<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/Screen-Shot-2025-11-17-at-151022-3638861252.png" alt="Menteri Haji dan Umrah RI, M. Irfam Yusuf menyebut kuota haji 2026 untuk Jawa Timur akan ditambah 7 ribu, sehingga total kuotanya 42 ribu jamaah. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Haji dan Umrah RI, M. Irfam Yusuf menyebut kuota haji 2026 untuk Jawa Timur akan ditambah 7 ribu, sehingga total kuotanya 42 ribu jamaah. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan mengingatkan 1.600 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) agar semakin adaptif, profesional, dan berorientasi pada solusi dalam menjalankan tugas melayani jamaah haji di Tanah Suci. Ia menegaskan, 2026 menjadi fase penting bagi penguatan layanan haji nasional. &ldquo;Kita menghadapi perubahan regulasi, penyesuaian sistem di Arab Saudi serta karakteristik jemaah yang semakin beragam dari sisi usia, kondisi kesehatan, dan latar belakang sosial. Semua ini menuntut kesiapan petugas yang lebih adaptif,&rdquo; kata Gus Irfan saat memberikan pengarahan kepada PPIH Pusat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (11/1). Gus Irfan menekankan, orientasi utama seluruh PPIH adalah memberikan pelayanan kepada jamaah, bukan semata-mata kesempatan untuk menunaikan ibadah haji secara pribadi. Ia mengingatkan agar para petugas tidak memiliki niat &ldquo;nebeng haji&rdquo;. &ldquo;Saudara sekalian, seperti disampaikan tadi, jangan berpikiran kita berangkat untuk nebeng haji. Niatkanlah berangkat sebagai petugas haji, niatkanlah sebagai pelayan tamu-tamu Allah,&rdquo; tegasnya. Menurut Gus Irfan, kesempatan menjalankan ibadah haji secara pribadi bisa saja diperoleh jika ada rezeki dan peluang. Namun, ia menegaskan dalam situasi tertentu, petugas harus mendahulukan pelayanan kepada para jamaah. &ldquo;Insyallah jika ada rezeki, jika ada peluang, tentu kalian juga bisa ikut melaksanakan ibadah haji. Tapi jika pada satu saat ada pilihan apakah harus menjalankan ritual haji ataukah harus melayani jamaah, sudah jelas pilihannya, layani jamaah,&rdquo; ujarnya. Ia mencontohkan, kondisi di lapangan ketika petugas hendak melaksanakan ibadah, namun ada jamaah yang membutuhkan bantuan. Dalam situasi tersebut, Gus Irfan meminta agar petugas menunda ibadah pribadi demi membantu jamaah. &ldquo;Kalau ada jemaah yang minta tolong pada saat petugas mau ibadah, tunda ibadahnya lalu tolong jemaah terlebih dahulu,&rdquo; tuturnya. Bahkan dalam aktivitas sehari-hari, Gus Irfan menegaskan bahwa pelayanan harus selalu menjadi prioritas utama. &ldquo;Demikian juga sehari-hari, ketika mau berangkat, panjenengan mau salat di Masjidil Haram, &lsquo;Sik saya mau salat dulu,&rsquo; no way. Layani jamaah dulu,&rdquo; pungkasnya.

Menhaj Gus Irfan ingatkan PPIH tak nebeng haji dan prioritaskan pelayanan ke jamaah. Fokus adaptif dan profesional dalam layanan haji.

