<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/01/IMG_6632-3279987440.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Terlepas dari pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang meminta sistem zonasi dihapus dalam&nbsp;<span class="il">PPDB</span>, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya rupanya sudah memiliki rencana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu dibeberkan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Ia mengatakan bahwa Pemkot Surabaya telah menyiapkan dua skema untuk dikombinasikan dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (<span class="il">PPDB</span>) tahun ajaran 2025/2026.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Skema pertama, kuota zonasi dalam&nbsp;<span class="il">PPDB</span>&nbsp;akan diturunkan oleh Pemkot Surabaya. Ini berlaku untuk seluruh sekolah negeri, baik itu SD Negeri, SMP Negeri, dan SMA Negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015394601/risiko-kecelakaan-di-jalanan-surabaya-tinggi-13333-truk-berusia-30-tahun-masih-bebasmelintas">Risiko Kecelakaan di Jalanan Surabaya Tinggi, 13.333 Truk Berusia 30 Tahun Masih Bebas&nbsp;Melintas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Zonasinya turun tapi masuknya dengan nilai, atau satunya tetap zonasi, tetapi (siswa) yang masuk itu tidak jejeran dengan rumah," tutur Eri kepada <em>JawaPos.com</em>, Kamis (5/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Artinya, calon peserta didik yang mendaftar lewat jalur zonasi, tidak hanya diseleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah saja, melainkan dari nilai yang diperoleh juga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eri bercerita bahwa zonasi&nbsp;<span class="il">PPDB</span>&nbsp;juga sempat diresahkan PGRI Kota Surabaya. Pemkot Surabaya dan PGRI lantas bersepakat untuk mengurangi kuota zonasi, dari yang semula 50 persen menjadi 35 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan pengurangan kuota zonasi, Pemkot berharap praktek perubahan atau memindahkan KK besar-besaran agar dekat dengan sekolah tidak terjadi lagi di Kota Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015394613/kenikmatan-tiada-tara-5-shio-ini-diramalkan-akan-memiliki-harta-berlimpah-kaya-7-turunan-bukanlah-mimpi-semata">Kenikmatan Tiada Tara, 5 Shio Ini Diramalkan Akan Memiliki Harta Berlimpah: Kaya 7 Turunan Bukanlah Mimpi Semata!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita berharapnya sekolah itu tidak lagi diisi anak yang wis pokoknya dekat sama sekolah, pasti aku masuk, tidak. Nah itu yang ingin dihindari oleh PGRI," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kalaupun sistem zonasi tetap ditetapkan dalam&nbsp;<span class="il">PPDB</span>, Eri mengimbau masyarakat untuk jujur. Jangan sampai memindah KK hanya karena ingin memasukkan anaknya ke sekolah negeri yang dituju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi tetap ada persaingan nilai. Ini lah yang lagi dibahas, apakah dihapus zonanya, apakah zonasi tetap per kecamatan, atau per wilayah. Kita tunggu juknisnya dari pusat," tukas Eri Cahyadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Zonasi Minta Dihapus</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku telah memerintahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk menghapuskan sistem zonasi&nbsp;pada penerimaan peserta didik baru (<span class="il">PPDB</span>).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Wapres Gibran saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah di Aryaduta, Jakarta, Kamis (21/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015394589/kpk-bidik-pihak-lain-terkait-kasus-dugaan-korupsi-pt-asdp-yang-diduga-menelan-kerugian-negara-rp-127-t">KPK Bidik Pihak Lain Terkait Kasus Dugaan Korupsi PT ASDP yang Diduga Menelan Kerugian Negara Rp 1,27 T</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulanya, Gibran mengungkapkan bahwa kunci dari Indonesia Emas 2045 merupakan pendidikan. Untuk itu, saat menghadiri rapat koordinasi dengan para kepala dinas pendidikan, ia telah meminta Mendigdasmen untuk memperhatikan sistem zonasi yang berpolemik selama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita bicara generasi emas, Indonesia 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya ini ada di anak-anak muda. Makanya kemarin pas rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, sistem zonasi harus dihilangkan," ujar Wapres Gibran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gibran juga menyinggung soal pentingnya mengajari anak-anak tentang pelajaran pemrograman sejak kecil. Baik berupa coding, programming, hingga digital marketing.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan begitu, anak-anak Indonesia tidak akan tertinggal dari anak-anak negara lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015394576/berkat-kerendahan-hatinya-9-weton-ini-mampu-mengangkat-derajat-menjadi-sosok-yang-disegani-hingga-kaya-raya">Berkat Kerendahan Hatinya, 9 Weton Ini Mampu Mengangkat 'Derajat' Menjadi Sosok yang Disegani hingga Kaya Raya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penting mengajarkan anak-anak kita pelajaran coding dan belajar programming, belajar digital marketing, karena sekarang kita nggak boleh ketinggalan dari negara lain. Jadi jangan sampai ketinggalan," ujar Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putra sulung Joko Widodo (Jokowi) ini menceritakan, saat ini pemerintah telah menerima pimpinan Nvidia yang akan berinvestasi di beberapa kota di Indonesia, salah satunya Solo. Dia berharap anak-anak muda Indonesia bisa mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan teknologi dunia itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau ada kesempatan seperti ini, seharusnya anak-anak muda bisa mengisi, jangan sampai pemerintahnya sudah mendorong tapi anak mudanya tidak mengisi, tapi saya yakin Muhammadiyah tidak sabar jadi bagian Indonesia Emas 2045," ucap Gibran.</div> </div>

Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang meminta sistem zonasi dihapus dalam PPDB. Hal itu langsung direspons Wali Kota Surabaya Eri Cahayadi.

Gara-gara Wapres Gibran Minta Zonasi Dihapus, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Bakal Ubah Skema PPDB yang Tidak Lagi Soal Jarak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/JKT_Stok-Profil-Mendikdasmen-mendikti-dan-mendikbud-dengan-komisi-X_Salman-Toyibi-8JPG-3796467456.jpg" alt="Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan, Dasar dan Menengah Abdul Mu</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Rapat koordinasi (rakor) evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah ditutup dengan sejumlah rangkuman. Salah satunya soal usulan mayoritas pemerintah daerah (pemda) untuk penyempurnaan program penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi.</p> <p>Asmadi, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Singkawang, Kalimantan Barat, mengatakan, zonasi itu seperti dua sisi mata uang. Satu sisi merupakan kebijakan yang baik, tapi sisi lain sangat perlu dibenahi bersama. Pembenahan tersebut berkaitan dengan sebaran guru maupun sarana-prasarana (sarpras) yang tidak merata. Singkawang saja saat ini masih kekurangan sekitar 500 guru ASN.</p> <p>"Bagaimana kita ingin melaksanakan pendidikan yang bermutu, sementara kita masih kekurangan guru. Itu Singkawang, apalagi kawan-kawan kabupaten yang lain,&rdquo; ungkap Asmadi kemarin (12/11). Karena itu, dua persoalan tersebut diminta untuk segera dibenahi seutuhnya. Dengan begitu, zonasi bisa berjalan baik sesuai tujuan awal.</p> <p>Direktur SMA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Winner Jihad Akbar mengamini. Pemda merekomendasikan adanya penyempurnaan mekanisme PPDB yang lebih adil dan berkeadilan. Kebijakan PPDB saat ini dinilai masih relevan untuk diteruskan dengan beberapa penyempurnaan pada penerapan jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua.</p> <p>Selain itu, muncul rekomendasi agar PPDB melibatkan sekolah swasta dengan bantuan pembiayaan APBD. Kebijakan tersebut sejatinya memegang peran penting dalam memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai keterbatasan daya tampung sekolah, masih adanya favoritisme sekolah, hingga distribusi guru yang belum sesuai kebutuhan di berbagai daerah.</p> <p>"Pemda menyampaikan bahwa kebijakan PPDB berbasis zonasi sudah sejalan dengan upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan, tetapi perlu upaya lanjutan,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Terkait kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru, pemda meminta ada jaminan penghargaan dan perlindungan. Misalnya, jaminan keamanan bekerja, khususnya pada daerah rawan; hak untuk cuti alasan penting, izin tugas belajar, hingga insentif untuk guru mengajar pada daerah 3T.</p> <p>Selain itu, pemda berharap ada penyelesaian bagi permasalahan guru-guru yang lulus ASN PPPK, tetapi tidak sesuai linieritasnya dan adanya mekanisme para guru agar dapat diangkat ataupun ditugaskan di sekolah swasta.</p> <p>Terkait seluruh aspirasi tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menyampaikan apresiasi kepada para kepala dinas pendidikan daerah dan perwakilan pemda atas kontribusi mereka dalam upaya perbaikan pendidikan di Indonesia. Rekomendasi tersebut akan dikaji lebih lanjut.</p> <p>Ditemui dalam kesempatan berbeda, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti mengatakan, pihaknya sedang bekerja untuk melakukan telaah terhadap masukan-masukan pemda terkait dengan zonasi tersebut. Belum ada keputusan apakah kebijakan itu dilanjutkan atau tidak.</p> <p class="class-paragraph">"Kalau misalnya dilanjutkan, apakah kita lanjutkan sebagaimana sekarang atau kita lakukan beberapa perubahan dan sebagainya, nanti kita sampaikan lebih lanjut,&rdquo; ungkapnya. Keputusan itu paling lambat ditentukan menjelang tahun ajaran baru pada Juli mendatang.</p> <p>Di sisi lain, Mu&rsquo;ti secara khusus bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit kemarin. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas pendidikan untuk masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Selain faktor geografis, isu keamanan menjadi salah satu tantangan. Atas kondisi itu, keduanya sepakat untuk menghidupkan kembali program polisi mengajar atau relawan mengajar yang sebagian unsurnya berasal dari kepolisian. <strong>(mia/c7/oni)</strong></p>

