<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/01/WhatsApp-Image-2024-07-01-at-100417-1013265428.jpg" alt="Emil Elestianto Dardak hadiri silaturahmi bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pasuruan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Emil Elestianto Dardak hadiri silaturahmi bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pasuruan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Emil Elestianto Dardak menegaskan komitmen dalam membangun kesejahteraan perangkat desa dan memajukan pembangunan desa di seluruh wilayah Jawa Timur. Hal itu disampaikan dalam acara silaturahmi bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pasuruan di Pendopo Agung Wonokitri, Pasuruan. Emil Dardak, yang hadir mewakili Khofifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa pembangunan Jawa Timur bertumpu pada desa-desa. &rdquo;Kami berfokus pada pengentasan kemiskinan di desa dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),&rdquo; ujar Emil Dardak, mantan Bupati Trenggalek itu. Dalam upaya memulihkan ekonomi pasc pandemi Covid-19, Pemprov Jatim telah memberikan modal 50 juta rupiah kepada 100 BUMDes. Emil mengakui, jumlah tersebut mungkin belum mencukupi. Namun, dia yakin dengan sinergi antara pemerintah daerah dan perangkat desa, kesejahteraan desa dapat tercapai. &rdquo;Kami juga mengusahakan apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi juga dilaksanakan di kabupaten, seperti contohnya kita menjaga keberhasilan kesejahteraan penghasilan perangkat desa,&rdquo; ujar Emil. Emil juga menekankan pentingnya menjaga agar anak muda tetap tinggal dan berkarya di desa. Pihaknya percaya dengan perbaikan fasilitas internet dan infrastruktur lain, peluang di desa akan semakin terbuka lebar. &rdquo;Saya berterima kasih bahwa ini adalah hubungan yang romantis bersama-sama. Bukan akhirnya menjadi salah satu bentuk dari kesepakatan politik, hal ini merupakan bentuk bahwa pemerintah juga peduli terhadap kesejahteraan perangkat desa,&rdquo; ujar Emil. Ketua PPDI Jawa Timur Sutoyo Muslih menyambut baik komitmen Emil Dardak. Dia berharap PPDI dapat menjadi wadah bagi BUMDes dalam membangun kesejahteraan desa, baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi. Acara silaturahmi itu dihadiri seluruh keluarga besar PPDI se-Jawa Timur. termasuk Ketua PPDI Pasuruan Soenhadji dan Kepala Desa Wonokitri, Pasuruan.

Emil Elestianto Dardak tegaskan komitmen bangun kesejahteraan perangkat desa dan memajukan pembangunan desa di seluruh wilayah Jawa Timur

Emil Dardak Komitmen Bangun Kesejahteraan Desa di Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20220113_151005.jpg" alt="Ilustrasi perundungan anak." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perundungan anak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Selatan Faluphy Mahmud minta pihak terkait mengevaluasi sistem pendidikan. Hal itu agar bisa semakin inklusif. Hal tersebut menanggapi viralnya video dugaan perundungan terhadap siswa penyandang disabilitas di SMPN 4 Makassar. &rdquo;Adanya peristiwa ini menjadi dasar bagi kita semua, termasuk Dinas Pendidikan untuk memperbaiki sistem pendidikan yang lebih inklusif lagi,&rdquo; ujar Faluphy seperti dilansir dari Antara di Makassar. Dia menilai kasus tersebut memperlihatkan adanya sistem pendidikan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk satuan tugas (satgas) anti perundungan di sekolah dalam membina dan mendidik siswa di lembaga pendidikan. &rdquo;Kenapa (Satgas) tidak mengetahui dari awal peristiwa ini, justru baru diketahui saat viral di sosial media, lalu ramai-ramai turun. Harusnya sudah terselesaikan di tingkat sekolah, tidak usah melebar ke mana-mana,&rdquo; tegas Faluphy Mahmud. PPDI Sulsel mengajak sekolah untuk lebih mengaktifkan pengawasan melalui organisasi intra sekolah. Seperti OSIS, PMR, Pramuka, maupun organisasi internal dan eksternal lainnya. &rdquo;Peran organisasi sekolah harus lebih kencang lagi, bagaimana mengedukasi siswa dan para anak didik sebagai agen kesetaraan. Bagaimana mereka mendidik untuk memberi tahu bahwa kita semua ini setara, begitu pun pihak sekolah,&rdquo; tutur Faluphy Mahmud. Dia meminta berbagai pihak terkait agar kembali membahas hal-hal teknis berkaitan dengan kejadian itu. Agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. &rdquo;Persoalan seperti ini akan terus terulang jika kita tidak putus mata rantainya. Kami mengajak pihak sekolah kembali membahas hal-hal teknis dalam membangun sistem pendidikan inklusif atau setara,&rdquo; harap Faluphy. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddni mengatakan, kasus itu sudah diklarifikasi kepada pihak sekolah, orang tua masing-masing siswa, didampingi pengurus PPID Sulsel, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinsos Makassar, serta kepolisian. &rdquo;Sudah kita klarifikasi, pihak sekolah tidak mengetahui kejadian ini, setelah viral baru ketahuan. Setelah diklarifikasi kejadian bulan lalu. Kesimpulannya, bahwa anak ini tidak boleh tidak sekolah, itu komitmen kami. Selanjutnya akan dievaluasi,&rdquo; ucap Muhyiddni. Atas kejadian tersebut, karena anak itu memiliki kemampuan dan prestasi luar biasa, selanjutnya dijadikan duta SMPN 4. Selain itu, menyelesaikan persoalan dengan berkoordinasi pihak terkait. &rdquo;Kita sama-sama bekerja berkoordinasi dengan DP3A agar anak ini tidak trauma, bisa saja anak ini biasa-biasa saja, tapi karena viral akhirnya trauma. Pihak kepolisian kami juga telah berkoordinasi dengan baik,&rdquo; tambah Muhyiddni.

