<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/SMAN-1-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMKN dan SMAN di Sidoarjo mulai disosialisasikan kepada para siswa tingkat SMP. Salah satunya di SMPN 2 Sidoarjo kemarin (8/4). Sebanyak 335 siswa kelas IX mendapatkan penjelasan terkait PPDB di aula sekolah.  Sosialisasi disampaikan Kepala SMAN 4 Sidoarjo Imam Jawahir. Imam menyebutkan, hanya ada 12 SMAN dan 5 SMKN di Sidoarjo. Daya tampungnya hanya 10 ribu sampai 11 ribu siswa. Sementara itu, jumlah lulusan SMP di Sidoarjo tahun ini sekitar 30 ribu siswa. Artinya, tidak semua lulusan SMP bisa ditampung di SMKN dan SMAN yang ada di Sidoarjo.  Karena terbatasnya kuota itu, siswa didik harus paham tahapan PPDB. ’’Karena jika siswa tidak paham tahapnya, jalurnya, ujung-ujungnya salah pilih. Padahal, siswa tersebut potensial,’’ kata Imam.  Nah, sosialisasi tersebut dilakukan supaya siswa paham mekanisme pendaftaran. Lebih-lebih jika bisa tepat memilih jurusan apa dan sekolah mana.  Imam menambahkan, pada tahun sebelumnya banyak yang salah paham. Contohnya, pendaftar di jalur prestasi. Tahun lalu prestasi non berjenjang juga diakui. Namun, banyak siswa yang tidak mengunggah prestasi non berjenjang. Mereka pikir hanya prestasi berjenjang yang diakui.  ’’Dua tahun lalu memang prestasi berjenjang saja, tapi tahun lalu dan tahun ini sudah berubah. Non berjenjang tetap dinilai,’’ jelasnya. Non berjenjang yang dimaksud adalah prestasi di tingkat kabupaten saja atau prestasi pada kompetisi yang tidak berlanjut ke tingkat lebih tinggi. Misalnya, tidak berlanjut ke tingkat provinsi atau nasional.  Kepala SMPN 2 Sidoarjo Abdul Qodim mengatakan, tahun sebelumnya memang banyak yang salah paham. ’’Dulu yang tidak berjenjang tidak di-upload sertifikatnya oleh anak-anak,’’ katanya.  Dengan sosialisasi semacam itu, siswa jadi tahu ketentuannya. ’’Terbukti, banyak siswa yang datang. Artinya, mereka butuh informasi PPDB,’’ jelasnya.  Tahun ini ketentuan PPDB SMAN dan SMKN sama dengan tahun sebelumnya. Petunjuk teknis PPDB sudah diberikan Dinas Pendidikan Jatim kepada para kepala SMAN/SMKN Kamis (7/4) malam. Ketentuan utamanya, kuota dibagi menjadi lima jalur penerimaan.  Di jalur zonasi, kuotanya 50 persen untuk SMAN dan 10 persen untuk SMKN. Di jalur afirmasi (keluarga tidak mampu, anak buruh, penyandang disabilitas), kuotanya 15 persen, baik SMKN maupun SMAN.  Untuk jalur perpindahan tugas orang tua, kuotanya 5 persen, baik SMKN maupun SMAN. Kuota jalur prestasi hasil lomba 5 persen, baik SMKN maupun SMAN. Di jalur prestasi nilai akademik, kuotanya 25 persen untuk SMAN dan 65 persen bagi SMKN.  Jadwalnya, saat ini sampai Mei mendatang masih tahap sosialisasi. Setelah itu, entri rapor dilakukan pada 23–28 Mei. Pengambilan PIN pendaftaran dimulai 2 sampai 18 Juni, latihan pendaftaran pada 13 sampai 18 Juni.  Setelah itu, pendaftaran diawali dengan jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi hasil lomba pada 20 dan 21 Juni mendatang. Sementara itu, pendaftaran jalur zonasi SMKN dibuka pada 28 dan 29 Juni dan zonasi SMA pada 1 dan 2 Juli.