Menhaj Gus Irfan Ingatkan PPIH Tak Nebeng Haji, Tapi Prioritaskan Beri Pelayanan ke Jamaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/11/283ccdc5-31cf-419a-a445-da0b0af97ced-149393820.jpg" alt="Ketua Panitia Diklat PPIH Arab Saudi 2026 Puji Raharjo (Kemenhaj)" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Diklat PPIH Arab Saudi 2026 Puji Raharjo (Kemenhaj)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 1.636 petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 dibekali materi baris-berbaris dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diselenggarakan di Asrama Haji Pondok Gede dan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Diklat ini dilakukan mulai tanggal 10-30 Januari 2026. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan, materi baris-berbaris ini diberikan kepada PPIH untuk memperkuat kedisiplinan, koordinasi, dan alur komando petugas saat melayani jemaah di Tanah Suci. Ketua Panitia PPIH Arab Saudi 2026, Puji Raharjo, menjelaskan bahwa peserta diklat merupakan petugas yang akan bertugas di berbagai daerah kerja, mulai dari Makkah, Madinah, bandara, hingga layanan pendukung lainnya. Dari total 1.636 peserta yang dipersiapkan, 1.501 orang telah hadir hingga pagi hari, sementara sisanya masih dalam perjalanan dan seluruhnya dapat tertampung di asrama. Puji mengungkapkan, materi baris-berbaris dipilih karena dinilai penting untuk membangun keteraturan petugas. Menurutnya, orang Indonesia relatif mudah dikumpulkan, namun sering kali sulit dibariskan jika belum dibekali disiplin yang sama. &ldquo;Insya Allah setelah mengikuti pelatihan ini, petugas akan lebih mudah dibariskan. Ini sangat penting dalam koordinasi penyelenggaraan ibadah haji,&rdquo; ujarnya dalam sambutan pembukaan Diklat PPIH Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (11/1). Selain baris-berbaris, Puji menerangkan bahwa peserta diklat juga menerima materi kebijakan penyelenggaraan haji 2026 yang mengalami perubahan signifikan. Materi ini disampaikan agar seluruh petugas memiliki pemahaman yang sama dan mampu menginformasikannya secara tepat di lapangan. Materi lainnya meliputi mekanisme pelayanan jemaah di embarkasi, serta alur pelayanan di Arab Saudi, mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, hingga perlindungan jemaah. Petugas juga dibekali pemahaman teknis sesuai bidang tugas masing-masing. Dalam diklat tersebut, peserta turut mendapatkan pelatihan bahasa Arab. Sebelumnya, panitia telah melakukan pretest untuk memetakan kemampuan peserta, mulai dari yang belum memahami hingga yang sudah mahir. Fokus pelatihan diarahkan kepada peserta yang masih minim kemampuan bahasa Arab agar mampu berkomunikasi secara dasar selama bertugas di Arab Saudi. &ldquo;Pelatihan bahasa Arab ini akan berlanjut selama dua bulan setelah diklat, karena kemampuan komunikasi masih menjadi salah satu keluhan di lapangan,&rdquo; kata Puji. Tak hanya itu, peserta juga dibekali materi pelayanan kepada jemaah, komunikasi efektif, kerja sama antarpersonel PPIH, serta pemahaman situasi lapangan. Adapun metode pembelajaran dilakukan melalui paparan materi, diskusi, simulasi, role play pelayanan jemaah, studi kasus operasional haji, hingga evaluasi pemahaman peserta. Melalui diklat ini, panitia berharap seluruh petugas PPIH Arab Saudi 2026 mampu memahami tugas dan fungsi sesuai kelompok kerja, memiliki kesamaan persepsi di lapangan, memahami alur komando, serta meningkatkan kesiapan teknis, mental, dan administratif dalam melayani jemaah haji Indonesia.

Diklat PPIH Arab Saudi 2026 ajarkan materi baris-berbaris untuk tingkatkan disiplin dan koordinasi petugas haji.

Diklat PPIH Arab Saudi 2026 Ajarkan Materi Baris-berbaris, Kemenhaj Ungkap Alasannya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/05/antrean-haji-1795448758.jpg" alt="Pengurus Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu) diterima Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta (3/7). (Dokumentasi Bersathu)" width="100%">
<figcaption>Pengurus Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu) diterima Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta (3/7). (Dokumentasi Bersathu)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Regulator haji dan umrah segera resmi berpindah dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BPH). Momentum pergeseran kewenangan itu, dimanfaatkan sejumlah travel untuk perbaikan layanan umrah ke depan. Khususnya terkait umrah backpacker yang semakin marak dan lewat travel ilegal.&nbsp; Desakan supaya pemerintah menertibkan praktik umrah backpacker itu disampaikan pengurus Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu) saat bertemu dengan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta (3/7). Ketua Umum Bersathu Wawan Suhada mengatakan mereka menaruh harapan besar dengan adanya perpindahan urusan haji dan umrah tersebut.&nbsp; Wawan mengatakan Bersathu berharap BPH dapat menata kembali pelaksanaan Umrah agar dapat lebih baik kedepannya. "Salah satunya mengawasi dan memberantas praktek Umrah Backpacker," katanya. Wawan menjelaskan saat ini umar backpacker semakin marak. Celakanya mereka berangkat tanpa menggunakan travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) berizin sesuai amanat undang-undang. Seperti diketahui promosi umrah backpacker atau mandiri semakin marak. Diantaranya melalui postingan di media sosial. Umrah backpacker menawarkan biaya yang jauh lebih murah. Namun masyarakat harus menjalani seluruh rangkaian umrah sendiri atau mandiri. Padahal umrah berbeda dengan wisata. Karena ada rangkaian ibadah yang harus dijalankan secara tertib sesuai urutannya.&nbsp; Dalam kesempatan itu Bersathu juga berharap Pemerintah dan Komisi VIII DPR dapat segera mengesahkan revisi Undang-Undang 8/2019 tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah. Agar dapat dijadikan landasan pelaksanaan haji dan umrah, serta memperkuat posisi BPH sebagai komandonya. Bersathu juga berharap BPH dapat memberikan perhatian dan pengawasan komprehensif pada haji khusus. Mulai dari penataan kembali penentuan user quota haji khusus berbasis sistem. Tujuannya agar lebih sistematis dan dapat diawasi dengan baik oleh BPH.&nbsp; "Bersathu memberikan ide dan gagasan mengenai haji hybrid," katanya. Dengan skema baru itu, memungkinkan perpindahan jemaah haji reguler yang ingin merubah porsi menjadi haji khusus sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. Seperti diketahui antrean haji reguler sekarang sudah sampai 30 tahun lebih. Bahkan ada yang sudah 40 tahun. Sementara haji khusus antriannya baru sekitar tujuh tahun.&nbsp; Selain itu Wawan mengatakan ke depan perlu penataan ekosistem pendukung pelaksanaan haji dan umrah. Seperti pengadaan konsumsi haji dan umrah mulai dari bumbu masakan, beras, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Urusan tersebut diharapkan bisa dikelola dengan baik oleh BPH serta melibatkan sektor swasta terkait. (wan)&nbsp;