viral perundungan, PPDI Sulawesi Selatan minta pihak terkait mengevaluasi sistem pendidikan agar bisa semakin inklusif

Viral Siswa Disabilitas Jadi Korban Perundungan, PPDI Sulsel Minta Pendidikan Inklusif Dievaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/27/WhatsApp-Image-2024-04-27-at-163623-3100978832.jpg" alt="Silaturahmi dan halalbihalal PPDI Jawa Timur bersama mantan Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024 Emil Elestianto Dardak." width="100%">
<figcaption>Silaturahmi dan halalbihalal PPDI Jawa Timur bersama mantan Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024 Emil Elestianto Dardak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Masih dalam suasana Lebaran, momen penuh keakraban dan kegembiraan tampak mewarnai silaturahmi dan halalbihalal Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur bersama mantan Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024 Emil Elestianto Dardak. Acara digelar di kediaman Emil di kawasan Margorejo, Surabaya, Kamis (25/4). Emil Dardak menyambut kehadiran rombongan pengurus harian PPDI Jatim dan perwakilan Ketua PPDI kabupaten/kota di Jatim yang dipimpin ketua Sutoyo M. Muslih. Emil mengucapkan terima kasih sekaligus mohon maaf lahir batin kepada rombongan yang kompak mengenakan seragam khas PPDI tersebut. Emil menuturkan kesan terhadap kerja sama yang sudah terjalin bersama PPDI Jawa Timur selama menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. &rdquo;Alhamdulillah kita bisa bertemu sapa lagi, bersama Ibu Khofifah kami melakukan kolaborasi yang baik di tiap kegiatan Pemprov Jatim dan PPDI periode 2019-2024,&rdquo; kata Emil. Dalam suasana akrab dan berkesan itu, Emil menuturkan pesan kepada PPDI agar ke depan dapat semakin baik dengan program yang dijalankan. &rdquo;Kebersamaan Ibu Khofifah dan saya bersama PPDI sudah lama terjalin. Alhamdulillah semasa kami menjabat selalu mendukung program-program yang dijalankan PPDI. Besar harapan kami ini akan terus terjalin,&rdquo; ungkap Emil. &rdquo;Kami tentu menaruh harapan dalam misi kami bersama ke depan, PPDI harus semakin tumbuh berkembang dan semakin baik,&rdquo; imbuh dia. Sementara itu, Ketua PPDI Jawa Timur H. Sutoyo M. Muslih mengungkapkan, pertemuan tersebut merupakan momen berkesan dan lagi masih dalam suasana Lebaran. &rdquo;Tidak ada maksud apapun selain silaturahmi dan halalbihalal. Suasananya juga cair, ketawa-ketawa,&rdquo; tutur Muslih. Muslih menuturkan apresiasi kepada Khofifah-Emil yang selama menjabat mampu membangun kolaborasi dan selalu mendukung kegiatan PPDI. &rdquo;Kami tentu sangat berterima kasih selama ini selama Ibu Khofifah dan Mas Emil menjabat banyak mendukung dalam hal program-program PPDI, termasuk insentif dan honorarium yang Mas Emil kawal juga, mudah-mudahan harapan kami ke depannya tetap kami di-support oleh Mas Emil,&rdquo; kata Sutoyo M. Muslih. PPDI Jatim menaruh harapan dan mendoakan agar Khofifah dan Emil dapat maju bersama kembali dalam Pilgub mendatang. &rdquo;Mudah-mudahan Jawa Timur ini tetap kompak baik di tingkat organisasi maupun dalam hal kepemimpinan. Semoga Mas Emil bisa bersatu dengan Ibu Khofifah dalam Pilgub mendatang serta membawa Jawa Timur lebih maju lagi dan kami tentu siap mengawal program-program pemprov ke depannya,&rdquo; ucap Sutoyo M. Muslih.

