<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/PPDB-2022-di-Surabaya.jpg" alt="Ilustrasi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur menilai, sudah saatnya Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya membuat terobosan baru dengan melakukan redefinisi tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.  Ketua Bidang Divisi Data dan Informasi Serta Litbang LPA Jatim Isa Ansori mengatakan, sejak diberlakukannya UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, terjadi pembagian kewenangan dalam penanganan pendidikan.  ”Pendidikan menengah atas menjadi kewenangan pemerintah provinsi sedang pendidikan dasar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota,” kata Isa seperti dilansir dari Antara.  Dalam undang-undang tersebut, lanjut dia, pada hal pendidikan, dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah mengelola pendidikan menengah naik level menjadi tanggung jawab pemprov. Dengan demikian, pemkab/kota difokuskan mengelola pendidikan dasar dan menengah pertama.  Isa menjelaskan, sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud Nomor 51 / 2018 bahwa PPDB dan kemudian diperjelas lagi melalui SE Kemendikbud Nomor 7978 / A5 / HK. 04.01 / 2023 bahwa seleksi PPDB menggunakan jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi. Jalur zonasi diberi kuota 90 persen. Zonasi 90 persen itu lalu dibagi menjadi zonasi murni 50 persen, prestasi akademi 30 persen, dan mitra warga 20 persen.  ”Zonasi dengan model yang mengacu pada Permendikbud tersebut ternyata menyisakan beberapa masalah. Di antaranya anak-anak yang kemampuannya terbatas dan berada di wilayah yang jauh dari sekolah yang diharapkan,” ujar Isa Ansori.  Oleh sebab itu, mengacu pada UUPA sebagai kepentingan terbaik anak dan komitmen Surabaya menjadi Kota Layak Anak (KLA) Nasional dan Dunia, Dispendik Surabaya bisa membuat terobosan baru dengan melakukan redefinisi tentang PPDB zonasi. Terobosan itu bisa dilakukan dengan membuat pembagian dua zonasi dalam satu kawasan.  ”Kawasan itu bisa berisi beberapa kecamatan,” terang Isa Ansori.  Menurut dia, zonasi satu mempertimbangkan wilayah peserta didik dalam satu kawasan dengan sekolah dan zonasi dua mempertimbangkan kelompok tengah yang selama tidak terafirmasi, yang kemampuannya di tengah. Baik secara ekonomi maupun prestasi namun tempat tinggalnya jauh dari sekolah meski berada di dalam kecamatan yang berada dalam satu kawasan yang sama.  ”Zonasi satu diberikan kuota 35 persen dan zonasi dua diberi kuota 15 persen,” papar Isa Ansori.  Dengan demikian, Isa menilai, cara tersebut lebih menggambarkan visi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang akan mewujudkan Surabaya sebagai kota yang maju, humanis, dan berkelanjutan.  ”Komitmen wali kota terhadap perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak tentu tidak diragukan,” ucap Isa Ansori.  Dia menambahkan, PPDB dengan redefinisi zonasi dan pembagian zona dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak tanpa melanggar apa yang menjadi ketentuan dalam Permendikbud 51/2018, akan menjadi bukti bahwa Surabaya memang kota yang layak terhadap anak dan menjadi surganya anak-anak.