Bersathu mendesak pemerintah menertibkan praktik umrah backpacker ilegal yang marak, seiring perpindahan kewenangan ke BPH.

Umrah Backpacker Lewat Travel Ilegal Kian Marak, Bersathu Minta Pemerintah Tindak Tegas Menertibkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/29/a866f0b3-db7d-4d4a-8e69-dac47907369b-2568040995.jpeg" alt="Ketuap PPIH Muchlis Hanafi saat berbincang dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Dr. Abdul Fattah Mashat di Kantor Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daker Makkah. (MCH)" width="100%">
<figcaption>Ketuap PPIH Muchlis Hanafi saat berbincang dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Dr. Abdul Fattah Mashat di Kantor Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daker Makkah. (MCH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Dr. Abdul Fattah Mashat, ke Kantor Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Makkah menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Ketua PPIH Arab Saudi, Muchlis M Hanafi, menyebut kunjungan tersebut sebagai bentuk penghargaan besar terhadap Misi Haji Indonesia. &ldquo;Kunjungan ini pertama kali dilakukan pejabat tinggi Kementerian Haji ke kantor misi Indonesia di Makkah. Ini menunjukkan perhatian, kepercayaan, dan penghargaan yang sangat tinggi terhadap Misi Haji Indonesia, yang merupakan misi terbesar di dunia,&rdquo; ujar Muchlis usai menerima kunjungan di Daker Makkah, Sabtu (28/6). Dalam kunjungan tersebut, Wamenhaj Saudi didampingi Asisten Deputi Bidang Operasional Haji, Dr. Eyad Rahbini, serta Koordinator dan Supervisor Kantor Urusan Haji, Dr. Badr al-Sulami. Sementara dari pihak Indonesia, turut hadir Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kepala Daker Makkah Ali Mahzumi, serta para Kepala Bidang Layanan dan Kepala Sektor di Daker Makkah. Muchlis menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M yang digelar Arab Saudi di tengah berbagai tantangan global dan regional. Ia juga menyampaikan rasa bangga Indonesia bisa menjadi bagian dari keberhasilan besar tersebut, dengan kontribusi sekitar 16 persen dari total jemaah haji luar negeri. &ldquo;Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah kedua negara, khususnya Kementerian Haji dan Umrah Saudi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia,&rdquo; jelasnya. Muchlis juga mengungkapkan, Indonesia tahun ini menghadapi tantangan baru dengan diterapkannya sistem layanan berbasis syarikah. Skema baru ini untuk pertama kalinya melibatkan delapan syarikah berbeda dalam pelayanan kepada jemaah. Perubahan ini membawa tantangan besar dalam penyesuaian sistem data dan pengelolaan operasional. Namun, seluruh tantangan tersebut berhasil diatasi berkat dukungan dan arahan langsung dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. PPIH juga sudah menindaklanjuti berbagai catatan yang diterima melalui nota diplomatik dari Dubes Saudi di Jakarta. Khususnya terkait penginputan data awal jemaah dalam program isti&rsquo;dād musbaq serta kesiapan aspek kesehatan. Muchlis menyebut, secara umum implementasi sistem pelayanan berbasis syarikah berjalan cukup baik. Dinamika yang muncul di lapangan akan menjadi bahan evaluasi demi peningkatan kualitas layanan haji di masa depan. &ldquo;Kunjungan ini tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga menjadi tonggak penguatan kerja sama yang lebih erat dalam melayani para tamu Allah,&rdquo; tuturnya. Di akhir pertemuan, Muchlis juga menyinggung hubungan historis antara Indonesia dan Makkah dalam bidang keilmuan. Ia mengingatkan bahwa banyak ulama Indonesia di masa lalu pernah berguru di Masjidil Haram, termasuk kepada ulama besar Syaikh Hasan Mashat. &ldquo;Jika benar Yang Mulia Dr. Abdul Fattah memiliki hubungan dengan keluarga besar ulama tersebut, maka hari ini kami merasa seakan sedang menyambut salah satu dari keturunan atau keluarga guru-guru dan ulama kami sendiri,&rdquo; ucap Muchlis. Benar saja, ternyata Syaikh Hasan Mashat merupakan paman dari Dr. Abdul Fattah Mashat, Wakil Menteri Haji dan Umrah Saudi yang hadir dalam kunjungan tersebut.

