<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/uDgRbeuU1hOCVoKxkHdmKWcm8NesjnhhLxJ6m8To-1305384705.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan penjelasan kepada wartawan usai acara peluncuran Gerakan Wakaf Pendidikan Islam di Jakarta. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan penjelasan kepada wartawan usai acara peluncuran Gerakan Wakaf Pendidikan Islam di Jakarta. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi mengumumkan kenaikan tunjangan untuk guru madrasah dan guru agama di lingkungan Kementerian Agama pada tahun 2025. Kabar baik terkait kenaikan tunjangan guru disampaikan Nasaruddin melalui sebuah video yang saat ini beredar di media sosial. "Tahun ini ada kenaikan tunjangan profesi bagi 227.147 guru non PNS sebesar Rp 500 ribu per bulan. Tunjangan yang semula hanya Rp 1,5 juta kini menjadi Rp 2 juta per bulan," ujar Nasaruddin dalam pengumuman resminya. Bukan hanya menaikkan tunjangan guru, Kementerian Agama juga menggelar program Pendidikan Profesi Guru (PPG) paling besar dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Hal itu bertujuan untuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi para guru madrasah dan guru agama agar mereka mendapatkan tunjangan, sehingga kehidupan para guru secara ekonomi jadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.&nbsp; "Hari ini lebih dari 102 ribu guru madrasah dan guru pendidikan agama mulai ikut Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan. Kalau dijumlah secara keseluruhan ada 206.411 (untuk 2025). Ada kenaikan 700 persen dari tahun lalu. Semua ini usaha untuk menaikkan kesejahteraan guru," tutur Nasaruddin. Selain itu, Kementerian Agama dalam 3 tahun terakhir juga mengangkat sekitar 52 ribu guru honorer sehingga beralih status menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). "Bagi saya, guru bukan hanya pekerjaan, tapi panggilan jiwa. Karena kemuliaan itu, negara harus hadir untuk memperhatikan kesejahteraannya," imbuh Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta itu. &nbsp;

Menag Nasaruddin Umar umumkan kenaikan tunjangan guru madrasah dan agama, dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi guru.

Menag Nasaruddin Umar Umumkan Kenaikan Tunjangan Guru Madrasah dan Guru Agama, Segini Angka Kenaikannya

<div id="m#msg-f:1820863756531725162" class="mail-message expanded"> <h3 class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/Screenshot_2025-01-10-19-52-53-665_comgoogleandroidgm-edit-1845277770.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar di Wajo (10/1). (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar di Wajo (10/1). (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> </h3> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div id="m#msg-f:1820863756531725162-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Kementerian Agama (Kemenag) mulai tahun ini akan mengakselerasi program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan yang menjadi binaannya. Baik guru madrasah maupun guru agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Khonghucu) di sekolah umum. Ada 625.481 guru yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun mendatang dan dimulai Maret depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015513078/bergelimang-harta-bak-raja-minyak-berikut-7-weton-teratas-yang-hidupnya-akan-dihujani-rezeki-melimpah">Bergelimang Harta Bak Raja Minyak: Berikut 7 Weton Teratas yang Hidupnya Akan Dihujani Rezeki Melimpah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mulai tahun ini, kita akan akselerasi PPG guru. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, kesejahteraan dan kualitas guru untuk mendukung kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran," kata Menag Nasaruddin Umar di Wajo pada Jumat (10/1). Dia mengatakan saat ini, terdapat 625.481 guru binaan Kemenag yang belum mengikuti PPG Dalam Jabatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rinciannya, 484.678 guru madrasah, 95.367 guru PAI di sekolah umum, 29.002 guru agama Kristen, 11.157 guru agama Katolik, 4.412 guru agama Hindu, 689 guru agama Buddha, dan 179 guru agama Khonghucu. "PPG Dalam Jabatan bagi guru binaan Kemenag ini akan kita coba selesaikan dalam dua tahun. Kita sudah membentuk Panitia Nasional Pendidikan Profesi Guru atau PPG Kemenag agar bisa bekerja lebih cepat," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Abu Rokhmad menambahkan bahwa pelaksanaan PPG di Kemenag dilaksanakan melalui satu pintu kepanitiaan nasional. Sebagai wujud dari implementasi Moderasi Beragama sekaligus mempermudah koordinasi antar unit pembina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pelaksanaan PPG bagi guru di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan serempak melalui Panitia Nasional. Ini bentuk implementasi dari Moderasi Beragama dan kemudahan dalam koordinasi. Karena isunya sama pada setiap masing-masing agama", tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Ketua Panitia Nasional PPG Kemenag yang juga Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Thobib Al-Asyhar menjelaskan, PPG Kemenag pada 2025 ditargetkan untuk 269.168 guru. Sementara pada 2026, PPG Kemenag ditargetkan untuk 356.313 guru.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prosesnya, lanjut Thobib, akan dibuat dalam beberapa angkatan. Untuk angkatan pertama, PPG akan dilakukan mulai Maret 2025. "Kita targetkan ada 80 sampai 100 Ribu peserta PPG untuk angkatan pertama pada Maret mendatang," sebut Thobib.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut persyaratan peserta PPG Dalam Jabatan Kementerian Agama. Pertama terdaftar aktif sebagai guru dalam satminkal yang terdata dalam sistem pendataan Kemenag. Lalu Kedua, guru yang diangkat paling lambat pada 30 Juni 2023 dan terdata aktif Tahun Ajaran 2023/2024;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kriteria yang ketiga adalah memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV yang sesuai dengan mapel PPG Dalam Jabatan. Kriteria keempat adalah belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya kriteria kelima adalah belum memiliki sertifikat pendidik. Lalu kriteria yang keenam sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah/puskesmas/pusat layanan kesehatan lainnya. Terakhir kriteria ketujuh adalah, bagi calon peserta PPG Dalam Jabatan akan dilakukan seleksi administrasi berbasis data yang ada dalam&nbsp;sistem. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Kementerian Agama (Kemenag) mulai tahun ini akan mengakselerasi program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan yang menjadi binaannya.

