<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/PPDB-Jateng-2801550558.jpg" alt="MENCARIKAN ANAK SEKOLAH: Puluhan wali murid SMP Negeri 1 Semarang bersama calon peserta didik menggeruduk kantor gubernur Jateng di Semarang kemarin (11/7). (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)" width="100%">
<figcaption>MENCARIKAN ANAK SEKOLAH: Puluhan wali murid SMP Negeri 1 Semarang bersama calon peserta didik menggeruduk kantor gubernur Jateng di Semarang kemarin (11/7). (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menganulir poin piagam marching band yang diduga dipalsukan. Akibatnya, 62 calon peserta didik (CPD) yang diduga menggunakan piagam tersebut pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024/2025 gagal melakukan daftar ulang di SMA/SMK negeri di Kota Semarang. Piagam yang dipalsukan itu berasal dari kejuaraan marching band internasional di Malaysia yang digunakan 69 siswa SMP Negeri 1 Semarang saat mendaftar PPDB. Sebanyak 65 siswa mendaftar di SMA dan 4 siswa lainnya di SMK. Mereka tersebar di SMAN 1 Semarang, SMAN 3, SMAN 5, SMAN 6, SMAN 14, SMAN 7, dan SMKN 6. Pada Kamis (11/7) lalu, orang tua para murid menggeruduk kantor gubernur Jawa Tengah di Semarang. Mereka menuntut agar anak-anaknya bisa mengganti piagam serta menjadi CPD cadangan prioritas. Tapi, tuntutan itu ditolak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng. Alasan Disdikbud Jateng tidak bisa mengabulkan tuntutan tersebut karena masa pendaftaran PPDB telah berakhir. Siswa cadangan secara otomatis ditetapkan oleh sistem. Begitu pula dengan penggantian piagam tidak bisa dilakukan karena telah terkunci oleh sistem di PPDB. Ketika dikonfirmasi terkait kejelasan CPD yang menggunakan piagam palsu saat PPDB, Kepala Disdikbud Jateng Uswatun Hasanah menyampaikan bahwa CPD yang menggunakan piagam palsu itu tidak bisa melakukan daftar ulang. Kecuali mereka yang lolos karena nilainya tinggi. &rsquo;&rsquo;Insya Allah tidak (daftar ulang),&rsquo;&rsquo; jelas Uswatun kepada Jawa Pos Radar Semarang kemarin (12/7). Kendati demikian, Uswatun menyebut ada tujuh siswa yang tetap lolos dan diterima di sekolah negeri. Meski poin dari piagam tersebut sudah dikurangi, nilai mereka masih tinggi. Karenanya, hanya CPD itulah yang bisa melakukan daftar ulang di SMA/SMK negeri tujuannya. Sehingga, dari 69 CPD yang menggunakan piagam palsu untuk PPDB, sebanyak 62 di antaranya gagal melakukan daftar ulang. Namun, hingga hari daftar ulang terakhir, Uswatun belum membeberkan nama tujuh CPD tersebut serta sekolah tujuan mereka. Pihaknya juga belum bisa memastikan para siswa itu semuanya telah melakukan daftar atau belum. Daftar ulang PPDB berakhir kemarin (12/7). Hingga kini, Disdikbud Jateng pun masih merekap data hasil daftar ulang PPDB 2024/2025. Kepala SMA N 1 Semarang Kusno menyampaikan hal senada. Berdasar petunjuk teknis (juknis), CPD yang menggunakan piagam palsu itu tidak diperkenankan daftar ulang. &rsquo;&rsquo;Leres (benar), CPD yang menggunakan piagam yang diragukan keabsahannya tidak diperkenankan daftar ulang sesuai ketentuan juknis nggih,&rsquo;&rsquo; jelas Kusno. Di SMAN 1 Semarang, ada lima siswa yang mendaftar dengan piagam tersebut. Karena itu, bakal ada lima kursi kosong. Kusno pun mengaku kursi kosong itu akan diisi dengan CPD cadangan sesuai dengan urutan sistem. Dia tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. &rsquo;&rsquo;Sesuai sistem di PPDB, pengumuman cadangan pada tanggal 15 Juli 2024 nggih,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Sebelumnya, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyatakan sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Semarang. Menurutnya, jika ada tindak pidana dalam perkara tersebut, bakal diserahkan kepada kepolisian. Dalam piagam palsu yang dipakai mendaftar itu tertulis tim SMPN 1 Semarang juara pertama dalam kejuaraan tersebut, padahal hanya juara ketiga. Tapi, piagam tersebut mendapat legalisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Disporapar) Jateng. Dalam wawancara awal bulan ini, Plh Kepala Disporapar Jateng Syurya Deta Syafrie mengaku pihaknya kecolongan. Dalihnya, karena terlalu berpikir positif hingga akhirnya memberikan legalisasi di piagam palsu tersebut. &rsquo;&rsquo;Permasalahan penggunaan piagam yang diduga palsu, yang diverifikasi kami, intinya ini menjadi pembelajaran buat kita, kita akan lebih berhati-hati lagi,&rsquo;&rsquo; jelas Deta ketika ditemui di kantor Disporapar Jateng (1/7). Kasatreskrim Polrestabes Semarang Andika Dharma Sena mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan siapa yang membuat atau mencetak piagam palsu tersebut. Sebab, saat ini masih dalam penyelidikan dan pemanggilan saksi-saksi. S, pelatih marching band SMPN 1 Semarang, belum memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan. Pemanggilan kedua pun segera dilayangkan. Tim Aparat Pengawas Internal Pemerintah Provinsi Jateng juga sudah tiga kali memanggil yang bersangkutan, tapi tidak pernah hadir. Ketika didatangi ke kediaman orang tuanya di Kendal, yang bersangkutan juga tak ada. Begitu pula di tempat kosnya di Semarang. Hak Anak Harus Dipenuhi Dikonfirmasi terpisah, Direktur Sekolah Dasar (SD) Kemendikbudristek Muhammad Hasbi tidak banyak merespons. Dia mengatakan, pihaknya masih akan mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait kasus yang terjadi di Jateng. &rdquo;Mohon waktu ya,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos kemarin. Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nahar menyatakan, jika terjadi pelanggaran hukum atau aturan, harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. &rdquo;Kebijakannya ada di Kemendikbud ya. Tapi, kalau melanggar hukum ya diproses,&rdquo; tegasnya. Meski begitu, lanjut dia, hak-hak anak untuk mendapat akses pendidikan harus dipenuhi. Sebab, hak tersebut melekat. Sehingga bisa difasilitasi untuk bisa mengikuti seleksi di sekolah lainnya.&nbsp;(kap/ton/mia/c17/ttg)