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur bersama mantan Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024 Emil Elestianto Dardak

Kuatkan Tali Silaturrahmi, Emil Dardak Terima Kunjungan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/WhatsApp-Image-2023-12-21-at-062425-418349924.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan sebagai Ibu Perangkat Desa Jawa Timur dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur. Penghargaan tersebut diserahkan Ketua PPDI Jawa Timur Sutoyo M. Muslih kepada Gubernur Khofifah saat Rapat Koordinasi Perangkat Desa Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2023 bertepatan dengan Hari Jadi ke-13 PPDI Jatim di JX International Surabaya, Selasa (19/12). Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih dan apresiasinya terhadap kerja keras dan dedikasi dari para perangkat desa di Jatim. Sehingga berbagai capaian dan prestasi berhasil diraih Pemprov Jatim. &rdquo;Prestasi dan capaian tersebut berkat kerja keras para perangkat desa di Jatim. Sehingga penurunan angka kemiskinan di Jatim terbanyak dibanding provinsi lain. Begitu pula dengan angka kemiskinan ekstrem yang turunnya ekstrem sekali,&rdquo; kata Khofifah. Sebagai salah satu bentuk apresiasi, dalam acara tersebut, Gubernur Khofifah juga menyerahkan bantuan keuangan honorarium aparatur pemerintah desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 untuk Aparatur Pemerintah Desa senilai total Rp 52,3 M. Secara simbolis bantuan tersebut diterima Ketua PPDI Jawa Timur Sutoyo M. Muslih. Gubernur Khofifah juga mengajak seluruh perangkat desa mengambil bagian dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang damai. Kondusivitas sangat perlu dijaga lantaran jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Jatim mencapai 31.402.838 pemilih tersebar di 120.666 TPS. &rdquo;Bersama-sama mari kita menjadi bagian yang menciptakan kondisi aman, damai, dan tenteram pada Pemilu 2024,&rdquo; kata Khofifah. Guna mengantisipasi potensi konflik baik terkait momen pemilu maupun lainnya, Pemprov Jatim juga telah membekali para kepala desa dengan ilmu paralegal melalui Pelatihan Pra Paralegal Justice Award. Pelatihan diselenggarakan BPSDM Jatim bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) beberapa waktu lalu. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, selama lima tahun kepemimpinan Gubernur Khofifah, Jawa Timur mengalami kemajuan pesat. Semua indikator pembangunan telah tercapai. Itu tidak terlepas dari kontribusi pada perangkat desa di Jawa Timur. Untuk itu, sebagai wujud perhatian dari Gubernur Khofifah, sejak tiga tahun terakhir selalu dialokasikan tambahan intensif honorarium untuk perangkat desa di Jatim. Alokasi bantuan keuangan honorarium sejak 2022, 2023, dan 2024, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan perangkat desa. &rdquo;Sekaligus menjadi suntikan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,&rdquo; kata Adhy. Dalam kesempatan tersebut, PPDI Jatim juga memberikan penghargaan kepada lima pemerintah kabupaten yang telah menjalin kerja sama dengan baik. Kelima kabupaten tersebut ialah Kabupaten Ngawi, Lamongan, Gresik, Trenggalek, dan Kabupaten Kediri.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan sebagai Ibu Perangkat Desa dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur

Gubernur Khofifah Terima Penghargaan Ibu Perangkat Desa dari PPDI Jatim

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/khofifah-2904258245.png" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan sebagai Ibu Perangkat Desa Jawa Timur dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua PPDI Jawa Timur Sutoyo M. Muslih kepada Gubernur Khofifah saat Rapat Koordinasi Perangkat Desa Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yang bertepatan dengan Hari Jadi ke-13 PPDI Jatim di JX International Surabaya, Selasa (19/12). Usai menerima penghargaan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan terimakasih dan apresiasinya terhadap kerja keras dan dedikasi dari para perangkat desa yang ada di Jatim. Sehingga berbagai capaian dan prestasi berhasil diraih oleh Pemprov Jatim. &ldquo;Prestasi dan capaian tersebut berkat kerja keras panjenengan semua para perangkat desa di Jatim. Sehingga penurunan angka kemiskinan di Jatim terbanyak dibanding provinsi lain. Begitu pula dengan angka kemiskinan ekstrem yang turunnya ekstrem sekali,&rdquo; katanya. Khofifah lantas merinci berbagai capaian dan prestasi yang berhasil diraih Provinsi Jatim. Dalam hal kemiskinan misalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Jawa Timur dalam kurun waktu