Sebanyak 269 Ribu Guru Kemenag Bakal Ikut PPG Maret Depan, Berikut Ini Tujuh Kriterianya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/JKT_Raker-Menag-dengan-Komite-iii-DPD-Bahas-Persiapan-Haji_Salman-Toyibi-4JPG-3431414361.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar saat mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (2/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar saat mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (2/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sekaligus kesejahteraan para pendidik dengan sertifikasi atau pendidikan profesi guru (PPG). Guru yang lolos sertifikasi berpeluang mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Kemenag baru saja mengumumkan kegiatan sertifikasi yang menyasar 28.536 guru pendidikan agama Islam (PAI). Kegiatan sertifikasi guru PAI itu sudah digelar dalam dua gelombang. Pertama berkapasitas 13.409 guru. Kemudian, disusul tahap kedua sebanyak 15.127 guru. Mereka adalah guru PAI yang diangkat pemda, Kemendikbudristek (sekarang Kemendikdasmen), yayasan, maupun Kemenag sendiri. Menag Nasaruddin Umar menyampaikan, kegiatan PPG merupakan program utama untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sehingga guru layak disebut profesional. Selain itu, melalui PPG, kesejahteraan guru akan meningkat. Dia mengatakan, guru yang lulus PPG akan mendapatkan sertifikat pendidik dan kemudian menerima TPG setiap bulan. Nasaruddin menyampaikan, anggaran PPG pada 2024 mencapai Rp 142,68 miliar. Dana tersebut bersumber dari anggaran pemda serta lembaga pemerintah nonstruktural seperti Baznas, BWI, dan Baitul Mal. Sedangkan tugas Kemenag adalah mengoordinasikan beberapa lembaga donatur. &rdquo;Melalui PPG, kita ingin memastikan bahwa guru PAI memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mengajarkan nilai-nilai agama kepada generasi muda,&rdquo; katanya kemarin (22/12). Tahun ini Kemenag melaksanakan PPG dengan model tatap muka dan daring. Program itu dilaksanakan dalam enam tahap. Di antaranya, pendalaman materi, pembuatan perangkat pembelajaran, uji komprehensif, praktik pengalaman lapangan, dan uji kompetensi (uji kinerja dan uji pengetahuan). Setiap angkatan PPG digelar dalam durasi 128 hari atau setara dengan 36&ndash;40 SKS. Pada bagian lain, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Abu Rokhmad menambahkan, PPG sangat penting bagi pengembangan kualitas pendidikan agama Islam. Pendidikan profesi diharapkan mampu melahirkan guru-guru PAI yang tidak hanya kompeten dalam materi. &rdquo;Tetapi, juga mampu menyampaikan ajaran agama dengan cara yang lebih menarik dan relevan dengan tantangan zaman,&rdquo; kata Abu. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan strategi meningkatkan kesejahteraan guru. Di antaranya, menaikkan besaran TPG untuk guru non-ASN. Selama ini guru non-ASN yang sudah bersertifikat profesi guru mendapatkan TPG Rp 1,5 juta/bulan. Dengan kebijakan baru Prabowo itu, mereka akan mendapatkan TPG Rp 2 juta/bulan. Sedangkan TPG untuk guru PNS sesuai dengan besaran gaji pokoknya. (wan/c6/oni)

Guru yang lolos sertifikasi berpeluang mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). 28.536 guru pendidikan agama Islam (PAI) terima sertifikat.