LPA Jatim Sebut PPDB Zonasi di Surabaya Perlu Diubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/honorer-radar-banjarmasin.jpg" alt="Ramadan tahun ini guru honorer dipastikan nihil menerima THR dari pemerintah. (Radar Banjarmasin)" width="100%">
<figcaption>Ramadan tahun ini guru honorer dipastikan nihil menerima THR dari pemerintah. (Radar Banjarmasin)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendekatan zonasi tidak hanya diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan bahwa pendekatan serupa akan digunakan untuk membenahi kualitas sekolah negeri. Termasuk belum meratanya sarana dan prasarana serta persebaran guru.  Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano menuturkan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan seluruh kepala dinas dari 34 provinsi.  Dalam rakor tersebut, Mendikbud Muhadjir Effendy meminta segera dilakukan pemerataan guru per zona bagi sekolah negeri. "Jangan terjadi penumpukan guru PNS dan sudah bersertifikat di salah satu sekolah. Harus disebar ke sekolah yang ada di zona," ungkapnya kemarin (23/6).  Harapannya, semua sekolah memiliki mutu baik. Sejauh ini yang sudah melakukan distribusi guru per zona adalah Provinsi Kalimantan Utara. "Rencananya kami mengadakan rakor bersama Kemendagri, Men PAN-RB, BKN, provinsi, dan kabupaten/kota," ujar Supriano. Pertemuan tersebut akan membicarakan kebutuhan guru di setiap daerah.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-mengadu-ke-Jokowi-dimas-maulana.jpg" alt="FRUSTRASI: Eliza Ernawati (kanan) dan Holida sempat mengadukan sistem zonasi PPDB kepada Presiden Jokowi yang menghadiri pernikahan putri Rais Am PB NU KH Miftachul Akhyar di Surabaya. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FRUSTRASI: Eliza Ernawati (kanan) dan Holida sempat mengadukan sistem zonasi PPDB kepada Presiden Jokowi yang menghadiri pernikahan putri Rais Am PB NU KH Miftachul Akhyar di Surabaya. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> FRUSTRASI: Eliza Ernawati (kanan) dan Holida sempat mengadukan sistem zonasi PPDB kepada Presiden Jokowi yang menghadiri pernikahan putri Rais Am PB NU KH Miftachul Akhyar di Surabaya. (Dimas Maulana/Jawa Pos)  Sistem zonasi memang dipakai pemerintah untuk memetakan masalah pendidikan dalam lingkup yang lebih kecil. Dengan begitu, persoalan akan mudah diketahui secara detail. Misalnya, persoalan daya tampung sekolah dan persebaran guru berkualitas.  Mendikbud Muhadjir Effendy menjelaskan, sistem zonasi tidak langsung baik.  Contohnya di Jepang. "Justru dengan zonasi ini kita harapkan masalah pendidikan itu terpetakan dalam scope yang lebih kecil. Yaitu, mikroskopik," ungkapnya.  Dengan mengetahui persoalan yang lebih detail, perbaikan akan lebih tepat. "Jadi, nanti kalau memang terbukti daya tampungnya tidak mencukupi, kan bisa kita tambah. Buat sekolah baru," tuturnya.  Begitu pula dengan distribusi guru yang tidak merata. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu berjanji memperbaikinya. Bakal ada rotasi guru. Dia menyatakan bahwa rencana tersebut masih dikaji. Pelaksanaannya dalam satu zona saja. "Kecuali kalau terpaksa ada yang harus dipindah dari zona satu ke zona lain. Itu harus ada pertimbangan tertentu," tandasnya.  Akreditasi Sekolah  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/UNBK-Komputer_RADAR-BANTEN_Radar-Banten-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Siswa SMA 1 Kota Serang, Banten. saat mengikuti UNBK (Qodrat/Radar Banten/Jawa Pos Group)  Belum meratanya kualitas sekolah negeri disebut turut memengaruhi polemik dalam PPDB 2019 berbasis zonasi. Salah satu cara mudah melihat kualitas sekolah adalah melalui akreditasinya. Sayang, sebaran sekolah negeri dengan akreditasi A belum merata. Apalagi untuk jenjang SMA.  Sampai saat ini proses akreditasi masih berjalan. Akreditasi periode 2018 belum seluruhnya dipublikasikan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM). Yang sudah keluar, antara lain, untuk Provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta.  Dalam laporan akreditasi 2018 SMA untuk Provinsi Jawa Tengah, ada sejumlah daerah yang akreditasi A-nya tidak keluar. Di antaranya, Brebes, Pekalongan, Boyolali, Kebumen, Purworejo, dan Purbalingga. Sementara itu, di Kota Semarang ada lima sekolah yang terakreditasi A dalam laporan tersebut.  Sebaliknya, pada periode yang sama di Provinsi DKI Jakarta, jumlah akreditasi A untuk jenjang SMA cukup banyak. Dari 78 sekolah yang diakreditasi tahun lalu, 68 unit (87,2 persen) meraih akreditasi A. Sisanya, sepuluh sekolah, memperoleh akreditasi B. Tidak ada sekolah yang mendapat akreditasi C.  Pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jejen Musfah menuturkan, pemerataan kualitas sekolah negeri memang masih menjadi persoalan sampai saat ini. Menurut dia, PPDB berbasis zonasi tepat dilaksanakan jika kualitas sekolah negeri yang sudah merata, bahkan sampai tingkat kecamatan.  Fenomena penolakan sejumlah masyarakat dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi, kata Jejen, menjadi alasan bagi pemerintah untuk segera memetakan keberadaan sekolah negeri. Khususnya di jenjang SMA sederajat. ''Dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekolah negeri masih kurang,'' tuturnya.  