Wamenhaj Saudi kunjungi Kantor PPIH di Makkah, dinilai sebagai bentuk penghargaan bagi Indonesia. Bahas layanan syarikah dan persiapan haji

Pengakuan Saudi untuk Indonesia: Wakil Menteri Haji Puji Peran Besar Misi Haji RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/28/DBF0B2D5-74E5-467E-BCDF-6B74BA93DF63-3081912496.jpeg" alt="Dari kiri: Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M Hanafi, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, dan Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam saat bertemu Kemenhaj Arab Saudi. (MCH)" width="100%">
<figcaption>Dari kiri: Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M Hanafi, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, dan Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam saat bertemu Kemenhaj Arab Saudi. (MCH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Indonesia melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mulai menyiapkan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M. Salah satu langkah awal adalah melakukan pertemuan dengan Deputy Bidang Hubungan Luar Negeri Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Hasan Munakirah. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sekaligus Penanggung Jawab PPIH Arab Saudi, Hilman Latief, hadir bersama Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M Hanafi dan Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam. &ldquo;Kami bertemu Deputy Kementerian Haji Saudi, mendiskusikan hal yang terjadi tahun ini. Kami semua bersyukur atas pertolongan Allah dan dengan kerja keras bahu membahu, persoalan yang muncul pada saat operasional (haji) bisa kita selesaikan bersama-sama,&rdquo; ujar Hilman di Jeddah, Kamis (26/6), sebelum kembali ke Tanah Air. Dalam pertemuan tersebut, Hasan Munakirah menyampaikan harapan agar Indonesia memulai persiapan haji 2026 lebih awal. Ia meminta seluruh tahapan dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. Menurut Hilman, timeline resmi penyelenggaraan haji 1447 H telah disampaikan Arab Saudi dalam pertemuan penutupan haji 2025 di Makkah pada 12 Zulhijjah 1446 H atau 8 Juni 2025. &ldquo;Tahapan itu mulai dari penetapan kuota, penetapan lokasi di Masya&rsquo;ir, persiapan kontrak, penentuan jemaah, pelunasan, dan lainnya. Ini memang disarankan lebih awal,&rdquo; jelas Hilman. Ia memastikan bahwa seluruh masukan tersebut akan segera disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait di Indonesia. &ldquo;Tentu kami akan menyampaikan ini kepada stakeholders terkait untuk penyelenggaraan haji 1447 H. Semoga kita semua diberikan kemudahan,&rdquo; imbuhnya. Fase Pemulangan Jemaah Gelombang II Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji 2025 kini memasuki fase baru. Setelah gelombang pertama dari Jeddah selesai, fase pemulangan gelombang kedua dari Madinah mulai berjalan. Proses pergerakan jemaah dari Makkah ke Madinah dijadwalkan berlangsung hingga 2 Juli 2025. Di Madinah, petugas haji kini memiliki dua tugas utama, yakni melayani kedatangan jemaah dari Makkah dan mengatur kepulangan mereka ke Tanah Air. &ldquo;Puncak pelayanan tahap terakhir berada di Madinah. Kami meminta jemaah terus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, baik pada saat perjalanan dari Makkah menuju Madinah, saat berkegiatan di Madinah untuk beribadah di Masjid Nabawi, di hotel Markaziyah, maupun saat berziarah,&rdquo; pesan Hilman. Penyelenggaraan haji 1446 H masih akan berlangsung sekitar dua minggu ke depan. Tahap pemulangan jemaah dari Madinah dijadwalkan selesai pada 11 Juli 2025. &ldquo;Waktu masih panjang, saya berharap seluruh petugas tetap siap siaga, meski kondisi sudah melandai,&rdquo; lanjutnya. Hingga saat ini, sebanyak 280 kelompok terbang atau sekitar 108.857 jemaah (53,33 persen) telah tiba di Indonesia. Sementara itu, 245 kloter lainnya masih berada di Makkah dan Madinah. Selain itu, tercatat masih ada 92 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi dan 26 jemaah lainnya dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). &ldquo;Mohon doanya semoga diberi kemudahan dan kesembuhan sehingga bisa mengikuti tahapan berikutnya dari proses penyelenggaraan haji ini, baik yang harus menuju ke Madinah maupun harus kembali ke Tanah Air,&rdquo; pungkas Hilman.