Sudah Ikut PPG, 28 Ribuan Guru PAI yang Segera Terima Tunjangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/WhatsApp-Image-2024-11-29-at-102811-2511514592.jpg" alt="Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) angkat bicara soal rencana Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kesejahteraan guru di tahun depan. Tak hanya mengapresiasi, PGRI juga meminta agar proses sertifikasi para guru bisa dipercepat. Pasalnya, sertifikasi jadi salah satu syarat agar bisa memperoleh tambahan kesejahteraan yang dijanjikan pemerintah. Di mana,&nbsp;guru ASN bersertifikasi akan mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Kemudian, bagi guru non ASN nilai tunjangan profesinya akan ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah.&nbsp; &ldquo;Yang kita dorong dari PGRI adalah percepatan sertifikasi guru, jangan berbelit-belit. Sehingga bisa dirasakan semua,&rdquo; ujar Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi&nbsp;ditemui di sela acara seminar internasional terkait integrasi antara perubahan iklim dengan pendidikan,&nbsp;di Jakarta, Senin (2/12/2024). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015379273/9-sifat-unik-yang-membuat-kagum-dari-seseorang-yang-sering-makan-sendirian-di-tempat-umum-tanpa-merasa-malu">9 Sifat Unik yang Membuat Kagum dari Seseorang yang Sering Makan Sendirian di Tempat Umum Tanpa Merasa Malu</a>&nbsp; Dia mendesak agar pemerintah mempermudah proses sertifikasi ini. Dengan begitu, kenaikan kesejahteraan guru dapat dirasakan secara merata. Saat ini sendiri, kata dia, jumlah guru yang sudah tersertifikasi masih kurang dari 50 persen. Lalu setelah adanya perubahan pola pada pendidikan profesi guru (PPG) menjadi piloting, mulai ada keterserapan sekian ratus ribu. &ldquo;Nah yang kita mau dorong adalah percepatan sertifikasi guru dan jangan rumit gitu loh. Kembali ke undang-undang guru dan dosen, pakai pelatihan 10 hari, 11 hari selesai,&rdquo; ungkapnya. Cara ini dinilai lebih efektif ketimbang PPG saat ini yang kebanyakan in dan out dan berbiaya mahal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015379262/ketahui-cara-menjaga-kesehatan-mental-saat-bermain-media-sosial">Ketahui Cara Menjaga Kesehatan Mental saat Bermain Media Sosial</a>&nbsp; Selain mempercepat proses sertifikasi, Unifah juga meminta agar sistem inpassing untuk guru swasta diterapkan kembali. Kebijakan ini diyakini dapat membantu peningkatan kesejahteraan bagi guru swasta. &ldquo;Sehingga misalnya guru swasta sudah 30 tahun itu disamakan dengan PNS. Nah itu kan berarti gaji pokoknya disamakan dengan kenaikan 100 persen. Jadi swasta itu nggak stagnan di Rp 2 juta (besaran tunjangan profesi guru, red) nggak gitu,&rdquo; tegasnya. Hal ini juga untuk memberi kepastian bagi para guru swasta yang sudah inpassing sebelumnya. Sebab, banyak guru swasta yang khawatir TPG-nya justru turun karena non ASN akan menerima TPG Rp 2 juta sementara gaji pokok mereka sudah setara ASN.&nbsp;

PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) angkat bicara soal rencana Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kesejahteraan guru tahun depan