Dengan pemetaan yang baik, Jejen mengatakan, pemerintah bisa segera membangun unit sekolah negeri baru. Dengan begitu, saat dibuka pendaftaran siswa baru, pelamar tidak menumpuk di sekolah tertentu. Semangat zonasi juga lebih bisa diterima masyarakat jika jumlah sekolah semakin menyebar.  Setelah unit sekolah baru terbangun, pemerintah juga perlu memperbaiki kualitasnya. Terutama peningkatan sarana dan prasarana serta penyebaran guru. Jejen yang juga pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengatakan, guru-guru dengan kualitas bagus jangan terkonsentrasi pada sekolah-sekolah negeri di perkotaan saja.  Jejen mendapat informasi bahwa pemerintah akan melakukan redistribusi guru. Persoalan mendasar para guru saat ini, khususnya guru non-PNS di sekolah negeri, adalah gaji. Karena itu, Jejen berharap pemerintah bisa menetapkan standar gaji minimal untuk para guru non-PNS yang mengajar di sekolah negeri. ''Sama dengan orang yang bekerja di pabrik, ada standar upah minimalnya,'' katanya.  Jejen prihatin dengan banyaknya guru yang menerima gaji di bawah Rp 500 ribu per bulan. Menurut dia, peningkatan kualitas sekolah negeri juga terkait erat dengan kesejahteraan gurunya.  Anggota BAN-SM Itje Chodidjah menyatakan, proses akreditasi sama di seluruh Indonesia. Baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta. "Sekolah unggulan muncul karena pengakuan masyarakat sejak lama. Misalnya, sekolah unggulan rata-rata adalah sekolah yang muncul terlebih dahulu," tuturnya.  Ada delapan indikator yang dinilai saat akreditasi. Di antaranya, standar sarpras, tenaga pendidik, dan sarana pendidik. Semua dikeluarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). "Kalau memenuhi standar, nilainya A," ungkapnya.  Dia menyarankan agar ada pembenahan kualitas guru. Alasannya, kualitas siswa ditentukan oleh kualitas proses penyelenggaraan belajar mengajar di kelas.

Kemendikbud Siapkan Rotasi Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/un-2019-dimajukan-mendikbud-data-sekolah-yang-kekurangan-komputer_m_.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan modifikasi penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dituangkan dalam SE Nomor 3 Tahun 2019 yang diterbitkan Jumat (21/6). Isinya tentang penyesuaian kuota.  "Merujuk arahan Bapak Presiden kepada Bapak Mendikbud untuk menambah jalur prestasi dan melihat kondisi di lapangan, maka diputuskan menambahkan kuota untuk jalur prestasi," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi.  Dalam SE itu disebutkan, kuota jalur prestasi ditambah menjadi 15 persen dari daya tampung sekolah. Sebelumnya hanya 5 persen. Didik berharap gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penyelenggara PPDB dapat melakukan penyesuaian ketentuan di wilayah masing-masing.Perubahan juga dilakukan pada jalur yang paling bikin heboh saat ini, jalur zonasi. Jika semula dalam aturan Permendikbud 51/2018 sekolah wajib menerima paling sedikit 90 persen, kini jumlahnya diperbarui menjadi paling sedikit 80 persen.  Untuk jalur perpindahan orang tua/wali murid, kuotanya tetap, paling banyak 5 persen. "Kami keluarkan surat edaran untuk membantu daerah-daerah yang masih ada permasalahan tentang PPDB. Sedangkan bagi daerah yang tidak ada permasalahan, bisa jalan terus," ucap Didik.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-SMP-Robertus-Risky.jpg" alt="Yuni Mega (kiri) dan anaknya, Noval Pratama, melihat pengumuman jalur zonasi umum di SMPN 19, Jumat (21/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Yuni Mega (kiri) dan anaknya, Noval Pratama, melihat pengumuman jalur zonasi umum di SMPN 19, Jumat (21/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. (Dok. JawaPos.com)  Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan bahwa revisi aturan PPDB merupakan saran beberapa kepala daerah. Revisi itu dibuat untuk mengakomodasi mereka yang berada di luar zona, tapi ingin masuk ke sekolah tertentu berbekal prestasi yang dimiliki.  Muhadjir menegaskan bahwa sistem zonasi itu bersifat fleksibel. Tidak berbasis wilayah administratif. Sistem zonasi lebih didasarkan pada wilayah keberadaan sekolah, populasi siswa, dan radius dengan rumah. Misalnya, rumah seorang calon siswa masuk di kecamatan A. Padahal, rumahnya lebih dekat ke sekolah yang ada di kecamatan B. Maka, semestinya dia masuk di sekolah kecamatan B itu. Pemda yang bertugas melakukan pemetaan. "Jadi, masalah teknis tersebut kami serahkan ke pemda karena mereka yang tahu persis di lapangan," katanya.  Yang jadi masalah, saat SE itu dikeluarkan, sebagian wilayah di Indonesia sudah menuntaskan proses pendaftaran. Salah satunya Jawa Timur yang sudah mengumumkan hasil PPDB SMA negeri jalur zonasi. Begitu juga halnya di Surabaya.  Sekolah yang sudah menyelesaikan PPDB, prosesnya tetap berjalan sesuai jadwal. Tidak perlu mengubah komposisi yang sudah ditetapkan. "Yang sudah selesai PPDB dilanjut saja tidak perlu diubah. SE 3/2019 hanya bagi daerah yang belum selesai PPDB-nya dan mau menambah porsi jalur prestasi," tutur Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad.

