<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220531_204656.jpg" alt="Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Banyaknya pagu yang tak terisi tak hanya terjadi di penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA negeri di Jatim, tetapi juga di jenjang SMK negeri. Bahkan, jumlahnya lebih banyak ketimbang jenjang SMA. Kurangnya minat lulusan SMP/sederajat untuk mendaftar ke sejumlah jurusan tertentu menjadi salah satu penyebab selain masalah geografis. Kemarin (6/7) Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim mengumumkan hasil PPDB jenjang SMK jalur prestasi yang merupakan tahap terakhir. Total, ada 74.751 siswa yang diterima. Jumlah tersebut masih di bawah pagu yang disediakan sebanyak 92.042. Artinya, masih ada 17.291 bangku yang tak terisi selama tahap PPDB. Koordinator IT PPDB Jatim Dwi Sunaryono menjelaskan, dari analisis data pendaftar, jurusan tertentu di beberapa SMK terpantau sepi peminat. Misalnya, jurusan agrobisnis tanaman di Bondowoso. Dari 238 pagu yang disediakan, pendaftarnya hanya 57 orang. Kondisi serupa terjadi pada jurusan kuliner di Ponorogo. Dari 113 pagu, pendaftarnya hanya 11 orang. Selain itu, banyaknya bangku kosong disebabkan minimnya pendaftar di sejumlah wilayah. Terutama di daerah non perkotaan. Misalnya, di Sumenep dan Ngawi pendaftar tak banyak. &rdquo;Beda dengan kota yang persaingannya ketat seperti Surabaya dan Malang,&rdquo; paparnya. Hasil ini menambah jumlah pagu kosong selama pelaksanaan PPDB di Jatim. Sebelumnya, di jenjang SMA, total ada 11.718 bangku yang tak terisi. Anggota Dewan Pendidikan (DP) Jatim Ali Yusa mengakui, persoalan geografis memang menjadi salah satu pemicu banyaknya bangku SMA/SMK negeri tak terisi. Terutama di wilayah perbatasan provinsi. &rdquo;Misalnya, di Tuban atau Ngawi mereka memilih sekolah di Jawa Tengah,&rdquo; katanya. Di bagian lain, Ombudsman Jatim menerima sejumlah pengaduan dari wali murid selama PPDB berlangsung. &rdquo;Salah satunya, ada wali murid yang mempertanyakan syarat jarak yang berbeda antara anak pertama dan keduanya. Pada 2019, jaraknya 474 meter. Namun, tahun ini jadi 600 meter. Padahal, sekolah yang dituju sama,&rdquo; ujar Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan ORI Jatim Muflihul Hadi. Selain itu, pengaduan diterima ORI Jatim pada PPDB jalur lainnya, baik afirmasi maupun prestasi. Laporan-laporan tersebut telah disampaikan kepada Dispendik Jatim.&nbsp;(elo/c14/ris) BANGKU KOSONG PASCA-PPDB SMA-SMK DI JATIM SMA Negeri - Pagu 68.397 kursi - Yang terisi 56.679 kursi - Yang kosong 11.718 kursi SMK Negeri - Pagu 92.042 kursi - Yang terisi 74.751 kursi - Yang kosong 17.291 kursi

Banyaknya pagu yang tak terisi tak hanya terjadi di penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA negeri di Jatim, tetapi juga SMK negeri

Penyebab Bangku Kosong SMK Negeri di Jawa Timur Tembus 17 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220531_204656.jpg" alt="Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Sebagaimana diprediksi, persaingan peserta dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi di Jatim cukup ketat. Itu terlihat dari hasil pengumuman untuk jenjang SMK oleh dinas pendidikan (dispendik), Kamis. Tercatat, 12.406 calon siswa dinyatakan diterima di sekolah pilihan. Angka tersebut jauh dari jumlah pendaftar yang mencapai 75.322 siswa. Artinya, ada 62.916 peserta yang gagal lolos. Meski demikian, dispendik masih membuka satu lagi jalur PPDB untuk SMK. Yakni, jalur nilai