Sertifikasi Jadi Syarat Kenaikan Kesejahteraan Guru, PGRI Minta PPG Nggak Ribet   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/JKT-1-PRABOWO-NANGIS-HGN-2024-FED-3JPG-1819543636.jpg" alt="Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menangis saat memberikan arahan saat acara puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome Rawamangun pada Kamis (28/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menangis saat memberikan arahan saat acara puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome Rawamangun pada Kamis (28/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pidato Presiden Prabowo Subianto di peringatan Hari Guru Nasional ramai menjadi perbincangan. Khususnya soal kenaikan gaji guru PNS dan PPPK. Sebab, kenaikan tersebut sudah lama berjalan lewat skema tunjangan profesi guru (TPG). Direktur Advokasi Kebijakan Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) Agung Pardini mengatakan, kebijakan yang disampaikan Prabowo itu tidak membuat gaji guru PNS meningkat. Sebab, guru PNS yang sudah bersertifikat profesi guru sudah mendapatkan TPG sebesar satu kali gaji. Sementara itu, guru PPPK dan non-ASN yang sudah bersertifikat profesi selama ini mendapat TPG Rp 1,5 juta per bulan. Tunjangan itulah yang oleh Prabowo dinaikkan menjadi Rp 2 juta per bulan. Jadi, yang naik Rp 500 ribu hanya TPG non-ASN, sedangkan TPG ASN-PPPK setara gaji pokok PNS III-a. "Positifnya (kebijakan Prabowo), pendapatan ASN-PNS dengan ASN-PPPK tidak akan terlalu timpang lagi," kata Agung kemarin (30/11). Menurut dia, pidato Prabowo itu masih terlalu umum. Nantinya pasti diikuti penjelasan atau aturan skema yang lebih teknis. Menurut Agung, kebijakan Prabowo soal penambahan penghasilan guru tersebut baru dirasakan guru yang sudah bersertifikat profesi guru. Untuk mendapatkan sertifikat itu, guru wajib ikut pendidikan profesi guru (PPG). Yang jadi persoalan adalah kuota PPG setiap tahun terbatas. Jauh lebih sedikit dibandingkan guru yang belum bersertifikat. Akibatnya, ada antrean untuk ikut PPG. Dia bersyukur kuota PPG ditambah. Yaitu, ada peningkatan kuota menjadi 806.486 peserta. Syarat untuk ikut PPG, harus berijazah S-1 atau D-4. Pemerintah juga menyatakan memberikan bantuan pendidikan untuk 249.623 guru yang belum memiliki gelar D-4 atau S-1. "Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru adalah langkah baik," katanya. Tetapi, harus disertai kebijakan strategis yang menyelesaikan masalah mendasar. Khususnya soal data, kesenjangan kesejahteraan, dan khususnya pendapatan guru. Terkait dengan data guru, kondisinya sekarang masih banyak masalah. Dia mengatakan, data mengenai jumlah guru saat ini masih tumpang tindih. Kemendikbudristek (sekarang Kemendikdasmen) dan Kemenag punya data jumlah guru yang berbeda dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Angkanya juga tidak pernah pasti. Hanya disebutkan ada di kisaran 3,56 juta hingga 3,86 juta orang. Mereka mendukung rencana pemerintah melalui BPS untuk mendata guru non-ASN yang belum tersertifikasi. Pendataan itu penting untuk memastikan guru honorer mendapatkan peningkatan kesejahteraan. "Dari data kami, terdapat 2,06 juta guru honorer, yang setara 56 persen dari total guru di Indonesia. Jumlah ini meliputi 838,6 ribu guru SD; 275,2 ribu guru SMP; dan 278,2 ribu guru MI," tambahnya. Dia berharap kegiatan TPG di era pemerintahan Prabowo bisa digalakkan. Dengan begitu, kebijakan peningkatan kesejahteraan guru benar-benar bisa dirasakan di lapangan. Sebelumnya, peningkatan kesejahteraan guru lewat sertifikasi juga disinggung Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi&rsquo;i. Dia mengatakan, Presiden Prabowo memberikan instruksi yang jelas. Yaitu, tanggungan sertifikasi guru harus sudah selesai dalam waktu dua tahun ke depan. "Untuk itu, saya minta kepada direktur GTK (guru dan tenaga kependidikan madrasah) agar sertifikasi guru non-ASN yang jumlahnya lebih dari 500 ribu orang, tidak lagi dicicil per tahun 50 ribu orang," katanya. Jika memungkinkan, sertifikasi seluruh guru madrasah dan pesantren harus selesai dalam waktu dua tahun. Banyaknya guru madrasah yang belum sertifikasi menjadi sorotan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, hingga kini jumlah guru madrasah yang sudah tersertifikasi hanya 39,2 persen. Padahal, berdasar amanah UU Guru dan Dosen (pasal 82 ayat 2), ditegaskan bahwa 10 tahun sejak berlakunya UU Guru dan Dosen, seluruh guru harus sudah tersertifikasi. "Kini, sudah 19 tahun berlalu, nyatanya masih ditemukan 484.737 atau 60,8 persen guru madrasah yang belum mengantongi sertifikat pendidik," katanya. Ubaid menambahkan, jika tidak ada perubahan kebijakan pemerintah, diperkirakan daftar antrean pendidikan profesi guru untuk guru madrasah mencapai 53 tahun. Panjangnya antrean PPG disebabkan pemerintah hanya menyediakan kuota PPG untuk guru madrasah rata-rata 9.000 per tahun. "Dari data ini, kita bisa tahu bahwa antrean guru madrasah untuk mengikuti PPG itu lebih panjang daripada antrean haji," kata Ubaid. (wan/c7/oni)

Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan profesi guru (TPG) untuk guru non-ASN dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta.