Maret 2021 &ndash; Maret 2023 turun sebanyak 383.920 jiwa. Angka ini merupakan tertinggi di antara provinsi lain pada kurun waktu yang sama. Begitu pula dengan angka kemiskinan ekstrem di Jatim. Dari tahun 2020 dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 4,4 persen atau setara 1.812.210 jiwa menjadi 0,82 persen atau setara 331.970 jiwa pada Maret 2023. Artinya, dalam kurun waktu 3 tahun, Jatim berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen atau setara 1.480.140 jiwa. Tidak hanya itu, peran nyata para perangkat desa juga tercermin dalam capaian desa wisata, desa mandiri, dan desa devisa yang memuaskan. Jatim menjadi provinsi dengan desa wisata terbanyak dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2023 dengan total sebanyak 8 desa wisata. &ldquo;Kemudian Jatim juga menjadi provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak di antara provinsi lain. Jumlah desa mandiri di Jatim mencapai 2.800 desa atau setara 24,44 persen nasional. Lalu 3.674 desa masuk kategori desa maju dan 1.247 desa masuk kategori berkembang,&rdquo; jelasnya. "Jatim saat ini juga tercatat memiliki 149 desa devisa dari total 613 desa devisa se-nasional. Jumlah tersebut setara dengan 24 persen desa devisa yang ada di Indonesia," imbuhnya. Selain itu, dalam hal ketahanan pangan, Jatim menjadi lumbung pangan nasional sejak tahun 2020 dengan produksi padi tertinggi nasional. Tahun 2023 ini, produksi padi di Jatim mencapai 9,59 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) dan berkontribusi sebesar 17,89 persen dari produksi nasional yang sebesar 53,63 juta ton GKG. &ldquo;Hal yang sama juga pada produksi pisang dan jagung, Jatim merupakan tertinggi di Indonesia. Ini semua berkat perangkat desa yang telah melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para petani,&rdquo; ungkap Khofifah. Lebih lanjut Khofifah mengatakan, perangkat desa juga berperan penting dalam hal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa dan realisasi penyaluran dana desa. Per 27 November 2023, BLT yang tersalurkan mencapai Rp 1,037 triliun atau setara 93,52 persen. BLT ini disalurkan untuk 308.155 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 7.719 desa se-Jatim. Juga realisasi penyaluran dana desa yang mencapai Rp 7,792 triliun dari Rp 8,180 triliun atau setara 95,25 persen. Untuk itu, sebagai salah satu bentuk apresiasi, dalam acara tersebut Gubernur Khofifah juga menyerahkan Bantuan Keuangan Honorarium Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 untuk Aparatur Pemerintah Desa senilai total Rp 52,3 M. Secara simbolis bantuan tersebut diterima oleh Ketua PPDI Jawa Timur, Sutoyo M. Muslih. &ldquo;Saya berharap apresiasi ini bisa mendorong semangat para perangkat desa ke depannya. Sehingga para perangkat desa bisa bekerja lebih baik lagi, lebih berarti lagi, dan apa yang sudah dicapai bisa terus ditingkatkan,&rdquo; ungkapnya. Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga mengajak seluruh perangkat desa untuk mengambil bagian dalam mewujudkan Pemilu damai tahun 2024. Kondusifitas sangat perlu dijaga lantaran jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jatim mencapai 31.402.838 pemilih yang tersebar di 120.666 TPS. &ldquo;Bersama-sama mari kita menjadi bagian yang menciptakan kondisi aman, damai, dan tentram pada Pemilu tahun 2024 kelak,&rdquo; katanya. Gubernur Khofifah berharap, potensi dan pemicu konflik dalam Pemilu seperti bentrokan antar pendukung, tindakan pengrusakan alat peraga kampanye, politik uang, intimidasi, dan tindakan kekerasan serta kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, atau bahkan saling serang melalui media massa dan media sosial dapat dihindari secara bersama-sama. Selain itu, Gubernur Khofifah mengingatkan kalau sering kali konflik terjadi juga karena berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Untuk itu, ia meminta agar menerapkan empat hal ketika menerima suatu informasi. "Pertama baca informasi secara utuh, detail, dan teliti isinya. Kedua tanyakan kepada penyebar informasi dari mana asal informasi tersebut. Ketiga cek sumber informasi, apakah kredibel atau tidak, dan terakhir pastikan melalui search engine apakah ada informasi yang sama,&rdquo; jelasnya. "Guna mengantisipasi adanya potensi konflik baik terkait momen pemilu maupun selainnya, Pemprov Jatim juga telah membekali para kepala desa dengan ilmu paralegal melalui Pelatihan Pra Paralegal Justice Award yang diselenggarakan oleh BPSDM Jatim bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) beberapa waktu lalu," imbuhnya. Sementara itu, dalam laporannya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan bahwa selama lima tahun kepemimpinan Gubernur Khofifah, Jawa Timur mengalami kemajuan yang pesat. "Semua indikator pembangunan telah tercapai. Capaian ini juga tidak terlepas dari kontribusi pada perangkat desa di Jawa Timur," ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013641860/misteri-performa-yan-victor-di-persebaya-surabaya-dari-botafogo-hingga-pusat-perhatian-liga-1">Misteri Performa Yan Victor di Persebaya Surabaya, Dari Botafogo hingga Pusat Perhatian Liga 1</a> Untuk itu, sebagai wujud perhatian dari Gubernur Khofifah, sejak tiga tahun terakhir selalu dialokasikan tambahan intensif honorarium untuk perangkat desa di Jatim. "Alokasi bantuan keuangan honorarium sejak tahun 2022, 2023, dan 2024 mendatang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan perangkat desa sekaligus menjadi suntikan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," kata Adhy. Sebelumnya, Ketua PPDI Jatim Sutoyo M. Muslih juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Khofifah atas perhatian dan dukungannya terhadap para perangkat desa. Menurutnya, Khofifah adalah sosok gubernur yang selalu memberi perhatian kepada para perangkat desa. &ldquo;Oleh karena itu, kami selama ini selalu tegak lurus melaksanakan program-program Ibu Gubernur di desa-desa yang menyentuh masyarakat tanpa terkecuali,&rdquo; pungkasnya. Dalam kesempatan tersebut, PPDI Jatim juga memberikan penghargaan kepada lima Pemerintah Kabupaten yang telah menjalin kerja sama dengan baik. Kelima kabupaten tersebut ialah Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Kediri.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan sebagai Ibu Perangkat Desa Jawa Timur dari PPDI.

Gubernur Khofifah Terima Penghargaan 'Ibu Perangkat Desa Jatim’ dari PPDI Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Demo-Aparat-Desa-Di-DPR-Dery-Ridwansah-5-.jpg" alt="Massa dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023). Dalam aksinya mereka menuntut tentang status kepegawaian perangkat desa, peningkatkan kesejahteraan, dan masa jabatan perang" width="100%">
<figcaption>Massa dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023). Dalam aksinya mereka menuntut tentang status kepegawaian perangkat desa, peningkatkan kesejahteraan, dan masa jabatan perang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perwakilan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima audiensi perwakilan massa dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, (25/1).  Anggota Baleg DPR RI Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat, Ibnu Multazam serta Muhammad Toha dari Fraksi PKB, melangsungkan audiensi bersama Ketua Umum PPDI Moh. Tahril beserta pengurus inti PPDI lainnya.  "Kami menerima para tamu dari PPDI seluruh Indonesia sekitar 45 ribu yang hadir dan ketua PPDI Pak Tahril bersama dengan seluruh pengurus intinya tadi kami terima bersama dengan Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, menerima di ruangan ini," ujar Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, yang ditemui usai audiensi.  Herman menilai, aspirasi yang disampaikan PPDI dalam audiensi tersebut rasional atau masuk akal, sehingga akan mendukungnya bersama fraksi-fraksi lainnya di DPR RI.  "Ini sebuah tuntutan yang menurut saya harus diperjuangkan bersama DPR," ucap Anggota Komisi VI DPR RI itu.  Ia pun menyebut akan memperjuangkan agar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) bisa segera masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 guna mengakomodasi aspirasi dari para perangkat desa tersebut.  "Tinggal kami nanti perjuangkan di dalam (Prolegnas) Prioritas 2023 dan selanjutnya klausul-klausul yang menjadi tuntutan itu akan kita rumuskan bersama DPR dan pemerintah," tuturnya.  Herman menjelaskan pula bahwa Komisi II DPR telah melakukan audiensi bersama jajaran PPDI dengan aspirasi serupa pada Selasa (24/1).  "Karena ini sudah lama tuntutan ini yaitu tentang kepastian tentang jabatan kepala desa. Ini juga berkait dengan persoalan tata laksana kepegawaian, kesejahteraannya. Tentu ini juga akan sangat terkait dengan UU Desa," imbuhnya.  Dalam audiensi tersebut diserahkan kembali enam poin aspirasi PPDI yang dibacakan di Ruang Rapat Komisi II, setelah sebelumnya aspirasi PPDI dibacakan di hadapan massa aksi di depan Gedung DPR.  Enam poin aspirasi PPDI tersebut adalah (1) Masa kerja perangkat kerja tetap sampai umur 60 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tidak sama dengan masa jabatan kepala desa; (2) Memasukkan poin-poin usulan aspirasi Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia (PPDI) ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; (3) Perangkat desa yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala dusun, bahkan RT/RW hingga karang taruna harus ditingkatkan kesejahteraannya.  