<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/JKT_Raker-Perdana-Menteri-Keuangan-Purbaya-Yudhi-Sadewa_SALMAN-TOYIBI_-4JPG-638529062.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kedua kanan), Anggito Abimanyu (kiri) dan Suahasil Nazara (kanan) memberikan salam sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kedua kanan), Anggito Abimanyu (kiri) dan Suahasil Nazara (kanan) memberikan salam sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu)&nbsp;Anggito Abimanyu mengatakan, skema dana bagi hasil (DBH) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan wilayah domisili pekerja akan diterapkan pada 2026. Hingga sejauh ini, Kementerian Keuangan sedang mengembangkan peta pengenaan PPh 21 berbasis domisili tersebut. "Sedang dikerjakan. Ya ini untuk 2026 lah," kata Anggito, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9). Namun, Anggito tidak merinci lebih lanjut progres penyusunan skema DBH PPh 21 berbasis domisili itu. Wacana tersebut sebelumnya ia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan agenda pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, Selasa (2/9). "Kami saat ini sedang melakukan exercise untuk melakukan bagi hasil berdasarkan domisili dari karyawan yang bersangkutan," ujar Anggito saat rapat. Menurut Anggito, langkah itu bertujuan untuk memberikan keadilan dan memenuhi aspirasi daerah yang selama ini meminta keadilan pembagian pajak. Sementara PPh badan tidak mengikuti skema bagi hasil ini. "Untuk PPh badan tidak dibagihasilkan. Jadi, pemungut di mana pun itu tidak memengaruhi aspek bagi hasil pajaknya," ujar&nbsp;Anggito. Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah untuk menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) alih-alih menerapkan DBH PPh 21 berbasis domisili. Menurut Bhima, PTKP perlu ditingkatkan guna memberikan ruang disposable income atau pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar dipenuhi. Dengan begitu, kemampuan belanja masyarakat meningkat dan bisa menggerakkan roda ekonomi daerah secara langsung. Sebagai catatan, mengutip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), DBH PPh ditetapkan sebesar 20 persen untuk daerah. DBH itu dibagikan kepada tiga pihak, yaitu provinsi bersangkutan sebesar 7,5 persen, kabupaten/kota penghasil sebesar 8,9 persen, serta kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3,6 persen.

Anggito Abimanyu mengatakan, skema DBH pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan wilayah domisili pekerja akan diterapkan pada 2026.

Kemenkeu: Mulai 2026, Daerah Dapat Bagi Hasil PPh 21 Berdasarkan Wilayah Domisili Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/bimo-wijayanto-3898516555.jpg" alt="Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto dalam Media Briefing di Kantornya, pada Kamis (31/7) malam. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto dalam Media Briefing di Kantornya, pada Kamis (31/7) malam. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah secara resmi telah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan aset kripto mulai 1 Agustus 2025. Hal ini dilakukan karena aset kripto yang tak lagi menjadi komoditas, tetapi sebagai aset keuangan digital. Aturan ini sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.&nbsp;Kemudian, PMK Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu PPN. Serta, PMK Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.&nbsp;"Nah, apa yang berubah di PMK yang baru? PPN tidak dikenai lagi karena sudah masuk kriteria karakteristik sebagai surat berharga," kata Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto dalam Media Briefing di Kantornya, pada Kamis (31/7) malam. Meski dibebaskan PPN, Bimo menyebut bahwa setiap masyarakat yang memiliki aset kripto tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 22 final sebesar 0,21 persen dari nilai transaksi.&nbsp;"Adapun kriteria pasal 22 finalnya ada semakin kenaikan. Jadi untuk kompensasi PPN yang sudah tidak ada lagi. Jadi ini level of play ingredient tetap sama. PPh 22 final yang ditetapkan PMK yang baru itu 0,21 persen dalam negeri yang dipungut oleh PPMSE dalam negeri," jelasnya. "Sedangkan 1 persen yang dipungut PPMSE LN atau setor sendiri," tambah Bimo. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengungkapkan bakal menyiapkan aturan baru terkait pajak kripto. Hal ini seiring dengan perubahan kripto yang tak lagi menjadi komoditas, melainkan bagian dari instrumen keuangan.&nbsp; Perubahan itu sejalan dengan penyesuaian pengawasan kripto yang semula berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti). Namun kemudian berubah menjadi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk diketahui, saat ini transaksi kripto sendiri sudah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Di sisi lain, menurut catatan DJP Kemenkeu, pajak kripto sejak tahun 2022 hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp 1,09 triliun. Adapun penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 510,56 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 577,12 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Pemerintah hapus PPN atas aset kripto mulai 1 Agustus 2025. Akan tetapi, PPh 22 tetap berlaku. Apa dampaknya bagi investor?