PPIH bertemu Deputi Kemenhaj Saudi, diminta siapkan haji 2026 lebih dini sesuai timeline baru. Pemulangan jemaah gelombang II dari Madinah.

PPIH Temui Kemenhaj Saudi, Diminta Siapkan Penyelenggaraan Haji 2026 Lebih Awal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/28/jamaah-haji-3328949916.jpg" alt="Jamaah haji kloter 52 yang tiba di Tanah Suci. (Humas PPIH Debarkasi Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Jamaah haji kloter 52 yang tiba di Tanah Suci. (Humas PPIH Debarkasi Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Hingga Jumat malam (27/6), 19.692 jamaah haji telah tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Termasuk dari kelompok terbang (51) yang menjadi tanda memasuki fase pemulangan Gelombang II. "Jumlah tersebut setara 52 persen dari keseluruhan jamaah haji yang dijadwalkan kembali ke Tanah Air melalui Debarkasi Surabaya, yakni 36.815 orang" tutur Sekretaris PPIH Debarkasi Surabaya, Sugiyo, Sabtu (28/6) Sebagai informasi, ada dua kloter yang baru tiba di Asrama Haji Sukolilo, yakni kloter 50 yang menjadi kloter akhir gelombang pertama, serta kloter 51 yang merupakan kloter pertama dari gelombang kedua. Kloter 50 membawa 379 jamaah haji asal Kabupaten Jember dan Sumenep. Mereka mendarat di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo dan tiba di Asrama Haji Sukolilo pada pukul 11.40 WIB. Sama dengan kloter sebelumnya, kloter 51 juga membawa 379 jamaah haji dari dari sejumlah daerah di Jatim, yakni Magetan, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Jember, Kota Kediri, dan Sidoarjo. "Alhamdulillah kloter 51 tiba di Tanah Air pada pukul 15.00 WIB. Para jamaah tampak bahagia, mungkin karena telah menyelesaikan ibadah haji,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut, Sugiyo menuturkan ada sedikit perbedaan antara pemulangan gelombang pertama dan kedua. Gelombang pertama proses pemulangannya dilakukan melalui Bandara King Abdulaziz, Jeddah. "Sementara proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Surabaya gelombang dua, jamaah naik pesawat dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah," tukas Sugiyo. Terakhir, ia mengumumkan bahwa hingga Jumat malam (27/6), jumlah jamaah haji Debarkasi Surabaya yang wafat mencapai 90 orang. Detailnya, empat jamaah wafat di RS Haji saat pemberangkatan. Kemudian dua jamaah wafat di pesawat saat pemberangkatan, 80 jamaah haji wafat di Tanah Suci,&nbsp;dua jamaah wafat di pesawat saat pemulangan, dan dua jamaah wafat di RS Haji saat pemulangan.

Sebanyak 19.692 jamaah haji tiba di Surabaya. Selanjutnya, proses pemulangan gelombang II dimulai, 90 jamaah wafat.

