<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/1643958578999.jpg" alt="Reni Astuti. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Reni Astuti. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tiap tahun, penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Surabaya tak pernah absen menyisakan persoalan. Salah satunya adalah SMP swasta yang sampai saat ini kekurangan murid. Solusi untuk mengatasi persoalan itu pun belum ditemukan.  Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Timur Wiwik Wahyuningsih mengatakan, saat ini banyak laporan dari sekolah-sekolah swasta di Surabaya Timur yang masih sedikit pendaftar.  Itu terjadi hampir menyeluruh di SMP swasta. Tidak terkecuali di SMP swasta favorit.  Begitu juga dengan SMP 17 Agustus, sekolah yang dipimpin Wiwik. Saat ini baru 87 dari pagu 120 anak yang mendaftar. Bahkan, masih kata Wiwik, di SMP Dapena 1 targetnya 75 siswa, tapi pendaftarnya baru 7 anak. ’’Dapena itu menjadi sekolah favorit dulu. Lokasinya juga strategis,” tambahnya.  Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menyayangkan sistem PPDB yang selalu mengulang permasalahan sama setiap tahun. Dia mendorong pemkot agar lebih tegas. Dinas pendidikan (dispendik) harus membuat surat peringatan tertulis kepada sekolah-sekolah. ’’Semua sekolah negeri sesuai jadwal tahapan PPDB selesai dan dilarang ada pemenuhan pagu lagi,” tuturnya.  Politikus PKS itu meminta dispendik untuk tegas memberikan sanksi kepada para kepala sekolah yang terbukti melanggar. Dia berharap mutu pendidikan tidak tergadaikan hanya karena siswa titipan. Reni meminta semangat nol putus sekolah terwujud di metropolis.  ’’Tidak diterima di negeri, sekolah swasta mahal. Orang tua bingung tidak ada biaya, terus tidak lanjut sekolah, kasihan,” paparnya.  Dispendik mengklaim bahwa pihaknya aktif membantu sekolah swasta untuk berbenah. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas kompetensi guru. Sekretaris Dispendik Surabaya Ida Widayati mengatakan, pihaknya tak pernah membedakan antara sekolah swasta dan negeri.

Wakil Ketua DPRD Reni Astuti: Langgar Pagu, Kasek Perlu Disanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/PPDB-SMPN.jpg" alt="Ilustrasi penerimaan peserta didik baru (PPDB)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penerimaan peserta didik baru (PPDB).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Puluhan wali murid masih mendatangi meja pengaduan kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya di Jalan Jagir, Wonokromo, Jumat (24/6). Mereka datang dengan membawa kegundahan yang sama. Putra dan putri mereka tidak masuk daftar di SMPN tujuan lewat jalur zonasi.  Meski pendaftaran masih dibuka hingga hari ini (25/6), mereka telanjur pesimistis. Harapan lolos zonasi hampir pasti mustahil. Sebab, dalam website setiap sekolah sudah tercantum daftar nama-nama calon peserta didik yang akan diterima. Mulai jarak terdekat hingga paling jauh. ’’Wes gak onok harapan maneh,’’ keluh Hamdi, salah seorang wali murid, kepada Jawa Pos kemarin.  Putranya mendaftar di SMPN 46 sebagai pilihan pertama dan SMPN 56 sebagai pilihan kedua. Namun, tak ada nama putranya di dua sekolah itu. Padahal, dia sudah mendaftar secepat mungkin. Yaitu, Kamis (23/6) pukul 00.30. ’’Berkas sudah siap sejak awal. Tapi, nggak lulus,’’ kata pria yang tinggal di Jalan Raya Dukuh Kupang itu.  Jarak tempat tinggal dengan sekolah menjadi pengaduan utama jalur zonasi. Sebab, itulah yang menjadi pemicu tidak lolosnya siswa di jalur zonasi. Tapi, ukuran jarak antarsekolah berbeda-beda. Sangat bergantung jumlah penduduk di sekitar sekolah.  Sekolah di tengah kota, misalnya. Jarak terjauh yang diterima rata-rata maksimal 1 kilometer. Lebih dari itu pasti terpental. Bahkan, di beberapa sekolah jarak terjauh kurang dari 1 kilometer. Kondisi itu terlihat di SMPN 6 Surabaya. Di sana, jarak paling jauh yang diterima mencapai 743 meter. SMPN 12 Surabaya bahkan 692 meter untuk jarak terjauh siswa yang diterima.  Adapun rata-rata maksimal 1 kilometer. SMPN 1 Surabaya misalnya, jarak terjauh mencapai 1 kilometer. Kondisinya sama dengan SMPN 3 Surabaya. Untuk SMPN 2 Surabaya, jarak terjauh 1,1 kilometer. Artinya, melihat tren jarak aman maksimal 1 kilometer. Lebih dari itu rawan terpental dari persaingan di sekolah tengah kota. ’’Yang mengukur ini kan sistem. Profil sekolah dengan alamat siswa sudah ada,’’ jelas Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Dispendik Surabaya Tri Endang Kustiya.  