Mulai 1 Agustus 2025, Beli Aset Kripto Bebas PPN tapi Kena PPh 0,21 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/Coretax-1-2294977461.jpg" alt="Ilustrasi Coretax Pajak. (pajak.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Coretax Pajak. (pajak.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia memberlakukan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi karyawan dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan. Kebijakan ini dinilai berdampak signifikan bagi pemilik bisnis dan karyawan. Khususnya di sektor industri alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan produk turunannya. Kebijakan yang mulai berlaku pada 04 Februari 2025 ini, membebaskan karyawan dari kewajiban membayar pajak penghasilan sehingga mereka dapat menerima gaji penuh tanpa potongan. Tujuannya yakni mendukung kelangsungan usaha, hingga mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dirilisnya aturan baru ini membawa banyak dampak positif baik bagi penyedia lapangan kerja maupun pekerja. Dengan subsidi potongan pajak penghasilan, membantu meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harapannya juga tercapai kesejahteraan yang lebih baik.&nbsp; Diklaim juga bahwa insentif ini memberikan rasa aman finansial, terutama bagi pekerja di sektor padat karya yang kerap menghadapi tantangan ekonomi. Bagi para pemilik bisnis, perusahaan di sektor padat karya dapat mengalokasikan anggaran yang sebelumnya untuk pemotongan pajak ke area lain yang lebih strategis. Namun, oemilik bisnis harus memastikan infrastruktur dan sistem administrasi kepegawaian yang memadai untuk mendukung kelancaran proses ini. Dengan daya beli karyawan yang meningkat, bisnis dapat merasakan dampak positif peningkatan konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Stevens Jethefer, Head of Business Mekari Talenta, menilai bahwa dengan diberlakukannya peraturan baru ini, perusahaan mendapatkan kelonggaran pada beban operasional mereka. Namun, di sisi lain, implementasi kebijakan ini membawa tantangan baru bagi pelaku usaha.&nbsp; Perusahaan diharuskan memenuhi berbagai syarat administrasi, termasuk pelaporan berkala kepada DJP mengenai pemanfaatan insentif ini. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa sistem penggajian dan pajak tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta infrastruktur dan sistem administrasi kepegawaian yang memadai untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan ini. &ldquo;Perusahaan diharuskan untuk memenuhi berbagai syarat administrasi, termasuk pelaporan penggunaan insentif secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, pengusaha perlu memastikan bahwa sistem pengelolaan payroll dan pajak mereka tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.&rdquo; papar Stevens melalui keterangannya. Aturan baru PPh 21 DTP juga mengharuskan pelaku bisnis memahami kriteria eligibilitas bagi pegawai tetap dan non-tetap, serta mekanisme pembayaran dan pelaporannya. Tantangan utama muncul dalam penyesuaian sistem payroll yang telah terotomatisasi.&nbsp; Untuk mengoptimalkan proses bisnis dan tetap fokus pada pertumbuhan, Stevens menyoroti beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan oleh pelaku usaha. Pertama, perusahaan perlu segera menyesuaikan sistem payroll untuk mengakomodasi kebijakan ini sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan perhitungan manual. Pengusaha juga wajib memastikan bahwa sistem kepegawaian saat ini telah diperbarui sesuai dengan regulasi terbaru, dan memastikan karyawan yang menerima insentif ini telah memenuhi persyaratan. Pelaporan berkala kepada DJP juga menjadi kewajiban baru yang harus dilakukan secara tepat waktu dan akurat, sehingga perusahaan membutuhkan sistem pendukung yang mumpuni. Dengan kondisi ekonomi yang menuntut profitabilitas di semua lini bisnis, kemudahan pengelolaan proses bisnis perlu dipastikan untuk menghemat waktu dan fokus pada pengembangan bisnis. Menurut Erna Tjatur, Compensation &amp; Benefit Manager PT Victoria Care Indonesia, dukungan Software as a Service (SaaS) HR yang fleksibel dan mendukung proses penggajian sesuai dengan kebijakan terbaru akan sangat membantu bisnis mengoptimalkan pertumbuhan bisnis.&nbsp; Disebut bahwa Mekari membantu pelaku usaha dapat lebih mudah menjalankan kewajibannya sekaligus memberikan manfaat optimal kepada karyawan. &ldquo;Selain membantu proses administrasi HR kami, sistem Mekari Talenta secara agile beradaptasi dengan regulasi (kebijakan) pemerintah yang terbaru. Sehingga kami tidak perlu khawatir lagi dalam memastikan compliance, dan efisiensi proses bisnis," terang Erna.