Yang Naik Rp 500 Ribu Hanya TPG untuk Guru Non-ASN

<h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/images-1.jpeg" alt="Ilustrasi guru. (RadarKediri/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru. (RadarKediri/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </h3> <h3>91.866 Guru Ikut Piloting PPG bagi Guru Tertentu </h3> JawaPos.com&ndash;Kemendikbudristek terus mendorong implementasi program Piloting Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bagi Guru Tertentu. Hingga kini, piloting tahap I telah mencapai 91.866 guru. PPG Bagi Guru Tertentu merupakan program pendidikan profesi bagi guru yang menjadi sasaran untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Sebelumnya, program itu diketahui sebagai PPG dalam jabatan. Pembelajaran dilakukan secara mandiri melalui daring dan ditempuh selama kurang dari satu semester.&nbsp; Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengungkapkan, dari jumlah tersebut 51.729 guru telah menyelesaikan post test. Mereka kini tinggal menunggu untuk mendaftar Ujian Kompetensi PPG (UKPPG).&nbsp; Rencananya, UKPPG bagi piloting Tahap I akan dibuka pada&nbsp; 26 Agustus - 7 September. &rdquo;Ini untuk seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya sepeserpun ya,&rdquo; ujar Nunuk dikutip Sabtu (17/8).&nbsp; Dalam UKPPG nanti, lanjut dia, para guru akan menghadapi ujian tulis dan penilaian uji kinerja. Guru nanti diminta mengunggah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan video pembelajaran. &rdquo;Jadi piloting ini adalah miniatur dari pelaksanaan PPG yang sesungguhnya,&rdquo; jelas Nunuk Suryani.&nbsp; Nunuk melanjutkan, butuh kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para penggiat pendidikan dalam penguatan implementasi Program Merdeka Belajar. Kerja sama yang apik terbukti membuat Merdeka Belajar berjalan mulus. Contohnya, kolaborasi dan sinergi Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Riau bersama pemerintah daerah (Pemda) dan berbagai pegiat pendidikan di sana mampu mempercepat proses transformasi pendidikan di Riau.&nbsp; Kepala BGP Provinsi Riau Reisky Bestary mengamini. Dari kolaborasi yang baik ini,&nbsp;sejak 2019 hingga 2023, lebih dari 8.400 guru direkrut melalui seleksi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). Selain itu, terdapat 2.173 Guru Penggerak yang bersertifikat, di mana 389 orang di antaranya telah menjadi kepala sekolah dan lebih dari 100 orang sebagai pengawas. &rdquo;Jumlah tersebut belum termasuk 2.187 guru penggerak yang berada di angkatan 10 dan 11,&rdquo; ujar Reisky Bestary.&nbsp; Bukan hanya itu, dukungan pemda yang besar juga disebutnya turut melancarkan Piloting Program PPG Bagi Guru Tertentu Tahap I di Riau. Tercatat, sudah 950 peserta PPG yang terundang melalui Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIMPKB). Dari jumlah tersebut,&nbsp;936 orang telah mengkonfirmasi kesediaannya.&nbsp; &rdquo;Yang tidak konfirmasi ini lebih karena yang bersangkutan meninggal dunia atau mata pelajarannya sudah tidak sesuai,&rdquo; jelas Reisky Bestary.&nbsp; Diakuinya, meski terlihat mulus, implementasi kebijakan Merdeka Belajar di daerah bukan tanpa tantangan. Di Riau, misalnya, tantangan yang dihadapi antara lain berupa kondisi geografis daerah yang tidak semuanya daratan. Oleh sebab itu, BGP Riau langsung menggagas Program Tanjak (Telusur Jejak Pendidikan Sudut Riau) dengan sasaran kecamatan terluar. Program ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan kompetensi guru di kota dan daerah terluar.&nbsp; Lalu, ada pula Program Bestari (brainstorming, elaborasi, refleksi, dan berbagi praktik baik). Selain menggandeng Pemda, program ini merupakan hasil kerja sama BGP Provinsi, Guru Penggerak, dan pakar dari universitas di Riau.

Kemendikbudristek dorong implementasi program Piloting Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bagi Guru Tertentu untuk mendapat sertifikat pendidik

Program Piloting PPG bagi Guru Tertentu Butuh Dukungan Pemda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/21/FotoJet-7-3421616332.jpg" alt="Ilustrasi PPG Prajabatan Gelombang 1 Tahun 2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PPG Prajabatan Gelombang 1 Tahun 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seleksi penerimaan mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan Gelombang 1 Tahun 2024 masih berlangsung hingga kini. Sementara pelaksanaannya sendiri telah berlangsung sejak April lalu. Dilansir JawaPos.com dari laman resmi PPG Kemdikbud, berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, Kamis (20/6) diumumkan hasil Seleksi Tes Substantif PPG Prajabatan Gelombang 1 Tahun 2024. Para peserta yang sedang menanti diharapkan telah mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara cek pengumuman kelulusan Tes Substantif PPG Prajabatan Gelombang 1 Tahun 2024. Cukup mudah untuk cek pengumuman kelulusan Tes Substantif pada seleksi PPG Prajabatan, berikut ini langkah-langkahnya: - Akses laman https://paspor-gtk.simpkb.id/casgpo/login. - Silakan input/ masukkan alamat surel (email) dan password (kata sandi) yang digunakan pada saat mendaftar. - Apabila telah masuk ke halaman Dashboard, maka notifikasi terkait pengumuman kelulusan Tes Substantif akan langsung muncul. Peserta PPG Prajabatan Gelombang 1 Tahun 2024 yang dinyatakan lulus, akan mendapatkan informasi selanjutnya terkait jadwal Tes Wawancara. Menurut timeline dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Tes Wawancara akan dimulai pada 1 - 31 Juli 2024. Berikut jadwal lengkapnya. - Tes Wawancara Peserta PPG Prajabatan Gelombang 1 Tahun 2024, 1 s.d 31 Juli 2024. - Pengumuman Kelulusan, 14 Agustus 2024. - Konfirmasi Kesediaan Calon Mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Tahun 2024, 15 s.d 18 Agustus 2024. - Penetapan Mahasiswa, 23 Agustus 2024. - Lapor Diri sebagai Mahasiswa, 26 s.d 31 Agustus 2024. - Masa Orientasi, 2 - 6 September 2024. - Awal Perkuliahan, 9 September 2024. Sementara itu, peserta yang dinyatakan tidak lulus Tes Substantif, dapat mengikuti seleksi PPG Prajabatan di gelombang selanjutnya. Diketahui, Tes Substantif merupakan rangkaian tes yang dilakukan dalam seleksi PPG Prajabatan dan dilaksanakan setelah Seleksi Administrasi. Kemudian, Tes Substantif dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon mahasiswa PPG Prajabatan dalam penguasaannya pada bidang studi, literasi, hingga numerasi.