Pemda mengusulkan penyempurnaan program penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi. PPDB harus diimbangi dengan sebaran guru.

Pemda Usul Sempurnakan PPDB Sistem Zonasi, Harus Hitung Sebaran Guru dan Sarpras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/IMG-20230516-WA0026-01-1164672463.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 di Jawa Barat untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 di Jawa Barat untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap 80-an kasus pemalsuan syarat Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di Jabar.&nbsp;</p> <div dir="auto">Hal itu dilakukan usai terdata sekitar 4700 siswa dibatalkan keikutsertaannya dalam PPDB di wilayah Jawa Barat lantaran mengakali jalur zonasi dengan domisili palsu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ridwan menjelaskan, pemalsuan syarat PPDB dalam 80-an kasus itu dilakukan dengan cara mengedit secara elektronik QR Code yang ada dalam Kartu Keluarga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang link-nya masuk ke website dukcapil palsu," katanya dalam unggahan Instagramnya, dikutip Selasa (1/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011818656/ratusan-pakar-dari-15-negara-berkongres-di-unair-bahas-perkembangan-ilmu-bedah">Ratusan Pakar dari 15 Negara Berkongres di Unair, Bahas Perkembangan Ilmu Bedah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga data yang dicek panitia PPDB seolah-olah alamatnya dekat dengan sekolah. Padahal tidak," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk menindaklanjuti hal itu dan menimbulkan efek jera, Ridwan menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Politikus Golkar itu menegaskan bahwa hal ini sudah masuk dalam ranah pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/011818647/detik-detik-aspal-meledak-di-jalan-pasar-kembang-surabaya-begini-kesaksian-warga-sekitar">Detik-Detik Aspal Meledak di Jalan Pasar Kembang Surabaya, Begini Kesaksian Warga Sekitar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini akan dilaporkan ke kepolisian karena sudah masuk ranah pidana. Mengedit secara elektronik Kartu Keluarga sama dengan memalsukan dokumen negara," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kepada Anda para pemalsu atau mungkin orang tua yang terlibat dengan sengaja, siap-siapa bertemu di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum Anda," pungkas Mantan Wali Kota Bandung itu.</div>

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap 80-an kasus pemalsuan syarat Pendaftaran PPDB 2023 di Jabar.