Pemerintah Provinsi Jateng menganulir poin piagam marching band yang diduga dipalsukan. Akibatnya, 62 calon peserta didik gagal daftar ulang

Piagam Marching Band Palsu di Semarang, 62 Siswa Gagal Lolos PPDB SMA dan Hanya 7 Murid yang Bisa Daftar Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/imagepsd-4199071480.jpg" alt="Dinas Pendidikan Jatim mulai lakukan sosialisasi PPDB SMA/SMK tahun ajaran 2024-2025." width="100%">
<figcaption>Dinas Pendidikan Jatim mulai lakukan sosialisasi PPDB SMA/SMK tahun ajaran 2024-2025.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK tahun ajaran 2024-2025 diketahui memiliki perbedaan mekanisme jalur zonasi, dari tahun-tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai mengungkapkan, apabila tahun-tahun sebelumnya pendaftaran dilakukan berdasarkan jarak dalam lingkup zona kabupaten/kota, sedangkan untuk tahun ini didasarkan pada zona kelurahan/desa. Penentuan zona nantinya akan terbagi berdasarkan sebaran sekolah, kondisi geografis, dan sebaran domisili calon peserta didik. "Perubahan kebijakan itu mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek RI Nomor: 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021,&rdquo; ungkap Aries, dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Senin (12/2). Melansir dari Antara, Senin (12/2) Dinas Pendidikan Jawa Timur mulai mensosialisasikan perubahan kebijakan terkait mekanisme jalur zonasi ini. Sosialisasi tersebut melibatkan Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Kabupaten/Kota, dan Cabang Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah. Aries berharap informasi terkait PPDB tahun 2024 ini bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, dan diharapkan bisa memahami adanya perubahan kebijakan zonasi ini. Adapun lima poin penetapan wilayah zonasi yang harus dicermati pada PPDB Jatim 2024 di antaranya, pertama, penetapan wilayah zonasi SMA tidak dapat dilakukan per satu wilayah kabupaten/kota. Kedua, penetapan zonasi SMA dilakukan dengan cara per satu wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa zonasi yang terdiri atas wilayah dalam zonasi, luar zonasi yang berbatasan dalam satu kabupaten/kota, dan luar zonasi yang berbatasan antar kabupaten/kota. Ketiga, penetapan wilayah zonasi sampai dengan wilayah administrasi terkecil tingkat desa/kelurahan. Keempat, penetapan wilayah zonasi memperhatikan sebaran sekolah dan sebaran domisili peserta didik. Dan, yang kelima yaitu penetapan wilayah zonasi menggunakan pendekatan radius sekolah ke wilayah administrasi terkecil domisili peserta didik dan wilayah administrasi. Ketua Dispendik Jatim itu menyebut bahwa teknis PPDB sebenarnya hampir sama, calon peserta didik baru memilih paling banyak tiga sekolah di wilayah dalam zonasi, atau paling banyak dua sekolah dalam zonasi, dan satu sekolah di luar zonasi yang berbatasan. Aries menambahkan jika perbedaan aturan PPDB tahun ini, hanya terletak pada persyaratan Kartu Keluarga, yaitu nama yang tercantum di dalam rapor, ijazah, akta kelahiran adalah orang tua kandung atau wali. &ldquo;Kalau tahun sebelumnya bisa tanpa tercantum nama orang tua kandung, asalkan Kartu Keluarga lebih dari satu tahun, tetapi tahun ini sudah tidak berlaku,&rdquo; tegasnya pada Senin, (12/2), seperti yang dilansir dari Antara, Jumat (12/2).