Persaingan ketat, jelas dia, biasanya terjadi di sekolah-sekolah yang padat penduduk. Otomatis calon peserta didik yang beralamat di sekitar sekolah juga akan menyerbu sekolah tersebut. Nah, sistem PPDB pasti mendahulukan jarak alamat terdekat.  Kondisi itulah yang membuat calon siswa yang berjarak cukup jauh dari sekolah sulit untuk bisa menembus sekolah incaran. Harapannya cuma satu. Yaitu, menyisakan beberapa bangku kosong yang tidak terisi. Faktor jarak pun menjadi sangat krusial. Jarak aman maksimal 1 kilometer. ’’Karena semangat zonasi kan untuk mendekatkan sekolah dengan rumah siswa. Jadi, yang diambil ya alamat terdekat,’’ papar Endang.  Memang ada beberapa sekolah yang masih menerima siswa meskipun jaraknya cukup jauh. Itu terjadi di sekolah-sekolah pinggiran. Salah satunya, SMPN 63 Surabaya. Sekolah yang beralamat di kawasan Rusunawa Romokalisari itu masih bisa menerima siswa meskipun jarak dengan alamat rumah sangat jauh. Hingga kemarin, jarak maksimal siswa diterima lebih dari 8 kilometer. ’’Tahun-tahun sebelumnya juga begitu karena lokasi sekolah cukup jauh,’’ tutur Waka Kurikulum SMPN 63 Surabaya Novida Prasetiantini. <h3>Dispendik Fasilitasi PPDB SMP Swasta</h3> DISPENDIK Surabaya memfasilitasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah swasta. Pendaftaran ke SMP swasta menggunakan alamat website yang sama dengan PPDB SMP negeri. Yaitu, laman ppdb.surabaya.go.id.  Kadispendik Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, mekanisme pendaftaran PPDB SMP swasta sama dengan SMP negeri. ’’Mendaftar secara online di alamat website yang sama,’’ jelas Yusuf.  PPDB SMP swasta mulai dibuka kemarin (24/6). Berlangsung hingga 14 Juli mendatang. Total ada 179 lembaga yang digandeng. Tersebar di semua kelurahan se-Surabaya.  Yusuf menjelaskan, kebijakan tersebut ditetapkan untuk menghilangkan dikotomi lembaga pendidikan negeri dan swasta. Pihaknya juga menggandeng sekolah swasta sebagai solusi mengatasi kekurangan SMP negeri. Seperti diketahui, belasan ribu calon peserta didik lulusan SD tidak bisa tertampung di SMP negeri. Itu disebabkan kuota yang sangat terbatas.  Tahun ini, contohnya. Terdapat 45.283 siswa lulusan SD/MI. Namun, daya tampung SMP negeri hanya 18.880 siswa. Artinya, ada 26.403 siswa yang tidak bisa tertampung di sekolah negeri. ’’Kalau nggak negeri, sekolah swasta kan juga sama saja,’’ jelas Yusuf.  Dia menegaskan, kualitas sekolah swasta tidak kalah dengan sekolah negeri. Menurut Yusuf, pemkot sudah memberikan banyak intervensi ke lembaga pendidikan swasta. Mulai penambahan sarana-prasarana, pelatihan tenaga pendidikan, hingga menggenjot kualitas pendidikan. Intervensi itu disokong dari dana bopda yang bersumber dari APBD Kota Surabaya. ’’Intervensi kita berikan secara maksimal ke swasta,’’ papar Yusuf.  PROBLEM TAHUNAN PPDB SMP NEGERI  - Mengeluhkan daya tampung yang terbatas.  - Banyak pendaftar yang tersisih karena zonasi.  - Persebaran SMP negeri yang tidak merata antar kecamatan.  Langkah Dispendik Surabaya:  - Fasilitasi PPDB SMP swasta.  - Hapus dikotomi sekolah negeri dan swasta.  - Intervensi ke SMP swasta berupa:  *Bantuan sarana-prasarana  *Meningkatkan kualitas tenaga pendidik  *Subsidi bantuan siswa MBR di sekolah swasta  Sumber: Reportase Jawa Pos

PPDB SMPN Surabaya Hari Kedua: Jarak Aman Maksimal 1 Kilometer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/SMPN-1-SUKODONO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo mengumumkan siswa yang diterima di SMP negeri jalur prestasi, kemarin (25/5). Baik prestasi hasil perlombaan/pertandingan bidang akademik dan nonakademik. Total ada 111 siswa yang diterima di 45 SMPN di Sidoarjo.  Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo Tirto Adi menyatakan, tahun ini ada empat jalur penerima. Yakni, jalur zonasi dengan kuota sebanyak 50 persen, jalur afirmasi (15 persen), jalur perpindahan orang tua (5 persen), dan jalur prestasi (30 persen).  Nah, khusus jalur prestasi, jumlah 30 persen itu dibagi dua. Pertama, jalur prestasi hasil perlombaan/pertandingan bidang akademik dan nonakademik yang diumumkan kemarin dengan kuota 20 persen dari kuota jalur prestasi.  Kedua, lanjut Tirto, jalur prestasi hasil penilaian sekolah dengan kuota 80 persen dari kuota jalur prestasi. ’’Total kuota jalur prestasi ada sebanyak 3.927 kursi,’’ kata Tirto.  Perinciannya, 785 kuota jalur prestasi hasil perlombaan yang diumumkan kemarin dan 3.142 kuota jalur prestasi hasil penilaian sekolah. ’’Untuk hari ini (kemarin, Red) yang diterima 111 anak, yang mendaftar 231 anak. Total kuotanya 785,’’ kata Tirto.  