Dikbud Mulai Sosialisasi PPDB SMA-SMK Negeri di Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-SMA-penuh-Robertus-Risky.jpg" alt="HARAP-HARAP CEMAS: Calon siswa melengkapi berkas pendaftaran di SMAN 16 Surabaya kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>HARAP-HARAP CEMAS: Calon siswa melengkapi berkas pendaftaran di SMAN 16 Surabaya kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMAN telah berakhir. Pengumuman nama calon siswa baru yang diterima sudah dilaksanakan pada 22 Juni. Namun, belakangan muncul isu tidak sedap. Ada beberapa SMA negeri (SMAN) yang diam-diam memasukkan siswa dari SMA swasta.  Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Syamsul Anam menyatakan, pihaknya mendapat banyak laporan tentang penerimaan siswa baru lewat ”jalan belakang” itu. Praktik tersebut juga sudah terjadi tahun lalu. Namun, pada tahun lalu SMAN jelas membuka PPDB gelombang kedua.  Nah, kali ini, setelah pengumuman hasil PPDB online, seharusnya sudah tidak ada penerimaan siswa di SMAN. Beberapa yang melaporkan praktik tersebut adalah SMA Semen Gresik dan SMAM 3. Dari laporan yang diterima, di SMA Semen Gresik ada empat siswa. Kabarnya, siswa baru bersangkutan menarik diri karena telah diterima di sekolah negeri. Lalu, di SMAM 3, terdapat tujuh anak yang juga keluar setelah 22 Juni.  Anam mendengar, pergerakan keluar masuk dari sekolah swasta ke sekolah negeri tersebut masih berlangsung hingga sekarang. Bahkan bukan tidak mungkin terjadi sampai masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) mendatang.  Di SMA NU 1, lanjut Anam, lebih banyak lagi siswa yang mengundurkan diri dengan alasan sama, yakni diterima di sekolah negeri. Menurut Kepala SMA NU 1 Agus Syamsudin, jumlahnya hampir satu kelas. Dia mengatakan, saat pengumuman PPDB online, para siswa masih diberi kelonggaran jika diterima di negeri. Pendaftar boleh menarik berkas. Tapi, penarikan berkas setelah pengumuman tentu menjadi pertanyaan.  ”Sekolah negeri jangan ada penambahan lagi. Kan mengecewakan sekolah swasta. Karena ada penarikan siswa itu, jadi kelasnya enggak full,” ujar Agus.  Ketika dikonfirmasi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Gresik Puji Astuti menyebutkan sejauh ini belum mendapat laporan. ”Insya Allah tidak ada. Karena saya sudah memberikan pengarahan, jika siswa sudah diterima di swasta, jangan diterima lagi (di negeri, Red),” ujarnya.  Meski demikian, Puji berjanji mengecek sekolah-sekolah yang bersangkutan.

Setelah Pengumuman PPDB, Ada SMAN di Gresik Terima Murid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Ramli-Rahim-Hilmi-Setiawan.jpg" alt="Ramli Rahim. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ramli Rahim. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) M. Ramli Rahim ikut menyoroti polemik penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi. Menurut dia, tujuan sistem zonasi baik sehingga sebenarnya tidak perlu direvisi. Apalagi atas dasar tekanan masyarakat. Berikut perbincangan Ramli dengan wartawan Jawa Pos M. Hilmi Setiawan kemarin (28/6).  ---  PPDB sistem zonasi di sejumlah daerah memicu polemik. Bahkan, ada orang tua murid yang sampai menggelar demonstrasi. Bagaimana komentarnya?  Ribut-ribut PPDB hanya terjadi di sebagian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jogjakarta. Itu pun yang ribut orang tua egois yang hanya ingin anaknya mendapatkan fasilitas terbaik, guru terbaik, dan kehormatan terbaik. Tanpa berempati pada sekelompok besar anak didik yang selama ini tidak mendapatkan hal-hal terbaik itu.  Apa kira - kira motivasi orang tua yang getol menyekolahkan anaknya di sekolah negeri favorit?  IGI sangat memahami bahwa keinginan orang tua memasukkan anaknya ke sekolah favorit salah satunya terkait persaingan menuju PTN terbaik. Di mana anak-anak dari SMA negeri favorit memiliki peluang lebih besar untuk diterima di PTN.  Tetapi, akhirnya Kemendikbud merevisi permendikbud sebagai landasan implementasi PPDB bersistem zonasi. Apakah memang perlu direvisi?  Revisi Permendikbud 51/2018 sesungguhnya tidak diperlukan. Perintah Presiden Jokowi supaya Mendikbud Muhadjir Effendy merevisi peraturan itu menunjukkan sikap tegas dan tidak jelas presiden. Presiden seharusnya memahami bahwa tujuan mulia sistem zonasi adalah menciptakan iklim pendidikan di mana semua sekolah sama baiknya.  Ada pendapat bahwa sistem zonasi bisa menghancurkan semangat kompetisi siswa. Dari sudut pandang guru, apakah seperti itu?  Sebenarnya yang akan terjadi tidak seperti itu. Dalam sistem zonasi, semangat kompetisi bergeser. Bukan lagi kompetisi antarsiswa dalam satu sekolah. Tetapi persaingan sekolah. Selain itu, kepala sekolah dan guru bakal berupaya keras untuk menghasilkan siswa terbaik dari input siswa baru yang relatif sama.  Apa masukan IGI untuk kebaikan PPDB berbasis zonasi ke depannya?  Kami mengusulkan agar jalur prestasi dalam PPDB sistem zonasi dihapuskan. Sebab, jalur tersebut justru menjadi penghambat untuk menuju kondisi semua sekolah sama baiknya. Jika pemda sudah memetakan dengan baik jumlah siswa yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, masalah-masalah dalam PPDB berbasis zonasi bisa dikendalikan dengan baik.

