<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1818746195695638648" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/18/Screenshot_2024-12-18-10-18-49-988_comgoogleandroidgm-edit-4265342797.jpg" alt="Ilustrasi industri padat karya. (Dok/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi industri padat karya. (Dok/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1818746195695638648-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah memastikan bakal membebaskan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi para pekerja industri padat karya dengan gaji sebesar Rp 4,8 juta hingga Rp 10 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/015434656/bersiap-menghabiskan-libur-akhir-tahun-di-luar-negeri-simak-6-rekomendasiwisata-di-hongkong-berikut-ini">Bersiap Menghabiskan Libur Akhir Tahun di Luar Negeri? Simak, 6 Rekomendasi&nbsp;Wisata di Hongkong Berikut Ini&nbsp;</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan bahwa pembebasan pajak ini dilakukan sebagai bentuk insentif atau stimulus imbas kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, dari sebelumnya sebesar 11 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dari Rp4,8 juta&ndash;Rp10 juta, PPh-nya ditanggung pemerintah, khusus untuk industri padat karya, ya," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, ditulis Rabu (18/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain PPh, pemerintah juga memastikan pembiayaan kepada industri padat karya guna merevitalisasi mesin. Pembiayaan akan dilakukan dengan bentuk subsidi 5 persen utuk kredit investasi yang diberikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apapun banknya, pemerintah subsidi 5 persen. Dan ,lima persen itu menjadi bagian daripada plafon subsidi yang ada dalam program Kredit uSaha Rakyat (KUR)," jelas Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan insentif pembebasan PPh ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kelas menengah. Utamanya mereka yang bekerja di industri padat karya, seperti tekstil, furniture, hingga alas kaki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pekerja di sektor padat karya, seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furniture dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan akan mendapatkan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun sebelumnya, Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hak ini dilakukan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, pemerintah memastikan bahwa barang dan jasa yang bersifat strategis, seperti kebutuhan pokok. Bahkan, ada sejumlah komoditas yang dibebaskan PPN, seperti beras, daging ayam ras, daging sapi, ikan bandeng/ikan bolu, ikan cakalang/ikan sisik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, ikan kembung, ikan tongkol, ikan tuna, telur ayam ras, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, Bawang merah besar, dan gula pasir. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pemerintah memastikan bakal membebaskan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi para pekerja industri padat karya dengan gaji sebesar Rp 4,8 j

