehubungan dengan peristiwa tersebut, hingga kini PPK Kemayoran masih mendalami penyebab robohnya jembatan lengkung dimaksud," pungkas Riski.  Sebelumnya, jembatan gantung berwarna kuning yang berbentuk lengkung di Taman Hutan Kota Kemayoran roboh. Kejadian itu terjadi pada Minggu (22/12) sekitar pukul 13.30 WIB. Padahal, jembatan itu baru kemarin diresmikan.  Jembatan gantung yang terbentang di atas permukaan air itu merupakan salah satu fasilitas Kawasan Hutan Kemayoran yang berdiri di atas lahan seluas 22,3 hektare. Pusat Pengelola Kompleks Kemayoran (PPKK) masih melakukan investigasi terkait robohnya jembatan gantung tersebut.  “Sejauh ini jembatan itu memang roboh. Tapi untuk detail penyebab dan segala macamnya masih di pelajari sama pihak PPKK, vendor dan pihak konstruksi,” kata Humas PPKK, Regi dihubungi JawaPos.com.  Namun, Regi menduga, robohnya jembatan tersebut karena tingginya intensitas hujan yang terjadi pada Sabtu (21/12) malam. Namun, belum diketahui secara pasti kenapa jembatan yang baru sehari diresmikan itu bisa ambruk.

Jembatan Lengkung Roboh, PPK: Hutan Kota Kemayoran Aman Untuk Rekreasi

ppk kemayoran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppk kemayoran

Berita Terkini

Kepengurusan Baru, Wamensetneg Minta PPK Kemayoran Berinovasi Jadikan Kawasan Kemayoran Pusat Bisnis

Sambut Natal dan Tahun Baru 2025, Pengamanan Kawasan Kemayoran Ditingkatkan

Soroti Pengelolaan Aset BLU, Indonesia Audit Watch Dukung Kemensetneg Audit PPKGBK dan Kemayoran

PPK Kemayoran Bantah Jembatan Lengkung yang Ambruk Bernilai Rp 5 M

Jembatan Lengkung Roboh, PPK: Hutan Kota Kemayoran Aman Untuk Rekreasi

Download Aplikasi JawaPos.com