Artinya, masih terdapat sisa kuota 674 kursi. ’’Nah, sisa kuotanya itu akan dimasukkan ke jalur zonasi,’’ kata Tirto. Dengan begitu, jumlah kuota jalur zonasi nanti lebih dari 50 persen.  Tirto menyatakan, lebih dari setengah pendaftar jalur prestasi perlombaan itu tidak diterima meskipun kuotanya 785. Alasannya, tidak memenuhi syarat. Sebagian besar sertifikat yang dilampirkan tidak sesuai persyaratan yang diminta. Sebagaimana hanya melampirkan bukti prestasi event lokal yang tidak berjenjang kompetisinya dan lainnya.  Kabar baiknya, mereka yang tidak diterima jalur prestasi kemarin bisa tetap memiliki kesempatan masuk SMPN dengan mendaftar di jalur lainnya seperti jalur zonasi. Apalagi, pendaftaran jalur lain belum dimulai. ’’Yang tidak diterima hari ini, masih punya kesempatan,’’ katanya.  Bagi yang sudah diterima, dinas dikbud memberikan waktu untuk daftar ulang ke SMPN masing-masing mulai besok (27/5) dan lusa (28/5). ’’Jika tidak daftar ulang, dianggap mengundurkan diri,’’ pungkasnya.

PPDB SMPN di Sidoarjo, Jalur Prestasi Sisa Kuota 674 Kursi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/nilai-unas-tak-dipakai-untuk-penerimaan-peserta-didik-baru_m_154226.jpeg" alt="Ilustrasi siswi salah satu SMP di Jakarta. Kemendikbud tidak akan lagi memakai nilai Unas sebagai PPDB. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswi salah satu SMP di Jakarta. Kemendikbud tidak akan lagi memakai nilai Unas sebagai PPDB. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com ‒ Validasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP negeri tinggal empat hari lagi. Mayoritas siswa sudah memvalidasi datanya. Beberapa proses validasi sempat terkendala karena wali murid kurang cermat dalam pengisian data.  Kabid Sekolah Menengah Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Sudarminto mengatakan, seluruh pengisian data menggunakan aplikasi. Jika wali murid atau siswa keliru memasukkan data, proses validasi bisa ditolak. Misalnya, penulisan RT dan RW. Jika angka yang ditulis keliru, proses validasi akan gagal. Demikian juga jika ejaan nama di data diri tidak tepat satu huruf. Sistem akan menolak.  ’’Saat validasi, berkas pendukung harus dibawa untuk mengecek lebih lanjut,’’ katanya Senin (1/6).  Kasus lain yang ditemui adalah ada yang mencoba menggeser titik rumahnya, didekatkan dengan sekolah. Tujuannya, kans bisa diterima di sekolah tujuan lebih besar. ’’Ada yang seperti ini. Tapi, hanya satu dua kasus,’’ ungkapnya. ’’Saat verifikasi, data tersebut ditolak,’’ lanjutnya.  Sudarminto menuturkan, saat ini sudah puluhan ribu siswa yang melakukan proses validasi dan mendapatkan PIN. Sementara itu, sebagian data masih dalam proses verifikasi tim operator sekolah. Setelah verifikasi selesai, PIN akan diberikan lewat e-mail. ’’Yang belum validasi 13 ribu siswa,’’ ujarnya.  Saat ini waktu validasi data tinggal empat hari lagi. Siswa yang belum melakukan cek validasi diminta segera menyelesaikannya. Mereka yang mengalami kendala bisa langsung menghubungi help desk yang disediakan dispendik. ’’Jika ada data yang keliru, bisa langsung melakukan validasi ulang,’’ jelasnya. ’’Yang dimaksud validasi ulang adalah memulai prosesnya dari awal, bukan mereset ulang. Tapi, harus keluar dulu dan memulai dari awal.’’  Terkait dengan masalah itu, Sudarminto meminta wali murid cermat saat mengisi data. Ditanya soal beberapa nilai rapor kosong saat proses validasi, Sudarminto mengatakan bahwa kondisi tersebut bisa jadi disebabkan siswa berasal dari luar kota atau jalur perpindahan tugas orang tua. Karena itu, rapor belum terinput di data dispendik. Sebab, mereka belum menggunakan rapor online. ’’Mereka nanti juga diminta mengunggah file dokumen rapor,’’ ucapnya.  Jika kondisi tersebut terjadi pada siswa yang sekolah dan tinggal di Surabaya, mereka bisa melakukan validasi ulang. Mungkin saat pengisian data, ada yang kurang tepat. ’’Dicoba validasi ulang lagi, pasti bisa,’’ ungkapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/grafis-ppdb.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Sementara itu, pihak satuan pendidikan jenjang SMP tengah sibuk mengecek rapor online untuk mengetahui apakah nilai rapor siswa kelas IX yang akan lulus perlu diedit. Kepala SMPN 1 Akhmat Suharto menjelaskan, sampai saat ini, belum ada siswa yang melaporkan adanya kesalahan entri nilai di rapor online oleh sekolah. ’’Masih proses, belum selesai semua. Siswa juga harus terus koordinasi dengan wali kelasnya,’’ ujarnya.  