Kemendikbud Keluarkan SE Ubah Kuota PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/mendikbud-angkat-biara-soal-kasus-guru-sd-cabuli-9-murid_m_.jpg" alt="Mendikbud Muhadjir Effendi. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Muhadjir Effendi. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan bahwa pelonggaran kuota jalur prestasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 telah maksimal. Yakni dalam range 5-15 persen. Jika persentasenya terlalu besar, pemerataan pendidikan dikhawatirkan tidak berjalan.  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menuturkan, penambahan kuota jalur prestasi untuk mengakomodasi aspirasi wali murid.  Revisi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tersebut dilakukan demi kelancaraan pelaksanaan PPDB di berbagai daerah. "Saya harap begitu (mengakomodasi keinginan orang tua siswa berprestasi, Red)," kata Muhadjir di kantornya kemarin (21/6).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/menteri-pratikno-buka-bukaan-soal-surat-jokowi-pada-kpu_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Mendikbud Muhadjir Effendi. (Jawa Pos Photo)  Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. ''Kemudian kami ambil keputusan itu (revisi permendikbud, Red),'' ujarnya.  Mengenai modifikasi kuota 90 persen jalur zonasi di beberapa daerah, Muhadjir menilai itu sah-sah saja. Yang jelas, di dalamnya harus menampung siswa dengan ekonomi tidak mampu dan memiliki jarak dari rumah ke sekolah yang dekat.  Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengungkapkan, saat ini Presiden Joko Widodo menggodok pendekatan zonasi dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Dengan demikian, sistem tersebut akan berlangsung lama meski nanti terjadi pergantian menteri.  Melalui zonasi, pemerintah bisa memetakan masalah pendidikan dalam lingkup yang lebih kecil. Dengan begitu, persoalan akan mudah diketahui secara detail. Misalnya, persoalan daya tampung sekolah dan persebaran guru berkualitas yang tidak merata.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-di-surabaya-alfian-rizal.jpg" alt="BELUM SELESAI: Ikhsan (dua dari kiri duduk) memberikan penjelasan kepada wali murid yang memenuhi Kantor Dispendik Surabaya di Jalan Jagir Kamis (20/6). (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM SELESAI: Ikhsan (dua dari kiri duduk) memberikan penjelasan kepada wali murid yang memenuhi Kantor Dispendik Surabaya di Jalan Jagir Kamis (20/6). (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Presiden Joko Widodo (Dok. JawaPos.com)  Sementara itu, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal kisruh PPDB yang terjadi di banyak daerah. Menurut dia, saat ini ketentuan PPDB tidak bisa diterapkan secara merata mengingat kondisinya berbeda-beda. Karena itu, diperlukan penyesuaian. ''Setiap daerah punya karakter beda-beda,'' imbuhnya di sela peninjauan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, kemarin.  PPDB Jatim  Provinsi Jawa Timur (Jatim) tidak menerapkan ketentuan kuota jalur prestasi hasil revisi permendikbud. Sebab, proses PPDB 2019 SMA/SMK di Jatim sudah selesai. Pendaftaran PPDB jenjang SMA/SMK negeri ditutup tadi malam pukul 24.00. Hari ini hasil pendaftaran diumumkan pukul 09.00 pada laman ppdbjatim.net. Tahap selanjutnya adalah daftar ulang bagi siswa yang diterima.  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan, Jatim sudah mengakomodasi nilai ujian nasional 20 persen. Artinya, Jatim sudah memberikan diskresi yang cukup besar. ''Pak Menteri memberi kuota 5-15 persen. Kami sudah melebihi dari yang sekarang ini diputuskan Kemendikbud,'' kata Khofifah.  Dengan mengakomodasi 20 persen kuota siswa yang berprestasi dari hasil ujian nasional, dia ingin nilai siswa tetap bisa diapresiasi. Apalagi, pihaknya telah mengalihkan kuota jalur offline (perpindahan tugas orang tua, prestasi, dan jalur keluarga tidak mampu) yang belum terisi ke jalur online untuk diisi dari seleksi nilai ujian nasional tinggi.