Langkah-langkah untuk mengecek pengumuman kelulusan dari Tes Substantif PPG Prajabatan Gelombang 1 Tahun 2024.

Simak Cara Cek Pengumuman Kelulusan Tes Substantif PPG Prajabatan Gelombang 1 Tahun 2024 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/Nunuk-Suryani-3385526605.jpg" alt="Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani dalam acara rilis fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani dalam acara rilis fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Upaya pemenuhan kebutuhan guru pada jenjang sekolah dasar dan menengah terus dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kali ini, pemenuhan dilakukan melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan yang telah dibuka pendaftarannya pada 4 April 2024. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengungkapkan, sesuai dengan data kebutuhan guru tahun 2025, PPG Prajabatan Tahun 2024 dibuka dengan kuota 38.112. Kuota ini dibuka untuk 23 bidang studi umum dan 27 bidang studi kejuruan. &rdquo;Para lulusan sarjana maupun diploma IV, baik dari jurusan pendidikan maupun non kependidikan yang memiliki minat, bakat, dan panggilan jiwa menjadi guru dapat mengikuti seleksi program ini,&rdquo; ujar Nunuk, Sabtu (6/4). Nantinya, bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi akan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan Tahun 2024. Calon mahasiswa juga mendapat beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar Rp 17 juta untuk mengikuti perkuliahan selama dua semester atau satu tahun. Perkuliahan bakal diakhiri dengan Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG) untuk kemudian diproyeksikan menjadi guru profesional yang ditandai dengan sertifikat pendidik. Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Pendidikan Profesi Guru Adhika Ganendra mengungkapkan, terdapat sejumlah perbedaan antara pelaksanaan PPG tahun ini dengan tahun lalu. Pada program PPG Prajabatan tahun 2024, calon penerima beasiswa akan melewati beberapa proses. Mulai dari tahapan pendaftaran, seleksi, memilih preferensi lokasi pengabdian dan peminatan, hingga lokasi perkuliahan. &rdquo;Ini akan dijadikan salah satu bahan pertimbangan bagi Kemendikbudristek dalam menentukan keputusan,&rdquo; tuturnya. Lebih lanjut Adhika menjelaskan, PPG Prajabatan merupakan wujud nyata komitmen Kemendikbudristek dalam meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Yakni, dengan melahirkan guru-guru yang menguasai kompetensi dasar, berorientasi utama kepada peserta didik dan pembelajaran peserta didik, berkomitmen menjadi teladan dan pembelajar sepanjang hayat, serta memiliki dasar-dasar kepemimpinan. Oleh karenanya, lanjut dia, untuk mencapai hal tersebut, program pendidikan ini dijalankan dengan pengajaran dan asesmen yang efektif, pembelajaran sosial-emosional, proyek kepemimpinan, praktik pengalaman pembelajaran, literasi berbagai mata pelajaran. Lalu, teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, pendidikan anak berkebutuhan khusus, pengembangan kurikulum, hingga pembelajaran berdiferensiasi juga diajarkan untuk para calon guru ini nantinya.

Kali ini, pemenuhan dilakukan melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan yang telah dibuka pendaftarannya pada 4 April 2024.