Pemerintah Bakal Bebaskan PPh Bagi Pekerja Gaji Rp 4,8 - Rp 10 Juta, Khusus Industri Padat Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/Dian-purnamasari-888715451.jpg" alt="Dian Purnama Sari" width="100%">
<figcaption>Dian Purnama Sari</figcaption>
</figure> Tahun 2025 akan menjadi tahun dengan banyak kejutan di bidang perpajakan. Saat ini sedang marak diperbincangkan, baik pro maupun kontra, kenaikan PPN menjadi 12 persen sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Implementasi penuh core tax system juga menjadi topik hangat di berbagai seminar. Namun, yang tak kalah urgen adalah berakhirnya penggunaan tarif PPh UMKM (0,5 persen final) bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP). WPOP merupakan wajib pajak (WP) terbanyak saat ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, wajib pajak yang memiliki kewajiban penyampaian surat pemberitahuan (SPT) mencapai 19.273.374. Jumlah tersebut terdiri atas WP badan (2.060.222) dan WPOP (17.213.152). WPOP pengusaha, yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp 4,8 miliar setahun, dapat menghitung pajak penghasilan (PPh) terutang dengan tarif PPh UMKM, mulai PP No 46/2013 jo PP No 23/2018 jo PP No 55/2022. Perhitungan PPh tersebut sering kali disebut PPh UMKM. PPh UMKM PPh UMKM kali pertama berlaku berdasar PP 46/2013. PP itu mengatur PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. WP yang omzet usahanya masih di bawah Rp 4,8 miliar setahun wajib menghitung PPh atas usahanya sebesar 1 persen dari omzet. Itulah peraturan pertama yang muncul untuk menghitung PPh terutang UMKM yang bersifat final. PP 46/2013 kemudian dicabut dan diganti PP 23/2018. Berbeda dengan PP 46/2013, tarif PP 23/2018 lebih rendah, yaitu 0,5 persen. Namun, tarif itu memiliki batas waktu, yaitu 7 tahun untuk WPOP, 4 tahun, dan 3 tahun. PP 23/2018 lantas diperbarui dengan PP 55/2022. Tarif dan aturan PP 23/2018 dengan PP 55/2022 hampir sama. Namun, ada tambahan peredaran bruto tidak kena pajak bagi WPOP senilai Rp 500 juta pertama. PPh UMKM itu pertama dicetuskan supaya WP dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara mudah dan sederhana. Masa penggunaan yang diberikan menjadi masa pembelajaran bagi WP UMKM yang omzetnya masih di bawah Rp 4,8 miliar sebelum dikenai pajak penghasilan dengan perhitungan umum. Semangat kemudahan PPh UMKM itulah yang membuat PPh UMKM cukup menjadi primadona dalam perhitungan PPh UMKM. UMKM yang belum terlalu paham menghitung dengan tarif PPh umum menjadi lebih mudah menghitung PPh terutang mereka. Sebab, yang penting, WPOP UMKM mencatat berapa omzet per bulan dan dapat langsung dikalikan dengan tarif 0,5 persen final. Namun, ternyata kemudahan itu segera berakhir seiring dengan berakhirnya tahun 2024 ini. WPOP UMKM merupakan wajib pajak yang mendapatkan jangka waktu paling lama untuk dapat menghitung menggunakan tarif PPh UMKM, yaitu 7 tahun. Artinya, bagi orang pribadi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak sebelum atau pada 2018, masa berlaku penggunaan tarif PPh UMKM-nya telah habis. Berbeda dengan WPOP yang misalnya baru terdaftar dan memiliki NPWP pada 2022, mereka memiliki jangka waktu penggunaan 7 tahun dihitung sejak 2022. WPOP tentu berbeda dengan WP badan. Badan usaha memang dibentuk untuk memulai suatu usaha. Dengan demikian, jangka waktu penggunaan PPh UMKM untuk WP badan sudah tepat, yaitu dimulai saat mereka memulai usaha. Perbedaan itulah yang menimbulkan rasa tidak adil bagi WPOP. Perbedaan tersebut seharusnya juga menjadi bahan pertimbangan dalam pemberlakuan jangka waktu tersebut. Kemudahan yang Hilang Apabila Anda adalah WPOP yang telah menjadi pegawai dan memiliki NPWP sejak 2018 atau sebelumnya, kemudian Anda berniat memulai usaha pada 2025, sesuai dengan definisi &rsquo;&rsquo;terdaftar&rsquo;&rsquo; pada PP 55/2022, Anda sudah tidak bisa menggunakan PPh UMKM. WPOP yang sudah tidak bisa menggunakan PPh UMKM dapat memilih menggunakan pencatatan atau pembukuan, kemudian baru menghitung PPh terutang sesuai dengan tarif umum PPh WPOP. Bagi WPOP yang ingin melakukan pencatatan, perhitungan penghasilan neto mengacu pada norma perhitungan penghasilan neto (NPPN) dengan kewajiban lapor pada 3 bulan pertama pada tahun tersebut. Apabila memilih menggunakan pembukuan, WPOP harus belajar membuat laporan keuangan yang dibutuhkan. Apabila kita menilik dari awal, PPh UMKM dibuat untuk memberikan kemudahan bagi UMKM yang baru berdiri agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara yang mudah dan sederhana. Namun, dengan jangka waktu yang telah berakhir bagi WPOP, bahkan WPOP yang belum memulai menjadi pengusaha, semangat untuk memudahkan UMKM menghitung dan membayar pajak tersebut bakal menjadi hilang pula.&nbsp;(*) <hr /> *) DIAN PURNAMA SARI, Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Saat ini marak diperbincangkan, baik pro maupun kontra, kenaikan PPN menjadi 12 persen sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Berakhirnya Tarif PPh UMKM 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/UMKM-2304052043.jpg" alt="Ilustrasi UMKM. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi UMKM. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dirjen Pajak akan memberikan insentif berupa tarif pajak 0 persen bagi pelaku UMKM yang membuka usahanya di IKN Nusantara. Pemberian insentif tersebut ada syaratnya. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menyatakan syaratnya adalah UMKM tersebut memiliki omzet mencapai Rp 50 miliar per tahun. &rdquo;Bagi UMKM pun kita beri fasilitas PPh 0 persen untuk UMKM yang berlokasi atau membuka usahanya di IKN Nusantara, jadi cakupannya untuk seluruh wajib pajak yang skala besar, menengah, ataupun kecil kita berikan fasilitas,&rdquo; ujar Yon Arsal seperti dikutip dari Antara. Pemberian insentif tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023. UMKM termasuk pihak yang mendapat insentif PPh 0 persen apabila beroperasi di IKN Nusantara. Yon menambahkan, pemberian insentif tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong para pelaku usaha membuka usahanya di IKN Nusantara. Hal senada juga diungkapkan Kepala OIKN Bambang Susantono. Dia menyatakan bahwa UMKM merupakan soko guru perekonomian. &rdquo;Peraturan tersebut mengisyaratkan keberpihakan pemerintah pada pelaku UMKM yang merupakan salah satu soko guru perekonomian Indonesia,&rdquo; ujar Bambang Susantono. Secara garis besar, PP No. 12/2023 terkait pemberian izin usaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal, bagi pelaku usaha di IKN Nusantara. Tujuannya memberikan kepastian, kesempatan, dan mengajak, pelaku usaha berpartisipasi mempercepat pembangunan IKN Nusantara. Yon juga menyatakan bahwa pemerintah juga memberi insentif berupa superdeduction hingga 200 persen dari biaya yang dikeluarkan pengusaha yang berperan dalam pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial. &rdquo;Kita juga memberikan superdeduction untuk sumbangan, khususnya untuk fasilitas umum, sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan rencana di IKN Nusantara,&rdquo; imbuh Yon. Tidak hanya itu, superdeduction sebesar 250 persen juga diberikan bagi perusahaan yang membuka kesempatan untuk magang, praktik kerja lapangan, hingga pembelajaran bagi siswa didik di IKN Nusantara. "Superdeduction di IKN Nusantara bisa mencapai 250 persen, dan untuk bank bisa 350 persen lebih tinggi dari yang ada saat ini yaitu 300 persen di luar IKN Nusantara,&rdquo; ungkap Yon. Sejak Juli, Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara telah melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi pengusaha lokal di sekitar IKN Nusantara agar mereka tidak hanya menjadi penonton. Para pelaku usaha yang mengikuti program tersebut antara lain berasal dari wilayah Kalimantan Timur, seperti Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Samarinda, dan Balikpapan.