Dia menuturkan, salah satu yang benar-benar diperhatikan sekolah adalah siswa mutasi atau pindahan. Pihak sekolah berkewajiban mengisi nilai siswa saat menempuh pendidikan di sekolah sebelumnya. Suharto menyebutkan, untuk PPDB, pihaknya bertugas memvalidasi sekitar 800 area. ’’Semacam mencocokkan, betul nggak jarak rumah sama sekolah yang dipilih calon siswa itu satu zona,’’ terangnya.  Kepala SMPN 3 Budi Hartono mengatakan, pihaknya juga membentuk tim internal khusus. Salah satu tugasnya, mengecek kebenaran data calon siswa. Termasuk jarak rumah atau alamat rumah yang sudah diisi siswa. ’’Panitia khusus ini membantu menangani dan melayani masyarakat yang kesulitan dengan sistem online. Silakan datang ke sekolah untuk bertanya, tidak apa-apa,’’ katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aqwLOYTUw6Y  https://www.youtube.com/watch?v=T6ZrCeOGP0g  https://www.youtube.com/watch?v=_g660MhSI_w

13 Ribu Siswa di Surabaya Belum Validasi Data PPDB SMP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-Surabaya.jpg" alt="DEMI BUAH HATI: Wali murid mengantre saat pendaftaran PPDB di SMPN 39 awal pekan lalu. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DEMI BUAH HATI: Wali murid mengantre saat pendaftaran PPDB di SMPN 39 awal pekan lalu. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah SMP negeri yang terus bertambah dan penambahan pagu untuk SMPN yang diberlakukan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) beberapa waktu lalu sangat berdampak pada SMP swasta yang terletak di pinggiran. Mereka sulit mendapatkan siswa.  Sebut saja SMP Garuda di Jalan Kuwukan, Lontar, Sambikerep. Sekolah itu harus menerima kenyataan pedih. Hingga kemarin, hanya ada tiga calon siswa yang berniat melanjutkan pendidikan SMP di sana. Menurut Ahmad Qusaeri, kepala SMP Garuda, penambahan rombel dan pagu yang diberlakukan pada proses PPDB SMPN membuat puluhan calon siswa memilih mundur dan mencabut berkas pendaftaran. Mereka memilih untuk mengisi pagu tambahan ketimbang bersekolah di swasta.  ”Sebelum ada ketetapan tambah pagu, ada kurang lebih 19 siswa yang mau masuk ke sini. Mereka mundur karena mau mencoba ke negeri. Sepuluh orang dari mereka saya teleponi satu-satu dan jawabannya sama. Mereka memilih masuk negeri karena ada rombel tambahan,” terang lelaki yang akrab disapa Qusaeri itu kemarin.  Sampai saat ini, hanya ada tiga calon siswa yang mendaftar di sekolah itu. Dari jumlah tersebut, baru satu orang yang secara resmi mengembalikan berkas atau formulir pendaftaran. ”Mereka itu dari jalur mitra warga. Jadi, masuknya pun nggak ada dan memang nggak boleh ada tarikan sama sekali. Bahkan, formulirnya saya gratiskan,” imbuh lelaki 39 tahun itu.  Qusaeri menuturkan, pihaknya mendapatkan 22 orang siswa jalur mitra warga dari dinas pendidikan. Namun, hanya dua hingga tiga orang yang kemudian tertarik untuk mengisi formulir ataupun sekadar bertanya-tanya. Padahal, tahun ini pihaknya hanya menargetkan 64 siswa untuk mengisi dua rombel. Namun, target itu sepertinya masih jauh api dari panggang. Dia juga mengutarakan bahwa tahun ini jumlah siswa terendah yang dialami sekolahnya.  Hal serupa dialami SMP Islam Shafta. Target 100 siswa untuk tiga rombel masih sulit dicapai. Hingga sekarang, target tersebut belum menyentuh 50 persen. ”Tahun lalu ada 13 siswa mitra yang diberikan kepada kami. Dari jumlah itu, ada satu siswa yang masuk. Tahun ini ada 27 siswa mitra. Dan dari semua itu, tidak ada satu pun yang datang ke sini, bahkan setelah kami hubungi lewat telepon,” terang Agus Priyanto, Wakasek SMP Islam Shafta.  Agus menuturkan, penyusutan siswa itu terjadi sejak 2013. Di sekolah yang awalnya bisa membuka hingga 14 rombel tersebut, saban tahun jumlah siswanya berangsur-angsur turun. Tahun ini hanya bisa pasrah dengan menargetkan tiga rombel. ”Benar-benar dipecundangi sama dinas. Permendikbud yang mengatur satu rombel maksimal 32 siswa dilanggar jadi 38 siswa. Habis sudah sekolah swasta. Apalagi yang namanya tidak besar. Bagaimana nasib guru-guru swasta?” keluhnya.   <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/grafis-smp-susah-dapat-siswa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

