<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/Ketua-MPR-Bambang-Soesatyo-2910853046.jpg" alt="Ketua MPR Bambang Soesatyo" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR Bambang Soesatyo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menuturkan penetapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari jika presiden terpilih memiliki visi misi yang berbeda dengan PPHN. Bahkan Qodari mengatakan pelanggaran terhadap PPHN bisa menjadi salah satu alasan seorang presiden bisa di impeachment atau pemakzulan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Guru Besar Hukum Tata Negara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Juanda mengatakan, soal problematik atau tidak bukan tergantung atau terletak pada ada atau tidaknya PPHN, melainkan tergantung pada menipis atau menguatnya komitmen untuk tetap konsisten menjalankan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 oleh presiden dan MPR serta peraturan yang ditetapkan. &ldquo;Soal Presiden bisa di impeachment atau tidak tergantung pada regulasi yang kita buat, jika ada regulasi menyatakan presiden dianggap menyimpang dari haluan negara dan ternyata terbukti benar, bisa saja di impeach,&rdquo; ujar Prof Juanda, Jumat (25/8). "Tapi sepanjang belum ada regulasinya tentu tidak bisa di impeachment, soal impeachment tentu tidak boleh karena alasan politik tapi harus alasan hukum," sambungnya. Prof Juanda menegaskan, pemakzulan terhadap presiden tidak boleh karena alasan politik, tetapi harus berdasarkan hukum, sebagaimana dalam Pasal 7A UUD 1945, yang berbunyi: "Presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden," ujarnya. Oleh karena itu, kata Prof Juanda, saat ini melanggar PPHN belum termasuk wilayah hukum sebelum ditetapkan dan di masukkan ke dalam peraturan perundangan. "Sekarang kalau kita mau masukkan ketika ada PPHN nanti kalau presiden melanggar PPHN kalau itu belum diatur dalam regulasi hukum tata negara kita bisa saja itu kita anggap impeact alasan politik," ucapnya. Namun, lanjut Prof Juanda, jika berlandaskan alasan hukum itu artinya ketika seorang presiden dianggap melanggar haluan negara berarti rohnya sudah terbukti melanggar Pancasila sudah terbukti melanggar Undang-Undang Dasar 45. Prof Juanda juga menuturkan, tahapan memberhentikan presiden berdasarkan hukum juga tidak mudah. Sebab, DPR atau MPR mengajukan proses hukum terlebih dahulu kepada Mahkamah Konstitusi (MK) jika MK sudah mengeluarkan putusan presiden terbukti bersalah maka DPR dan MPR mengadakan sidang paripurna untuk menghentikan presiden. "Ketika itu diproses dan terbukti di sidang Mahkamah Konstitusi melalui usulan DPR dan terakhir MPR melakukan sidang maka itu namanya proses hukum boleh tetapi tidak serta merta yang menyatakan melanggar itu hanya MPR, hei you melanggar kau, tidak bisa tidak boleh itu itu politis, tapi harus sesuai prosedur hukum," terangnya. Selain itu, Prof Juanda juga menanggapi soal usulan Qodari masa jabatan presiden menjadi 5 periode, hal itu bagi Prof Juanda bukan solusi sebagai pengganti PPHN, bahkan berpotensi menjadi sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia. "Hak setiap warga negara mengusulkan mau 5 periode 10 periode, tetapi saya sendiri berpendapat masa lalu kita sudah pernah praktiknya hampir sama 30 tahun itu sama dengan 25 tahun, karena 5 periode atau lima tahun, satu periode kalau 6 tahun berarti 30 tahun. Masa lalu kita sudah terbukti itu pasti mengembalikan otoritarian dan absolutisme. Itu adalah sebuah kemunduran untuk kita berdemokrasi,&rdquo; ungkapnya. Dikatakan Prof Juanda, Amerika Serikan sebagai &lsquo;mbahnya&rsquo; demokrasi saja dibatasi hanya sampai 2 periode masa jabatan presiden. "Amerika misalnya kenapa mereka sudah menyiapkan