Pemerintah beri insentif berupa tarif pajak 0 persen bagi pelaku UMKM yang membuka usahanya di IKN Nusantara dengan syarat tertentu

Pemerintah Akan Beri Insentif Bebas PPh bagi UMKM di IKN Nusantara, Berikut Persyaratannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/IMG20231017164018_copy_1200x782-3594178066.jpg" alt="Maket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kementerian PUPR." width="100%">
<figcaption>Maket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kementerian PUPR.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah memberikan fasilitas khusus bagi para pegawai yang bekerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satunya berupa Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah sampai 2035. &rdquo;Jadi intinya yang pindah ke sana, bekerja di sana, berdomisili di sana, PPh-nya ditanggung pemerintah,&rdquo; kata Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal dalam acara Roadshow Peluang Investasi IKN Nusantara seperti dilansir dari Antara, Jumat (1/12). Fasilitas tersebut diberikan tidak hanya untuk aparatur sipil negara (ASN), namun juga berlaku untuk semua wajib pajak (WP) dengan tingkat penghasilan berapa pun asalkan bekerja di IKN Nusantara. &rdquo;PPh Pasal 21 semuanya kita kasih. Salah satu insentif ini tidak hanya untuk PNS, tapi juga untuk seluruh karyawan yang pindah ke sana,&rdquo; jelas Yon Arsal. Yon Arsal mengatakan, fasilitas perpajakan tersebut mulai berlaku jika sudah ada pegawai yang bekerja dan berdomisili di IKN Nusantara. Kebijakan itu akan terus dievaluasi lebih lanjut. Menurut dia, fasilitas bagi para pegawai diperlukan agar semakin mendorong masyarakat untuk tinggal dan bekerja di IKN Nusantara. Selain menanggung PPh pegawai di IKN Nusantara, pemerintah juga menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk beberapa transaksi di IKN Nusantara seperti pembelian kendaraan listrik (EV), persewaan bangunan di IKN Nusantara, jasa pengelolaan limbah, serta jasa konstruksi untuk pembangunan. &rdquo;PPN juga kita berikan pada prinsipnya semua fasilitas di luar juga berlaku di IKN Nusantara. Kita tambahkan fasilitas selain seperti, misalnya PPN tidak dipungut untuk electric vehicle, kemudian jasa konstruksi, dan jasa lainnya,&rdquo; ujar Yon Arsal. Lebih lanjut, Yon Arsal menyampaikan bahwa untuk meningkatkan partisipasi para pelaku usaha di IKN Nusantara, pemerintah juga menerapkan tarif pajak 0 persen bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjalankan usahanya di Ibu Kota (IKN) Nusantara. Fasilitas itu diberikan untuk UMKM yang mempunyai omzet sampai dengan Rp 50 miliar per tahun. &rdquo;Bagi UMKM pun kita juga berikan fasilitas PPh 0 persen untuk seluruh UMKM yang berlokasi dan berusaha di IKN Nusantara, jadi cakupannya untuk seluruh wajib pajak baik yang skala besar, menengah, atau pun kecil kita berikan fasilitas,&rdquo; papar Yon Arsal.