19.692 Jamaah Haji Tiba di Surabaya, Proses Pemulangan Gelombang II Dimulai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/21/7564777e-c2c5-4751-8cfb-3258f6501a1f-782698821.jpeg" alt="Kadaker Makkah Ali Machzumi. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Kadaker Makkah Ali Machzumi. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Makkah menuju Madinah dan Jeddah terus berlangsung. Di tengah dinamika penyelenggaraan, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bekerja keras untuk menyatukan kembali jemaah yang sebelumnya terpisah di sejumlah hotel dan layanan syarikah. Tujuannya, agar mereka bisa berangkat dalam satu kloter utuh sesuai manifest. &ldquo;Manifest pemberangkatan kami input ulang, sehingga bisa satu kloter utuh dan kemudian bisa diberangkatkan,&rdquo; ujar Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi, Ali Machzumi, Sabtu (21/6/2025). Langkah ini bukan perkara mudah. Ali menjelaskan, timnya harus menyatukan dokumen paspor jemaah yang sebelumnya tersebar di delapan syarikah berbeda. Semua dokumen itu dikonsolidasikan ke syarikah penanggung jawab utama. Secara fisik, jemaah juga dikumpulkan dari berbagai hotel ke satu titik kumpul, begitu juga dengan seluruh barang bawaannya. Data manifest transportasi yang semula berbasis satu syarikah kini dibuka ulang dan disesuaikan. Hal ini memungkinkan kloter yang sebelumnya terpecah bisa kembali normal dan diberangkatkan bersama. &ldquo;Kami berharap jemaah bisa beribadah lebih nyaman dan pulang bersama-sama dalam rombongan yang utuh,&rdquo; imbuhnya. Kolaborasi dengan Arab Saudi dan Tantangan Lapangan Upaya besar ini tidak lepas dari koordinasi intensif dengan Kementerian Haji Arab Saudi. &ldquo;Mereka memberikan ruang demi kenyamanan dan keamanan jemaah, dengan kembali tergabung dalam satu kloter,&rdquo; terang Ali. Namun, menyatukan kembali kloter bukan perkara sepele. Apalagi dalam setiap kloter terdapat jemaah lansia, disabilitas, bahkan pengguna kursi roda. &ldquo;Dibutuhkan usaha luar biasa untuk mobilisasi dan menyatukan semuanya dalam satu titik kumpul, termasuk barang-barangnya. Ini tak mungkin dilakukan tanpa koordinasi erat dengan syarikah dan restu Kementerian Haji,&rdquo; jelasnya. Ali menambahkan, berkat sinergi ini, Kementerian Haji Arab Saudi menilai proses pemberangkatan jemaah Indonesia ke Madinah sejauh ini aman dan lancar. Ritme Pemulangan Terus Berjalan Data terbaru per 20 Juni 2025 mencatat, sebanyak 19.636 jemaah dan petugas gelombang kedua telah diberangkatkan ke Madinah. Mereka tergabung dalam 50 kelompok terbang (kloter). Sementara, 68.229 jemaah dan petugas sudah diberangkatkan ke Jeddah untuk selanjutnya terbang ke Tanah Air. Mereka berasal dari 175 kloter. &ldquo;Hari ini, Sabtu 21 Juni 2025, ada 20 kloter dengan total 7.801 orang dijadwalkan pulang ke Indonesia,&rdquo; sebut Ali. Imbauan Kesehatan: Istirahat, Hidrasi, dan Disiplin Menjelang kepulangan, PPIH Arab Saudi tak lupa mengingatkan jemaah untuk menjaga kesehatan. &ldquo;Istirahat yang cukup, makan teratur sesuai jadwal, dan menjaga hidrasi tubuh dengan minum yang cukup,&rdquo; tegas Ali. Bagi jemaah yang sakit, ia meminta agar mengikuti anjuran dokter, termasuk minum obat secara rutin. &ldquo;Jika akan keluar hotel, pastikan menggunakan alas kaki, payung, topi, dan kacamata hitam untuk melindungi diri dari cuaca panas,&rdquo; imbaunya. Ia juga mengingatkan agar jemaah selalu membawa kartu atau catatan nomor hotel agar tidak kesulitan mencari arah saat kembali. &ldquo;Mari kita jaga semangat ibadah ini hingga tiba kembali di Tanah Air dengan selamat, sehat, dan meraih haji yang mabrur,&rdquo; pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

PPIH Arab Saudi menyatukan kembali jemaah haji dalam kloter utuh demi kelancaran pemulangan ke Madinah dan Jeddah secara bertahap.