PPDB SMA/SMK tahun ajaran 2024-2025 diketahui memiliki perbedaan mekanisme jalur zonasi, dari tahun-tahun sebelumnya.

Ada yang Beda di PPDB SMA/SMK 2024-2025, Simak Informasi dari Dispendik Jatim Terkait Perubahan Kebijakannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PPDB-SMA.jpg" alt="PERIKSA ULANG: Operator PPDB SMA Arroofiu Dwi mengecek validasi jalur afirmasi di SMAN 16, Senin (15/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERIKSA ULANG: Operator PPDB SMA Arroofiu Dwi mengecek validasi jalur afirmasi di SMAN 16, Senin (15/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA di Jatim telah usai. Hasilnya, ada 11 ribu bangku di sekolah-sekolah negeri yang kosong. Selasa(4/7) Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim memastikan tidak akan mengisi sisa pagu tersebut. Kebijakan itu diputuskan agar SMA-SMA swasta tidak kesulitan untuk mencari siswa baru. &rdquo;Kami tidak akan membuka jalur pemenuhan pagu agar sekolah swasta juga bisa memperoleh peserta didik baru,&rdquo; kata Kepala Dispendik Jatim Aries Agung Paewai. Selain itu, ada pertimbangan lain. Dari data Dispendik Jatim, kuota kosong tidak menyeluruh. Hanya terjadi di wilayah non perkotaan atau wilayah terluar. Sementara di perkotaan, kuotanya penuh. Dispendik juga mengevaluasi pelaksanaan PPDB SMA, terutama di jalur zonasi. Diketahui, memang banyak siswa lolos yang diketahui telah pindah domisili alias pindah KK (kartu keluarga) untuk mendekati sekolah tujuan. Dalam PPDB jalur zonasi jenjang SMA, pagu yang tersedia 68.397 siswa, sedangkan yang diterima mencapai 56.679 siswa. Dengan begitu, ada 11.718 bangku kosong. (elo/c7/ris) YANG TERJADI SELAMA PPDB SMA JALUR ZONASI - Sebagian SMA negeri di Jatim tidak memperoleh siswa baru sesuai dengan pagu yang tersedia. Jika diakumulasi, ada lebih dari 11 ribu siswa. - Banyak siswa yang diketahui pindah domisili/pindah KK agar bisa diterima di sekolah tujuan. - Dispendik menerima sejumlah pengaduan perihal transparansi pengumuman hasil PPDB jenjang prestasi/afirmasi. Diolah dari berbagai sumber

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA di Jatim telah usai. Hasilnya, ada 11 ribu bangku di sekolah-sekolah negeri yang kosong.

PPDB SMA Jatim: Tak Ada Pengisian 11 Ribu Bangku Kosong SMA Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220531_204656.jpg" alt="Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Sebagaimana diprediksi, persaingan peserta dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi di Jatim cukup ketat. Itu terlihat dari hasil pengumuman untuk jenjang SMK oleh dinas pendidikan (dispendik), Kamis. Tercatat, 12.406 calon siswa dinyatakan diterima di sekolah pilihan. Angka tersebut jauh dari jumlah pendaftar yang mencapai 75.322 siswa. Artinya, ada 62.916 peserta yang gagal lolos. Meski demikian, dispendik masih membuka satu lagi jalur PPDB untuk SMK. Yakni, jalur nilai rapor. &rsquo;&rsquo;Jalur ini lebih potensial,&rsquo;&rsquo; kata Kepala UPT TIKP Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Alfian Majdi, Kamis. Sebab, kata Alfian, kuota yang tersedia pada PPDB jalur prestasi akademik itu sangat besar. Yakni, 65 persen dari pagu tiap sekolah. Dengan demikian, potensi peserta untuk diterima lewat jalur itu lebih besar daripada jalur zonasi. Di sisi lain, dispendik juga segera membuka PPDB jenjang SMA untuk jalur zonasi. Tahap pendaftaran berlangsung mulai besok (1/7) hingga 2 Juli. Tak jauh berbeda dengan jenjang SMK, tingkat persaingan peserta diprediksi juga tidak mudah. Sebab, kuota yang disediakan sebanyak 50 persen dari total pagu. Potensi tingginya persaingan diperkirakan terjadi di sekolah-sekolah di wilayah perkotaan yang padat. Kedekatan jarak domisili pendaftar dengan sekolah tujuan menjadi faktor penentu. Di Surabaya, misalnya. Berdasar statistik tahun lalu, dari 22 SMA negeri, jarak terjauh untuk siswa yang diterima adalah kurang dari 1,5 kilometer dari sekolah. &rsquo;&rsquo;Jarak di atas 1 kilometer untuk SMA Surabaya memang sulit. Meski peluangnya ada,&rsquo;&rsquo; ucap Koordinator IT PPDB Jatim Dwi Sunaryono kepada Jawa Pos kemarin. Untuk itu, siswa yang ingin memilih SMA harus mengatur strategi. Salah satunya, melihat statistik penghitungan siswa yang diterima lewat jalur zonasi tahun lalu. Di laman ppdbjatim.net, dispendik sudah menginformasikan tentang jarak terjauh siswa yang diterima di setiap sekolah. &rsquo;&rsquo;Yang juga perlu diperhatikan adalah memilih waktu mendaftar,&rsquo;&rsquo; jelasnya.&nbsp;(elo/c12/ris) PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PPDB SMA-SMK DI JATIM Hasil PPDB SMK - Jumlah pendaftar : 75.322 peserta - Jumlah diterima : 12.406 peserta Yang Segera Digelar - PPDB SMA jalur zonasi <ul> <li>Dilaksanakan 1&ndash;2 Juli</li> <li>Kuota yang ditetapkan sebanyak 50 persen dari pagu sekolah</li> </ul> - PPDB SMK jalur prestasi <ul> <li>Dilaksanakan 4&ndash;5 Juli</li> <li>Kuota yang disediakan 65 persen dari pagu sekolah</li> </ul> Sumber: Dispendik Jatim