Sistem Zonasi PPDB Bakal Diatur Perpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Itje-Chodijah.jpg" alt="Itje Chodijah" width="100%">
<figcaption>Itje Chodijah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selalu terjadi dalam setiap penerimaan peserta didik baru (PPDB), calon siswa berlomba-lomba masuk sekolah unggulan atau favorit. Sekolah unggulan muncul karena adanya pengakuan sejak lama oleh masyarakat. Juga lantaran lebih dulu berdiri.  Sekolah dianggap memiliki guru yang berpengalaman, fasilitas lengkap, dan lulusannya bagus.  Dengan begitu, sekolah tersebut kemudian menjadi pilihan favorit. Kondisi itu membuat masyarakat akan berbondong-bondong mendaftar di sekolah yang dianggap favorit tersebut.  Nah, cara paling gampang menyaring calon peserta didik adalah membagi anak yang pintar dan yang tidak pintar. Hasilnya, tentu anak-anak pintarlah yang bisa mengenyam pendidikan di sekolah favorit. Di sisi lain, anak-anak yang tersingkir terlupakan. Kita lupa bahwa itu bisa menimbulkan segregasi sosial.  Saat ini kita berbicara tentang sekolah negeri, sekolah yang didanai uang rakyat. Namun, hanya anak-anak pintar yang bisa masuk ke sana. Itu melanggar prinsip keadilan. Kalau berbicara soal sekolah swasta yang berbayar, sah-sah saja.  Sekolah negeri, favorit maupun tidak, adalah hak semua orang. Bisa diakses semua pihak. Dan, cara yang termudah adalah dengan sistem zonasi.  Di luar negeri seperti Jepang, anak tidak boleh disekolahkan di wilayah yang jauh. Risikonya sangat tinggi. Jauh dari pengawasan.  Nah, yang perlu dipikirkan adalah kualitas guru. Antara sekolah yang satu dan yang lain jangan timpang. Pemerintah harus superserius untuk meningkatkan kualitas guru. Sebab, kualitas penyelenggaraan belajar-mengajar di kelas sangat menentukan kualitas anak. Dan, hal itu ditentukan oleh kualitas guru.  Dengan adanya sistem zonasi, pemerintah daerah maupun pusat diuntungkan untuk menggelar pelatihan di wilayah zona masing-masing. Guru tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta atau ibu kota provinsi. Kemendikbud dalam hal ini hanya perlu menyiapkan tim fasilitator untuk disebar di setiap zona.  Pelatihan harus menggugah kesadaran guru. Bahwa guru itu mendidik dan mengajar. Karena itu, setiap hari guru juga harus belajar. Ada refleksi diri. Membuat jurnal evaluasi. Dengan begitu, mereka bisa menemukan kekurangan dalam mengajar di kelas.  Sebab, tidak mungkin rasanya setelah menjalani pelatihan, guru kemudian tiba-tiba berubah. Sangat sulit. Harus ada kebiasaan refleksi. Tidak sekadar teknis menyampaikan materi. Psikologis guru juga harus siap. Mereka adalah agen perubahan. Menciptakan lulusan yang berkualitas.  Kebiasaan refleksi diri itu harus dilakukan secara terus-menerus. Pelatihan guru dari pemerintah juga sebaiknya dibuat berjenjang untuk meningkatkan kualitas.  *) Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto

Tugas Meningkatkan Kualitas Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/khofifah-ragukan-jual-beli-jabatan-di-kemenag_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Benang kusut dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 SMA/SMK negeri dengan sistem zonasi mulai diurai. Sejumlah daerah memodifikasi ketentuan kuota 90 persen zonasi sebagaimana tercantum dalam Permendikbud 51/2018 yang menuai banyak protes calon siswa dan para wali murid.  Di sisi lain, Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) merevisi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Khususnya, mengenai kuota jalur prestasi. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menuturkan, berdasar arahan Presiden Joko Widodo, aturan itu harus lebih fleksibel. Terutama pada jalur prestasi.  "Pak Menteri sampaikan agar jalur prestasi luar zonasi dibuat range-nya antara 5 persen sampai dengan maksimal 15 persen. Artinya, diperbanyak," ujarnya saat dihubungi tadi malam.  