rapor. &rsquo;&rsquo;Jalur ini lebih potensial,&rsquo;&rsquo; kata Kepala UPT TIKP Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Alfian Majdi, Kamis. Sebab, kata Alfian, kuota yang tersedia pada PPDB jalur prestasi akademik itu sangat besar. Yakni, 65 persen dari pagu tiap sekolah. Dengan demikian, potensi peserta untuk diterima lewat jalur itu lebih besar daripada jalur zonasi. Di sisi lain, dispendik juga segera membuka PPDB jenjang SMA untuk jalur zonasi. Tahap pendaftaran berlangsung mulai besok (1/7) hingga 2 Juli. Tak jauh berbeda dengan jenjang SMK, tingkat persaingan peserta diprediksi juga tidak mudah. Sebab, kuota yang disediakan sebanyak 50 persen dari total pagu. Potensi tingginya persaingan diperkirakan terjadi di sekolah-sekolah di wilayah perkotaan yang padat. Kedekatan jarak domisili pendaftar dengan sekolah tujuan menjadi faktor penentu. Di Surabaya, misalnya. Berdasar statistik tahun lalu, dari 22 SMA negeri, jarak terjauh untuk siswa yang diterima adalah kurang dari 1,5 kilometer dari sekolah. &rsquo;&rsquo;Jarak di atas 1 kilometer untuk SMA Surabaya memang sulit. Meski peluangnya ada,&rsquo;&rsquo; ucap Koordinator IT PPDB Jatim Dwi Sunaryono kepada Jawa Pos kemarin. Untuk itu, siswa yang ingin memilih SMA harus mengatur strategi. Salah satunya, melihat statistik penghitungan siswa yang diterima lewat jalur zonasi tahun lalu. Di laman ppdbjatim.net, dispendik sudah menginformasikan tentang jarak terjauh siswa yang diterima di setiap sekolah. &rsquo;&rsquo;Yang juga perlu diperhatikan adalah memilih waktu mendaftar,&rsquo;&rsquo; jelasnya.&nbsp;(elo/c12/ris) PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PPDB SMA-SMK DI JATIM Hasil PPDB SMK - Jumlah pendaftar : 75.322 peserta - Jumlah diterima : 12.406 peserta Yang Segera Digelar - PPDB SMA jalur zonasi <ul> <li>Dilaksanakan 1&ndash;2 Juli</li> <li>Kuota yang ditetapkan sebanyak 50 persen dari pagu sekolah</li> </ul> - PPDB SMK jalur prestasi <ul> <li>Dilaksanakan 4&ndash;5 Juli</li> <li>Kuota yang disediakan 65 persen dari pagu sekolah</li> </ul> Sumber: Dispendik Jatim

Sebagaimana diprediksi, persaingan peserta dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi di Jatim cukup ketat.

62 Ribu Pendaftar PPDB SMK di Jawa Timur Gagal Lolos, Besok PPDB SMA Jalur Zonasi Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PPDB-SMA.jpg" alt="PERIKSA ULANG: Operator PPDB SMA Arroofiu Dwi mengecek validasi jalur afirmasi di SMAN 16, Senin (15/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERIKSA ULANG: Operator PPDB SMA Arroofiu Dwi mengecek validasi jalur afirmasi di SMAN 16, Senin (15/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Berkas 11.316 pendaftar PPDB SMA/SMK di Jatim dikembalikan dalam proses pengambilan PIN. Itu setelah peserta melakukan beberapa kesalahan saat menginput data. Mereka diminta memperbaiki berkas agar segera mendapatkan PIN. Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Alfian Majdi memaparkan, kesalahan itu terjadi karena siswa kurang cermat membaca ketentuan. Misalnya, saat unggah scan KK, mereka tidak mengirimkannya secara utuh. &rsquo;&rsquo;Ada bagian yang terpotong. Akhirnya oleh tim dikembalikan untuk (diminta, Red) diperbaiki,&rsquo;&rsquo; ucapnya kemarin (14/6). Ada pula siswa yang kurang akurat saat melakukan penandaan titik koordinat rumah. Bisa jadi, siswa menitik rumahnya tidak tepat sesuai alamat. Maka, operator akan melakukan pemindahan. Peserta dalam hal tersebut berhak untuk banding