Sebagaimana diprediksi, persaingan peserta dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi di Jatim cukup ketat.

62 Ribu Pendaftar PPDB SMK di Jawa Timur Gagal Lolos, Besok PPDB SMA Jalur Zonasi Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/Khofifah-PPDB-696803087.png" alt="BERI SOLUSI: Gubernur Khofifah Indar Parawansa menemui para wali murid peserta PPDB yang tengah melaporkan kendala yang dialami di kantor UPT Dispendik Jatim di Surabaya, Selasa (20/6)." width="100%">
<figcaption>BERI SOLUSI: Gubernur Khofifah Indar Parawansa menemui para wali murid peserta PPDB yang tengah melaporkan kendala yang dialami di kantor UPT Dispendik Jatim di Surabaya, Selasa (20/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kendala teknis mewarnai jalannya tahap pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK se-Jatim. Pemicunya beragam. Mulai ketidaksesuaian nilai rapor siswa, PIN yang tak langsung keluar, hingga penentuan jarak rumah dengan sekolah sebagai acuan zonasi. Dalam peninjauan itu, Khofifah menemui wali murid peserta PPDB yang mengalami kendala. Salah satunya, Bagas Harta. Nilai rapor adiknya yang sudah diinput di sistem PPDB ternyata tidak sama dengan nilai aslinya. &rsquo;&rsquo;Saya minta nilai rapor adik saya yang tak sesuai diubah,&rsquo;&rsquo; katanya. Wajar, ketepatan nilai sangat penting. Terutama bagi peserta PPDB yang mengikuti jalur prestasi akademik nilai rapor yang tahap pendaftarannya berlangsung pada 24&ndash;25 Juni. &rsquo;&rsquo;Jadi, bisa selesai ya, Bu?&rsquo;&rsquo; tanya Bagus kepada gubernur. Khofifah pun memastikan persoalan itu tuntas. Selain persoalan nilai rapor, Khofifah mendapat kendala lain yang dialami wali murid peserta PPDB. Mulai proses pengunggahan dokumen yang gagal akibat tak terbaca hingga penandaan titik jarak rumah dengan sekolah sebagai syarat ikut PPDB jalur zonasi. Yang juga dikeluhkan adalah soal penerbitan PIN yang tak langsung terbit. Terkait persoalan-persoalan tersebut, Khofifah memastikan semuanya bisa teratasi. &rsquo;&rsquo;Kami mempunyai layanan call center yang bisa diakses siswa dan wali murid,&rsquo;&rsquo; paparnya. Sementara itu, Koordinator IT PPDB Jatim Dwi Sunaryono menyatakan, sebenarnya tidak ada masalah dalam sistem. Terkait keluhan penerbitan PIN, dia menegaskan bahwa PIN memang tak bisa langsung terbit. &rsquo;&rsquo;Karena operator sekolah harus melakukan verifikasi,&rsquo;&rsquo; katanya. Sementara itu, terkait nilai rapor yang tidak sama dengan yang tercatat di sistem PPDB, Dwi memastikan siswa/wali murid bisa merevisinya. Dalam pelaksanaan PPDB tahun ini, pemprov sudah menyiapkan 36 ribu operator yang ditempatkan di kantor Dispendik Jatim, kantor cabang dispendik di kabupaten/kota, serta di SMA/SMK terdekat. &rsquo;&rsquo;Semoga sistem online ini dapat mempermudah peserta untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB,&rsquo;&rsquo; tambah Khofifah.&nbsp;(elo/hen/c12/ris)

Kendala teknis mewarnai jalannya tahap pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK se-Jatim. Pemicunya beragam.