Kemudian, (4) Perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan undang-undang dan mengelola keuangan, melaksanakan tata kelola dan pembangunan desa, maka harus diberikan kesejahteraan dan diperjelas statusnya; (5) Pemerintah wajib mendorong, mendukung dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa; dan (6) Diupayakan agar diterbitkan Undang-Undang Aparatur Pemerintah Desa untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa.  Diketahui, sebelum audiensi di dalam Gedung DPR RI, Herman Khaeron dan Muhammad Toha telah lebih dahulu menemui massa aksi PPDI di depan Gedung DPR RI yang berunjuk rasa sejak Rabu pagi.  Untuk pengamanan aksi tersebut, Polda Metro Jaya menyiagakan 1.713 personel untuk mengamankan kegiatan penyampaian pendapat yang dilakukan PPDI di depan Gedung DPR/MPR RI.  "Personel yang kita turunkan sebanyak 1.713 personel," kata Kabid Humas Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Perangkat Desa Kepung DPR, Demokrat Siap Perjuangkan Aspirasi PPDI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/legislator-golkar-bangga-dana-desa-jadi-rujukan-bank-dunia_m_210390.jpeg" alt="Legislator Golkar Mukhamad Misbakhun saat menjalani masa reses di daerah pemilihanya (Dapil) Jatim II." width="100%">
<figcaption>Legislator Golkar Mukhamad Misbakhun saat menjalani masa reses di daerah pemilihanya (Dapil) Jatim II.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Legislator Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Timur II (Pasuruan dan Probolinggo) Mukhamad Misbakhun memanfaatkan masa reses DPR untuk bersilaturahmi dengan konstituennya. Minggu (05/05), anggota Komisi XI DPR itu berdialog dengan Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Pasuruan. Dialog di&nbsp;Balai Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan yang dihadiri pengurus dan legislator Golkar setempat itu mengangkat tema, &lsquo;Dana Desa Antara Implementasi, Aturan Pencairan Beserta Pengawasannya&rsquo; dan dikuti oleh pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), serta 30 kepala desa. Misbakhun dalam sambutannya mengaku gembira karena bisa bertemu para kepala desa dan berdialog. Politikus muda Golkar itu juga menegaskan soal komitmennya menyukseskan program dana desa yang jadi andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (<a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/06/210369/ines-sebut-jokowi-keok-lawan-prabowo-jika-pilpres-digelar-hari-ini" target="_blank">Jokowi</a>). &ldquo;Saya berkomitmen akan terus memperjuangkan dana desa dan mengawal dengan baik realisasi dana desa.&nbsp;Hal ini sejalan dengan cita-cita Nawacita Presiden Jokowi tentang membangun dari pinggiran, yaitu pembangunan dari desa. Dan, hari ini dana desa juga menjadi rujukan Bank Dunia,&rdquo; katanya. Politikus yang getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu menambahkan, dana desa ini sangat strategis untuk pembangunan desa. Bahkan setiap tahun alokasi dana desa di APBN terus meningkat. &ldquo;Peran yang makin sentral daerah itu mana ujungnya, yaitu desa,&rdquo; tegasnya. Karena itu, Misbakhun pun mewanti-wanti para kepala desa agar mampu mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel. Sebab, dana desa harus&nbsp; sampai ke rakyat dan dirasakan manfaatnya.&nbsp; Oleh karena itu, mekanisme penggunaan dana desa dan laporan pertanggungjawabannya harus jelas. Sebagai legislator yang duduk di Komisi Keuangan DPR, Misbakhun akan terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak demi memaksimalkan pemanfaatan&nbsp; dana desa. &ldquo;Saya ingin membangun sinergi yang baik dengan para pemangku kepentingan ini, bagaimana komunikasi dengan baik. Dan terkait laporan ya dibuat laporan dengan baik seuai aturan,&rdquo; ujarnya. Diketahui, Presiden Jokowi menggenjot alokasi dana desa demi mempercepat kualitas pembangunan di perdesaan. Dana desa yang dialokasikan sebesar Rp 20 triliun pada 2015, meningkat menjadi sekitar Rp 47 triliun pada tahun berikutnya. Alokasi dana desa pada APBN 2017 naik menjadi Rp 60 triliun. Sedangkan dalam APBN 2018, alokasi dana desa menjadi Rp 61 triliun. Mantan pegawai Ditjen Pajak itu menegaskan, dana desa harus dikelola secara benar. Misbakhun juga mengingatkan soal peran kepala desa yang begitu penting dalam penggunaan dana desa.&nbsp; &ldquo;Kepala desa akan menjadi aktor utama dalam proses pembangunan desa dan pengelolaan dana desa,&rdquo; pungkasnya.

