<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Muhadjir.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir Juli 2021.  "Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng), sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir ditemui saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan selter pasien Covid-19 di Yogyakarta, Jumat (16/7) dilansir dari Antara.  Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM darurat ini memiliki banyak risiko, termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.  Bantuan sosial, ujar dia, tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Namun gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya juga diperlukan dalam menghadapi pandemik ini.  "Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat, termasuk civitas academica UGM ini di bawah pimpinan pak rektor membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini," kata dia.  Sedekah masker, kata dia, juga perlu menjadi perhatian mengingat tidak sedikit warga yang menganggap masker sebagai barang yang mahal.  Ia menuturkan apa pun istilah yang digunakan, baik PPKM darurat atau PPKM super darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi menahan diri melanggar prokes, maka penanganan Covid-19 tidak akan berhasil.  "Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan Covid-19 ya tidak berhasil," ujarnya.

Pemerintah Putuskan Perpanjang PPKM Darurat Sampai Akhir Juli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Pos-Penyekatan-Lenteng-Agung-Dery-Ridwansah-11-1.jpg" alt="Pasukan gabungan TNI dan Polri memeriksa kendaraan bermotor di penyekatan perlintasan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono menyebut volume kendaraan di titik penyekatan PPKM Daru" width="100%">
<figcaption>Pasukan gabungan TNI dan Polri memeriksa kendaraan bermotor di penyekatan perlintasan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono menyebut volume kendaraan di titik penyekatan PPKM Daru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah membuat penyekatan sebanyak 1.065 titik selama periode Idul Adha 1442 Hijriah. Penyekatan tersebut akan dibuat oleh Korps Lalulintas (Korlantas) Polri. Kepala Korlantas Irjen Istiono mengatakan, sejumlah titik penyekatan tersebut akan dibangun dari Lampung hingga, Jawa dan Bali.  "Lampung 21 lokasi. Kemudian Banten kita buat 20 lokasi penyekatan, 2 jalan tol, 17 jalan non-tol, dan satu pelabuhan," ujarnya dalam konferensi pers Ditjen Perhubungan Darat virtual, Rabu (14/7).  Ia memaparkan, untuk di wilayah Polda Metro Jaya akan ada 100 pos penyekatan, di mana 15 pos berada di jalan tol dan sisanya 85 di jalan non tol. Lalu, di Jawa Barat di bangun 353 pos lokasi penyekatan, Jawa Tengah sebanyak 721 pos penyekatan, serta di Yogyakarta di bangun 23 lokasi pos penyekatan yang semuanya jalan non tol. Jawa timur dibangun 204 lokasi pos pembatasan penyekatan, Bali sebanyak 45 lokasi terdiri dari 43 lokasi jalan tol dan dua di pelabuhan.  Ia menegaskan, yang diperbolehkan melewati penyekatan tersebut hanya pekerja dan pihak yang masuk dalam sektor esensial dan kritikal.  Sementara, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, untuk melewati penyekatan tersebut, para pekerja dan operator moda transportasi juga diwajibkan menyertakan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP). Selain itu, penumpang juga harus menyertakan kartu vaksin sebagai syarat perjalanan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/10/07/2021/polisi-tambah-3-pos-penyekatan-ppkm-darurat-di-jakarta-ini-lokasinya/">Polisi Tambah 3 Pos Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta, Ini Lokasinya</a>  Sedangkan untuk kendaraan logistik tidak harus memperlihatkan bukti sertifikat vaksin. “Arahan menhub pengemudi walau belum divaksin, pemeritnah melakukan akselerasi jumlah masyarakat yang dilakukan vaksin," pungkasnya.

Selama Periode Idul Adha, Akan Ada 1.065 Titik Penyekatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Pos-Penyekatan-Lenteng-Agung-Dery-Ridwansah-10-1.jpg" alt="Pasukan gabungan TNI dan Polri memeriksa kendaraan bermotor di penyekatan perlintasan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono menyebut volume kendaraan di titik penyekatan PPKM Daru" width="100%">
<figcaption>Pasukan gabungan TNI dan Polri memeriksa kendaraan bermotor di penyekatan perlintasan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono menyebut volume kendaraan di titik penyekatan PPKM Daru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan, perputaran roda perekonomian sangat ditentukan oleh kondisi penularan Covid-19. Sehingga, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, kebijakan PPKM Darurat harus efektif yang diiringi dengan percepatan vaksinasi nasional.  Menurutnya, terdapat risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi. Sebab, adanya varian Covid-19 atau varian delta memaksa pemerintah untuk membuat skenario PPKM Darurat hingga 4 sampai dengan 6 minggu. Hal itu dilakukan guna menahan penyebaran kasus Covid-19.  "Mobilitas masyarakat diharapkan menurun kasus signifikan," kata Sri Mulyani dalam paparannya saat rapat Banggar DPR, Senin (12/7).  Dengan demikian, dibutuhkan penguatan APBN untuk merespon dampak negatif dari peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian. Selain itu, juga diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.  Sri Mulyani pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III tahun ini juga akan ikut melambat menjadi 4 persen sampai 5,4 persen dan akhir tahun perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh 4,6 persen - 5,9 persen. Sehingga secara keseluruhan tahun diperkirakan hanya akan mencapai 3,7 persen sampai 4,5 persen.  Kendati begitu, proyeksi laju ekonomi sampai akhir tahun tidak berubah dari proyeksi terakhir yang disampaikan ke publik, yaitu 3,7 persen sampai 4,5 persen. Ramalan ini masih mempertimbangkan ekonomi Indonesia yang dia perkirakan tumbuh di kisaran 7,1 persen hingga 7,5 persen pada kuartal II tahun ini.  Kemudian, untuk inflasi pihaknya memperkirakan hingga akhir tahun akan berada di kisaran 1,8 persen sampai 2,5 persen. Sementara realisasi inflasi sampai semester I 2021 sebesar 1,33 persen.  "Inflasi diharapkan meningkat bertahap di semester II sejalan ekspektasi membaiknya permintaan pasca PPKM Darurat dan akselerasi vaksinasi," imbuhnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/10/07/2021/berharap-ppkm-darurat-tak-diperpanjang-agar-ikk-juli-kembali-meningkat/">Berharap PPKM Darurat Tak Diperpanjang Agar IKK Juli Kembali Meningkat</a>  Selanjutnya, nilai tukar rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp 14.200 sampai Rp 14.800 per dolar AS pada akhir tahun. Kemudian, tingkat bunga SBN 10 tahun di kisaran 6,34 persen sampai 7,24 persen. Nilai tukar di akhir semester pertama cenderung melemah di tengah lonjakan kasus covid domestik dan respon market terhadap rencana normalisasi kebijakan moneter (bank sentral) AS dan berpotensi berlanjut pada semester kedua.  Sementara, harga minyak mentah Indonesia (ICP) di kisaran USD 55-65 per barel. Sedangkan lifting minyak 680 ribu sampai 705 ribu barel per hari dan lifting gas 987 ribu hingga 1,007 juta setara barel per hari.

Sri Mulyani Sebut PPKM Darurat Bisa Diperpanjang Hingga 6 Minggu

PPK Darurat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PPK Darurat

Berita Terkini

Pemerintah Putuskan Perpanjang PPKM Darurat Sampai Akhir Juli

Selama Periode Idul Adha, Akan Ada 1.065 Titik Penyekatan

Sri Mulyani Sebut PPKM Darurat Bisa Diperpanjang Hingga 6 Minggu

Download Aplikasi JawaPos.com