Kemendikbudristek Buka Pendaftaran PPG Prajabatan 2024, Tersedia 38.112 Kuota 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/ppg-prajabatan-gelombang-2-1775169352.jpg" alt="Ilustrasi PPG Prajabatan. (Dok. Kemendikbudristek)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PPG Prajabatan. (Dok. Kemendikbudristek)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pendaftaran PPG Prajabatan Gelombang 2 Tahun 2023 masih dibuka hingga Sabtu, 9 September 2023. Tak hanya dibuka untuk lulusan program studi pendidikan, program ini juga dapat diikuti oleh lulusan non-kependidikan, khususnya yang ingin menjadi guru. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/012947027/bank-tanah-sediakan-lahan-290-hektare-untuk-proyek-bandara-vvip-ikn-nusantara">Bank Tanah Sediakan Lahan 290 Hektare untuk Proyek Bandara VVIP IKN Nusantara</a> Untuk diketahui, PPG Prajabatan adalah program pendidikan setelah sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Meski dibuka untuk non-kependidikan, namun dipastikan bidang studi yang dipilih para peserta harus sesuai dengan linieritas program studi saat menempuh pendidikan sarjana atau sarjana terapan. "Saatnya penuhi panggilan hatimu untuk membersamai anak-anak Indonesia. Yuk jadi guru melalui PPG Prajabatan 2023 Gelombang 2, mulai 8 Agustus - 9 September 2023," tulis pengumuman dilaman resmi Kemdikbudristek, dikutip Jumat (8/9). Tahun ini, secara total PPG Prajabatan hanya membuka kuota nasional sebanyak 59.019 mahasiswa. Mahasiswa yang telah lulus program ini pun akan mendapatkan sertifikat pendidik, baik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah. Selain itu peserta juga berkesempatan memulai karier sebagai seorang guru profesional di Tanah Air. Guna mempermudah pendaftaran PPG Gelombang 2, berikut ini syarat dan cara daftarnya:&nbsp; Syarat PPG Prajabatan Gelombang 2 1. Warga negara Indonesia (WNI). 2. Tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Simpatika). 3. Berusia paling tinggi 32 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran. 4. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D4) yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) atau terdata pada basis unit data unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri. 5. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00. 6. Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani (diserahkan pada saat lapor diri). 7. Memiliki surat keterangan berkelakuan baik (diserahkan pada saat lapor diri). 8. Memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPZA (diserahkan pada saat lapor diri). 9. Menandatangani pakta integritas. 10. Mengikuti tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. Cara daftar PPG Prajabatan 2023 &nbsp; 1. Sebelum mendaftar dipastikan, calon mahasiswa yang akan melamar PPG Prajabatan Gelombang 2 wajib memiliki email aktif. Selanjutnya, melakukan pendaftaran di laman <a href="http://ppg.kemdikbud.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://ppg.kemdikbud.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1694250904169000&amp;usg=AOvVaw2B7_BR7igPsLz3sWM-gNJk">ppg.kemdikbud.go.id</a> lalu memilih menu &ldquo;Daftar PPG Prajabatan&rdquo;, kemudian pilih &ldquo;Daftar sebagai Peserta&rdquo;. &nbsp; 2. Pendaftar membuat akun pendaftaran aplikasi SIMPKB menggunakan email yang aktif. &nbsp; 3. Kemudian pendaftar akan menerima email yang berisi tautan konfirmasi pendaftaran. Klik tautan untuk melanjutkan proses pendaftaran. &nbsp; 4. Pendaftar memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama, Jenis Kelamin dan Tanggal Lahir. Pada tahap ini, NIK, Nama, Jenis Kelamin dan Tanggal Lahir akan diverifikasi secara otomatis. Akun berhasil terbentuk jika data calon mahasiswa dinyatakan valid dan memenuhi pada poin bagian A, angka 1 s.d. 3. &nbsp; 5. Pendaftaran lanjutan dengan cara login pada aplikasi SIMPKB dengan menggunakan username dan password yang telah dibuat diawal pendaftaran. Calon mahasiswa melengkapi isian: a. Biodata diri; b. Data kemahasiswaan; c. Bidang studi PPG; d. Data pendukung lainnya, seperti pengalaman mengikuti pelatihan, berorganisasi, menjadi sukarelawan, melatih/mengembangkan orang lain dan hobi; e. Esai; f. Mengunggah dokumen antara lain: 1) Foto terbaru berpakaian formal (kemeja putih, berdasi hitam, rambut rapi, bagi yang berhijab menggunakan jilbab warna hitam) dan berlatar belakang warna biru. Ukuran file maksimal 1Mb. 2) Pakta integritas yang telah ditandatangani di atas materai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). 3) Bagi calon mahasiswa lulusan Luar Negeri mengunggah SK Penyetaraan Ijazah Luar Negeri dan transkrip asli dari Perguruan Tinggi asal. &nbsp; 6. Verifikasi data kemahasiswaan dan linieritas Program Studi S-1/D-IV dengan bidang studi PPG yang dipilih dilakukan secara sistem, dan jika dinyatakan valid/linier maka pendaftar dapat melanjutkan ke proses pembayaran biaya pendaftaran seleksi. Jika tidak valid/linier, maka proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan. &nbsp; 7. Pendaftar melakukan pembayaran biaya pendaftaran seleksi untuk mengikuti tes substantif (seleksi tahap II) setelah semua data administrasi dinyatakan memenuhi syarat. Pada langkah ini, pendaftar akan diminta untuk memilih lokasi tes substantif (lokasi TUK) sesuai dengan lokasi yang masih tersedia. Setelah memilih lokasi tes, segera lakukan pengajuan kode bayar untuk mengunci sementara slot lokasi tes. Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai petunjuk yang tertera pada aplikasi SIMPKB. Pembayaran yang terverifikasi berhasil akan mengunci penuh slot lokasi tes subtantif. &nbsp; 8. Pendaftar&nbsp;mencetak kartu tes substantif melalui aplikasi SIM PKB pada masa cetak kartu tes dengan ketentuan wajib menyelesaikan seluruh esai. Pada kartu tes, akan tertera jadwal dan titik lokasi tes untuk mengikuti tes substantif secara luring. &nbsp; 9. Peserta seleksi mengikuti tes substantif. &nbsp; 10. Pengumuman hasil tes substantif dapat dilihat pada aplikasi SIMPKB menggunakan. &nbsp;