jika alamat yang digeser tidak tepat. Banding titik koordinat tersebut bisa dilakukan maksimal dua kali. Siswa yang belum puas dengan hasil dari tim bisa datang langsung ke setiap kantor cabang dispendik. Alfian menjabarkan, proses verifikasi PIN dilakukan paling lama 3 x 24 jam. Dalam sehari, satu operator hanya bisa memverifikasi 25 berkas pengajuan PIN. &rsquo;&rsquo;Kadang banyak peserta tidak sabar. Padahal, ini juga butuh waktu untuk proses verifikasi. Jika tidak ada banding atau tidak ada perbaikan, sehari bisa langsung keluar PIN-nya,&rsquo;&rsquo; paparnya. Selain jalur zonasi, Pemprov Jatim saat ini menyediakan kuota khusus berupa golden ticket bagi lulusan SMP/MTs di Jatim. Kuota itu diperuntukkan ketua OSIS dan hafiz. &rsquo;&rsquo;Kami juga memberikan kemudahan siswa dalam mendaftar,&rsquo;&rsquo; kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Selain itu, ada jalur afirmasi pendidikan menengah (ADEM). Yakni, bagi anak-anak berprestasi dari Papua dan juga anak-anak pekerja migran Indonesia (repatriasi). Jatim menjadi satu-satunya daerah yang siap menerima siswa beasiswa ADEM Papua dan ADEM repatriasi dalam PPDB tahun ini. Proses seleksi beasiswa dilakukan sepenuhnya oleh Kemendikbudristek. &rsquo;&rsquo;Pada prinsipnya, ada 423 SMA dan 298 SMK di Jatim. Total 721 lembaga bisa menerima ADEM,&rsquo;&rsquo; lanjut Khofifah. Plt Kepala Dispendik Jatim Wahid Wahyudi menyebutkan, lulusan SMP dan MTs di Jatim tahun ini mencapai 575.108 siswa. Sementara itu, daya tampung SMA/SMK/SLB Negeri se-Jatim hanya sebanyak 221.571 siswa atau sebesar 38,51 persen dari jumlah lulusan SMP dan MTs. Dengan demikian, seluruh sekolah negeri tidak dapat mengakomodasi sepenuhnya lulusan SMP dan MTs di Jatim.&nbsp;(elo/hen/c12/bay) DATA PENGAJUAN PPDB SMA/SMK JATIM*) PIN terverifikasi: 173.674 PIN proses verifikasi: 31.724 Berkas dikembalikan: 11.316 *) Data sementara hingga Rabu (14/6) pukul 13.30 WIB Sumber: UPT TIKP Dispendik Jatim

Berkas 11.316 pendaftar PPDB SMA/SMK di Jatim dikembalikan dalam proses pengambilan PIN. Itu setelah peserta melakukan beberapa kesalahan.

Salah Input Data, Ribuan Berkas PPDB SMA SMK di Jatim Dikembalikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Siswi-SMAN-Jakarta-Adi-Ibrahim.jpg" alt="Sejumlah siswa membaca buku pelajaran jelang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 40 Jakarta Utara, Minggu (1/4). (Adi Ibrahim/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa membaca buku pelajaran jelang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 40 Jakarta Utara, Minggu (1/4). (Adi Ibrahim/JawaPos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMKN tidak mengenal sistem zonasi. Seluruh siswa di lingkup Jatim bisa mendaftar ke SMKN sesuai dengan minatnya. Untuk itu, Dispendik Jatim meminta siswa cermat memantau persyaratan yang ditentukan.  Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dispendik Jatim Achmad Alfian Majdi menjabarkan, pendaftaran untuk tahap pertama PPDB SMKN sama dengan SMAN. Yakni, terdapat jalur afirmasi, pindah tugas, dan prestasi perlombaan.  Bedanya, pada tahap PPDB SMKN, tidak ada sistem zonasi seperti SMAN. Di SMKN, setelah tahap pertama, langsung pendaftaran jalur reguler dengan skema perhitungan rata-rata nilai rapor semester I–V dan rerata nilai ujian nasional sekolah pada 2019.  ”Persentasenya sama dengan jalur prestasi rapor SMAN,” ucapnya. Komposisinya, nilai rapor 70 persen dan indeks nilai ujian nasional sekolah 30 persen.  