PPDB SMA di Jatim Diwarnai Salah Input Nilai hingga PIN Belum Terbit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/ppdb-surabaya-700474581.png" alt="CEK WEBSITE: Sejumlah warga memantau website PPDB. Mereka mengeluhkan kebijakan umur pada pendaftaran PPDB jenjang SD untuk jalur zonasi." width="100%">
<figcaption>CEK WEBSITE: Sejumlah warga memantau website PPDB. Mereka mengeluhkan kebijakan umur pada pendaftaran PPDB jenjang SD untuk jalur zonasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PPDB SMP di Surabaya ternyata tak kalah seru dengan PPDB SMA/sederajat di Jawa Timur. Warga menyatakan, proses pendaftaran sekolah untuk jenjang SMP penuh cerita ketegangan. Agus, salah seorang warga Surabaya menyatakan, yang paling menegangkan yakni dua jam sebelum pendaftaran ditutup. Dia menyebutkan, anaknya sempat terlempar dari pilihan dua. Dan, di pilihan dua tergeser ke urutan dua paling bawah. &rdquo;Kami optimistis bisa masuk lagi ke pilihan 1 karena akumulasi dari prestasi rapor dan lomba (30 persen),&rdquo; terang Agus, warga Kaliasin RW 13 Surabaya itu. Agus menuturkan, jalur prestasi lomba kurang peminat sehingga pemenuhan kuota diisi siswa dari prestasi rapor. Tahun ini, nilai rata-rata di atas sembilan. Dia menyampaikan, mengincar 6 sekolah yang dekat dengan rumah per satu kali transportasi. &rdquo;Kami pantau pendaftaran PPDB SMP mulai awal pembukaan, dengan target 6 SMPN (di SMPN 3, 4, 6, 10, 12, dan 46). Hari terakhir dari 6 SMPN hanya 2 yang masuk kriteria nilai rapor anak, lalu mempertimbangkan untuk daftar dan pilih SMPN,&rdquo; terang Agus. Dia menyebutkan, jika pakai jalur zonasi, di wilayah RW 13 Embong Kaliasin tidak bisa masuk di SMPN terdekat. Yang paling dekat hanya ada SMPN 6 dan 10. Agus menambahkan, selama proses pendaftaran, tidak mengalami website delay sama sekali. &rdquo;Semua lancar, cuma masuk ke website hanya beberapa detik lambat nggak lama,&rdquo; ungkap Agus. Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, sistem penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama negeri (PPDB SMPN) akan menampilkan rekomendasi sekolah-sekolah terdekat sesuai dengan zonasi yang dipilih. Di pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua). Yusuf menambahkan, jalur zonasi terdiri atas zonasi 1 diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal satu kelurahan dengan sekolah atau yang terdekat dengan sekolah. Lalu, zonasi 2 diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di luar kelurahan lokasi sekolah namun masih dalam satu kecamatan dengan sekolah. &rdquo;Ketika pendaftaran CPDB dapat memilih zonasi 1 &amp; zonasi 1, zonasi 2 &amp; zonasi 2, zonasi 1 &amp; zonasi 2 atau zonasi 2 &amp; zonasi 1,&rdquo; ujar Yusuf Masruh.

PPDB tingkat SMPN Surabaya ternyata tak kalah seru dengan PPDB SMA/sederajat. Warga menyatakan, proses pendaftaran penuh cerita ketegangan