Terkait PPDB, Ramli Rahim: Yang Ribut Adalah Para Orang Tua Egois

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Rochmat-Wahab-Imam-Husein.jpg" alt="Rochmat Wahab. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Rochmat Wahab. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, pemerintah telah menyiapkan Peraturan Mendikbud No 51 Tahun 2018. Namun, di tengah perjalanan, ada Surat Edaran Mendikbud No 3 Tahun 2019 yang juga mengatur PPDB. Intinya adalah perubahan kuota jalur prestasi dari 5 persen menjadi 15 persen. Kemarin (27/6) wartawan Jawa Pos Ferlynda Putrimewawancarai Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab terkait kebijakan baru tersebut.  ---  Bagaimana menurut Anda dengan aturan baru soal PPDB?  Semestinya harus dinolkan, daftar ulang lagi. Diperbarui. Harus ada revisi. Tidak bisa ada yang menetapkan aturan lama (Peraturan Mendikbud No 51 Tahun 2018) dan ada yang menggunakan aturan baru. Tidak adil. Penambahan kuota untuk siswa berprestasi ini hanya penebusan dosa.  Maksudnya penebusan dosa?  Tanpa kajian. Yang kemarin (aturan lama, kuota siswa berprestasi 5 persen) terlihat tidak ada kajian. Kalau ada kajian pasti tidak dengan mudah berubah. Untuk kuota 15 persen (dalam pembahasan aturan lama) itu, kajiannya juga tidak ada. Jumlah 5 persen itu, tidak ada penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Yang dihargai rumahnya dekat.  Apakah kuota 15 persen untuk jalur prestasi sesuai aturan baru, sudah cukup?  Kenapa kuota jalur prestasi harus sedikit? Saya takut sekolah yang bagus ini tidak optimal. Selain itu, ada sekolah yang belum bagus sehingga ketika menerima siswa berprestasi, maka kontraproduktif. Tidak mudah menyamaratakan standar sekolah. Apakah guru - guru mampu memfasilitasi potensi seluruh anak? Takutnya anak yang jadi korban, jadi frustrasi.  Maksud Anda?  Yang sudah bagus akan turun prestasinya, yang masih di bawah belum tentu bisa naik. Selain itu, citra sekolah negeri dikhawatirkan tidak bagus lagi. Sebab, ada peluang mereka yang sudah bagus lari ke swasta.  Solusinya menurut Anda harus bagaimana?  Dibenahi dulu guru-gurunya dan sarana-prasarananya. Zaman dulu orang mendirikan sekolah tidak melihat kecamatannya apa, letaknya di mana. Sekarang ada sekolah yang letaknya berdekatan. Sementara itu, ada kecamatan yang SMA-nya terbatas. Belum lagi melihat fenomena pengembangan wilayah hunian di pinggiran kota. Semuanya itu harus ditata dulu.

Rochmat Wahab: Perubahan Aturan Hanya Penebusan Dosa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/B-Suprapto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>GANTI menteri, ganti kebijakan. Itu tak ada masalah. Sebab, pendidikan memang seharusnya berjalan beriringan dengan laju perkembangan teknologi dan tuntutan zaman.  Sayangnya, kebijakan menteri pendidikan tidak ada yang baru. Sekadar mendaur ulang kebijakan lama, bahkan kerap menimbulkan masalah.  Ujian nasional (UN), misalnya. Seruan menjelang UN hingga kekhawatiran masyarakat akhirnya pupus saat melihat nilai UN yang tinggi-tinggi. Akibatnya, sulit bagi pemerintah untuk melihat standar tinggi mutu pendidikan. Dengan nilai tersebut, apakah terjadi peningkatan mutu siswa? Apakah sudah mendekati tujuan belajar yang sesungguhnya?  Begitu juga sistem penerimaan siswa baru (sekarang PPDB) yang terkesan buru-buru, dipaksakan, dan kurang sosialisasi. Akibatnya, tidak hanya merepotkan, tetapi juga membingungkan orang tua siswa.  Contohnya, sistem PPDB dengan sistem zonasi. Tujuannya adalah pemerataan mutu pendidikan. Nyatanya, label sekolah kawasan masih melekat di dalamnya. Kita jadi ragu apakah sistem zonasi mampu menghilangkan stereotip sekolah unggulan dan sekolah pinggiran?  Belum lagi jadwal pendaftaran yang tidak serempak serta ketidakjelasan kuota. Lalu, siapa yang menjamin sistem zonasi bisa berjalan secara fair play?  Terobosan Baru  Kini saatnya pemerintah melakukan terobosan baru. Pertama, berikan kepercayaan kepada sekolah untuk menyelenggarakan ujian sendiri. Sebab, sekolah yang paling tahu kemampuan siswanya. Begitu juga penerimaan siswa baru. Serahkan kepada sekolah masing-masing sesuai dengan daya tampung, sarana, prasarana, serta kemampuan manajemen sekolah. Biarlah masyarakat yang menilai apakah sekolah tersebut bermutu atau tidak.  Kedua, pemerintah perlu mendesain kurikulum yang mampu memilah, anak mana yang punya bakat dan kemampuan dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Mana pula yang sebaiknya dibekali dengan keterampilan dan keahlian melalui sekolah kejuruan atau politeknik. Itu penting agar pemerintah tidak gagal fokus mengemban tanggung jawab mencerdaskan anak bangsa.  