Tidak adanya zona di SMKN tersebut sama dengan tahun sebelumnya. Pertimbangannya, siswa yang memilih menempuh pendidikan kejuruan mengejar passion atau minatnya. Mereka sudah tahu keahlian apa yang ingin dikembangkan, lantas bisa segera bekerja.  ”Tiap-tiap SMKN juga punya jurusan khusus sehingga sulit jika menggunakan model zonasi,” ucapnya. Misalnya, SMKN 12 dengan basis kesenian dan keahlian budaya. Di sana, ada jurusan dalang. Tidak mungkin jurusan itu diminati siswa Surabaya saja. Pasti siswa di Jatim yang sudah tertarik dengan ilmu perdagangan mendaftar di sekolah tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PPDB-SMK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Meski tanpa zonasi, Alfian berharap peserta didik cermat dalam memilih jurusan. Tidak asal mendaftar dan tidak melihat prosedurnya. Sebab, beberapa jurusan di SMKN menerapkan beberapa persyaratan khusus dalam pendaftaran.  Misalnya, jurusan perhotelan. Siswa yang masuk harus punya tinggi badan minimal tertentu. Itu disyaratkan karena di dunia kerja, hal tersebut memang dibutuhkan. Demikian juga syarat buta warna. Beberapa jurusan meminta pendaftar melampirkan syarat itu.  Saat pendaftaran nanti, sistem Dispendik Jatim memperketat persyaratan tersebut. Sebelum mendaftar, siswa akan diminta untuk menyerahkan beberapa syarat tambahan sesuai jurusan. Jika belum punya, otomatis siswa tidak bisa mendaftar.  Untuk pilihan jurusan dan sekolah, pendaftar SMKN hanya diberi dua pilihan. Siswa bisa mendaftar di satu sekolah dengan dua jurusan berbeda atau mendaftar di dua sekolah dengan jurusan berbeda. ”Kalau di SMAN ada tiga pilihan,” jelasnya.  Alfian mengatakan, saat ini peluang untuk masuk ke jenjang SMKN hampir sama dengan SMAN. Artinya, peminat SMKN tiap tahun juga meningkat. Dengan begitu, saingannya hampir sama dengan SMAN.  Saat ini yang belum sama adalah persepsi pilihan ke SMKN. Beberapa orang tua masih menilai, jika masuk SMKN, tujuannya ya langsung bekerja. Padahal, siswa SMKN juga punya peluang yang sama untuk bisa masuk ke perguruan tinggi.   Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lcgjvICMfF4  https://www.youtube.com/watch?v=5OAiwA7ZNvQ  https://www.youtube.com/watch?v=2Y86hriE71A

PPDB SMK Tanpa Zonasi, Bisa Pilih Se-Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketentuan-zonasi-tidak-berlaku-di-ppdb-smk_m_217697.jpeg" alt="Ilustrasi: PPDB untuk SMK tidak mengikuti sistem zonasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PPDB untuk SMK tidak mengikuti sistem zonasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperkuat penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Khusus untuk PPDB di sekolah menengah kejuruan (SMK) ketentuan zonasi yang berbasis jarak rumah siswa ke sekolah, tidak berlaku. Ketentuan itu berbeda dengan PPDB kelompok SMA. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud M. Bakrun menuturkan, <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/24/05/2018/kuota-ppdb-siswa-tidak-mampu-naik-jadi-30-persen" target="_blank">PPDB</a> untuk program keahlian tertentu tidak ada zonasi. "Misalnya (SMK jurusan, Red) musik. Yang mau masuk bisa dari (daerah, Red) mana saja," katanya di Jakarta Senin (4/6). Bakrun menuturkan secara umum tidak berlaku sistem zonasi di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/05/2018/ppdb-sekolah-pinggiran-rawan-kekurangan-peminat" target="_blank">PPDB SMK</a>. Apalagi untuk keahlian atau jurusan-jurusan khusus atau tertentu. Selain musik, jurusan khusus lainnya