Penuh Ketegangan, Cerita Warga Surabaya Daftarkan Anak di PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/PPDB-1349635827.png" alt="PERSIAPAN: Salah seorang siswa calon peserta PPDB (kanan) mendatangi kantor cabang Dispendik Jatim di Jombang untuk verifikasi nilai rapor." width="100%">
<figcaption>PERSIAPAN: Salah seorang siswa calon peserta PPDB (kanan) mendatangi kantor cabang Dispendik Jatim di Jombang untuk verifikasi nilai rapor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 untuk jenjang SMA/SMK negeri di Jatim memasuki fase lanjutan. Mulai hari ini, tahap pendaftaran untuk jalur afirmasi dan prestasi dimulai. Sesuai petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan, pemprov menyiapkan kuota 15 persen dari pagu untuk jalur afirmasi. Jalur itu terbagi atas keluarga tidak mampu dan ADEM sebanyak 7 persen, anak buruh dari keluarga tidak mampu 5 persen, dan penyandang disabilitas 3 persen. Nanti pendaftaran di setiap jalur tersebut dibuktikan dengan sejumlah dokumen yang harus dilengkapi. Di antaranya, kartu/tanda keikutsertaan orang tua dalam program jaminan sosial yang digulirkan pemerintah. Selain itu, pada tahap tersebut juga ada jalur perpindahan tugas orang tua. Kuotanya terbagi pindah tugas orang tua (5 persen), anak guru (2 persen), dan anak tenaga kesehatan (1 persen). Selain itu, ada pula jalur prestasi lomba sebanyak 5 persen yang di dalamnya ada hafiz dan ketua OSIS. &rdquo;Semua proses dilakukan secara online. Termasuk pengambilan PIN,&rdquo; kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dia menjelaskan, pemprov telah menyiapkan seluruh kebutuhan dan personel dalam pelaksanaan PPDB kali ini. Di antaranya, call center dan layanan operator di SMA/SMK negeri terdekat, 24 kantor cabang dinas pendidikan (dispendik) se-Jawa Timur, dan kantor Dispendik Jatim. &rdquo;Karena berbasis online, calon peserta didik harus jeli dan teliti,&rdquo; kata Khofifah. Sementara itu, Plt Kepala Dispendik Jatim&nbsp; Wahid Wahyudi menyebut ada 250.802 siswa yang mengajukan PIN sejak dibuka Senin (12/6) hingga Jumat (16/6). &rdquo;Yang sudah terverifikasi sebanyak 230.863 berkas. Sedangkan salah berkas sebanyak 9.456 siswa,&rdquo; katanya. Kesalahannya beragam. Ada foto KK yang tidak terbaca oleh sistem. Ada pula siswa yang belum meng-upload file seperti SKD (surat keterangan domisili) untuk orang tua yang pindah tugas pada jalur pindah tugas orang tua. Juga terkait penitikan rumah yang tidak akurat. &rdquo;Permasalahan ini akan diselesaikan dengan pemberitahuan banding oleh operator dengan memberikan rekomendasi ketepatan atau akurasi lokasi rumah sesuai dengan alamat KK,&rdquo; katanya.&nbsp; Terkait verifikasi, Wahid mengatakan bahwa pemprov telah menyiapkan 36 ribu operator. Mereka ditempatkan di kantor dinas, kantor cabang dinas, dan sekolah. Setiap operator bisa menyelesaikan lebih dari 60 berkas terverifikasi per hari.&nbsp; Dispendik juga membuka layanan call center dan via WhatsApp (WA) di 081131108881.&nbsp;(hen/c6/ris) <div class="box-header bg-blue-active"> <h3>Rekomendasi Evaluasi Prosesi Kelulusan Siswa</h3> </div> <div class="box-body"> PELAKSANAAN&nbsp;prosesi kelulusan siswa sekolah (mulai jenjang TK hingga SMA/sederajat) kini seakan-akan sudah menjadi sebuah tradisi. Bentuknya beragam. Mulai wisuda hingga perpisahan. Namun, kini prosesi-prosesi itu mulai mendapat resistansi. Tak sedikit wali murid yang keberatan. Sebab, prosesi itu digelar secara berlebihan. Melibatkan sumbangan besar. Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Jatim juga menerima sejumlah pengaduan masalah tersebut. &rsquo;&rsquo;Banyak SMA, SMP, SD, TK, bahkan PAUD, menggelar wisuda. Ini perlu dievaluasi,&rsquo;&rsquo; kata Kepala ORI Jatim Agus Muttaqin kemarin. Dia menjelaskan, dari sejumlah pengaduan yang diterima, wali murid yang melapor merasa terbebani karena dimintai biaya besar untuk prosesi-prosesi tersebut. &rsquo;&rsquo;Yang kami khawatirkan ini jadi pungli dan ajang mencari uang,&rdquo; tambah Agus. Karena itu, ORI Jatim merekomendasikan agar prosesi kelulusan yang menghabiskan banyak uang dievaluasi. &rsquo;&rsquo;Karena tak ada kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan,&rsquo;&rsquo; katanya. Selain itu, penarikan uang untuk wisuda bisa masuk pungutan liar. Acuannya adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim 8/2023 tentang Komite Sekolah.&nbsp;(hen/c12/ris) &nbsp; </div>

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 untuk jenjang SMA/SMK negeri di Jatim memasuki fase lanjutan.