Ridwan Kamil Akan Laporkan 80 Kasus Pemalsuan Domisili untuk PPDB 2023 ke Polisi

<p style="font-weight: 400; text-align: left;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Nadiem-Makarim-Raka.jpg" alt="Nadiem Makarim di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Nadiem Makarim di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <br />JawaPos.com</strong> - Ucapan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang menyebut bahwa kebijakan PPDB Zonasi bukan idenya, namun dari Muhadjir Effendy menuai polemik. Banyak pihak menyayangkan pernyataan itu. Tak mau polemik itu terus membesar, Nadiem meluruskan mispersepsi tentang pernyataannya.</span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Dalam keterangan resmi yang diterima Jawa Pos, Minggu (30/7), Nadiem Makarim menyatakan bahwa dirinya mengapresiasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang telah menginisiasi program PPDB zonasi saat menjabat sebagai Mendikbud. </span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Nadiem mengatakan, PPDB sistem zonasi ini dibuat dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik untuk dapat bersekolah di dekat rumahnya. Sehingga, menciptakan gerakan gotong royong dalam membangun sekolah bersama-sama dengan tenaga kependidikan, komite sekolah, dan seluruh warga sekolah. </span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/011814590/mendikbud-nadiem-sebut-ppdb-zonasi-kebijakan-muhadjir-effendy-pengamat-ingatkan-permendikbud-1-nomor-2021">Mendikbud Nadiem Sebut PPDB Zonasi Kebijakan Muhadjir Effendy, Pengamat Ingatkan Permendikbud 1 Nomor 2021</a></strong></span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">&rdquo;Segala daya dorong yang selama ini telah Bapak (Menko PMK) lakukan untuk pendidikan Indonesia akan selalu tercatat dalam sejarah untuk kebaikan anak-anak Indonesia,&rdquo; tuturnya, Minggu (30/7).<br /></span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Selain itu, dalam diskusi yang digelar Sabtu, dia pun menekankan pentingnya kebijakan PPDB zonasi ini untuk tetap dilanjutkan. Pasalnya, sebelum ada kebijakan ini, banyak orang tua peserta didik yang mendaftarkan anaknya masuk les agar bisa masuk ke sekolah favorit. <br /></span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Belum lagi, ada peserta didik yang secara ekonomi tidak mampu, tapi harus membayar sekolah swasta karena tidak lolos masuk sekolah negeri. </span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">&rdquo;Zonasi adalah contoh &lsquo;legacy&rsquo; kebijakan pendidikan yang perlu diteruskan dan disempurnakan. Nah, itu salah satu contoh di mana keberlanjutan itu sangat penting. Jadi ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong, yang kita lanjutkan, dan itu enggak masalah,&rdquo; jelasnya.</span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/011814559/cara-menghitung-bunga-tabungan-agar-cuan-maksimal">Cara Menghitung Bunga Tabungan agar Cuan Maksimal</a></strong></span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Seperti diberitakan sebelumnya,</span><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">&nbsp;saat menjadi pembicara di salah satu acara pendidikan, di Posbloc, Jakarta, Sabtu (29/7) Nadiem menyampaikan sebuah pernyataan soal PPDB Zonasi. &rdquo;Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya. Itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir,&rdquo; katanya. </span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Kendati begitu, ia mengaku bahwa kebijakan tersebut sangat penting untuk dilanjutkan. Karena, kebijakan ini mampu mengatasi kesenjangan antar peserta didik. Meski diakuinya, kerap kena getahnya setiap tahun karena kebijakan tersebut.</span></p>

Tak mau polemik terus membesar, Mendikbudristek Nadiem Makarim meluruskan mispersepsi tentang pernyataannya soal PPDB Zonasi.

Mendikbud Nadiem Makarim Luruskan Pernyataannya Soal PPDB Zonasi Kebijakan Muhadjir Effendy, Ini Katanya