seperti pertanian. Sementara itu jurusan SMK yang umum atau banyak terdapat di lapangan seperti pariwisata dan manajemen. Bakrun menuturkan di jurusan yang umum, juga tidak diatur skema zonasinya. Sesuai dengan Permendikbud 14/2018 tentang <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/31/05/2018/ppdb-sekolah-negeri-disdik-wajib-ikuti-sistem-zonasi" target="_blank">PPDB</a>, penerimaan siswa baru di SMK hanya mempertimbangkan nilai hasil ujian nasional (Unas) SMP serta prestasi akademik dan non-akademik yang diakui sekolah. Tidak ada butir pertimbangan jarak rumah dengan sekolah, dalam ketentuan PPDB di kelompok SMK. Bakrun mengatakan SMK merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Dia mengakui ada provinsi yang menerapkan sistem zonasi untuk SMK. Kemendikbud tidak mempersoalkannya. Dia mencontohkan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di provinsi yang dipimpin Anies Baswedan itu masih menerapkan zonasi untuk PPDB SMK. Bakrun mengatakan alasannya hanya untuk memudahkan siswa. "Supaya tidak terlalu jauh rumahnya dengan sekolahnya," katanya. Selain itu Bakrun menjelaskan tentang standar proses di SMK. Misalnya dalam satu unit SMK, maksimal terdiri dari 72 rombongan belajar (rombel). Jika dibagi tiga tingkatkan atau kelas, masing-masing kelas maksimal 24 rombel. Setiap rombel berisi 36 siswa. Menurutnya saat ini banyak SMK yang jumlah total siswanya mencapai 2.500-an siswa. Tetapi juga ada yang mencapai 3.000 siswa. Bakrun mengatakan SMK yang memiliki siswa hingga 3.000 orang, sudah ada sejak dahulu.

Ketentuan Zonasi Tidak Berlaku di PPDB SMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/masuk-smk-makin-sulit-tidak-cukup-nilai-unas-tapi-ada-tpa-juga_m_129411.jpeg" alt="Lebih Selektif Masuk SMK" width="100%">
<figcaption>Lebih Selektif Masuk SMK</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Para siswa yang akan masuk SMK harus berjuang lebih keras. Sebab, SMK bukan lagi pilihan studi nomor dua. SMK kini tampil lebih unggul. Karena itu, Dinas Pendidikan Jawa Timur akan memberlakukan tes potensi akademik (TPA) untuk masuk ke SMK.  Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman menyatakan bahwa tidak ada batasan zonasi untuk SMK. Artinya, seluruh siswa dari berbagai daerah di Jawa Timur berhak mendaftar ke SMK di kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Bahkan, tidak ada batasan kuota untuk siswa luar kota yang akan mendaftar ke SMK.  Hal itu berbeda dengan SMA yang memiliki batasan zonasi. Yakni, siswa di zonasi terdekat dengan sekolah akan diprioritaskan. Menurut Saiful, SMK memang tidak sama dengan SMA. SMK, kata dia, terdiri atas berbagai bidang keahlian yang berbeda. &rsquo;&rsquo;Bergantung minat siswa untuk mendaftar di bidang keahlian apa,&rsquo;&rsquo; tuturnya.  Jika bidang keahlian yang dikehendaki ada di kabupaten/kota lain, siswa berhak mendaftar ke sekolah tersebut. Meski begitu, beberapa jurusan memang tepat untuk masuk kategori tanpa batasan zonasi. Misalnya, jurusan pedalangan yang hanya ada di SMKN 12 Surabaya. Siswa luar kota bisa mendaftar tanpa batasan kuota.  Namun, jurusan yang sudah mainstream atau umum seperti teknik mesin, teknik bangunan, dan akuntansi, tampaknya, harus kembali dipertimbangkan jika tanpa batasan kuota. Sebab, pendidikan siswa di lokasi terdekat dengan sekolah harus terfasilitasi dengan baik.  