Dalam konsep kecerdasan, Howard Gardner mengatakan bahwa setiap anak punya kecerdasan yang berbeda. Punya gaya belajar yang unik. Sama uniknya dengan sidik jari. Maka, tidak setiap anak harus menjadi sarjana. Biarkan mereka memilih apa yang menjadi passion-nya.  Ciptakan kurikulum yang menciptakan suasana belajar yang memberdayakan dan menyenangkan, mengedepankan kecakapan bernalar, berkomunikasi (membaca, menulis, mendengar, berbicara), dan pemecahan masalah. Muaranya adalah kebijakan yang berfokus kepada proses pembelajaran di kelas.  Sejarah telah membuktikan korelasi positif proses pembelajaran di kelas terhadap kualitas manusia. Ketika Yuri Gagarin, kosmonot Uni Sovyet (sekarang Rusia), berhasil mendahului AS ke ruang angkasa, John F. Kennedy, presiden AS kala itu, bertanya kepada menteri pendidikannya, ’’What is wrong with the classroom?’’ Apa yang salah pada ruang-ruang kelas kita?  Guru yang Baik  Saat ini masih kita jumpai proses pembelajaran di sekolah yang terbatas pada hafalan dan menjawab soal-soal yang akan diujikan dalam UN. Minim pembelajaran berpikir kritis. Akibatnya, siswa sulit berargumentasi. Yang diajarkan guru harus diterima mentah-mentah. Tidak ada dialog, yang ada hanyalah monolog. Tidak ada kreativitas, yang ada hanya hafalan. Tidak ada orisinalitas, yang ada hanyalah peniruan dan pembajakan.  Tak heran, indeks modal manusia (human capital index) Indonesia berada di bawah rata-rata dunia. Pada 2017, indeks Indonesia adalah 0,53, sedangkan rata-rata dunia adalah 0,57.  Model pembelajaran yang lawas itu harus diubah. Solusi konkretnya adalah ketersediaan guru yang baik. Menurut penulis, ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang dikategorikan sebagai guru yang baik.  Pertama, guru yang punya pemikiran mengenai pentingnya filosofi pendidikan dan berhati-hati dalam mengambil keputusan di kelas. Singkat kata, guru yang baik tidak hanya memahami pengetahuan yang mereka ajarkan, tetapi juga paham bagaimana mengajarkannya.  Kedua, guru harus mampu cepat beradaptasi sehingga bisa menyesuaikan kebutuhan masa depan siswa dan memprediksi apa yang akan menjadi kebutuhan siswa. Di tengah kemajuan pendidikan digital, guru harus memperkuat kembali hakikat pendidikan, yaitu memanusiakan hubungan dengan siswa agar perannya tidak terpinggirkan oleh teknologi.  Hubungan yang memanusiakan siswa berdampak kepada semangat belajar siswa, mengajar tidak hanya memberikan informasi dan memberikan tes kepada murid, tetapi juga menyangkut cinta, komitmen, dedikasi, dan kesabaran.  Dalam era industri 4.0, sumber daya manusia makin terseleksi. Proses pembelajaran tidak bisa dilakukan melalui manipulasi untuk mengejar nilai UN. Sebab, revolusi industri berjalan sangat cepat. Yang dibutuhkan adalah mempersiapkan SDM sejak mereka belajar di sekolah. Peran SDM yang dituntut oleh industri saat ini adalah tenaga kerja intelektual yang memiliki pengetahuan dan data/informasi serta mampu mengembangkannya menjadi analisis, rekomendasi, dan keputusan yang mendukung kinerja perusahaan.  Ketiga, guru harus menjadi sosok panutan dan bisa dipercaya. Mereka harus mampu memengaruhi orang lain melalui keteladanan. Jeanne Ellis Ormrod (2003) mengatakan, ’’Sebagai guru, kami mengajar tidak hanya apa yang kami katakan, tetapi juga apa yang kami perbuat.’’ Pastinya, murid belajar dari peniruan. Dan guru adalah model untuk muridnya.  Pesan yang disampaikan Rabindranath Tagore yang terukir di atas pintu dari bangunan umum di India menarik untuk kita teladani: Seorang guru tidak bisa benar-benar mengajar kecuali dia juga tetap belajar.  Akhirnya, siapa pun yang menjadi menteri pendidikan harus memiliki komitmen untuk mencerdaskan anak bangsa. Ketersediaan guru yang berkualitas perlu diprioritaskan. Tidak cukup melalui sertifikasi, tetapi harus dipersiapkan dari hulu ke hilir semenjak calon guru berada di bangku LPTK. Semoga. (*)  *) Pemerhati pendidikan, mantan wakil ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur

Pendidikan Gagal Fokus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ferdiansyah-hendra-eka.jpg" alt="Ferdiansyah. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ferdiansyah. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Regulasi baru penerimaan peserta didik baru (PPDB) memicu polemik dan kegaduhan di sejumlah daerah. Sebagai imbas dari tekanan publik itu, regulasi PPDB direvisi oleh Mendikbud Muhadjir Effendy. Berikut perbincangan wartawan Jawa Pos M. Hilmi Setiawan dengan anggota Komisi X DPR Ferdiansyah.  ---  Bagaimana pendapat Bapak terkait pelaksanaan PPDB yang diwarnai gelombang protes di masyarakat?  Ini seperti membangunkan singa tidur.  Maksudnya?  Situasi politik sedang terkonsentrasi pada sidang di MK. Sebaiknya seluruh elemen tidak membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Jika ketentuan PPDB tidak direvisi, ketidakstabilan politik bakal terjadi.  Setelah diwarnai protes, akhirnya aturan PPDB direvisi. Kuota jalur prestasi ditambah. Bagaimana pendapat Anda?  Kami di DPR belum tahu permendikbud PPDB yang direvisi itu secara lengkap seperti apa. Menurut saya, revisi memang harus menyeluruh. Tidak bisa parsial. Revisi tidak bisa hanya untuk urusan yang saat ini diprotes masyarakat. Kemendikbud harus melihat isi permendikbud itu secara utuh.  Apakah ada ketentuan yang layak direvisi selain urusan kuota?  Ketentuan tentang sanksi sebaiknya juga direvisi. Sanksi berupa pengurangan atau realokasi dana BOS (bantuan operasional sekolah) tidak tepat. Sanksi tersebut membatasi hak-hak peserta didik. Besaran dana BOS itu disesuaikan dengan jumlah siswa.  Sistem PPDB berbasis zonasi diklaim Kemendikbud bisa mengatasi kesenjangan mutu atau kualitas sekolah dan redistribusi guru. Menurut Bapak?  Kami ingin data. Bisa atau tidak Kemendikbud menyampaikan data tentang distribusi guru. Di mana saja kabupaten yang siap melakukan redistribusi guru. Menurut saya, PPDB berbasis zonasi ini diterapkan secara bertahap seperti Kurikulum 2013.  Bukan kali ini saja regulasi Kemendikbud menuai polemik. Sebelumnya pernah juga saat keluar regulasi full day school. Masukan untuk Kemendikbud?  Dalam pembuatan regulasi, sebaiknya ada uji publik lebih dulu. Libatkan anggota Komisi X DPR yang memang membidangi urusan pendidikan. Dengan uji publik tersebut, potensi adanya persoalan bisa diantisipasi sejak awal. Presiden saja berkonsultasi dengan DPR, apalagi ini menteri.

Ferdiansyah: Polemik PPDB Seperti Membangunkan Singa Tidur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/retno-listyarti-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Meski bertujuan baik, pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini diterima dengan penuh kekagetan oleh wali murid. Mereka umumnya ingin penerapan sistem zonasi tidak kaku alias menyesuaikan kondisi di lapangan. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Taufiqurrahman dengan Retno Listyarti, komisioner KPAI, Minggu (23/6).   Aturan tentang zonasi dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 akhirnya direvisi. Bagaimana tanggapan Anda?   Revisi itu tepat. Untuk mengakomodasi usul masyarakat yang anaknya berprestasi, tapi secara domisili jauh jaraknya dari rumah ke sekolah. Setelah revisi, zonasi murni menjadi 80 persen. Yang ditambahkan ke jalur prestasi yang semula 5 menjadi 15 persen, sebagaimana presiden meminta dievaluasi. PPDB bertujuan untuk pemerataan. Ini didukung KPAI karena ada ketimpangan. Kalau kita lihat, perbedaan sekolah yang satu dan lainnya itu jauh, terutama di daerah.   Bagaimana dengan anggapan bahwa kebijakan ini kurang sosialisasi?   Kami sudah menerima laporan terkait minimnya sosialisasi. Kurangnya sosialisasi sistem PPDB terjadi dua tahun terakhir, juga tahun ini. KPAI akan mencari sampel di mana kami mau tahu apakah betul ada sosialisasi atau tidak.   Jadi, sistem zonasi harus tetap dipertahankan?   Semakin ditentang, sistem ini semakin harus dipertahankan. Masyarakat perlu diedukasi. Perbaikan sistem mesti dilakukan. KPAI pun menilai sistem ini baik untuk tumbuh kembang anak. Kami apresiasi kebijakan ini dan dijalankan secara antusias oleh pemerintah untuk membenahi secara sebenarnya. Sampai saat ini, KPAI belum mengadakan rapat pleno terkait advokasi PPDB. Kami masih mengumpulkan pengaduan yang masuk dari masyarakat.   Apakah KPAI yakin zonasi nanti bisa berdampak bagus?   Kebijakan ini baru berjalan dua tahun. Pada 2018 dan 2019. Kalau bicara murid, kira-kira murid yang sekarang naik kelas 2 dan kelas 1. Mereka semua adalah hasil zonasi. Artinya, kami baru bisa lihat tahun depan atau paling cepat dua tahun lagi. Nggak bisa instan juga. Tetapi, ini mendorong pemda untuk berbenah. Itu efek yang baik bagi upaya kualitas minimal untuk memenuhi standar sarpras dulu.   Dampaknya bagi sekolah? Itu tadi, kan baru dua tahun. Tapi, kemungkinan sudah terjadi pergeseran. Maksudnya, sekolah-sekolah unggulan yang nilainya rata-rata tinggi sekarang ternyata tidak. Nah, untuk sekolah-sekolah yang dianggap masyarakat tidak unggul, ternyata nilai UN-nya juga relatif baik. Bahkan, beberapa peraih nilai UN tertinggi tidak berasal dari sekolah unggulan.