Pemerintah memberikan fasilitas khusus bagi para pegawai yang bekerja di Ibu Kota Negara Nusantara. Salah satunya PPh ditanggung pemerintah

Pemerintah Tanggung PPh Pegawai yang Bekerja di IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/tarif-pajak-emas-543045509.jpg" alt="Tarif pajak bagi pelaku penjualan emas diturunkan." width="100%">
<figcaption>Tarif pajak bagi pelaku penjualan emas diturunkan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatur ulang pengenaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan/penyerahan emas dan jasa terkait. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan bahwa kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023. "Pengaturan ulang ini bertujuan memberikan kemudahan, kepastian hukum, kesederhanaan, serta penurunan tarif. Penurunan tarif dimaksudkan sebagai alat untuk mendorong semua pelaku usaha masuk dalam sistem. Jadi, tercipta level playing field di semua lapisan ekosistem industri emas perhiasan," jelasnya Senin (1/5). Dwi menjelaskan, penjualan/penyerahan emas dan jasa terkait adalah penjualan/penyerahan Terkait dengan emas perhiasan, pengusaha kena pajak (PKP) pabrikan emas perhiasan wajib memungut PPN 1,1 persen dari harga jual atau 1,65 persen dari harga jual untuk penyerahan kepada konsumen akhir. Sementara itu, PKP pedagang emas perhiasan wajib memungut PPN 1,1 persen dari harga jual dalam hal PKP memiliki faktur pajak/dokumen tertentu lengkap atas perolehan/impor emas perhiasan atau 1,65 persen dari harga jual dalam hal tidak memilikinya. "Tarif tersebut turun jika dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya dalam PMK Nomor 30/PMK.03/2014," ujarnya.&nbsp;(dee/c14/dio)

"Penurunan tarif dimaksudkan sebagai alat untuk mendorong semua pelaku usaha masuk dalam sistem," kata Dwi.