Cara PPIH Satukan Jemaah Haji Indonesia dalam Satu Kloter Utuh Jelang Pulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/ebWyvQeRCd7HKWf38gLPXF5Z9SRnYvO98714IoEy-4257555334.jpg" alt="Jamaah haji kloter 1 Debarkasi Surabaya tiba di Bandara Internasional Juanda, Kamis (12/6). (Humas PPIH Debarkasi Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Jamaah haji kloter 1 Debarkasi Surabaya tiba di Bandara Internasional Juanda, Kamis (12/6). (Humas PPIH Debarkasi Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Surabaya mencatat hingga Jumat (13/6) 54 jamaah wafat di Tanah Suci maupun Tanah Air. Angka itu tertinggi secara nasional. Sekretaris PPIH Debarkasi Surabaya Sugiyo mengatakan, dari jumlah tersebut 50 jamaah haji dilaporkan meninggal saat melaksanakan ibadah di Tanah Suci dan 4 jamaah lainnya wafat di RSUD Haji sebelum berangkat. "Sehingga total jamaah wafat ada 54 orang. (Mayoritas jamaah haji Debarkasi Surabaya wafat karena) sakit jantung dan gangguan pernapasan," tutur Sugiyo ditemui di Asrama Haji Sukolilo, Jumat (13/6). Lebih rinci lagi, jamaah haji Debarkasi Surabaya yang wafat, di antaranya 29 di Makkah, 8 di Mina, 6 di Madinah, 4 di Arafah, 3 di bandara Tanah Suci, dan 4 di Asrama Haji Sukolilo sebelum keberangkatan. Kendati demikian, Sugiyo mengklaim jumlah jamaah haji wafat pasca-Armuzna lebih sedikit dibanding tahun lalu. &ldquo;Artinya saat Armuzna, kondisi kesehatan jemaah lebih baik karena hanya 12 yang wafat,&rdquo; imbuhnya. Sebagai informasi, sebanyak 1.512 jamaah haji yang tergabung dalam empat kelompok terbang (kloter) Debarkasi Surabaya telah kembali ke Tanah Air dengan selamat. Proses pemulangan terjadi secara bertahap sejak Kamis (12/6). "Total jemaah yang telah tiba di Tanah Air sejumlah hingga kloter empat sejumlah 1.512 orang (sekitar 4 persen) dari total 36.815 jamaah Embarkasi Surabaya yang berangkat ke Tanah Suci," terang Sugiyo. Kloter empat yang mayoritas berasal dari Kabupaten Trenggalek, tiba di Asrama Haji Sukolilo pada Jumat (13/6) pada pukul 08.45 WIB. Kloter 5 dan 6 uga dijadwalkan tiba di hari yang sama. "Alhamdulillah ada 379 jemaah kloter 4 yang tiba di Tanah Air. Seorang jamaah masih dirawat di Tanah Suci. Kita doakan semoga segera sembuh dan bisa segera kembali ke Tanah Air," tukas Sugiyo. (*)

PPIH Debarkasi Surabaya mencatat 54 jamaah haji wafat, sebagian besar karena sakit jantung dan gangguan pernapasan.

54 Wafat, Mayoritas Jamaah Haji Debarkasi Surabaya Tutup Usia karena Sakit Jantung dan Gangguan Pernapasan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/13/menag-di-bandara-2973168676.jpg" alt="Menag Nasaruddin Umar saat melepas jemaah haji di Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz, Kamis (12/6). (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menag Nasaruddin Umar saat melepas jemaah haji di Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz, Kamis (12/6). (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Operasional penyelenggaraan haji 2025 telah memasuki fase kepulangan. Sejak&nbsp;Rabu (11/6), jemaah haji Indonesia mulai diberangkatkan kembali ke Tanah Air secara bertahap. Hingga Jumat (13/6), tercatat sebanyak 8.826 jemaah sudah mendarat di Indonesia. Hari ini, sebanyak 7.115 jemaah dan petugas dari 18 kelompok terbang (kloter) dijadwalkan kembali ke kampung halaman. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mengingatkan jemaah untuk tidak membawa tas ransel Armuzna ke dalam kabin maupun bagasi pesawat. Tas ini hanya diperuntukkan selama pelaksanaan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). &ldquo;Jika ingin dibawa pulang, tas Armuzna bisa dilipat dan dimasukkan ke dalam koper. Yang boleh masuk kabin hanya koper kabin dan tas paspor berisi dokumen penting,&rdquo; terang Kepala Seksi Media Center Haji (MCH) Daker Makkah Dodo Murtado, Jumat (13/6). Dodo juga menyampaikan bahwa hari ini operasional bus salawat kembali berjalan mulai pukul 14.00 Waktu Arab Saudi atau sekitar pukul 18.00 WIB. Sebelumnya, layanan bus yang mengantar jemaah dari hotel ke Masjidilharam sempat dihentikan sementara sejak pukul 06.00 WAS untuk menghindari kepadatan saat salat Jumat. &ldquo;Mengingat kondisi Masjidilharam yang padat, jemaah diimbau melaksanakan salat Jumat di hotel atau masjid terdekat,&rdquo; ujar Dodo. Di Tanah Air, sebanyak 14 asrama haji telah disiapkan untuk menyambut kedatangan para jemaah dari Arab Saudi. Ke-14 asrama tersebut berada di Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Jakarta Pondok Gede, Bekasi, Indramayu, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Lombok, dan Makassar. Setiap asrama telah menyiapkan beragam layanan bagi jemaah, mulai dari penginapan semalam jika belum dijemput keluarga, hingga pembagian air zamzam sebanyak 5 liter per orang. &ldquo;Setelah acara penyambutan, jemaah juga menerima paspor, layanan informasi terkait kartu kesehatan, serta mendapat snack selamat datang,&rdquo; ungkap Dodo. Tidak hanya itu, bus, truk, ambulans, dan minibus juga disiagakan untuk memudahkan mobilisasi jemaah dari bandara ke asrama haji, termasuk membawa koper dan membantu jemaah lansia, sakit, atau disabilitas. Pelayanan kesehatan juga disiapkan secara lengkap, mulai dari pemeriksaan umum, rawat jalan, rawat darurat, layanan laboratorium, hingga penanganan jemaah wafat di pesawat. Asrama juga menyediakan jalur fast track dan kursi roda bagi jemaah yang membutuhkan. Menjelang kepulangan, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kesehatan, banyak minum air putih, cukup istirahat, dan menggunakan masker saat di tempat ramai. Jika merasa kurang sehat, jemaah diminta segera melapor ke petugas yang sudah siaga di hotel, sektor, dan bandara. &ldquo;Mari kita doakan agar seluruh jemaah Indonesia bisa pulang ke rumah dengan selamat, sehat, dan membawa predikat haji yang mabrur,&rdquo; pungkas Dodo.