Retno Listyarti: Makin Ditentang, Zonasi Makin Harus Dipertahankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Al-Uyuna-Galuh-Cintania-dan-Al-Uyuna-Firma-Zuhdi.jpg" alt="BERPRESTASI: Al Uyuna Galuh Cintania dan Al Uyuna Galuh Cantika (kiri) menunjukkan beragam medali yang pernah diraih. (Firma Zuhdi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERPRESTASI: Al Uyuna Galuh Cintania dan Al Uyuna Galuh Cantika (kiri) menunjukkan beragam medali yang pernah diraih. (Firma Zuhdi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perubahan terus terjadi di website PPBD SMA. Jarak calon siswa yang masuk daftar diterima ada yang semakin jauh, ada pula yang semakin dekat.  Di SMAN 1 Sidoarjo, misalnya. Sehari sebelumnya, jarak terjauh 1.466 meter. Kemarin jaraknya menjadi 1.337 meter. Otomatis calon murid dengan jarak di atas 1.337 meter langsung tercoret. Di SMAN 2 Sidoarjo tak jauh berbeda. Jarak yang diterima semakin dekat. Sebelumnya, jarak terjauh 971 meter. Kemarin jaraknya menjadi 879 meter.  Menariknya, ada sekolah yang jarak diterimanya semakin jauh. Yang paling mencolok adalah SMAN 1 Krembung. Sebelumnya, jarak terjauh adalah 4.761 meter. Kemarin jaraknya menjadi 5.617 meter. Sebab, ada calon siswa yang batal mendaftar. Dengan demikian, kuota kosong terisi jarak di bawahnya.  Pukul 23.59 kemarin (21/6), PPDB SMAN/SMKN resmi berakhir. Ranking di website sudah terkunci. Hari ini pukul 09.00 akan diumumkan calon siswa yang diterima. Meski pendaftaran sudah berakhir, sejumlah masukan tentang sistem zonasi masih terngiang.  Salah satunya adalah masukan dari Wiwit Purwanto. Warga Desa Anggaswangi, Sukodono, yang anaknya, Garneta Lia Widiyanti, tahun ini lulus SMP itu gagal masuk sekolah negeri karena tidak ada SMAN di kecamatannya. ”Solusi terdekat pemerintah bisa mempertimbangkan hasil UNBK. Jadi, komposisi siswa yang diterima antara jarak dan UNBK seimbang,” katanya.  Dia menyatakan, pemerintah juga harus menambah sekolah. Khususnya daerah yang belum memiliki lembaga pendidikan negeri. ”Tapi, itu untuk jangka panjang. Sebab, butuh waktu membangun sekolah,” tuturnya.  Penerapan PPDB jalur zonasi juga berdampak kepada keponakan Mendikbud Muhadjir Effendy. Yakni, si kembar, Al Uyuna Galuh Cintania dan Al Uyuna Galuh Cantika, warga Perum Pondok Jati, Kecamatan Sidoarjo. Mereka tidak diterima di SMAN. Jarak rumah mereka 2,4 km ke SMAN 1 Sidoarjo dan sekitar 2,6 km ke SMAN 2 Sidoarjo. Padahal, dua sekolah tersebut adalah yang paling dekat dari rumah mereka. ”Sekarang sudah ke SMAMDA (SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo), tidak ada masalah,” kata Cantika kemarin.  Sebelumnya, mereka juga mendaftar lewat jalur prestasi. Namun, mereka juga gagal. Untuk jalur UNBK, keduanya tidak mencoba karena merasa banyak nilai lebih bagus yang mendaftar. ”Tidak apa-apa, mungkin ini keputusan terbaiknya,” ujar Anwar Hudijono, bapak si kembar yang juga adik kandung Mendikbud.  Anwar mengaku dirinya dan keluarga legawa. Apalagi, dua anaknya juga sudah berupaya sesuai proses yang ada. Dia berharap para orang tua lain juga mengikuti proses yang ada. ”Yang paling penting anak nyaman di sekolah. Diikuti sesuai jalurnya. Yakin, ada jalan yang lebih baik,” katanya.