Pemerintah Turunkan Tarif Pajak bagi Pelaku Usaha Emas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-terpengaruh-politik-kampret-dan-cebong-tetap-patuh-bayar-pajak_m_.jpg" alt="Pengamat sebut kampret dan cebong tetap bayar pajak" width="100%">
<figcaption>Pengamat sebut kampret dan cebong tetap bayar pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemerintah telah memperbarui batas pajak penghasilan (PPh) orang pribadi atau karyawan dari semula Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp 5 juta per bulan. Itu artinya, pekerja dengan gaji minimal RP 5 juta dalam sebulan akan terkena PPh. Aturan ini berlaku mulai Januari 2023 sesuai dengan periode Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2022. Sementara itu dengan hadirnya aturan baru ini, pekerja dengan penghasilan Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun tak lagi dikenakan PPh atau menjadi PTKP atau penghasilan karyawan yang tidak terkena pajak. Dalam aturan yang diteken Presiden Jokowi pada 20 Desember 2022 ini persentase pengenaan pajak PPh berdasarkan Pasal 21 masih sama, yaitu sebesar 5 persen. Dalam aturan baru ini, hanya batas PTKP yang berubah. Untuk diketahui, kebijakan baru ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh. "Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun," tulis PP Nomor 55 Tahun 2022 tersebut. Secara lengkap, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibagi menjadi lima layer. Pertama, penghasilan sampai dengan Rp 60 juta dikenakan tarif pajak PPh sebesar 5 persen. Dengan demikian, untuk pegawai dengan gaji Rp 5 juta per bulan atau Rp 60 juta per tahun, pajak penghasilan yang harus disetor ke kas negara adalah Rp 300.000 per tahun alias Rp 30.000 dalam sebulan. Pajak penghasilan sendiri dipotong pemerintah melalui perusahaan pemberi kerja dari gaji karyawan. Hitungannya yakni gaji dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lalu dikalikan dengan tarif progresif pajak PPh Pasal 21. Sebagai contoh, Rp 60 juta per tahun dikurangi Rp 54 juta yaitu Rp 6 juta dan dikalikan 5 persen sehingga hanya Rp 300.000 setahun. Kedua, penghasilan lebih dari Rp 60 juta hingga Rp 250 juta dikenakan tarif pajak PPh 15 persen. Ketiga, penghasilan lebih dari Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta tarif pajak PPh yang dikenakan 25 persen. Keempat, penghasilan di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar dikenakan tarif pajak PPh sebesar 30 persen. Terakhir, layer kelima, penghasilan di atas Rp 5 miliar dibandrol tarif pajak PPh sebesar 35 persen. Tak hanya PPh, PP Nomor 55 Tahun 2022 juga mengatur terkait batas peredaran bruto atau omzet yang bebas dari pajak. Berdasarkan Pasal 60 PP tersebut, UMKM orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta dalam setahun tidak dikenai PPh. Itu artinya, para UMKM pribadi hanya perlu membayar pajak jika omzet per tahunnya di atas Rp 500 juta. (*) &nbsp;

Simak Aturan Baru, Penghasilan Rp 4,5 Juta Per Bulan Tak Lagi Kena PPh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jangan-ditunda-tunda-3-aturan-baru-ini-buat-lapor-spt-jadi-ngak-ribet_m_.jpg" alt="Ilustrasi pelaporan pajak di kantor pajak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaporan pajak di kantor pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus menggenjot penerimaan sektor perpajakan untuk mendukung penerimaan pajak. Salah satunya dilakukan dengan memberlakukan PMK No.67 Tahun 2022 untuk pungutan pajak PPn bagi agen asuransi. Sejak diberlakukan pada April 2022 hingga Agustus 2022, total penerimana PPn dari agen asuransi mencapai Rp 36 miliar.  Founder PAAI (Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia), Wong Sandy Surya menyebutkan, sejak 2009 komisi agen asuransi dikenakan PPh 50%. Dan sejak April 2022, sesuai PMK No.67 Tahun 2022, PPn atas jasa agen asuransi dikenakan tarif efektif sebesar 1,1% dari komisi atau imbalan yang didapatkan oleh agen asuransi.  Komisi atau imbalan tersebut merupakan nilai pembayaran sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh) atau pungutan lainnya. Alhasil, Sandy mengatakan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, sumbangan PPn atas Jasa Agen Asuransi sejak diterapkannya PMK 67/2022 pada bulan April 2022 hingga Agustus 2022 telah mencapai puluhan miliar.  “Dari informasi yang kita dapatkan dari Ditjen Pajak, sejak diterapkan April 2022, kita sudah menyetor PPn atas jasa kita sebagai agen asuransi mencapai Rp 36 miliar rupiah di Agustus 2022,"ungkap Sandy dalam Konferensi Pers HUT Ke-6 PAAI di Jakarta, Kamis (29/09/2022).  Sandy menjelaskan, sejatinya PPn atas jasa agen asuransi dibebaskan karena telah dipotong komisi agen senilai 50%. “Selain itu, agen itu adalah pahlawan, ujung tombak perusahaan asuransi. Menjelaskan ke masyarakat akan pentingnya asuransi, proteksi masa depan. Kami juga gencar edukasi dan literasi keuangan. Terbukti perusahaan asuransi tetap bertahan di tengah pandemi,” jelas Sandy.  Dia menambahkan, di tengah gejolak ekonomi akibat kenaikan inflasi dan suku bunga, para agen harus mempunyai strategi khusus dalam menopang pertumbuhan industri.  “Bisnis di saat ini cukup tertantang, tetapi mereka harus tetap tumbuh. Demikian juga kami para agen. Kami jadikan ini sebagai bisnis, karena kami dibolehkan buka kantor oleh perusahaan asuransi. Maka kami tawarkan produk dengan modal yang kendati kecil, tetapi menguntungkan, supaya dapat uang, proteksi juga dapat. Banyak yang menolak unitlink, tetapi setelah dijelaskan, mereka baru paham,” pungkas Sandy.  Untuk diketahui, saat ini member PAAI sudah mencapai lebih dari 1.000 orang. Dan yang belum berkontribusi iuran melebihi 8.000 orang.  Ketua Umum PAAI, Lucia Wenny mengatakan, dalam rangka peningkatan kompetensi agen asuransi, PAAI juga melakukan berbagai program pengembangan keagenan. Salah satunya adalah Fun Friday. Diberi titlle Fun Friday karena training keagenan diadakan setiap hari Jumat dengan nara sumber dari para agen asuransi yang sukses dan juga para praktisi.  "Kedepannya tentu PAAI akan lebih mencerdaskan para agen asuransi untuk lebih profesional. Tagline kami profesi untuk kepentingan nasabah. Untuk mendukung hal ini kami akan membuat program-programnya, seperti membuka kelas khusus, yang akan diisi oleh team training. Ini tentu menjadi PR kami saat ini," ungkap Wenny.  &nbsp;