Penambahan kuota jalur prestasi tersebut merupakan respons atas aspirasi orang tua peserta didik. Masih ada orang tua yang tidak rela anaknya yang dianggap cerdas dan berprestasi, tetapi tidak bisa menempuh jalur prestasi lantaran kuota tidak cukup.  Didik berharap penambahan kuota itu bisa mengatasi persoalan di daerah-daerah yang mungkin belum tuntas dengan jalur prestasi kuota 5 persen. Revisi Permendikbud 51/2018 tersebut sudah ditandatangani Mendikbud Muhadjir Effendy. "Saat ini prosesnya sudah menuju Kemenkum HAM untuk disahkan. Semoga besok bisa jalan."  Begitu proses pengesahan tuntas, surat tersebut akan segera diedarkan ke daerah-daerah yang memiliki persoalan pada kuota jalur prestasi. "Daerah-daerah yang tidak bermasalah ya tidak perlu," katanya.  Dengan penambahan kuota jalur prestasi luar zona, kuota zonasi yang sebelumnya 90 persen akan menyesuaikan.  Modifikasi Kuota Zonasi  Salah satu daerah yang melakukan modifikasi itu adalah Jawa Timur. Setelah sempat ditutup sementara, sistem PPDB SMA/SMK kembali dibuka Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Keputusan membuka kembali sistem tersebut dilakukan dini hari kemarin (20/6), sekitar pukul 00.22. Sebelumnya, sistem ditutup sejak Rabu (19/6) pukul 15.00.  Khofifah menuturkan, sebenarnya pihaknya sudah mengakomodasi berbagai kegelisahan warga. Baik saat audiensi dengan wali murid di DPRD Jatim maupun menyampaikan langsung kepada Kemendikbud tentang dinamika PPDB di Jatim. "Pak Plt Kepala Dinas Pendidikan juga sudah ketemu, wali murid juga sudah ke Pak Hamid (stafsus Mendikbud/mantan Dirjen Dikdasmen, Red). Jadi, prosesnya sudah panjang," katanya.  Salah satu keinginan wali murid adalah nilai ujian nasional (unas) yang perlu diakomodasi. Pihaknya pun kemudian mengapresiasi dan mengakomodasi siswa dengan nilai unas tinggi. Yakni, mengalokasikan kuota 20 persen dalam PPDB. "Ini privilege yang disiapkan pemprov untuk anak berprestasi dalam nilai ujian nasional dalam zona yang sama," ujarnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/selatan-walimurid-protes-di-Dispendik-diptawahyu8.jpg" alt="Ramli (tengah) salah seorang wali murid melakukan protes keras kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengenai sistem zonasi PPDB yang membingungkan dan sejumlah data tidak transparan dalam pemaparannya, kemarin, Rabu (19/6/2019).FOTO:Dipta Wahyu/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ramli (tengah) salah seorang wali murid melakukan protes keras kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengenai sistem zonasi PPDB yang membingungkan dan sejumlah data tidak transparan dalam pemaparannya, kemarin, Rabu (19/6/2019).FOTO:Dipta Wahyu/Jawa Pos</figcaption>
</figure> Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (Jawa Pos Photo)  Khofifah menegaskan, PPDB jenjang SMA di Jawa Timur tetap sesuai dengan ketentuan Permendikbud 51/2018. Yakni, 5 persen perpindahan tugas orang tua, 5 persen prestasi, dan 90 persen zonasi. Nah, 90 persen zonasi tersebut dimodifikasi dalam tiga jalur. Yakni, kuota 50 persen berdasar jarak terdekat dengan sekolah, 20 persen nilai ujian nasional tinggi, dan 20 persen dari keluarga tidak mampu, termasuk keluarga buruh. "Ini dalam zona," tegasnya.  Alokasi 20 persen untuk keluarga tidak mampu tersebut dilakukan untuk memotong mata rantai kemiskinan. Yakni, memberikan kesempatan siswa dari keluarga tidak mampu untuk meraih pendidikan. "Kalau yang kemarin belum klir, sekarang sudah. Saya mohon wali murid yang mendaftar di SMA negeri bisa memahami format ini," ujar mantan Mensos itu.  Sebagaimana diberitakan, sebelumnya sistem PPDB sempat ditutup sampai ada perubahan keputusan dari Kemendikbud. Namun, lantaran tidak ada perubahan keputusan, sistem tersebut kembali dibuka dan dilaksanakan sesuai ketentuan.  