dua kali, dua kali dibatasi saya kira menurut saya mungkin tidak dalam ilmu saya, tetapi hati kami yang bicara dan pengetahuan tentang demokrasi itu cukuplah masa lalu yang kelam janganlah diulangi," ucapnya. Prof Juanda berpendapat jika presiden terpilih sampai 5 periode lamannya sebuah indikator bangsa Indonesia tidak mampu menyiapkan kader dan calon pemimpin bangsa yang baik, salahsatunya lewat partai politik. "Menggambarkan bahwa bangsa ini tidak menyiapkan diri untuk melakukan pengkaderan, pegantian pemimpin dengan baik," urainya. Lebih jauh Prof Juanda mengatakan, kekuasaan yang lama dikendalikan oleh seseorang juga akan menimbulkan potensi kekuasaan yang korup. Seperti adagium &ldquo;Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely&rdquo; (&ldquo;Kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut.&rdquo;). "Kekuasaan itu sama dengan narkotika kalau sekali berkuasa ingin dua kali, dua kali mau tiga kali dan itulah hakikat dari kekuasaan itu ketika tidak ditopang oleh satu kesadaran untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan aturan makanya kekuasaan itu dibatasi oleh hukum di situlah negara demokrasi," tukasnya.

Sepanjang belum ada regulasinya tentu tidak bisa di impeachment, soal impeachment tidak boleh karena alasan politik tapi harus alasan hukum

Pakar Hukum: Presiden Bisa Dimakzulkan Jika Melanggar PPHN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/bamsoet2a.jpg" alt="Ketua MPR Bambang Soesatyo. mpr.go.id/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR Bambang Soesatyo. mpr.go.id/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) memastikan kesinambungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembangunan tidak hanya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tapi juga dilanjutkan pada pemerintahan berikutnya.  ”Karena belajar dari berbagai pengalaman negara dunia, setidaknya membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun dalam proses pembangunan dan pemindahan ibu kota negara atau sekitar empat kali pemilu di Indonesia,” kata Bambang Soesatyo seperti dilansir dari Antara, Selasa (18/10).  Bambang mengatakan hal itu saat menerima Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/10). Dia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari para duta besar, diplomat, dan investor terkait keberlangsungan pembangunan IKN.  Menurut dia, apa yang disampaikan para ekspatriat itu mengungkapkan mereka lebih merasa yakin dan nyaman jika ada aturan hukum kuat yang memastikan progres pembangunan IKN tetap berjalan walaupun Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden.  ”Karena itu, MPR sedang mempersiapkan Pokok-Pokok Haluan Negara, sehingga para duta besar, diplomat, dan investor tidak perlu khawatir terhadap proses pembangunan IKN Nusantara,” jelas Bambang Soesatyo.  Bambang mengatakan, rencana pembangunan IKN di Kalimantan Timur merupakan upaya pemerataan pembangunan sekaligus membangun peradaban baru bagi kemajuan bangsa dan negara. Sehingga, tidak salah jika dalam Musyawarah Pimpinan Nasional PB PMII juga turut menyoroti pembangunan IKN agar tetap dilanjutkan oleh siapa pun pemimpin yang terpilih menggantikan Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2024.  ”Sebagai bentuk keseriusan dalam pembangunan awal IKN Nusantara, pemerintah sudah mengalokasikan dana dari APBN yang jumlahnya hingga 2024 mencapai sekitar Rp 43 triliun. Khusus untuk 2022, jumlahnya sekitar Rp 5,3 triliun,” ujar Bambang Soesatyo.  Dalam pertemuan tersebut, MPR dan PB PMII sepakat menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR yang pelaksanaannya bersamaan dengan Musyawarah Pimpinan Nasional PB PMII pada 17-24 November di Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur.