Jasa Agen Asuransi Setor PPn Rp 36 Miliar Per Agustus 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1646306777893.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendukung rencana pemerintah yang akan mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi uang kripto.  "Transaksi kripto dan 'fintech' sekarang kita tahu begitu besar. Pelanggannya juga jutaan orang. Jadi, saya dukung aturan pengenaan PPh dan PPN untuk mereka, sekaligus ini bisa jadi sumber pendapatan baru bagi negara," kata pria yang biasa disapa Cak Imin itu melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (9/4).  Cak Imin mengutip laporan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menyebut nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 64,9 triliun pada 2020 dan tercatat Rp 859,4 triliun pada tahun lalu. Dari data tersebut, transaksi perdagangan aset kripto periode Januari hingga Februari 2022 tercatat sebesar Rp 83,3 triliun. "Transaksi sebesar dan sebanyak itu tentu saja bisa meningkatkan pendapatan pajak negara. Jadi, sudah sepatutnya dioptimalkan," kata dia.  Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkaji dan berkoordinasi dengan pengusaha transaksi aset kripto maupun Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) terkait besaran tarif pajak yang akan dikenakan.  "Saya minta lembaga terkait seperti Kemenkeu dan AFTECH saling berkoordinasi berapa besaran pajaknya nanti. Harapan saya, pengenaan pajak tidak terlalu memberatkan para trader aset kripto maupun nasabah fintech yang berdampak pada berkurangnya transaksi hingga perpindahan trader ke transaksi 'exchange' luar negeri," ujarnya.  Di sisi lain, ia juga mendorong Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mensosialisasikan aturan pengenaan PPh dan PPN kepada perusahaan penyelenggara transaksi aset kripto, perusahaan fintech maupun kepada masyarakat selaku trader dan nasabah.  "Sosialisasinya harus masif. Jangan nanti terkesan pemerintah asal narik pajak saja oleh para pengusaha dan trader. Kalau masif saya yakin mereka juga mengerti karena ini juga untuk kebaikan Indonesia, kebaikan kita bersama," ucapnya. (*)