Pendaftaran PPDB Jatim Jalur Afirmasi dan Prestasi Dimulai, Pemprov Siapkan 36 Ribu Operator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PPDB-SMA.jpg" alt="PERIKSA ULANG: Operator PPDB SMA Arroofiu Dwi mengecek validasi jalur afirmasi di SMAN 16, Senin (15/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERIKSA ULANG: Operator PPDB SMA Arroofiu Dwi mengecek validasi jalur afirmasi di SMAN 16, Senin (15/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Berkas 11.316 pendaftar PPDB SMA/SMK di Jatim dikembalikan dalam proses pengambilan PIN. Itu setelah peserta melakukan beberapa kesalahan saat menginput data. Mereka diminta memperbaiki berkas agar segera mendapatkan PIN. Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Alfian Majdi memaparkan, kesalahan itu terjadi karena siswa kurang cermat membaca ketentuan. Misalnya, saat unggah scan KK, mereka tidak mengirimkannya secara utuh. &rsquo;&rsquo;Ada bagian yang terpotong. Akhirnya oleh tim dikembalikan untuk (diminta, Red) diperbaiki,&rsquo;&rsquo; ucapnya kemarin (14/6). Ada pula siswa yang kurang akurat saat melakukan penandaan titik koordinat rumah. Bisa jadi, siswa menitik rumahnya tidak tepat sesuai alamat. Maka, operator akan melakukan pemindahan. Peserta dalam hal tersebut berhak untuk banding jika alamat yang digeser tidak tepat. Banding titik koordinat tersebut bisa dilakukan maksimal dua kali. Siswa yang belum puas dengan hasil dari tim bisa datang langsung ke setiap kantor cabang dispendik. Alfian menjabarkan, proses verifikasi PIN dilakukan paling lama 3 x 24 jam. Dalam sehari, satu operator hanya bisa memverifikasi 25 berkas pengajuan PIN. &rsquo;&rsquo;Kadang banyak peserta tidak sabar. Padahal, ini juga butuh waktu untuk proses verifikasi. Jika tidak ada banding atau tidak ada perbaikan, sehari bisa langsung keluar PIN-nya,&rsquo;&rsquo; paparnya. Selain jalur zonasi, Pemprov Jatim saat ini menyediakan kuota khusus berupa golden ticket bagi lulusan SMP/MTs di Jatim. Kuota itu diperuntukkan ketua OSIS dan hafiz. &rsquo;&rsquo;Kami juga memberikan kemudahan siswa dalam mendaftar,&rsquo;&rsquo; kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Selain itu, ada jalur afirmasi pendidikan menengah (ADEM). Yakni, bagi anak-anak berprestasi dari Papua dan juga anak-anak pekerja migran Indonesia (repatriasi). Jatim menjadi satu-satunya daerah yang siap menerima siswa beasiswa ADEM Papua dan ADEM repatriasi dalam PPDB tahun ini. Proses seleksi beasiswa dilakukan sepenuhnya oleh Kemendikbudristek. &rsquo;&rsquo;Pada prinsipnya, ada 423 SMA dan 298 SMK di Jatim. Total 721 lembaga bisa menerima ADEM,&rsquo;&rsquo; lanjut Khofifah. Plt Kepala Dispendik Jatim Wahid Wahyudi menyebutkan, lulusan SMP dan MTs di Jatim tahun ini mencapai 575.108 siswa. Sementara itu, daya tampung SMA/SMK/SLB Negeri se-Jatim hanya sebanyak 221.571 siswa atau sebesar 38,51 persen dari jumlah lulusan SMP dan MTs. Dengan demikian, seluruh sekolah negeri tidak dapat mengakomodasi sepenuhnya lulusan SMP dan MTs di Jatim.&nbsp;(elo/hen/c12/bay) DATA PENGAJUAN PPDB SMA/SMK JATIM*) PIN terverifikasi: 173.674 PIN proses verifikasi: 31.724 Berkas dikembalikan: 11.316 *) Data sementara hingga Rabu (14/6) pukul 13.30 WIB Sumber: UPT TIKP Dispendik Jatim

Berkas 11.316 pendaftar PPDB SMA/SMK di Jatim dikembalikan dalam proses pengambilan PIN. Itu setelah peserta melakukan beberapa kesalahan.

Salah Input Data, Ribuan Berkas PPDB SMA SMK di Jatim Dikembalikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220531_204656.jpg" alt="Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tahap pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK negeri pada tahap pertama resmi ditutup tadi malam (21/6). Tercatat ada 91.244 calon siswa yang telah resmi mendaftar.  Mereka adalah seluruh peserta yang mendaftar lewat jalur yang tersedia. Mulai jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, hingga jalur prestasi akademik dan nonakademik. Seluruh pendaftar bakal memperebutkan kuota 20 persen dari total pagu kursi di sekolah yang dituju.  Kemarin berdasar data yang dihimpun Jawa Pos, hingga pukul 13.00, sudah ada 85.837 siswa yang mendaftar di tiga jalur tersebut. Mayoritas didominasi jalur afirmasi. Pendaftar untuk SMA mencapai 26.024 siswa dan jenjang SMK dengan 43.957 siswa.  Berdasar rekap data dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim, mayoritas peserta mendaftar lewat jalur afirmasi. Mulai penerima bantuan pemerintah, anak kurang mampu, hingga anak buruh. Selain itu, yang banyak diminati adalah jalur prestasi (selengkapnya lihat grafis).  Setelah pendaftaran ditutup, panitia PPDB mulai memverifikasi berkas pendaftaran seluruh peserta hingga tahap seleksi. Sesuai rencana, hasil seleksi diumumkan pada Jumat (24/6). ’’Proses tersebut dilakukan tim,’’ kata Kepala Dispendik Jatim Wahid Wahyudi kemarin.  Dia memastikan, penilaian yang dilakukan tim bersifat final. Artinya, tidak ada skema banding bagi peserta yang tidak diterima dalam jalur itu. ’’Calon siswa yang tidak lolos dipersilakan untuk mendaftar pada tahap selanjutnya,” katanya.  Dia menjelaskan, peserta didik yang nantinya diterima dan telah melakukan cetak bukti pendaftaran wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yakni, 7–8 Juli.  Tahapan tersebut, kata Wahid, dilakukan secara offline di sekolah dengan membawa dan menyerahkan bukti penerimaan. Sebagaimana fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan sekolah dan menunjukkan dokumen aslinya. Juga, fotokopi KK dan dokumen aslinya.  Sesuai regulasi, peserta yang nantinya dinyatakan lolos tidak diperbolehkan mencabut berkas. ’’Jika diterima di salah satu jalur pada tahap I, siswa tersebut tidak bisa daftar di jalur tahap II dan seterusnya,’’ paparnya.  Setelah tahap I ditutup, Dispendik Jatim juga memberikan kesempatan bagi siswa yang belum diterima pada jalur tersebut. Ada tahap II, yakni jalur prestasi nilai akademik yang akan mulai dilaksanakan pada 25–26 Juni. Lalu, dilanjutkan pendaftaran tahap III, yakni jalur zonasi SMK (28–29 Juni). Sedangkan untuk tahap IV adalah jalur zonasi jenjang SMA (1–2 Juli). Terakhir, tahap V adalah jalur prestasi nilai akademik SMK pada 4–5 Juli.  REKAPITULASI PENDAFTARAN PPDB SMA-SMK (JALUR NONZONASI)  Jalur | SMA | SMK  Anak buruh  SMA: 1.109 peserta  SMK: 902 peserta  Afirmasi  SMA: 26.024 peserta  SMK: 43.957 peserta  Pindah tugas  SMA: 4.510 peserta  SMK: 968 peserta  Prestasi  SMA: 8.608 peserta  SMK: 2.945 peserta