Staf Khusus Mendikbud Bidang Manajemen Hamid Muhammad menyambut baik dibukanya lagi proses PPDB di Jatim. Dalam proses penangguhan sementara itu, Khofifah sempat berkomunikasi langsung dengan Hamid.  Terkait modifikasi kuota PPDB zonasi yang tidak seluruhnya menggunakan penilaian jarak rumah siswa dengan sekolah yang dituju, Hamid tidak mempermasalahkannya. ''Selama dalam zonasinya, boleh,'' katanya. Dengan demikian, ketentuan Permendikbud 51/2018 tentang PPDB yang berlaku saat ini tidak kaku dalam penerapannya.  Menurut Hamid, pembagian pola seleksi yang beragam untuk kuota zonasi bisa jadi tidak hanya diterapkan di Jatim. Tetapi, juga diadopsi pemprov lain.  Contohnya, Jawa Tengah. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengungkapkan, modifikasi dilakukan untuk menampung aspirasi orang tua yang anaknya memiliki nilai tinggi atau berprestasi, tetapi sulit mendapatkan sekolah negeri.  Jika dalam satu zona jumlah siswa yang berprestasi banyak, Ganjar memberikan kebijakan 20 persen dari kuota jalur zonasi 90 persen. "Agar tidak ada kecemasan antara siswa maupun orang tuanya," ucapnya. Dengan begitu, persaingan nilai tetap terjadi, tetapi dalam lingkup satu zona.  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng Jumeri menjelaskan, penambahan kuota itu tidak menyalahi permendikbud. Sebab, aturan kuota jalur prestasi di luar zona sebesar 5 persen tetap konsisten dilaksanakan.  "Yang kami ubah ada pada jalur reguler 90 persen. Kuota tersebut kami bagi dua, yaitu 70 persen murni untuk zonasi dan 20 persen untuk jalur prestasi di dalam zona," katanya.  Dalam permendikbud, lanjut dia, tidak ada ketentuan 90 persen untuk jalur zonasi saja. "Celah ini yang kami ambil untuk memodifikasi jalur prestasi di dalam zona," imbuh Jumeri kepada Jawa Pos Radar Solo.  Pendaftaran Diperpanjang  Sementara itu, ratusan wali murid yang tergabung dalam komunitas orang tua peduli pendidikan anak (Kompak) di Surabaya terus mengawal pelaksanaan PPDB SMA kemarin. Meski akhirnya sistem PPDB kembali dibuka, wali murid meminta jadwal pendaftaran bisa diperpanjang. "Dalam dua hari ini kita cari win-win solution. Membatalkan permendikbud tidak mungkin, tapi kita tetap berupaya mengakomodasi warga," ujar Sawitri Nilaswari, seorang wali murid.  Setelah melalui audiensi yang cukup alot dengan para wali murid, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Hudiyono akhirnya menyepakati beberapa hal. Pertama, pendaftaran PPDB 2019 yang semula berakhir tadi malam (20/6) pukul 00.00 diundur satu hari hingga hari ini. Artinya, para peserta PPDB masih berkesempatan mendaftar hari ini hingga pukul 00.00. Adapun pengumuman hasil PPDB 2019 dilaksanakan besok (22/6) pukul 09.00.  Kedua, kuota jalur offline yang belum terpenuhi akan dialokasikan ke seleksi berdasar kriteria nilai ujian nasional. Jalur offline yang dimaksud adalah jalur perpindahan tugas orang tua, jalur prestasi, dan jalur siswa dari keluarga tidak mampu, termasuk anak buruh.  Meski begitu, sisa kuota jalur offline tiap sekolah bisa berbeda. Bergantung pada tingkat keterpenuhan pagu offline di tiap sekolah yang bersangkutan. "Dari kuota yang sudah ditetapkan seperti di jalur keluarga tidak mampu, misalnya, ada beberapa sekolah yang tidak terpenuhi kuotanya. Ini kami alihkan ke kuota zonasi berdasarkan seleksi nilai ujian nasional," katanya.  PPDB SMP di Surabaya  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-Surabaya-2-Dipta-Wahyu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> DEMI ANAK: Wali murid memprotes kebijakan zonasi di Dispendik Surabaya. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)  Ratusan wali murid yang belum terima dengan sistem PPDB di Surabaya mendatangi rumah dinas wali kota Surabaya tadi malam (20/6). Mereka datang sekitar pukul 21.30 dengan pengawalan ketat polisi, satpol PP, dan linmas. Mereka menyampaikan aspirasi karena putra putrinya belum diterima di SMP negeri.  