14 asrama haji di Indonesia siap sambut jemaah pulang dari Arab Saudi. Jemaah diimbau tak bawa tas Armuzna ke kabin pesawat.

14 Asrama Haji Siap Sambut Kepulangan Jemaah, PPIH Ingatkan Tas Armuzna Tidak Dibawa ke Pesawat 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/07/21dd71df-29e2-4ac9-9d29-b9ee450853ea-2521561698.jpeg" alt="Jemaah haji lansia dan risiko tinggi yang disiapkan untuk melaksanakan safari wukuf. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Jemaah haji lansia dan risiko tinggi yang disiapkan untuk melaksanakan safari wukuf. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah melalui Petugas&nbsp;Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi memprioritaskan jemaah haji Indonesia yang sedang sakit untuk bisa dipulangkan lebih awal dari jadwal semula. Skema ini diambil demi memastikan jemaah yang membutuhkan perawatan segera di tanah air dapat segera kembali dengan aman dan nyaman. &ldquo;Program pemulangan lebih awal ini ditujukan terutama bagi jemaah yang sakit dan perlu penanganan medis lanjutan di Indonesia,&rdquo; ujar Kasi Media Center Haji (MCH) PPIH Arab Saudi Daker Makkah, Dodo Murtado dalam konferensi pers di Makkah, Rabu (12/6). Dodo menjelaskan bahwa selain jemaah sakit, pemulangan lebih awal juga berlaku untuk pengisian kursi kosong di pesawat. Dua kategori itu, yakni jemaah yang sakit dan jemaah yang memenuhi syarat administratif untuk mengisi seat kosong, menjadi prioritas pemulangan lebih cepat. Untuk jemaah yang sakit, syarat yang harus dipenuhi adalah: <ul> <li>Surat rekomendasi dari petugas kesehatan kloter</li> <li>Surat rekomendasi dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daerah Kerja Makkah</li> </ul> &ldquo;Seluruh permohonan pemulangan lebih awal diajukan melalui sektor masing-masing, dan kemudian diteruskan kepada Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah,&rdquo; jelas Dodo. Sementara untuk pengisian seat kosong, skemanya terbagi dalam dua alasan: penggabungan kloter dalam satu embarkasi, dan kebutuhan dinas. Untuk penggabungan kloter, dokumen yang dibutuhkan berupa: <ul> <li>Surat pengantar dari PPIH Embarkasi</li> <li>Surat pengantar dari Ketua Sektor</li> </ul> Sedangkan untuk alasan dinas, syaratnya lebih lengkap, meliputi: <ul> <li>Surat permohonan dari jemaah yang diketahui Ketua Kloter</li> <li>Surat pernyataan tidak menuntut kompensasi atas kekurangan layanan</li> <li>Surat tugas atau izin dari atasan langsung atau instansi terkait</li> <li>Surat pengantar dari Ketua Sektor</li> </ul> Dengan adanya skema ini, PPIH berharap jemaah yang membutuhkan perhatian khusus bisa pulang lebih cepat dan tetap mendapatkan pelayanan yang aman, manusiawi, dan terkoordinasi dengan baik. &ldquo;Melalui program ini, kami berharap jemaah yang perlu dipulangkan lebih awal bisa segera kembali ke tanah air dengan lancar dan sehat,&rdquo; pungkas Dodo.

Jemaah haji yang sakit kini bisa pulang lebih awal ke Indonesia. Berikut syarat dan skema pemulangan khusus yang disiapkan pemerintah.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppih

Berita Terkini