Jarak Rumah ke SMAN Lebih dari 2 Km, Keponakan Mendikbud Gagal Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-SMKN-Robertus-Risky.jpg" alt="ANTRE PANJANG: Orang tua dan calon siswa mengambil PIN PPDB di SMKN 5, Jalan Dharmawangsa, Jumat (31/5). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ANTRE PANJANG: Orang tua dan calon siswa mengambil PIN PPDB di SMKN 5, Jalan Dharmawangsa, Jumat (31/5). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berakhir sudah proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK negeri. Pengumuman untuk jalur online dilakukan hari ini (22/6) pukul 09.00. Setelah itu, nama-nama calon peserta didik baru yang sudah diterima tinggal melaksanakan daftar ulang pada Senin (24/6) hingga Selasa (25/6).  ”Di SMAN 1 Gresik, daftar ulang hanya membawa printout bukti pendaftaran,” kata Kepala SMAN 1 Gresik Syafa’ul Anam kemarin (21/6).  Begitu juga halnya di SMAN 1 Manyar. Menurut Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Manyar Lukman, tempat untuk kepentingan daftar ulang sudah disiapkan mulai kemarin. Ada tiga ruang kelas yang akan digunakan.  Syarat-syarat yang dibutuhkan antara lain fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga (KK), fotokopi ijazah/SKHUN, dan fotokopi rapor kelas VII hingga IX masing-masing 1 lembar. Selanjutnya, pasfoto 3 x 4 (4 lembar) hitam putih, surat keterangan rekomendasi peminatan dari guru BK SMP/MTs, dan meterai 2 buah.  Sementara itu, PPDB untuk SMKN tidak menggunakan zonasi. Seleksi jalur online hanya menggunakan nilai ujian nasional (NUN). Beberapa SMKN diserbu pendaftar. SMKN 1 Cerme misalnya. ”Tidak ada kendala berarti dalam PPDB kali ini. Pendaftar tetap banyak, bahkan semuanya melebihi kuota,” kata Waka Kesiswaan SMKN 1 Cerme Abdillah Fatkhur Rakhman Rozi.  Abdillah mencontohkan jurusan teknik instalasi tenaga listrik (TITL). Di jurusan itu yang diterima hanya 75 orang. Padahal, total pendaftarnya mencapai 284 orang. Selain TITL, jurusan yang banyak diminati adalah kimia industri. Kursi yang tersedia hanya 76. Padahal, total pendaftarnya 193 orang.  Melihat sebaran NUN, nilai tertinggi di SMKN 1 Cerme adalah milik pendaftar di jurusan kimia industri. Yakni mencapai 380,50 atau rata-rata nilai per mata pelajaran 95,12. Nilai tertinggi jurusan lainnya juga ada di atas 300,00. Sedangkan nilai terendah di tiap-tiap jurusan di atas 200,00. Data dari website PPDB, NUN terendah sementara ada di jurusan tata boga, yaitu 212,50.  Abdillah menjelaskan, berkas yang perlu dibawa saat daftar ulang di SMKN 1 Cerme adalah fotokopi akta, printout bukti pendaftaran, printout penerimaan, dan SKL. Jika ada yang tidak mendaftar ulang, sekolah akan berkoordinasi dengan cabang dinas (cabdin) untuk meminta arahan sesuai juknis. ”Tahun pelajaran baru 2019–2020 akan dimulai pada 15 Juli mendatang,” ucapnya.  Di bagian lain, hingga pendaftaran berakhir, tidak semua SMKN telah terpenuhi kuotanya. Yang belum terpenuhi antara lain SMKN 1 Sidayu pada jurusan agrobisnis pengolahan hasil perikanan. Total pendaftar 42 orang dengan pagu online 68. Selain itu, semua jurusan sudah terpenuhi.