SMP Swasta Sulit Mendapatkan Siswa, Baru Dapat Dua Calon Murid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Ramli-Rahim-Hilmi-Setiawan.jpg" alt="Ramli Rahim. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ramli Rahim. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) M. Ramli Rahim ikut menyoroti polemik penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi. Menurut dia, tujuan sistem zonasi baik sehingga sebenarnya tidak perlu direvisi. Apalagi atas dasar tekanan masyarakat. Berikut perbincangan Ramli dengan wartawan Jawa Pos M. Hilmi Setiawan kemarin (28/6).  ---  PPDB sistem zonasi di sejumlah daerah memicu polemik. Bahkan, ada orang tua murid yang sampai menggelar demonstrasi. Bagaimana komentarnya?  Ribut-ribut PPDB hanya terjadi di sebagian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jogjakarta. Itu pun yang ribut orang tua egois yang hanya ingin anaknya mendapatkan fasilitas terbaik, guru terbaik, dan kehormatan terbaik. Tanpa berempati pada sekelompok besar anak didik yang selama ini tidak mendapatkan hal-hal terbaik itu.  Apa kira - kira motivasi orang tua yang getol menyekolahkan anaknya di sekolah negeri favorit?  IGI sangat memahami bahwa keinginan orang tua memasukkan anaknya ke sekolah favorit salah satunya terkait persaingan menuju PTN terbaik. Di mana anak-anak dari SMA negeri favorit memiliki peluang lebih besar untuk diterima di PTN.  Tetapi, akhirnya Kemendikbud merevisi permendikbud sebagai landasan implementasi PPDB bersistem zonasi. Apakah memang perlu direvisi?  Revisi Permendikbud 51/2018 sesungguhnya tidak diperlukan. Perintah Presiden Jokowi supaya Mendikbud Muhadjir Effendy merevisi peraturan itu menunjukkan sikap tegas dan tidak jelas presiden. Presiden seharusnya memahami bahwa tujuan mulia sistem zonasi adalah menciptakan iklim pendidikan di mana semua sekolah sama baiknya.  Ada pendapat bahwa sistem zonasi bisa menghancurkan semangat kompetisi siswa. Dari sudut pandang guru, apakah seperti itu?  Sebenarnya yang akan terjadi tidak seperti itu. Dalam sistem zonasi, semangat kompetisi bergeser. Bukan lagi kompetisi antarsiswa dalam satu sekolah. Tetapi persaingan sekolah. Selain itu, kepala sekolah dan guru bakal berupaya keras untuk menghasilkan siswa terbaik dari input siswa baru yang relatif sama.  Apa masukan IGI untuk kebaikan PPDB berbasis zonasi ke depannya?  Kami mengusulkan agar jalur prestasi dalam PPDB sistem zonasi dihapuskan. Sebab, jalur tersebut justru menjadi penghambat untuk menuju kondisi semua sekolah sama baiknya. Jika pemda sudah memetakan dengan baik jumlah siswa yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, masalah-masalah dalam PPDB berbasis zonasi bisa dikendalikan dengan baik.

Terkait PPDB, Ramli Rahim: Yang Ribut Adalah Para Orang Tua Egois

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Rochmat-Wahab-Imam-Husein.jpg" alt="Rochmat Wahab. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Rochmat Wahab. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, pemerintah telah menyiapkan Peraturan Mendikbud No 51 Tahun 2018. Namun, di tengah perjalanan, ada Surat Edaran Mendikbud No 3 Tahun 2019 yang juga mengatur PPDB. Intinya adalah perubahan kuota jalur prestasi dari 5 persen menjadi 15 persen. Kemarin (27/6) wartawan Jawa Pos Ferlynda Putrimewawancarai Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab terkait kebijakan baru tersebut.  ---  Bagaimana menurut Anda dengan aturan baru soal PPDB?  Semestinya harus dinolkan, daftar ulang lagi. Diperbarui. Harus ada revisi. Tidak bisa ada yang menetapkan aturan lama (Peraturan Mendikbud No 51 Tahun 2018) dan ada yang menggunakan aturan baru. Tidak adil. Penambahan kuota untuk siswa berprestasi ini hanya penebusan dosa.  Maksudnya penebusan dosa?  Tanpa kajian. Yang kemarin (aturan lama, kuota siswa berprestasi 5 persen) terlihat tidak ada kajian. Kalau ada kajian pasti tidak dengan mudah berubah. Untuk kuota 15 persen (dalam pembahasan aturan lama) itu, kajiannya juga tidak ada. Jumlah 5 persen itu, tidak ada penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Yang dihargai rumahnya dekat.  Apakah kuota 15 persen untuk jalur prestasi sesuai aturan baru, sudah cukup?  Kenapa kuota jalur prestasi harus sedikit? Saya takut sekolah yang bagus ini tidak optimal. Selain itu, ada sekolah yang belum bagus sehingga ketika menerima siswa berprestasi, maka kontraproduktif. Tidak mudah menyamaratakan standar sekolah. Apakah guru - guru mampu memfasilitasi potensi seluruh anak? Takutnya anak yang jadi korban, jadi frustrasi.  Maksud Anda?  Yang sudah bagus akan turun prestasinya, yang masih di bawah belum tentu bisa naik. Selain itu, citra sekolah negeri dikhawatirkan tidak bagus lagi. Sebab, ada peluang mereka yang sudah bagus lari ke swasta.  Solusinya menurut Anda harus bagaimana?  Dibenahi dulu guru-gurunya dan sarana-prasarananya. Zaman dulu orang mendirikan sekolah tidak melihat kecamatannya apa, letaknya di mana. Sekarang ada sekolah yang letaknya berdekatan. Sementara itu, ada kecamatan yang SMA-nya terbatas. Belum lagi melihat fenomena pengembangan wilayah hunian di pinggiran kota. Semuanya itu harus ditata dulu.