Pendaftaran PPG Prajabatan Gelombang 2 Tahun 2023 masih dibuka hingga Sabtu 9 September 2023 dan dapat diikuti oleh lulusan non-kependidikan

Pendaftaran PPG Gelombang 2 Terakhir Besok, Begini Syarat dan Cara Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/15/IMG-20230715-WA0016-2610470711.jpg" alt=": Penandatanganan kerjasama antara Kemendikbudristek dengan perguruan tinggi tujuan beasiswa PPG. Foto : Dokumentasi pribadi" width="100%">
<figcaption>: Penandatanganan kerjasama antara Kemendikbudristek dengan perguruan tinggi tujuan beasiswa PPG. Foto : Dokumentasi pribadi</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Jumlah guru yang belum mengantongi sertifikat pendidikan profesi guru (PPG) masih banyak. Selain kuota pendidikan yang terbatas, kendala lainnya adalah biaya. Tahun ini, rata-rata biaya program PPG mencapai Rp 8,5 juta per semester. Lama pendidikan adalah satu tahun atau dua semester.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemendikbudristek bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bekerjasama menghadirkan beasiswa PPG untuk guru-guru dalam jabatan. Guru dalam jabatan adalah guru yang sudah mengajar. Seperti diketahui sesuai dengan amanah Undang-Undang 14/2005 tentang Guru dan Dosen, setiap guru wajib memiliki sertifikat pendidik hasil dari PPG.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Data terbaru dari pemerintah, saat ini ada sekitar 1,6 juta guru dalam jabatan yang belum mengantongi sertifikat pendidik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011775080/marvel-terpaksa-hentikan-produksi-film-deadpool-3-pasca-sag-aftra-melakukan-mogok-kerja">Marvel Terpaksa Hentikan Produksi Film Deadpool 3 Pasca SAG-AFTRA Melakukan Mogok Kerja</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemendikbudristek berupaya mempercepat proses PPG tersebut. Diantaranya melalui program beasiswa PPG. Sumber pendanaannya adalah dari hasil pengelolaan dana abadi pendidikan di LPDP. Total ada 125 lokasi PPG atau kampus Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) tujuan beasiswa tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peresmian beasiswa PPG itu dilakukan di Denpasar pada Jumat (14/7) malam. Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudirstek menghadirkan pimpinan kampus-kampus tujuan beasiswa PPG. Penandatangan dokumen ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara Direktorat Pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristek dengan kampus tujuan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diantara kampus tujuan beasiswa PPG itu adalah Universitas Terbuka. Rektor Universitas Terbuka Ojat Darojat mengatakan program PPG sangat penting. Yaitu untuk mencetak guru profesional. Sehingga proses pembelajaran di kelas semakin berkualitas. Dia mengatakan salah satu nilai tawar mereka adalah proses PPG bisa dilakukan secara jarak jauh.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011775049/sri-pastikan-gangguan-imf-dan-wto-tak-pengaruhi-investasi-ke-indonesia">SRI Pastikan Gangguan IMF dan WTO Tak Pengaruhi Investasi ke Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui kerja sama itu, Ojat mengatakan proses pendidikan dan pelatihan guru di seluruh pelosok Indonesia diharapkan bisa lebih terintegrasi dan berkualitas. "Dalam era digital ini, kami memiliki peran kunci dalam penyelenggaran Pendidikan Profesi Guru sesuai dengan filosofi menjangkau yang tidak terjangkau," katanya Sabtu (15/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan penandatanganan kerja sama itu, Ojat berharap dapat menciptakan lebih banyak guru yang kompeten. Serta guru yang siap menghadapi tantangan era digital. Dia menjelaskan PPG adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru. PPG Prajabatan diperuntukkan bagi calon guru sebelum menjabat atau belum jadi guru. Sedangkan PG Dalam Jabatan bagi guru-guru yang sudah berada di dalam sistem, atau sudah mengajar.</div>

Rektor Universitas Terbuka Ojat Darojat mengatakan program PPG sangat penting. Yaitu untuk mencetak guru profesional.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppg

Berita Terkini