Ketua MPR Sebut PPHN Pastikan Kesinambungan Pembangunan IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/muzani.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan, pentingnya proses pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, MPR RI merumuskan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk program pembangunan negara.  "Kenapa PPHN dianggap penting? Sejak tidak ada GBHN, program orientasi pembangunan dianggap sering putus antara pemimpin sebelum dan selanjutnya. Maka dengan PPHN diharapkan ada keberlanjutan," kata Muzani dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan di Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (3/9).  Menurut Muzani pembentukan PPHN harus betul-betul dikaji. Karena menyangkut dengan suksesi pembangunan negara yang berkelanjutan.  "Sekarang Pak Jokowi sedang bangun Ibu Kota Negara (IKN). Menurut UU kita akan pindah Ibu Kota mulai bulan Agustue tahun 2024. Kalau Pak Jokowi selesai memimpin negara ini pada Oktober 2024, apakah IKN akan dilanjutkan? Ini masalahnya di sini. PPHN bagian dari upaya untuk terus melanjutkan program kerja pemerintah selanjutnya supaya ada kesinambungan pembangunan demi kemajuan bangsa," tegas Muzani.  Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini juga menegaskan, nilai-nilai Pancasila penting untuk diaplikasikan bagi semua lapisan masyarakat. Sebab merupakan salah satu cara untuk menjadi pribadi yang unggul.  "Pancasila akan kuat di tangan para santri dan kiai. Pancasila harus menjadi bagian dari kehidupan kiai dan santri yang build in di kesehariannya. Dengan demikian, akan menjadi pribadi yang unggul memiliki optimisme dan berdaya saing tinggi," ujar Muzani.  Menurut Muzani, generasi muda saat ini harus mengerti tentang sejarah bangsa Indonesia. Misalnya, tidak meremehkan kekuatan dan semangat persatuan yang dilakukan para pemuda Indonesia ketika 1928 atau yang dikenal dengan sumpah pemuda.  "Jangan anggap remeh keputusan sumpah pemuda ini. Kongres pemuda yang memutuskan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan itu adalah sebuah keputusan maju dan visioner," pungkas Muzani.

MPR Tegaskan PPHN Penting untuk Program Pembangunan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/BAMSOET-05-01-.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pidato pembukaan Sidang Tahunan yang disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ditentang oleh koleganya. Namun, hal itu malah menuai dukungan dari Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Tamsil Linrung.  Tamsil menegaskan, tidak ada yang salah dari pidato pembukaan Sidang Tahunan yang disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.  "Apa yang disampaikan Ketua MPR sesuai dengan keputusan rapat gabungan bahwa sembilan fraksi dan kelompok DPD sepakat," kata Tamsil melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, (19/8).  Pertama, menerima laporan badan pengkajian yang telah menyelesaikan tugas melakukan kajian substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara (PPHN). Kedua, menindaklanjuti rekomendasi badan kajian tersebut dibentuk panitia ad hoc MPR dengan komposisi keanggotaan secara proporsional.  "Pengambilan keputusannya akan ditetapkan di Sidang Paripurna MPR awal September mendatang dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan pada fraksi-fraksi yang ada di MPR dan Kelompok DPD untuk menyampaikan pandangan umumnya," kata Tamsil.  Sejauh yang dipahami-nya, Badan Pengkajian MPR juga merekomendasikan untuk menghadirkan PPHN tanpa melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945. Mengingat situasi politik saat ini, gagasan amendemen sulit untuk direalisasikan.  Oleh sebab itu, badan kajian mengusulkan terobosan baru dengan dalil Pasal 100 Ayat 2 UU MD3 untuk menghadirkan-nya melalui konvensi ketatanegaraan. Hal tersebut untuk mengakhiri pro dan kontra soal amendemen sekaligus menepis kecurigaan dari banyak pihak soal isu-isu dibalik amendemen.  "Kajian untuk menghadirkan PPHN melalui konvensi ketatanegaraan inilah yang akan menjadi tugas panitia ad hoc untuk mendalaminya berdasarkan rekomendasi badan kajian," jelasnya.  Sementara, keputusannya sendiri akan mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, yang disampaikan Ketua MPR sesuai dengan hasil rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi, dan kelompok DPD serta bukan pendapat di luar forum.  Terkait dasar hukum yang akan dijadikan payung hukum bagi PPHN, Tamsil mengatakan ada kesepakatan antara pimpinan MPR dan badan pengkajian mengupayakan PPHN melalui konvensi ketatanegaraan.  Dari kronologi di atas, lanjut dia, yang disampaikan Ketua MPR pada Sidang Tahunan yang menyebut PPHN diupayakan dihadirkan melalui konvensi ketatanegaraan telah melalui proses di rapat gabungan, dan rapat antara pimpinan MPR dengan pimpinan badan pengkajian.  "Jadi, yang disampaikan Ketua MPR dalam Sidang Tahunan bukan pendapat dirinya sendiri tetapi sudah melalui proses yang on the track," ucap dia.  Terpisah, Ketua Fraksi Golkar MPR RI Idris Laena bersama Sekretaris Fraksi Ferdyansyah dan Bendahara Fraksi Golkar Mujib Rahmat membantah pernyataan yang disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo pada pidato pembukaan Sidang Tahunan terkait dengan PPHN.  Ia membantah PPHN yang sudah disepakati dan selanjutnya akan dibawa dalam sidang paripurna dengan agenda tunggal yaitu pembentukan panitia ad hoc.  Menurut Idris Laena, pernyataan itu tidak benar dan cenderung keliru. Sebab, kebijakan di institusi MPR harus diambil sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019.

Bamsoet Dibantah Rekan Separtai Tapi Dibela DPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Basarah-PG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah meminta agar rencana amandemen terbatas terhadap UUD 1945 terkait pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) tidak dilakukan pada periode MPR 2019-2024. Pasalnya, PDIP khawatir ada penumpang gelap yang memasukkan agenda lain dalam rencana amandemen terbatas tersebut.  "Sebaiknya rencana amandemen terbatas UUD 1945 tidak dilaksanakan pada periode 2019-2024 ini," kata Basarah kepada wartawan, Jumat (18/3).  Menurut Basarah, sebelum mulai proses formal amandemen konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD 1945, harus dipastikan situasi dan kondisi psikologi politik bangsa dalam keadaan yang kondusif. Selain itu, segenap elemen bangsa juga sama-sama memiliki common sense bahwa amandemen UUD tersebut sebagai suatu kebutuhan bangsa, bukan kepentingan satu kelompok apalagi perseorangan tertentu saja.  "Jadi, amandemen UUD NRI 1945 sebaiknya tidak dilaksanakan dalam situasi psikologis bangsa yang tidak kondusif seperti adanya pikiran dan rasa saling curiga di antara sesama komponen bangsa serta adanya kepentingan perorangan maupun kelompok tertentu," ungkap Basarah.  Basarah juga mengatakan, dinamika politik saat ini sudah tidak memungkinkan untuk melakukan amandemen UUD 1945 secara terbatas. Pasalnya, saat ini sudah memasuki tahun politik untuk menghadapi Pemilu Serentak 2024 dan berkembangnya wacana penundaan pemilu yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden dan penyelenggara negara lainnya.  "Segenap partai politik sudah mulai sibuk menyiapkan diri menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024 sehingga kurang ideal jika energi bangsa untuk fokus pada amandemen UUD, harus terpecah konsentrasinya untuk melaksanakan pemilu. Hal itu akan lebih sulit lagi jika dalam proses dan hasil pemilu ternyata menimbulkan gesekan politik di antara sesama komponen bangsa," papar Basarah.  Namun demikian, lanjut Basarah, MPR tetap berkomitmen untuk terus membahas pokok pokok pikiran tentang PPHN tersebut agar daapt direkomendasikan pada MPR periode berikutnya. Nantinya, MPR hasil Pemilu 2024, akan merealisasikan amandemen terbatas UUD NRI 1945 dalam rangka menghadirkan kembali GBHN/PPHN.  "Sebagai Ketua Fraksi-PDIP di MPR, saya sudah memberikan arahan kepada Badan Kajian MPR FPDIP agar tugas dan tanggung jawab pengkajian bersama berbagai komponen bangsa lainnya untuk terus dilanjutkan guna menyusun konsep PPHN secara lebih substanstif dan komprehehsif sebagai bahan rekomendasi untuk MPR periode berikutnya," jelas dia.  Lebih lanjut, kata Basarah, konsitusi adalah hukum dasar tertulis yang dimiliki oleh mayoritas negara di dunia. Karenanya, hal itu menggambarkan visi dan misi besar dan jangka panjang bangsa tersebut.  "Oleh karena itu perubahan konstitusi juga harus didasarkan pada pandangan dan visi serta misi bangsa Indonesia untuk ke depannya dan bukan didesain untuk kepentingan kelompok apalagi perseorangan," pungkas Basarah.  Sebelumnya, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan mengatakan rencana amandemen UUD 1945 secara terbatas khusus terkait haluan negara atau Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) masih dalam tahapan pengkajian. Rencana amandemen ini terkait dengan rekomendasi dari MPR periode 2014-2019 untuk mengkaji tujuh poin pokok yang dimasukkan dalam amandemen terbatas UUD 1945.  “Masih dikaji di badan pengkajian MPR, belum ada keputusan apapun,” ujar Syarief beberapa waktu lalu.  Syarief mengatakan, rencana amandemen terbatas UUD 1945 ini masih pro dan kontra di MPR. Beberapa fraksi di MPR, kata dia, tidak sepakat PPHN diatur dalam UUD 1945. Pasalnya, haluan negara tersebut sudah diatur dalam undang-undang, seperti UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.  Menurut Syarief, fraksi yang tegas menolak adalah Demokrat, PKS, dan Golkar. Partai Demokrat, kata dia, juga tidak sepakat melakukan amandemen terbatas terhadap UUD 1945. Pasalnya, bakal menjadi kotak pandora, yang bisa melebar ke mana-mana dan konsekuensi akhirnya bisa merusak sistem ketatanegaraan.  “Kita tidak sepakat dengan amandemen UUD 1945 karena nanti melebar ke mana-mana,” tandas Syarief.

PDIP Minta Rencana Amandemen UUD 1945 Soal PPHN Tak Dilanjutkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Bamsoet-PPHN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai, pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kurang bijaksana jika mendasarkan pada sikap politik setuju dan tidak setuju. Menurutnya keberadaan haluan negara penting untuk kemajuan bangsa.  "Perlu saya tegaskan, dalam pembahasan PPHN kiranya kurang bijaksana jikalau hanya mendasarkan pada sikap politik setuju atau tidak setuju, yang kemudian dicari berbagai alasan afirmatif untuk mendukung sikap tersebut," ujar Bamsoet dalam Kongres Kebangsaan yang digelar MPR RI, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/10).  Bamsoet mengatakan, diperlukan perencanaan pembangunan yang tidak fragmentaris. Karena itu harus ada rencana matang dan terintegrasi dengan seluruh wilayah di Indonesia. Sebab, PPHN juga mendesak dan dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang selaras dan konsisten dengan paradigma Pancasila. Serta berkesinambungan dan berkelanjutan secara lintas periode pemerintahan  "Saya tidak bisa membayangkan jika setiap pergantian pemimpin nasional, kita juga berganti haluan. Saya jamin, kita tidak akan maju-maju kalo setiap pergantian pimpinan nasional maupun daerah terjadi perubahan haluan," ujar Mantan Ketua DPR RI itu.  Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengatakan, MPR periode 2014-2019 merekomendasikan dibentuknya PPHN untuk mewujudkan visi misi negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.  "Cita-cita mewujudkan visi-misi negara yang bersifat prinsipil tersebut, tentunya harus diterjemahkan dalam rujukan haluan negara, yang idealnya menjadi wewenang seluruh rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, dan di-representasikan melalui lembaga perwakilan," pungkas Bamsoet.