Rochmat Wahab: Perubahan Aturan Hanya Penebusan Dosa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/B-Suprapto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>GANTI menteri, ganti kebijakan. Itu tak ada masalah. Sebab, pendidikan memang seharusnya berjalan beriringan dengan laju perkembangan teknologi dan tuntutan zaman.  Sayangnya, kebijakan menteri pendidikan tidak ada yang baru. Sekadar mendaur ulang kebijakan lama, bahkan kerap menimbulkan masalah.  Ujian nasional (UN), misalnya. Seruan menjelang UN hingga kekhawatiran masyarakat akhirnya pupus saat melihat nilai UN yang tinggi-tinggi. Akibatnya, sulit bagi pemerintah untuk melihat standar tinggi mutu pendidikan. Dengan nilai tersebut, apakah terjadi peningkatan mutu siswa? Apakah sudah mendekati tujuan belajar yang sesungguhnya?  Begitu juga sistem penerimaan siswa baru (sekarang PPDB) yang terkesan buru-buru, dipaksakan, dan kurang sosialisasi. Akibatnya, tidak hanya merepotkan, tetapi juga membingungkan orang tua siswa.  Contohnya, sistem PPDB dengan sistem zonasi. Tujuannya adalah pemerataan mutu pendidikan. Nyatanya, label sekolah kawasan masih melekat di dalamnya. Kita jadi ragu apakah sistem zonasi mampu menghilangkan stereotip sekolah unggulan dan sekolah pinggiran?  Belum lagi jadwal pendaftaran yang tidak serempak serta ketidakjelasan kuota. Lalu, siapa yang menjamin sistem zonasi bisa berjalan secara fair play?  Terobosan Baru  Kini saatnya pemerintah melakukan terobosan baru. Pertama, berikan kepercayaan kepada sekolah untuk menyelenggarakan ujian sendiri. Sebab, sekolah yang paling tahu kemampuan siswanya. Begitu juga penerimaan siswa baru. Serahkan kepada sekolah masing-masing sesuai dengan daya tampung, sarana, prasarana, serta kemampuan manajemen sekolah. Biarlah masyarakat yang menilai apakah sekolah tersebut bermutu atau tidak.  Kedua, pemerintah perlu mendesain kurikulum yang mampu memilah, anak mana yang punya bakat dan kemampuan dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Mana pula yang sebaiknya dibekali dengan keterampilan dan keahlian melalui sekolah kejuruan atau politeknik. Itu penting agar pemerintah tidak gagal fokus mengemban tanggung jawab mencerdaskan anak bangsa.  Dalam konsep kecerdasan, Howard Gardner mengatakan bahwa setiap anak punya kecerdasan yang berbeda. Punya gaya belajar yang unik. Sama uniknya dengan sidik jari. Maka, tidak setiap anak harus menjadi sarjana. Biarkan mereka memilih apa yang menjadi passion-nya.  Ciptakan kurikulum yang menciptakan suasana belajar yang memberdayakan dan menyenangkan, mengedepankan kecakapan bernalar, berkomunikasi (membaca, menulis, mendengar, berbicara), dan pemecahan masalah. Muaranya adalah kebijakan yang berfokus kepada proses pembelajaran di kelas.  Sejarah telah membuktikan korelasi positif proses pembelajaran di kelas terhadap kualitas manusia. Ketika Yuri Gagarin, kosmonot Uni Sovyet (sekarang Rusia), berhasil mendahului AS ke ruang angkasa, John F. Kennedy, presiden AS kala itu, bertanya kepada menteri pendidikannya, ’’What is wrong with the classroom?’’ Apa yang salah pada ruang-ruang kelas kita?  Guru yang Baik  Saat ini masih kita jumpai proses pembelajaran di sekolah yang terbatas pada hafalan dan menjawab soal-soal yang akan diujikan dalam UN. Minim pembelajaran berpikir kritis. Akibatnya, siswa sulit berargumentasi. Yang diajarkan guru harus diterima mentah-mentah. Tidak ada dialog, yang ada hanyalah monolog. Tidak ada kreativitas, yang ada hanya hafalan. Tidak ada orisinalitas, yang ada hanyalah peniruan dan pembajakan.  Tak heran, indeks modal manusia (human capital index) Indonesia berada di bawah rata-rata dunia. Pada 2017, indeks Indonesia adalah 0,53, sedangkan rata-rata dunia adalah 0,57.  Model pembelajaran yang lawas itu harus diubah. Solusi konkretnya adalah ketersediaan guru yang baik. Menurut penulis, ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang dikategorikan sebagai guru yang baik.  Pertama, guru yang punya pemikiran mengenai pentingnya filosofi pendidikan dan berhati-hati dalam mengambil keputusan di kelas. Singkat kata, guru yang baik tidak hanya memahami pengetahuan yang mereka ajarkan, tetapi juga paham bagaimana mengajarkannya.  