Legislator Golkar Bangga Dana Desa Jadi Rujukan Bank Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/desak-kuota-1-persen-cak-imin-kecam-diskriminasi-pada-kaum-difabel_m_166729.jpeg" alt="Cak Imin saat menyalami sejumlah penyandang disabel dan kaum difabel Surabaya." width="100%">
<figcaption>Cak Imin saat menyalami sejumlah penyandang disabel dan kaum difabel Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menegaskan, tidak boleh lagi ada diskriminasi dan perlakuan tidak adil kepada kaum difabel dan penyandang disabilitas di bumi Indonesia. "Akses yang setara dan kehidupan yang inklusif bagi penyandang disabilitas adalah amanat undang-undang yang harus dikawal bersama. Tak boleh lagi ada pembedaan,&rdquo; ujar Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar, red) saat mengisi pelatihan pengembangan kapasitas bagi penyandang disabilitas di Hotel MaxOne, Surabaya, Minggu (5/11).&nbsp; Cak Imin yang merupakan peraih gelar honoris causa dari Universitas Airlangga, Surabaya itu juga menyatakan siap mengawal gerakan untuk pemenuhan hak politik, sosial, ekonomi, maupun budaya penyandang disabilitas.&nbsp; "PKB siap berada di garda depan mengawal implementasi UU 8/2016 yang telah jelas mengatur adanya kesamaan akses, perlakuan, perlindungan, hak menyatakan pendapat, hak berprestasi, dan hak-hak lainnya untuk penyandang disabilitas," kata Cak Imin dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.&nbsp; Tidak lupa, Cak Imin yang merupakan keponakan Gus Dur itu juga memotivasi para pemuda penyandang disabilitas agar tidak pernah menyerah dan pantang mundur dalam mewujudkan cita-citanya.&nbsp; "Gus Dur yang tidak dapat melihat saja bisa menjadi Presiden. Maka kita semua tentu juga bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Yang penting tetap semangat dan terus berjuang," ujar Cak Imin.&nbsp; Untuk mendorong adanya perlakuan yang setara, aspek kesamaan hak dan akses bekerja di sektor dunia usaha, Cak Imin meminta pemerintah dan juga menghimbau dunia usaha baik BUMN maupun swasta agar mewujudkan satu persen lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. "Sebagai wujud kongkrit memperhatikan nasib kaum difabel, sudah saatnya pemerintah dan dunia usaha memberikan kuota satu persen lapangan kerja bagi mereka,&rdquo; paparnya.&nbsp; Imin juga mengaku dirinya sudah menyampaikan hal itu pada ke Menteri Ketenagakerjaan, dan mengimbau dunia usaha memberikan satu persen saja dari pos pegawai mereka untuk difabel. &ldquo;Satu persen itu tidak besar, tapi ini harus dimulai untuk menunjukkan komitmen bangsa ini pada penyandang disabilitas," tegas Cak Imin. Diketahui, pelatihan yang digelar oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) ini dalam rangka pengembangan kapasitas diri para penyandang disabilitas.&nbsp; Ketum PPDI Ghufron Sakaril menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya atas dukungan penuh Cak Imin.&nbsp;"Komitmen beliau sebagai tokoh nasional muda dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sangat penting bagi kami. Rasanya senang dan membanggakan kami dapat didukung dan dimengerti oleh Cak Imin,&rdquo; pungkas Ghufron.