PPDB SMK Negeri di Gresik Murni Pakai NUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ppdb-sidoarjo-alfian.jpg" alt="SISTEM BARU: Beberapa orang tua calon murid bertanya tentang penerapan jalur zonasi kepada petugas PPDB di SMAN 1 Sidoarjo kemarin. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SISTEM BARU: Beberapa orang tua calon murid bertanya tentang penerapan jalur zonasi kepada petugas PPDB di SMAN 1 Sidoarjo kemarin. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Data hasil zonasi PPDB SMA negeri berubah. Jarak domisili pendaftar yang diterima dengan sekolah semakin jauh. Pendaftar yang sebelumnya terlempar kembali masuk.  Misalnya, SMAN 4 Sidoarjo. Selasa (18/6), jarak terjauh yang diterima adalah 1.006 meter. Kemarin sore (20/6), jarak terjauh menjadi 1.247 meter. Para siswa yang semula tidak diterima kini sementara tercatat diterima.  Contoh lainnya, SMAN 1 Krembung. Sebelumnya, jarak terjauh yang diterima adalah 2.512 meter. Kini menjadi 4.761 meter. Itu merupakan jarak terjauh siswa yang diterima di SMAN Sidoarjo.  Febiola Alyza Kusuma termasuk siswa yang beruntung. Awalnya, dia dinyatakan tidak diterima. Sebab, jarak dari rumahnya ke SMAN 4 Sidoarjo mencapai 1.120 meter. Nah, kemarin Febiola masuk peringkat ke-209 dari 236 siswa yang diterima lewat jalur zonasi.  ’’Sepertinya ada yang tidak jadi mendaftar atau pindah ke sekolah lain. Karena itu, jarak terjauhnya berubah,” ujar Lailiyah, ibu Febiola.  Lailiyah baru tahu perkembangan itu setelah mengecek kembali. Dia penasaran dengan hasil terakhir PPDB. ”Saya pikir sudah tidak diterima. Wong sejak hari pertama tergeser,” ucapnya.  Setelah membuka website, Lailiyah kaget. Nama anaknya ada. ’’Akhirnya tidak jadi ke swasta. Padahal, sudah daftar,” kata warga Desa Suko tersebut. Sayang, tidak semua pendaftar beruntung seperti Febiola. Terutama siswa yang di dekat tempat tinggalnya tidak ada SMA negeri.  ”Itu masih satu desa dengan SMAN 4 Sidoarjo, jadi wajar. Nah, yang beda desa atau beda kecamatan seperti kami ini bingung,” keluh Putranto Ari, wali murid Sindi Arofah. Pasalnya, tidak ada SMAN yang dekat dengan rumahnya di Sukodono.  SMAN terdekat berjarak 3,5 km dari tempat tinggalnya. ’’Bukan hanya Sukodono. Anak dari Jabon, Tulangan, dan Tanggulangin juga bingung,” ungkap Putra. ”Akhirnya yang Jabon lari ke SMA swasta di Beji (Pasuruan). Kan jauh,” imbuhnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-SMA-Sidoarjo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Dia sempat berpikir akan ada harapan. Sebab, pengumuman PPDB SMAN sempat ditangguhkan kemarin. ”Saya pikir aturannya bakal berubah,” tuturnya.  Ternyata, saat Putra mengakses website, hasilnya tidak berubah. Tetap menggunakan zonasi. ”Ya sudah, ke swasta saja, walaupun akhirnya malah lebih jauh,” ujarnya.  Di tempat lain, sudah banyak warga yang protes. Mereka sampai berdemo di Surabaya. Namun, itu tak memengaruhi keputusan tentang sistem PPDB. ”Saya baca mulai dari dewan, banyak yang protes. Tapi, tetap begini. Bagaimana lagi,” tambahnya. <h3>Dikbud Pastikan Semua Tetap Masuk</h3> Verisifikasidan validasi pendaftar PPDB SMP negeri selesai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo menayangkan hasilnya lewat website ppdbsda.net. Hasil final jalur zonasi resmi diumumkan pukul 14.00 besok (22/6).  ”Yang diumumkan 22 Juni ya sama dengan hasil verifikasi itu,” ujar Kepala Dikbud Asrofi.  Pengumuman tersebut tampak tidak banyak berubah sejak data terakhir masuk. Sebab, memang tidak banyak yang tak lolos verifikasi. ’’Sekitar satu atau dua calon siswa di tiap SMPN,’’ katanya. Sebelumnya mereka diumumkan telah diterima lewat website.  Itu terjadi karena data yang dimasukkan wali murid calon siswa tidak valid. Misalnya, koordinat domisili yang dimasukkan website tidak sesuai dengan alamat asli. Karena itu, orang tua diminta memperbaikinya. Hasil perbaikan dimasukkan lagi ke ranking di website. Peringkat di website pun berubah setelah terverifikasi tersebut.  Hasil verifikasi memang sudah diumumkan. Namun, daftar ulang baru bisa dilakukan sesuai jadwal. Yakni, mulai Jumat (21/6) sampai Rabu (26/6). Dikbud masih membuka kesempatan untuk warga yang ingin melapor terkait ppdb online. ’’Misalnya, ada siswa teladan yang seharusnya lolos tapi belum lolos,’’ jelasnya.  Dia menjamin seluruh siswa teladan bisa masuk SMPN terdekat. Dikbud juga berkoordinasi dengan kecamatan dan desa. Mereka diminta menelusuri warganya yang dirasa tidak mampu, tetapi belum mendapat sekolah. Terutama siswa tidak mampu yang rumahnya jauh dari sekolah negeri. Dikbud akan terus mencari dan menunggu laporan. ”Prinsipnya, jangan sampai ada yang tidak sekolah hanya karena tidak mampu,’’ tuturnya.  Asrofi juga memastikan semua siswa inklusi diterima di negeri. Dikbud sudah membentuk tim khusus untuk mengoordinasi pendaftar inklusi. Tim kelompok kerja (pokja) inklusi meninjau penempatan siswa inklusi. Yaitu, sekolah yang paling dekat dengan rumah mereka. Pokja inklusi juga langsung mengidentifikasi setiap calon siswa dan mewawancarai orang tua mereka. ’’Inklusi kami sebar sesuai pagu tiap sekolah,’’ ungkapnya. Wali murid tidak bisa memilih sendiri. Itu harus sesuai pagu di sekolah.

PPDB di Sidoarjo: Bingung, Protes, Pasrah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppdb sman

Berita Terkini