Kedua, guru harus mampu cepat beradaptasi sehingga bisa menyesuaikan kebutuhan masa depan siswa dan memprediksi apa yang akan menjadi kebutuhan siswa. Di tengah kemajuan pendidikan digital, guru harus memperkuat kembali hakikat pendidikan, yaitu memanusiakan hubungan dengan siswa agar perannya tidak terpinggirkan oleh teknologi.  Hubungan yang memanusiakan siswa berdampak kepada semangat belajar siswa, mengajar tidak hanya memberikan informasi dan memberikan tes kepada murid, tetapi juga menyangkut cinta, komitmen, dedikasi, dan kesabaran.  Dalam era industri 4.0, sumber daya manusia makin terseleksi. Proses pembelajaran tidak bisa dilakukan melalui manipulasi untuk mengejar nilai UN. Sebab, revolusi industri berjalan sangat cepat. Yang dibutuhkan adalah mempersiapkan SDM sejak mereka belajar di sekolah. Peran SDM yang dituntut oleh industri saat ini adalah tenaga kerja intelektual yang memiliki pengetahuan dan data/informasi serta mampu mengembangkannya menjadi analisis, rekomendasi, dan keputusan yang mendukung kinerja perusahaan.  Ketiga, guru harus menjadi sosok panutan dan bisa dipercaya. Mereka harus mampu memengaruhi orang lain melalui keteladanan. Jeanne Ellis Ormrod (2003) mengatakan, ’’Sebagai guru, kami mengajar tidak hanya apa yang kami katakan, tetapi juga apa yang kami perbuat.’’ Pastinya, murid belajar dari peniruan. Dan guru adalah model untuk muridnya.  Pesan yang disampaikan Rabindranath Tagore yang terukir di atas pintu dari bangunan umum di India menarik untuk kita teladani: Seorang guru tidak bisa benar-benar mengajar kecuali dia juga tetap belajar.  Akhirnya, siapa pun yang menjadi menteri pendidikan harus memiliki komitmen untuk mencerdaskan anak bangsa. Ketersediaan guru yang berkualitas perlu diprioritaskan. Tidak cukup melalui sertifikasi, tetapi harus dipersiapkan dari hulu ke hilir semenjak calon guru berada di bangku LPTK. Semoga. (*)  *) Pemerhati pendidikan, mantan wakil ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur

Pendidikan Gagal Fokus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ferdiansyah-hendra-eka.jpg" alt="Ferdiansyah. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ferdiansyah. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Regulasi baru penerimaan peserta didik baru (PPDB) memicu polemik dan kegaduhan di sejumlah daerah. Sebagai imbas dari tekanan publik itu, regulasi PPDB direvisi oleh Mendikbud Muhadjir Effendy. Berikut perbincangan wartawan Jawa Pos M. Hilmi Setiawan dengan anggota Komisi X DPR Ferdiansyah.  ---  Bagaimana pendapat Bapak terkait pelaksanaan PPDB yang diwarnai gelombang protes di masyarakat?  Ini seperti membangunkan singa tidur.  Maksudnya?  Situasi politik sedang terkonsentrasi pada sidang di MK. Sebaiknya seluruh elemen tidak membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Jika ketentuan PPDB tidak direvisi, ketidakstabilan politik bakal terjadi.  Setelah diwarnai protes, akhirnya aturan PPDB direvisi. Kuota jalur prestasi ditambah. Bagaimana pendapat Anda?  Kami di DPR belum tahu permendikbud PPDB yang direvisi itu secara lengkap seperti apa. Menurut saya, revisi memang harus menyeluruh. Tidak bisa parsial. Revisi tidak bisa hanya untuk urusan yang saat ini diprotes masyarakat. Kemendikbud harus melihat isi permendikbud itu secara utuh.  Apakah ada ketentuan yang layak direvisi selain urusan kuota?  Ketentuan tentang sanksi sebaiknya juga direvisi. Sanksi berupa pengurangan atau realokasi dana BOS (bantuan operasional sekolah) tidak tepat. Sanksi tersebut membatasi hak-hak peserta didik. Besaran dana BOS itu disesuaikan dengan jumlah siswa.  Sistem PPDB berbasis zonasi diklaim Kemendikbud bisa mengatasi kesenjangan mutu atau kualitas sekolah dan redistribusi guru. Menurut Bapak?  Kami ingin data. Bisa atau tidak Kemendikbud menyampaikan data tentang distribusi guru. Di mana saja kabupaten yang siap melakukan redistribusi guru. Menurut saya, PPDB berbasis zonasi ini diterapkan secara bertahap seperti Kurikulum 2013.  Bukan kali ini saja regulasi Kemendikbud menuai polemik. Sebelumnya pernah juga saat keluar regulasi full day school. Masukan untuk Kemendikbud?  Dalam pembuatan regulasi, sebaiknya ada uji publik lebih dulu. Libatkan anggota Komisi X DPR yang memang membidangi urusan pendidikan. Dengan uji publik tersebut, potensi adanya persoalan bisa diantisipasi sejak awal. Presiden saja berkonsultasi dengan DPR, apalagi ini menteri.