<p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbhd-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makarim (Dok . Dery Ridwamsah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makarim (Dok . Dery Ridwamsah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <br />JawaPos.com</strong>&nbsp;- Sejumlah pihak menyayangkan statement Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Kebudayaan (Mendikbudristek) Nadiem Makarim soal penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi. Setelah lama bungkam, Nadiem justru menyebut itu bukan kebijakannya. Melainkan, menteri sebelum dia yakni Muhadjir Effendy.</span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Hal tersebut disampaikan oleh Nadiem saat menjadi pembicara di salah satu acara pendidikan, di Posbloc, Sabtu (29/7). &rdquo;Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya. Itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir,&rdquo; katanya. </span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Kendati begitu, ia mengaku bahwa kebijakan tersebut sangat penting untuk dilanjutkan. Karena, kebijakan ini mampu mengatasi kesenjangan antar peserta didik. Meski diakuinya, kerap kena getahnya setiap tahun karena kebijakan tersebut.</span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/011814559/cara-menghitung-bunga-tabungan-agar-cuan-maksimal">Cara Menghitung Bunga Tabungan agar Cuan Maksimal</a></strong></span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Statement tersebut sontak mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji mengaku menyayangkan pernyataan tersebut. Mengingat pada kebijakan Merdeka Belajar episode 1 salah satunya tentang PPDB Zonasi. </span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Kemudian, diperkuat dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. </span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">&rdquo;Itu kan juga beliau yang tanda tangan,&rdquo; ungkapnya, Minggu (30/7). Hal ini turut membuatnya menduga, Nadiem tak tahu detail mengenai program-program yang dibuatnya.<br /></span><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16"><br />Selain itu, dia turut menyayangkan, sikap Nadiem yang saran yang kerap diberikan oleh berbagai kalangan. Menurutnya, masyarakat sipil terus memberikan evaluasi akan program-programnya tapi tidak pernah digubris. <br /></span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">&rdquo;Kita evaluasi terus sebagai masyarakat sipil, tapi nggak pernah digubris. Gimana coba?&rdquo; keluhnya.</span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/011814529/otorita-ikn-jajaki-kerja-sama-bangun-kota-masa-depan-dengan-shenzhen">Otorita IKN Jajaki Kerja Sama Bangun Kota Masa Depan dengan Shenzhen</a></strong></span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Dia berpendapat, latar belakang Nadiem yang bukan berasal dari bidang pendidikan membuat Mantan Bos Gojek tersebut kurang cermat dalam mengurus pendidikan Indonesia yang begitu pelik. Hingga akhirnya menyalahkan menteri terdahulu. </span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">&rdquo;Harusnya mengakui memang tidak mampu urus pendidikan Indonesia. Karena memang bukan bidangnya, nggak usah malu,&rdquo; katanya. </span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Terpisah, Anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki menyatakan, bahwa harusnya menteri yang menjabat saat ini melakukan perbaikan bilamana dirasa ada kebijakan terdahulu yang kurang. Menurutnya, kebijakan PPDB zonasi ini sejatinya sudah relative bagus. Namun, masih ada kekurangan soal pengawasan di lapangan. </span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">&rdquo;Pelanggaran yang terjadi di lapangan belakangan menggambarkan lemahnya pengawasan,&rdquo; tegas Politikus PAN tersebut. &nbsp;</span></p> <p style="font-weight: 400;"><span data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Selain itu, imbuh dia, upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat juga masih kurang. Padahal dengan sosialisasi yang memadai, setidak-tidaknya pelanggaran akan berkurang.</span></p>

Mendikbud Nadiem Makarim justru menyebut PPDB Zonasi bukan kebijakannya. Melainkan, menteri sebelum dia yakni Muhadjir Effendy.

Mendikbud Nadiem Sebut PPDB Zonasi Kebijakan Muhadjir Effendy, Pengamat Ingatkan Permendikbud 1 Nomor 2021

<p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/30/6E28E9F8-612C-4C37-8C31-A6905F719E6A-3560247548.jpeg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendy merupakan mantan menteri pendidikan yang mencetuskan sistem PPDB Zonasi." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendy merupakan mantan menteri pendidikan yang mencetuskan sistem PPDB Zonasi.</figcaption>
</figure> <br />JawaPos.com</strong> &ndash; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berkewajiban mengamankan kebijakan sistem zonasi yang dibuat menteri pendulunya, Muhadjir Effendy karena memiliki sisi positif. Kekacauan yang terjadi di lapangan saat ini menggambarkan lemahnya pengawasan.</p> <p>&ldquo;Kalau merasa kebijakan yang ada itu ada yang insecure, maka kewajiban Menteri sekarang memperbaiki, &ldquo; tegas Prof Dr Zainuddin Maliki, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN, Minggu (30/7).</p> <p>Menurut Zainuddin, sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebenarnya sudah relatif bagus. Yang harus diperbaiki adalah pengawasan pelaksanaannya di lapangan. Pelanggaran yang terjadi di lapangan belakangan menggambarkan lemahnya pengawasan.</p> <p>Juga upaya pemahaman kepada masyarakat yang kurang. &ldquo;Saya rasa tidak akan ada atau setidak-tidaknya pelanggaran akan berkurang kalau tujuan PPDB itu di sosialisasikan dengan baik,&rdquo; tegas mantan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur ini.</p> <p>Sementara itu, dosen Universitas Negeri Malang (UM) Endang Sri Rejeki mengatakan, karut marut pelaksanaan PPDB tahun 2023 ini harus segera dicari solusinya agar tidak terulang di masa mendatang. Di antaranya adalah membuat sekolah negeri baru.</p> <p>Bisa juga dengan membuat regulasi baru yang tetap berbasis zonasi. Misalnya tidak seratus persen berdasarkan zonasi dari jumlah pagu. Alternatif lain menegerikan lembaga swasta dengan persyaratan tertentu.</p> <p>Sebelumnya viral diberitakan, Nadiem Makarim mengaku tiap tahun kena getah kebijakan sistem zonasi PPDB. Dikatakan, kebijakan sistem zonasi PPDB bukanlah kebijakannya, melainkan kebijakan Mendikbud Kabinet Jokowi Jilid Satu (sebelumnya) yaitu Muhadjir Effendy.</p> <p>Nadiem pun mengakui bahwa kebijakan ini tentu membuatnya repot. Namun, ia merasa sistem zonasi PPDB penting sehingga perlu dilanjutkan.</p> <p>&ldquo;Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya, kebijakan sebelumnya. Kebijakan Pak Muhadjir,&rdquo; kata Nadiem Makarim di pagelaran Belajaraya 2023, Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7).</p> <p>&ldquo;Tetapi itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan penting yang pasti akan merepotkan saya. Saya kena getahnya, setiap tahun karena zonasi. Tetapi Saya merasa ini harus dilanjutkan karena penting,&rdquo; ungkapnya.</p>