Terkait dengan seleksi masuk SMK, kata Saiful, saringan pertamanya melalui nilai ujian nasional (unas). Jika sudah masuk daftar yang bakal diterima sekolah, siswa tersebut harus mengikuti tes potensi akademik (TPA). TPA dilaksanakan setelah penyaringan nilai unas. &rsquo;&rsquo;Nilai unas saja, siswa belum mutlak diterima. Ikut TPA dulu. Kalau TPA rendah, ya tidak bisa masuk,&rsquo;&rsquo; katanya.  Komposisi atau bobot nilai TPA, lanjut Saiful, bergantung jurusan masing-masing. Sebab, setiap bidang keahlian membutuhkan kriteria siswa yang berbeda-beda. Saiful mencontohkan, jika siswa memilih pilihan pertama jurusan teknik mesin dan pilihan kedua teknik bangunan, harus melihat hasil TPA-nya. &rsquo;&rsquo;Kalau TPA-nya layak di (teknik) bangunan, ya (teknik) bangunan,&rsquo;&rsquo; jelasnya.  Siswa juga harus mengikuti tes kesehatan dan tes fisik. Tujuannya, memastikan bahwa siswa tersebut memang layak diterima di bidang keahlian yang dipilih. Jangan sampai siswa buta warna sehingga tidak bisa membedakan warna kabel listrik. Kondisi tersebut tentu berbahaya.  Mantan kepala Badan Diklat Jawa Timur itu menjelaskan, kebijakan itu dibuat bukan tanpa alasan. Saat ini SMK sangat berkorelasi dengan perusahaan. Bahkan sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Jawa Timur pun sudah menindaklanjutinya melalui peraturan gubernur (pergub).  Bahkan, sinergi SMK dengan dunia industri terus dikonkretkan. Saat ini sinergi itu sudah masuk tahap penyusunan modul kurikulum antara SMK dan industri. Di Jawa Timur, link and match dengan industri diluncurkan pada Februari lalu. Setidaknya sudah ada 50 industri dan 234 SMK yang bersinergi. &rsquo;&rsquo;Jadi, tidak main-main, mengikat dengan program pemagangan,&rsquo;&rsquo; katanya.  Dunia industri, tutur Saiful, membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga sehat dan memiliki semangat kerja yang baik. Para siswa yang memilih SMK pun kini tidak boleh minder. Ke depan Saiful berharap SMK negeri juga bisa ikut membina sekolah-sekolah swasta yang lain.  Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Wilayah Surabaya Sukaryantho mengatakan, juknis mekanisme PPDB SMA/SMK hingga kini belum diturunkan di setiap cabang dinas. &rsquo;&rsquo;Kami menunggu instruksi dari Dispendik Jatim. Setelah itu baru kami sosialisasikan ke kepala sekolah,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  Saat ditanya mengenai wacana mekanisme PPDB SMK yang tidak menggunakan batasan kuota, Sukaryantho belum bersedia memastikan aturan tersebut. Dia hanya menyampaikan bahwa mekanisme tanpa kuota itu bisa saja diterapkan untuk jurusan khusus.  Yang berminat bersekolah di luar kota asal diprediksi tidak banyak untuk jurusan seperti otomotif, teknik listrik, dan teknik mesin. Sebab, jurusan tersebut banyak tersedia di masing-masing kabupaten/kota. &rsquo;&rsquo;Kalaupun PPDB SMK jadi tanpa kuota, siswa yang memilih bersekolah di luar kota mungkin cukup kecil,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Sebab, Kualitas SMK di masing-masing kabupaten/kota saat ini cukup merata.  Secara terpisah, anggota Dewan Pendidikan Surabaya (DPS) Murpin Josua Sembiring sepakat dengan mekanisme PPDB SMK tanpa kuota. Menurut dia, siswa yang berniat bersekolah di SMK merupakan anak yang mengejar minat pada penguasaan keterampilan. Jadi, seharusnya tidak ada pembatasan zonasi maupun wilayah untuk siswa. &rsquo;&rsquo;Mereka memilih sesuai minat. Jangan dibatasi,&rsquo;&rsquo; katanya. (puj/elo/c15/git)

Masuk SMK Makin Sulit, Tidak Cukup Nilai Unas Tapi Ada TPA Juga

ppdb smk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppdb smk