Ferdiansyah: Polemik PPDB Seperti Membangunkan Singa Tidur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/mengurus-dokumen-pindah-kota-allex.jpg" alt="MAKIN PADAT: Suasana pelayanan di Kecamatan Semampir kemarin (24/6). Dalam enam bulan, tercatat ada 464 penduduk yang mengajukan pindah masuk ke wilayah tersebut.(Allex Qomarullah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MAKIN PADAT: Suasana pelayanan di Kecamatan Semampir kemarin (24/6). Dalam enam bulan, tercatat ada 464 penduduk yang mengajukan pindah masuk ke wilayah tersebut.(Allex Qomarullah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Laju perpindahan penduduk ke Kota Surabaya masih tinggi. Sejumlah kecamatan di kawasan utara tak luput dari sasaran pendatang. Selain pekerjaan, pindah masuk dipengaruhi pernikahan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB).  Salah satu kecamatan yang disasar banyak pendatang adalah Semampir. Sejak Januari lalu hingga Juni ini, tercatat ada 464 penduduk baru di kecamatan tersebut. Jumlah itu diprediksi terus bertambah.  ’’Itu seluruhnya berasal dari luar Surabaya. Kebanyakan dari Madura,’’ kata Kasi Pemerintahan Kecamatan Semampir Hery Prasetyo kemarin.  Menurut dia, kondisi tersebut cukup meresahkan. Sebab, penduduk di Semampir sudah tergolong padat. Mengacu pada laman dispendukcapil, saat ini ada 205.158 orang yang tinggal di kecamatan tersebut. Mereka tersebar di lima kelurahan. Penduduk terbanyak berada di Kelurahan Wonokusumo.  Hery menyebutkan, pertambahan penduduk bisa berdampak pada banyak hal. Banyak problem sosial yang dikhawatirkan muncul. Selain tunawisma, penduduk yang overload bisa mendorong kriminalitas.  ’’Untuk itu, kami mendorong kelurahan untuk memantau dengan ketat permohonan penduduk anyar. Proses verifikasi harus detail,’’ tegas Hery. Penduduk anyar harus memiliki pekerjaan yang jelas. Selain itu, tempat tinggal mereka harus memadai dan tidak menumpang di keluarga lain.  Untuk verifikasi penduduk, kecamatan mengandalkan pengurus RT-RW. Sebab, mereka dianggap lebih tahu soal kondisi warganya. Mereka akan memandu petugas verifikasi dari kelurahan.  Ada sejumlah tahap seleksi penduduk anyar. Selain pekerjaan, kondisi tempat tinggal akan dicek.Warga tidak boleh tinggal di rumah kos. Apalagi sampai menumpang di rumah teman atau saudara.  Selain itu, penduduk anyar harus menjelaskan aktivitasnya secara gamblang. Hal tersebut dibuktikan lewat foto dokumentasi yang dilampirkan dalam surat permohonan. ’’Jadi, mereka tidak hanya bisa mengaku-ngaku. Ada foto saat bekerja yang ditunjukkan,’’ kata Hery.  Dia tidak menampik bahwa verifikasi membuat banyak orang kecewa. Sebab, tidak semua orang bisa lolos tahap tersebut. Banyak yang gagal masuk ke Surabaya karena pekerjaan mereka tidak jelas alias menganggur. ’’Untuk tahun ini, perpindahan masuk juga dipengaruhi penerimaan peserta didik baru (PPDB),’’ kata Hery.  Menurut dia, banyak PNS yang bekerja di Kota Pahlawan yang memutuskan untuk berganti KTP. Mereka memilih menetap sebagai penduduk Surabaya. Hal itu dilakukan setelah anak mereka diterima melalui jalur mutasi orang tua.

PPDB Ikut Pengaruhi Mutasi Penduduk, Verifikasi Pindah Lebih Detail

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppdb smpn

Berita Terkini