Menurut Zainuddin, sistem zonasi PPDB sebenarnya sudah relatif bagus. Yang harus diperbaiki adalah pengawasan di lapangan.

Prof Zainuddin Maliki: Nadiem Wajib Amankan Kebijakan Sistem Zonasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/PPDB-Jakarta-Jalur-Zonasi-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Wali murid  mengikuti pendaftaran daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/6/2021). Pendaftaran PPDB jalur zonasi untuk jenjang Sekolah Dasar (SD" width="100%">
<figcaption>Wali murid  mengikuti pendaftaran daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/6/2021). Pendaftaran PPDB jalur zonasi untuk jenjang Sekolah Dasar (SD</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) sejak 2017 lalu. Kebijakan PPDB merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses layanan pendidikan yang berkeadilan.<br /> <br /> "Secara nasional akses kita sudah baik. Nah, perjuangan berikutnya adalah bagaimana mengangkat mutu pendidikan yang relevan sehingga bisa lebih baik lagi," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri kepada wartawan, Senin (20/6).<br /> <br /> Jumeri mengatakan, pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan PPDB tahun 2022 masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).<br /> <br /> “Pedoman yang kita gunakan masih seperti tahun lalu, yaitu Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yang di dalamnya telah dijelaskan bahwa PPDB dilakukan melalui empat jalur yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan jalur prestasi,” imbuhnya.<br /> <br /> Sebagaimana telah disebutkan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, Jumeri mengatakan bahwa ada besaran kuota pada setiap jalur PPDB di masing-masing jenjang satuan pendidikan. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), kuota sebanyak 70 persen dari daya tampung sekolah digunakan untuk zonasi, 15 persen untuk afirmasi, dan 5 persen pada jalur perpindahan orang tua. Sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), jalur zonasi diberikan kuota sebesar 50 persen dari daya tampung sekolah.<br /> <br /> Selanjutnya afirmasi 15 persen, serta jalur perpindahan orang tua maksimal 5 persen dan selebihnya dapat digunakan sebagai jalur prestasi. “Pada jalur Zonasi jenjang SD kuotanya lebih banyak karena di jenjang tersebut belum ada jalur prestasi,” jelasnya.<br /> <br /> Berbagi praktik baik dalam pelaksanaan PPDB di tahun-tahun sebelumnya, Jumeri menyampaikan banyak contoh yang telah dilakukan pemda. Salah satunya dengan kolaborasi bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan keabsahan data.<br /> <br /> “Pengalaman di daerah, banyak data siswa yang tidak valid, selain itu juga mengalami kendala jaringan internet sehingga membuka pendaftaran secara luring. Dengan kerja sama melalui Disdukcapil dan Dinas Kominfo maka hal-hal tersebut dapat diminimalisir,” kata Jumeri.