Bamsoet Tegaskan PPHN Penting Untuk Wujudkan Visi Misi UUD 1945

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/bamsoet-17.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Hal yang menyita perhatian Bamsoet adalah mayoritas responden menolak Amandemen.  "Kadang pertanyaan survei bisa menjebak dan menyebabkan kesalahpahaman dalam masyarakat. Kehadiran PPHN tidak membuat presiden bertanggung jawab kepada MPR RI, melainkan tetap bertanggungjawab kepada rakyat. Presiden juga tetap menyampaikan janji politik dalam kampanye. Karena kehadiran PPHN tidak menghilangkan ruang kreatifitas calon presiden dan wakil presiden dalam menyusun visi, misi, dan program pembangunannya," ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) MPR RI bertema 'MPR Sebagai Lembaga Perwakilan Inklusif', di Press Room MPR RI, Senin (18/10).  "Jadi, jika pertanyaan surveinya diubah dengan 'Apakah bangsa Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang atau pokok-pokok haluan negara?', pasti hasilnya mayoritas responden akan menjawab, sangat perlu. Karena rakyat tidak ingin negara berjalan tanpa haluan. Jadi, jangan dibalik-balik," sambungnya.  Ia memaparkan lebih lanjut, aktualisasi PPHN dalam paradigma negara Pancasila mengisyaratkan lima fungsi. Pertama, sebagai mekanisme demokrasi dan alat komunikasi dengan rakyat yang mampu menampung aspirasi seluruh rakyat. Kedua, menjadi media penghubung dan media interaksi bagi bertemunya berbagai arus pemikiran masyarakat dari segala lapisan, etnis, wilayah, maupun golongan.  "Ketiga, berfungsi menjadi saluran aspirasi bagi kelompok minoritas atau kelompok marginal. Keempat, menjadi alat komunikasi dalam menghimpun dan mempersatukan semua elemen bangsa dan daerah. Kelima, menjalankan fungsi representasi serta fungsi permusyawaratan seluruh rakyat Indonesia," papar Bamsoet.  Ia meneruskan, dalam seri diskusi FGD sebelumnya yang juga membahas PPHN, salah satu gagasan yang mengemuka dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis IPB University sekaligus Ketua Dewan Pakar dan Ketua Harian Brain Society Center Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, adanya pandangan PPHN perlu dirumuskan, diantaranya melalui langkah konsensus. Wujud mendasarnya adalah musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan rakyat, sebagaimana semangat pendirian bangsa yang tertuang dalam rumusan sila keempat Pancasila.  "Permusyawaratan di dalam sebuah lembaga yang inklusif dalam ketatanegaraan Indonesia kontemporer, yang paling ideal dan mendekati cita para pendiri negara-bangsa, adalah melalui MPR RI. Keberadaan MPR dinilai sebagai lembaga negara yang paling tepat untuk menginisiasi agenda-agenda yang dibutuhkan untuk merumuskan PPHN. Lembaga MPR yang beranggotakan seluruh Anggota DPR dan seluruh Anggota DPD, merupakan lembaga perwakilan terlengkap yang dapat merepresentasikan kedaulatan rakyat, karena dalam diri MPR tidak saja ada representasi rakyat Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga ada representasi rakyat Indonesia di tiap-tiap daerah," jelasnya.  Staf Ahli Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadiawati yang juga hadir dalam diskusi menuturkan bahwa Tiongkok, Malaysia, dan Singapura merupakan beberapa negara yang memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang. Sementara Indonesia, penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).  "Langkah MPR RI yang akan merumuskan dan menetapkan PPHN, sejalan dengan arahan SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang mengedepankan prinsip No one left behind yang bermakna tidak ada satupun yang tertinggal, terlupakan atau terpinggirkan. Mengingat keberadaan MPR RI sangat lengkap, terdiri dari anggota DPR RI dan DPD RI," tutur Diani.  Sementara itu, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri menerangkan, MPR akan menjadi lembaga perwakilan yang inklusif dan berperan secara efektif dalam merumuskan dan menetapkan PPHN apabila keterwakilannya lengkap, mencerminkan representasi dari seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, selain terdiri dari anggota DPR yang berasal dari partai-partai politik, harus ada Utusan Golongan (UG) dan Utusan Daerah (UD).  "Semua anggota MPR yang berasal dari DPR, harus dipilih melalui pemilu yang demokratis, fair, dan terbuka. Sementara semua anggota yang berasal dari Utusan Golongan dan Utusan Daerah ditunjuk berdasarkan meritokrasi oleh kelompok/institusinya masing-masing, bukan oleh eksekutif seperti eranya Bung Karno dan Pak Harto," terang Kiki.