Aturan baru PPh 21 DTP juga mengharuskan pelaku bisnis memahami kriteria eligibilitas bagi pegawai tetap dan non-tetap, serta mekanisme.

Implementasi Aturan PPh 21 DTP, Kelonggaran atau Tantangan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/menperin-apresiasi-upaya-inovasi-memitigasi-bahaya-rokok_m_.jpg" alt="Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto" width="100%">
<figcaption>Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah ancaman wabah Covid-19, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan perluasan pemberian stimulus perpajakan kepada sektor yang terdampak. Salah satunya dengan melakukan perluasan terhadap keringanan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.  Sebelumnya, keringanan PPh 21 itu hanya diberikan untuk pekerja yang berada di sektor manufaktur saja. Dengan kembali dievaluasi, kemungkinan ada beberapa sektor yang akan mendapatkan manfaatnya.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa salah satu sektor yang mendapatkan insentif adalah untuk pekerja yang berada di sektor pariwisata, termasuk transportasi dan akomodasi.  "Di sektor industri pengolahan, pariwisata dan penunjangnya seperti transportasi dan akomodasi serta sektor lainnya," kata dia dalam Telekonferensi Pers, Rabu (1/4).  Adapun, PPh Pasal 21 ini akan ditanggung pemerintah, namun hanya untuk pekerja dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun. Kemudian, disebutkan bahwa sektor pertanian dan perkebunan di mana pekerjanya pun akan mendapatkan stimulus.  "Untuk lainnya yang langsung terdampak (Covid-19), kami sedang membahas di sektor pertanian dan perkebunan dan yang lainnya, tentunya ini akan segera tetapkan nanti sektor-sektor tersebut," jelasnya.  Untuk pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30 persen pun yang hanya untuk sektor tertentu seperti WP KITE dan WP KITE IKM tengah dilakukan evaluasi. Pasalnya, beberapa sektor industri juga meminta stimulus tersebut.  "Pengurangan PPh pasal 25 untuk sektor tertentu ini juga kami evaluasi dan melihat sektor-sektor lain yang kemarin semua sektor industri meminta untuk diberlakukannya PPh pasal 25," tutup dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q_DhjpfSDGc  https://www.youtube.com/watch?v=rnoWc2mY020  https://www.youtube.com/watch?v=JqjJsv7-mxA