Kemendikbudristek Ungkap Tujuan PPDB Zonasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PPDB-SMA.jpg" alt="PERIKSA ULANG: Operator PPDB SMA Arroofiu Dwi mengecek validasi jalur afirmasi di SMAN 16, Senin (15/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERIKSA ULANG: Operator PPDB SMA Arroofiu Dwi mengecek validasi jalur afirmasi di SMAN 16, Senin (15/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengeluarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pendaftaran PPDB 2021 ini dilakukan secara online.<br /> <br /> Untuk jenjang SMK, PPDB akan dibuka untuk tiga jalur. Mulai dari Jalur Prestasi, Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua.<br /> <br /> Jalur prestasi akademik disediakan kuota 50 persen dan non akademik dengan kuota 5 persen. Sementara itu, Jalur Afirmasi memiliki besaran kuota 43 persen dan<br /> Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru disediakan kuota 2 persen.<br /> <br /> Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi akademik dan non akademik melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan total pembobotan indeks prestasi akademik dan non akademik, pilihan sekolah dan waktu mendaftar.<br /> <br /> Kemudian, untuk Jalur Afirmasi dibagi prioritas pertama dan prioritas kedua, di mana CPDB yang termasuk dalam afirmasi prioritas pertama tidak dilakukan proses seleksi. Sementara CPDB yang masuk prioritas kedua akan diseleksi dan jika melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dari total pembobotan indeks prestasi akademik, pilihan sekolah dan waktu mendaftar.<br /> <br /> Lalu, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru apabila melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dari total pembobotan indeks prestasi akademik, pilihan sekolah CPDB dan waktu mendaftar.<br /> <br /> Adapun, berikut jadwal pembukaan jalur PPDB 2021 untuk jenjang SMK:<br /> a. Jalur Prestasi :<br /> • Akademik dan Non Akademik :<br /> 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 9 Juni 2021)<br /> 2). Lapor Diri (10 – 11 Juni 2021)<br /> <br /> b. Jalur Afirmasi :<br /> • Anak Asuh Panti dan Penyandang Disabilitas, dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal karena Covid-19 :<br /> 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (14 – 16 Juni 2021)<br /> 2). Lapor Diri (17 – 18 Juni 2021)<br /> <br /> • Anak yang Terdaftar dalam DTKS, Anak Penerima KJP Plus, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta, anak penerima KJP Plus sekaligus PIP :<br /> 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (21 – 23 Juni 2021)<br /> 2). Lapor Diri (24 – 25 Juni 2021)<br /> <br /> c. Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru :<br /> 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 30 Juni 2021)<br /> 2). Lapor Diri (1 – 2 Juli 2021)

Tidak Ada Jalur Zonasi, PPDB DKI 2021 Buat SMK Buka Tiga Jalur Seleksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dewan-minta-pemkot-surabaya-sosialisasikan-ppdb-zonasi_m_.jpg" alt="Ilustrasi, Komisi D DPRD Surabaya meminta pemkot aktif menyosialisasikan PPDB zonasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Komisi D DPRD Surabaya meminta pemkot aktif menyosialisasikan PPDB zonasi.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com- </strong>DPRD Surabaya meminta pemkot agar segera menyosialisasikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Pemkot diminta untuk melibatkan seluruh&nbsp;<em>stakeholder.</em></p><br /> <p>"Jadi, dia (pemkot) harus menyiapkan semuanya. Konkretnya ya sosialisasi. Pemkot harus duduk bersama antara kepala sekolah negeri, dan swasta untuk menentukan zonanya itu," kata anggota Komisi D DPRD Surabaya, Shobir Ibnu kepada&nbsp;<em>JawaPos.com</em>, Rabu (6/3).</p><br /> <p>Selain untuk menginformasikan, Shobir berharap sosialisasi diharapkan bisa mencegah terjadinya masalah. Salah satunya, polemik sepinya siswa yang mendaftar di sekolah swasta.</p><br /> <p>Shobir mengatakan, tak perlu ada pembicaraan dengan dewan. Sebab, PPDB zonasi sudah menjadi tugas pemkot untuk memberikan kemudahan akses pendidikan.</p><br /> <p>"Jadi, Permendikbud itu sifatnya wajib diikuti. Filosofinya adalah mendekatkan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Sehingga memudahkan kontrol," tambah Shobir.</p><br /> <p>Sebagai informasi, Dinas Pendidikan Surabaya yang nanti menentukan zonasinya. Apakah berdasarkan kelurahan, kecamatan, atau radius tempat tinggal calon siswa dalam jarak tertentu.&nbsp;Jika menurut Permendikbud, Dinas Pendidikan wajib memprioritaskan calon siswa yang mendaftar lebih dahulu.</p>