Ketua MPR: Mayoritas Rakyat Pasti Dukung PPHN, Jangan Dibalik-balik!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/bamsoet-10.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) untuk turut aktif mengkaji urgensi hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah pembangunan bangsa. Menurutnya, peran DPD RI dalam pembahasan PPHN sangat diperlukan.  Khususnya, kata Bamsoet, dalam menjembatani aspirasi lokal kedaerahan dengan kebijakan pembangunan nasional. Sehingga kepentingan dan aspirasi lokal dapat terintegrasi dan selaras dengan kebijakan pusat.  "Jika DPR RI mewakili kepentingan rakyat yang disalurkan melalui partai politik, maka DPD RI mewakili kepentingan rakyat daerah. Sementara MPR RI yang didalamnya terdapat anggota DPR RI dan DPD RI merupakan wujud representasi bangsa Indonesia secara keseluruhan, yang didalamnya menjembatani kepentingan antara partai politik dan juga daerah. Karenanya, langkah MPR RI yang saat ini sedang mengkaji urgensi PPHN, tidak lain agar arah pembangunan bangsa juga memiliki kesinambungan dan harmonisasi antara pusat dengan daerah, dan antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya," ujar Bamsoet, Jumat (1/10).  Sebagai lembaga yang lahir dari anak kandung reformasi, lanjutnya, kehadiran DPD RI sangat penting dalam sistem lembaga legislatif perwakilan rakyat. Hadirnya lembaga DPD menimbulkan harapan yang besar agar semua masalah dan kepentingan daerah bisa diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. Selain itu, kebijakan di tingkat nasional agar bisa lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat di seluruh Tanah Air.  "DPD harus terus menjadi perekat yang memperkuat ikatan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekaligus memastikan terwujudnya check and balances dalam cabang kekuasaan legislatif," jelas Bamsoet.  Ia menerangkan, secara konstitusional sesuai pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat potensi dan peluang yang cukup bagi DPD untuk menampilkan diri secara high profile guna menjamin penguatan otonomi daerah. Mengingat upaya pemerataan pembangunan masih menggambarkan karakteristik kesenjangan dalam distribusi pendapatan.  "Selain itu, ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi persoalan yang harus segera diatasi. Pada umumnya, masyarakat yang berada di wilayah-wilayah tertinggal masih mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, politik serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Karena itu, kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari DPD RI," pungkasnya.