Pemerintah Siapkan Stimulus Bebas Pajak Penghasilan Bagi Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penerimaan-capai-target-ini-pr-pr-yang-harus-dituntaskan-rezim-jokowi_m_.jpg" alt="Ilustrasi pajak sebagai salah satu komponen penerimaan negara terbesar dalam APBN 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pajak sebagai salah satu komponen penerimaan negara terbesar dalam APBN 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk meminimalkan dampak ekonomi wabah virus korona. Salah satunya menggratiskan pajak gaji karyawan atau PPh 21.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kelonggaran tersebut akan berlaku bagi karyawan di sektor manufaktur.  ”Pada dasarnya, tadi disampaikan, paket stimulus fiskal terdiri atas beberapa hal. Mengenai PPh 21 akan ditanggung pemerintah untuk industri,” ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemarin (11/3).  Sri Mulyani berharap kebijakan tersebut bisa memberikan ruang gerak bagi industri di tengah hantaman virus korona. Bukan hanya itu, pemerintah bakal menunda pembayaran PPh pasal 22 dan pasal 25 untuk sektor manufaktur. Masa penangguhan juga berlaku selama enam bulan. ”Kemudian, PPh pasal 22, impor yang ditangguhkan juga. Untuk PPh pasal 25 juga sama, selama enam bulan untuk industri,” ungkap Ani, sapaan akrabnya.  Sebagaimana diketahui, PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Sementara itu, PPh 22 adalah pajak penghasilan badan atas kegiatan impor barang konsumsi. PPh 25 atau pajak korporasi juga akan ditangguhkan atau dibayar belakangan.  Pemerintah, lanjut Ani, juga menyiapkan insentif nonfiskal seperti penghilangan larangan terbatas (lartas) untuk lebih dari 749 kode Harmonized System (HS). ”Lebih dari 50 persen dihapus.”  Hal itu bertujuan untuk mempermudah impor bahan baku bagi industri. Kemudian, pemerintah akan melakukan simplifikasi aturan impor antar kementerian. Misalnya, Kementerian Perdagangan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, kebijakan tersebut akan mulai berlaku April 2020 selama enam bulan mendatang. Namun, pemerintah membuka peluang kebijakan itu diteruskan apabila dampak virus korona belum mereda. ”(Kebijakan) temporary tindakan agar memperkuat daya beli, dorong supply. Di samping itu demand side,” jelasnya.  Sektor industri manufaktur memang terpukul dengan adanya wabah virus korona. Namun, menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, pihaknya tidak khawatir asalkan ketersediaan bahan baku dalam negeri bisa tercukupi. ”Bahan baku selain ada, juga bisa didapat secara murah. Artinya, harga terjangkau sesuai dengan kondisi normal,” terangnya. Agus berharap stimulus tersebut bisa meningkatkan daya tahan industri yang tengah berjibaku menghadapi dampak akibat korona.  Pemberian stimulus itu juga merupakan respons pemerintah terhadap masukan berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah lebih proaktif menangkap peluang di tengah pagebluk Covid-19. Sejumlah rencana investasi ke Tiongkok mungkin batal dan beralih ke negara-negara Asia lainnya.  Terkait upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani mengusulkan beberapa hal kepada pemerintah. Salah satunya, memberikan stimulus kepada UMKM. Bisa berupa stimulus fiskal atau moneter.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=u1DE8R3YJ4o  https://www.youtube.com/watch?v=dQebKCg3-10  https://www.youtube.com/watch?v=veoVNUadukk

Minimalisasi Dampak Korona, Bebaskan PPh Karyawan Manufaktur 6 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/SRI-MULYANI-ZAKI1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Zaki)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Zaki)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah memutuskan untuk memberikan kemudahan terkait pembayaran pajak kepada masyarakat, khususnya untuk dunia usaha dan karyawan. Hal ini dilakukan agar para karyawan di dunia usaha tidak tertekan dengan adanya virus Korona.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah akan menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh 21 sendiri diketahui sebagai pajak penghasilan yang berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan serta jabatan.  "Pada dasarnya tadi disampaikan untuk paket-paket stimulus fiskal terdiri dari beberapa hal yang sudah sampaikan tadi yang mencakup mengenai PPh Pasal 21 yang akan ditanggung pemerintah untuk industri," kata dia di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3).  Kemudian, Ani, sapaan akrabnya juga menyebutkan kalau PPh Pasal 22 yang mengatur pajak penghasilan badan dari Wajib Pajak (WP) yang melakukan kegiatan impor, serta Pasal PPh Pasal 25 yang mengatur WP yang melakukan suatu kegiatan usaha akan ditangguhkan.  "PPh Pasal 22 impor juga ditangguhkan juga. Semua paket ini Pak Menko (Airlangga Hartarto) berharap dilakukannya untuk jangka waktu 6 bulan, kemudian untuk PPh Pasal 25 juga sama untuk 6 bulan untuk industri, dan PPN yang direstitusi (permohonan pengembalian pembayaran pajak) dipercepat," tambah dia.  Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memberikan ruang kepada pihak industri agar dapat menjalankan operasional secara maksimal di tengah perekonomian yang sedang tidak stabil. Rencananya, insentif ini akan diresmi diterapkan pada 1 April mendatang. "Beban mereka betul-betul diminimalkan dari pemerintah. (Mulai) 1 April kalau tidak salah," tutupnya.

Mulai 1 April, Karyawan Gratis Pajak Selama 6 Bulan

pph 21

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pph 21