Desak Kuota 1 Persen, Cak Imin Kecam Diskriminasi pada Kaum Difabel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/datangi-jakarta-ppdi-tagih-janji-jokowi_m_164853.jpeg" alt="Ratusan anggota PPDI Kabupaten Tegal tagih janji Presiden Jokowi" width="100%">
<figcaption>Ratusan anggota PPDI Kabupaten Tegal tagih janji Presiden Jokowi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan pamong atau perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tegal menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengangkatan status pamong menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tuntutan tersebut disampaikan para pamong di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Para pamong berangkat ke Jakarta pada Senin (23/10) malam menggunakan 14 bus. Mereka lebih dulu berkumpul di Terminal Adiwerna, Kabupaten Tegal sebelum bersama-sama berangkat menuju ibu kota sekitar pukul 20.30. Diberitakan Radar Tegal (Jawa Pos Group), Ketua PPDI Kabupaten Tegal Dikrun Diantoro mengatakan, aksi ke Jakarta dilakukan untuk menagih janji Presiden Jokowi saat berkampanye dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 lalu. "Beliau waktu nyalon Presiden berjanji mau mensejahterakan PNS, TNI, Polri, masyarakat desa, dan juga mengangkat perangkat desa jadi PNS secara bertahap. Kita ingin menagih janji itu," kata Dikrun. Menurut Dikrun, hingga tiga tahun masa pemerintahan Jokowi, belum ada tanda-tanda janji pengangkatan pamong menjadi PNS akan dilaksanakan. Karenanya, para pamong akan mengingatkan Jokowi terkait janji kampanye tersebut. "Kami akan perjuangkan hingga janji itu ditepati. Kami punya dokumentasinya saat janji itu disampaikan. Kami akan ingatkan karena mungkin beliau lupa," ungkapnya. Dikrun menegaskan, jika janji itu tidak ditepati, terpaksa PPDI di seluruh Indonesia tidak akan memilih Jokowi lagi. "Seorang negarawan kan harus menepati janji. Apalagi seorang Presiden," ujarnya. Dikrun mengatakan, realiasi janji pengangkatan pamong menjadi PNS sangat diharapkan para pamong di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Tegal. Dengan diangkatnya menjadi PNS, maka kesejahteraan pamong juga akan meningkat. Dikrun menyebut jumlah pamong yang berangkat ke Jakarta mencapai 400 orang dari total jumlah pamong di Kabupaten Tegal yang mencapai 2.500 orang. Di Jakarta, mereka akan bergabung bersama para pamong dari sejumlah daerah lain dan melakukan aksi di Kantor Kemendagri. "Kita berharap Presiden Jokowi menemui perwakilan dari kami," ujar pamong dari Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna ini.

Datangi Jakarta, PPDI Tagih Janji Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/alhamdullilah-gaji-perangkat-desa-bakal-setara-pns_m_1508852735_164539.jpeg" alt="Ribuan perangkat desa menggelar aksi di depan Istana." width="100%">
<figcaption>Ribuan perangkat desa menggelar aksi di depan Istana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ribuan perangkat daerah yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara sepanjang Selasa (24/10). Mereka menuntut digaji setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIa. Melihat aksi itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo bergerak datang menemui ribuan massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).&nbsp; Ia datang setelah sebelumnya bertemu sejumlah pengurus PPDI di Gedung Kemendagri, Senin (24/10) petang. "Jadi sebetulnya kami sepakat dengan pengurus akan membahas (tuntutan PPDI,red). Kami diskusikan, kalau diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) itu banyak regulasi yang harus dibahas,&rdquo; ujar Hadi usai menemui ribuan pengunjuk rasa.&nbsp; Demikian juga dari sisi pembiayaan, menurut Hadi, hal itu jelas tidak memenuhi. Akan tetapi pemerintah sepakat untuk menyetarakan penghasilan Perangkat Desa sama dengan PNS golongan IIa. Menurut Hadi, kehadirannya ke tengah pengunjuk rasa juga bertujuan untuk menampung secara langsung aspirasi dari para perangkat desa yang datang dari sejumlah daerah di Indonesia tersebut. Untuk nantinya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan diteruskan pada Presiden Joko Widodo. "Kami sampaikan, memahami dan menampung aspirasi oleh Pak Mendagri dan akan kami laporkan ke presiden. Jadi ini suatu proses bahwa kami komitmen bersama dalam rangka penyetaraan penghasilan," kata Hadi. Pandangan senada juga dikemukakan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Pemdes) Kemendagri Nata Irawan. Menurutnya, keinginan massa yang kini hanya ingin memperoleh penghasilan setara dengan PNS golongan IIa tentu akan sangat dipertimbangkan oleh Kemendagri, untuk seterusnya disampaikan ke lembaga terkait lainnya.

Alhamdullilah, Gaji Perangkat Desa Bakal Setara PNS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppdi

Berita Terkini