HUT ke-17 DPD RI, Ketua MPR Ajak DPD RI Kaji Urgensi PPHN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Bamsoet-PPHN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa setelah Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Presiden tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), proses pembangunan sekaligus pemindahan Ibu Kota Negara juga perlu diperkuat payung hukumnya melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Mengingat pengerjaan proyek tersebut tidak hanya selesai dikerjakan pada akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo saja. Melainkan harus diteruskan oleh presiden penggantinya.  "Keberadaan RUU IKN yang terdiri dari 34 pasal dan 9 bab tersebut masih rawan diganti oleh Perppu. Karenanya perlu diperkuat melalui PPHN. Sehingga, siapapun presiden terpilih pada Pemilu 2024, progres pengerjaan dan pemindahan Ibu Kota Negara tetap menjadi priorotas yang harus diselesaikan," ujar Bamsoet dalam Focus Group Discussion (FGD) 'Pembangunan Perkotaan dan Perumahan' yang diselenggarakan Indonesia-Korea Network untuk Ibu Kota Negara (IKN untuk IKN), secara virtual, Kamis (30/9).  Ia mengungkapkan, dua hari lalu dirinya mendengar kabar baik dari Kota Sejong, Korea, bahwa gedung Majelis Nasional baru akan dibangun di Kota Sejong melalui amandemen Undang-Undang Majelis Nasional di Korea. Keputusan penting bagi Kota Sejong untuk menjadi ibukota administratif.  "Dengan program pemindahan ibu kota negara, tentunya Indonesia pun perlu merelokasi gedung parlemen, dan ini akan menjadi peluang yang baik untuk menjalin hubungan kerjasama antara kedua negara dalam proyek relokasi gedung parlemen," ungkapnya.  Ia menjelaskan, pembangunan Ibu Kota Negara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tantangan yang besar pada aspek lingkungan. Terutama dalam memastikan pembangunan perumahan dan infrastrukrur penunjang lainnya agar dapat tetap menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus  mempertahankan fungsi hutan Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia.  "Terlebih, Presiden Joko Widodo menekankan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur mengedepankan konsep Forest City. Konsep tersebut dijabarkan menjadi enam prinsip yaitu konservasi sumber daya alam dan habitat satwa, terkoneksi dengan alam, pembangunan rendah karbon, sumber daya air yang memadai, pembangunan terkendali dan pelibatan masyarakat dalam mewujudkan Forest City," jelas Bamsoet.  Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan, pembangunan perkotaan dan perumahan yang tidak terencana dengan baik akan memberikan dampak terhadap ekonomi, sosial, dan kualitas lingkungan perkotaan. Terutama sebagai dampak dari pertumbuhan dan migrasi penduduk.  "Melalui FGD yang diselenggarakan IKN untuk IKN, kita bisa belajar mengenai model pembangunan perkotaan Korea dan proyek kerjasama pembangunan perumahan pegawai negeri sipil di ibu kota baru Indonesia. Model pembangunan kota yang baik, dan pembangunan perumahan yang baik, merupakan fondasi penting bagi ibu kota baru," pungkasnya.

Masih Rawan, Pemindahan Ibu Kota Negara Harus Diperkuat Dengan PPHN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/BAMSOET-17A.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, walaupun Badan Pengkajian MPR pada 18 Januari 2021 merekomendasikan bentuk hukum ideal untuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) adalah melalui ketetapan MPR (TAP MPR), namun bukan perkara mudah untuk mewujudkannya. Hal tersebut sangat tergantung pada kekuatan politik di parlemen dan dinamika di masyarakat.  "PPHN harus mempunyai legal standing yang kuat. Tidak dapat kita bayangkan jika sebuah haluan negara diatur dalam bentuk undang-undang bisa diterpedo dan dibatalkan dengan PERPPU," ujar Bamsoet, belum lama ini.  Ia memaparkan, bentuk hukum penetapan PPHN juga sebaiknya tidak diatur dalam konstitusi, karena PPHN adalah produk kebijakan yang berlaku periodik, dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat.  "Mekanisme perubahan terhadap Ketetapan MPR tentunya akan lebih mudah dilakukan, dibandingkan jika PPHN diatur dalam konstitusi. Di samping itu, karena PPHN bersifat direktif, tidak normatif seperti halnya konstitusi, maka tentunya materi PPHN tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat saja dalam konstitusi," kata Bamsoet.  Bamsoet menuturkan, ada tiga pilihan bentuk hukum yang bisa diterapkan untuk PPHN. Pertama, melalui undang-undang. Kedua, menggunakan Ketetapan MPR. Ketiga, masuk dalam konstitusi.  "Keputusan mana yang akan diambil sangat bergantung kepada para stakeholder di Parlemen, yaitu partai politik di MPR dan kelompok DPD. Kalau pilihannya adalah TAP MPR, maka kedudukan hukum PPHN akan lebih kuat dan tidak akan mudah diubah dengan Perpu atau gugatan di Mahkamah Konstitusi," pungkas Bamsoet.

Ketua MPR Paparkan Bentuk Hukum Ideal PPHN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PPHN

Berita Terkini