Cak Imin Dukung Rencana Pengenaan PPh dan PPN atas Transaksi Kripto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jelang-batas-akhir-sudah-1093-juta-wajib-pajak-laporkan-spt_c_295961.jpg" alt="Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa kebijakan pajak penghasilan (PPh) dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berpihak kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.  “Untuk sisi pajak penghasilan ini, kita memang ingin berpihak kepada masyarakat berpenghasilan yang lebih rendah,” ujar dia dalam keterangannya, Jumat (25/3).  Berdasarkan UU HPP terbaru, tarif PPh orang pribadi sebesar 5 persen berlaku untuk lapisan penghasilan kena pajak senilai Rp 0 hingga Rp 60 juta. Bukan hingga Rp 50 juta seperti yang berlaku sebelumnya.  UU HPP juga menetapkan lapisan penghasilan kena pajak baru dengan tarif pajak sebesar 35 persen untuk wajib pajak yang penghasilannya di atas Rp 5 miliar. Dalam UU HPP, terdapat perubahan tarif dan bracket PPh orang pribadi agar lebih mencerminkan keadilan.  Menurut Suahasil, perubahan bracket tarif PPh Orang Pribadi ini dilakukan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan menengah bawah, sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan tinggi untuk berkontribusi lebih.  “Dengan cara seperti ini, yang miskin, yang penghasilannya lebih rendah, bayar pajak lebih rendah. Yang memang kaya dan berkemampuan akan bayar pajak lebih tinggi, bahkan sampai dengan bracket tarif pajak Rp 5 miliar ke atas,” kata dia.  Lebih lanjut, Suahasil menilai perubahan dalam UU HPP ini untuk mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Menurutnya, sistem perpajakan itu harus netral, harus efisien, harus stabil, memberikan kepastian, harus sederhana, harus efektif, dan fleksibel.  "Artinya yang kaya bayar lebih banyak daripada yang kurang kaya. Yang miskin ya harusnya malah nggak bayar. Kita kasih bantuan yang sehat, yang efektif, dan bertanggung jawab,” ujar Suahasil.  Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak Indonesia untuk ketaatannya membayar pajak di dalam rangka bersama-sama membangun Indonesia. “Negeri ini kalau yang bayar pajak bukan kita ya siapa lagi yang mau bayar pajak. Jadi Ibu Bapak sekalian, terima kasih sekali lagi dari kami yang bertugas mengumpulkan pajak, mengelola keuangan negara, mendapatkan penerimaan pajak dari Ibu Bapak pelaku usaha," terangnya.  "Kami siap untuk terus fleksibel. Pada saat diperlukan, kami memberikan relaksasi, pengurangan, insentif. Pada saat normal, kita bersama-sama menuju normalisasi,” tandas dia.

PPh Kini Berpihak Pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Ilustrasi petugas Kantor Pajak melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, beberapa waktu lalu. DOK. MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas Kantor Pajak melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, beberapa waktu lalu. DOK. MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal bukan hanya mengubah tarif pajak pertambahan nilai (PPN), namun juga tarif pajak penghasilan (PPh). Rencana tersebut telah disampaikan ke DPR untuk dilakukan pembahasan.  Airlangga menjelaskan, terkait PPN masih ada pembahasan karena ini menjadi bagian dalam RUU perubahan ke-5 atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dan Tata Cara Perpajakan. PPN secara global, yang akan diatur dalam UU tersebut di dalamnya ada UU PPh, termasuk tarif PPh orang per orang dan pribadi, kemudian pengurangan tarif PPh untuk badan.  Namun, Airlangga belum dapat menjelaskan lebih lanjut apakah diubahnya tarif ini akan ke arah kenaikan atau penurunan. Sebab terkait hal itu harus menunggu hasil pembahasan dengan DPR.  "Detailnya nanti kita mengikuti pembahasan yang ada di parlemen," ujarnya secara virtual, Rabu (19/5).  Seperti diketahui, saat ini tarif PPh orang pribadi tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam aturan ini ada empat lapisan tarif pajak penghasilan yang disusun.  Pertama, penghasilan sampai dengan Rp 50 juta/tahun dikenakan PPh sebesar 5 persen. Kedua, penghasilan di atas Rp 50 juta-Rp 250 juta per tahun dikenakan tarif PPh sebesar 15 persen.  Ketiga, penghasilan di atas Rp 250 juta-Rp 500 juta dikenakan tarif PPh sebesar 25 persen. Terakhir, penghasilan di atas Rp 500 juta dikenakan tarif PPh sebesar 30 persen.

Selain untuk PPN, Airlangga juga Berencana Ubah Tarif PPh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pph

Berita Terkini