Pendaftaran PPDB SMA/SMK Tahap I Ditutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220615-WA0024.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejatinya, batas waktu pengambilan personal identification number (PIN) dalam pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA/SMK sederajat di wilayah Jatim telah berakhir pada Sabtu (18/6) lalu.  Hanya, hingga batas waktu penutupan, ternyata masih banyak peserta yang belum mendapat PIN yang jadi syarat untuk bisa ikut PPDB. Jumlahnya lumayan banyak, mencapai 134 ribu pendaftar.  Situasi tersebut mendapat atensi dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Kemarin orang nomor satu di Jatim itu memutuskan untuk memperpanjang masa pengambilan PIN hingga 4 Juli mendatang. Karena itu, calon siswa yang belum mendapat PIN masih berkesempatan untuk bisa mengikuti tahapan PPDB.  ”Dengan keputusan ini, kami memberikan kesempatan bagi peserta (yang belum melakukan pengambilan PIN, Red) untuk bisa segera melakukan proses ini,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi kemarin (19/6).  Khofifah juga memberikan imbauan kepada para peserta PPDB yang mengalami masalah dalam proses pengambilan PIN. ”Agar segera datang ke kantor layanan cabang dinas pendidikan (dispendik) di masing-masing kabupaten/kota,” katanya.  Selain itu, siswa yang belum mengentri nilai rapornya ke sistem PPDB bisa melakukan entri secara mandiri saat pengajuan PIN. Dengan menyertakan NPSN (nomor pokok sekolah nasional) sekolah asal, NISN (nomor induk siswa nasional), serta foto rapor semester I hingga V.  Di bagian lain, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur Wahid Wahyudi menambahkan, selain masih ada lebih dari 130 ribu peserta yang belum mendapat PIN, juga terdapat 2.144 siswa yang salah entri data ke sistem PPDB. Paling banyak terjadi kesalahan pengiriman KK yang tidak terbaca atau buram atau KK yang diunggah kurang dari satu tahun. ”Selain itu, ada lokasi rumah yang dititik oleh siswa berbeda dengan alamat KK,” katanya. Pemprov memastikan calon siswa yang salah entri data tetap bisa memperbaiki datanya.  Pada pelaksanaan PPDB tahun ini, daya tampung SMA/SMK di Jatim sebanyak 221.569 kursi atau 38,22 persen dari jumlah lulusan SMP/MTs.  Proses pendaftaran PPDB tahap pertama akan dimulai pada 20 Juni 2022 mulai pukul 01.00 hingga 21 Juni pukul 23.59 WIB. Tahapannya adalah afirmasi (15 persen dari total pagu), perpindahan tugas orang tua (5 persen), dan prestasi lomba (5 persen). Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui sistem ppdb.jatimprov.co.id.  SEPUTAR PENGAMBILAN PIN PPDB JATIM  Pelaksanaan (hingga 18 Juni 2020):  Peserta yang sudah mengentri data: 424.631 peserta  Peserta yang sudah mendapat PIN: 290.501 peserta  Peserta yang belum menerima PIN: 134.130 peserta  Kebijaksanaan Gubernur Jatim:  Memperpanjang masa pengambilan PIN hingga 4 Juli.  Memberi kesempatan perbaikan bagi peserta yang salah mengentri data.

Perpanjang Tahap Pengambilan PIN bagi Peserta PPDB SMA/SMK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppdb sma

Berita Terkini