Dewan Minta Pemkot Surabaya Sosialisasikan PPDB Zonasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anaknya-tak-diterima-di-smp-negeri-kang-emil-curhat-ini-pesannya_m_227286.jpg" alt="Wali Kota Bandung Ridwan Kamil" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Ridwan Kamil</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi memang tidak menjadi hal yang menggembirakan bagi semua orang tua murid. Sekalipun bagi orang tua murid dari kalangan pejabat, seperti yang dirasakan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil.</p><br /> <p>Camillia Laetitia Azzahra, anak pria yang biasa disapa <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/07/2018/pesan-kang-emil-ke-calon-wali-kota-bandung-unggul-versi-hitung-cepat" target="_blank">Kang Emil</a> itu tidak lolos saat akan mendaftar di SMP Negeri 2 Bandung. Kang Emil lantas mem-<em>posting</em> melalui akun <em>Facebook-</em>nya terkait sang anak yang tidak diterima di SMP negeri lantaran tergeser oleh sistem zonasi PPDB Kota Bandung.</p><br /> <p>"Zara, anak perempuan saya, NEM-nya bagus dan mendaftar ke <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/07/2018/kang-emil-klaim-kualitas-pendidikan-di-bandung-terbaik" target="_blank">SMPN 2 Bandung</a>. Namun, dia tidak diterima karena tergeser oleh sistem zonasi PPDB Kota Bandung versi awal sebelum yang sekarang. Ia menangis dan bertanya-tanya. Setelah saya terangkan bahwa itu adalah sebuah peraturan yang harus kita hormati, akhirnya ia berhenti menangis dan mencoba paham," tulis Ridwan yang juga mengugah foto anaknya yang berkerudung merah, Rabu (11/7).</p><br /> <p>"Banyak pihak tanya 'Anda kan wali kota, Anda kan punya kuasa, bisa kali nyelipin buat anaknya sendiri. Masa tega ama anaknya sendir?!" Sya diskusikan panjang dengan Bu Cinta, kami pun sepakat, apa jadinya jika saya ikutan melanggar aturan diam-diam. Nilai hidup apa yang akan menempel seumur hidupnya Zara, jika ia kami paksa masuk. Maka ia akan meyakini bahwa berbohong itu boleh. Nauzubillah. Zara kini bahagia dan gembira sekolah di SMP swasta. Semoga ini menjadi hikmah, bahwa mungkin kita tidak menyukai sebuah aturan yg membuat kita di pihak yang kalah. Namun aturan tetaplah aturan. Kesuksesan tidak selalu harus dengan bersekolah di negeri. Mari kita hormati."</p><br /> <p>Tulisan yang menginspirasi itu hingga pukul 17.07 sudah lebih dari 2.900 yang membagikan dan 2 ribu lebih yang berkomentar positif terkait testimoni orang nomor satu di <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/04/07/2018/unggul-di-hitung-cepat-pilgub-jabar-kang-emil-ditelepon-jokowi" target="_blank">Kota Bandung</a> itu.</p><br /> <p>Secara terpisah, terkait hasil PPDB 2018 yang telah diumumkan, tidak semua siswa bisa diterima di sekolah negeri. Ridwan meminta semua pihak bisa menerima hasil tersebut.</p><br /> <p>"Kepada calon siswa yang belum bisa diterima di sekolah negeri, saya harap tidak berkecil hati. Sebab, kuota sekolah negeri memang terbatas. Hanya tersedia sekitar 16.628 kursi di jenjang SMP negeri untuk sekitar 27.828 calon peserta didik," kata Ridwan saat dimintai konfirmasi wartawan kemarin (11/7).</p><br /> <p>Menurut Emil keterbatasan jumlah sekolah negeri menjadi PR besar pemerintah. Kendati demikian, dia berusaha memfasilitasi seluruh kepentingan masyarakat dengan prinsip yang berkeadilan.</p>

Anaknya Tak Diterima di SMP Negeri, Kang Emil Curhat, Ini Pesannya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppdb zonasi

Berita Terkini