Di sebelah barat rumah dinas wali kota itu, para wali murid marah-marah. Mereka menuntut PPDB diulang. Keputusan yang mereka dapatkan dari Dispendik Surabaya belum dianggap memuaskan.  Sebelumnya, di Dispendik Surabaya ada sejumlah keputusan yang diambil untuk mengakomodasi kepentingan wali murid. Koordinasi dengan Kemendikbud juga telah dilakukan. Keputusannya, antara lain, pagu siswa dari 32 anak tiap rombel menjadi 38 anak. Total tambahan pagu sekitar 3.600. Namun, keputusan itu belum bisa memuaskan wali murid.  Esti Umaya, seorang wali murid, mengungkapkan bahwa putranya punya nilai tinggi. Tapi, gara-gara kalah jarak dengan siswa lain, dia tidak bisa diterima. "Kami mintanya 70 persen menggunakan atau mempertimbangkan nilai unas. Sedangkan 30 persen jarak. Tapi belum dikabulkan," ujar Maya yang tinggal di Mojo, Gubeng.  Dia berharap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bisa mengabulkan permintaan warga itu. Sebab, orang tua sudah susah payah untuk meningkatkan nilai anaknya agar bisa diterima di sekolah negeri. Mulai les hingga belajar dengan giat.  "Ternyata setelah ada PPDB, diukur jarak. Itu pun aturannya selesai ujian baru dikasih tahu pakai zonasi. Kecewa semuanya," ujar dia.  Para wali murid tersebut tidak ditemui Risma. Mereka hanya diminta untuk mengisi presensi yang disertai dengan nama dan alamat serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Sekitar pukul 22.30 orang tua siswa mulai meninggalkan sekitar rumah dinas wali kota Surabaya.

Permendikbud PPDB Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sleman-apresiasi-ppdb-dengan-sistem-zonasi_m_231893.jpg" alt="ILUSTRASI: Meski sempat menjadi polemik, Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) berlangsung lancar." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Meski sempat menjadi polemik, Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) berlangsung lancar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski sempat menjadi polemik, <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/29/07/2018/sistem-zonasi-ppdb-untuk-pemerataan-pendidikan" target="_blank">Peneriman Peserta Didik Baru </a>(PPDB) dengan <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/28/07/2018/para-siswa-di-solo-terbantu-dengan-sistem-zonasi-kemendikbud" target="_blank">sistem zonasi</a> di Kabupaten Sleman, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/29/07/2018/rusuh-derby-jogja-2-orang-resmi-tersangka" target="_blank">Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ)</a> berlangsung lancar. Bahkan selama 3 tahun terakhir tidak ditemui kendala dalam pelaksanaanya. Diharapkan penerapan sistem zonasi tersebut tujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk pemerataan pendidikan bisa tercapai. "Itu kan tujuannya untuk pemerataan pendidikan itu sendiri, selama ini kami tidak ada masalah," kata Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sleman, Murdiwiyono saat ditemui di ruang kerjanya Jumat (27/7). Meski regulasinya dari pusat, namun menurutnya daerah masih mempunyai kesempatan untuk mengkategorikan sistem zonasi. Bisa memilih zonasi murni atau zonasi korwil. "Setiap mau PPDB saat Juli, Sleman sudah melakukan persiapan sejak Januari. Mau bagaimana dan apa nanti yang akan diterapkan, jadi sesuai kesepakatan. Tidak ada masalah," katanya. Sleman kemudian memilih untuk memakai zonasi sistem korwil. Setiap 1 korwil rata-rata diisi oleh 3 sampai 4 kecamatan. "Ada zona utara, tengah, barat, dan timur," ucapnya. Proses pendaftaran dilakukan seperti biasa, yaitu dengan submit data calon siswa. Peringkat teratas nilainya akan diterima masuk ke sekolahnya. "Kalau dalam satu zona dapat tambahan nilai 20, misal 240 jadi 260. Di luar zona dapat tambahan 10, kalau luar daerah tidak mendapat tambahan," tuturnya. Setiap tahun, sekolahnya yang berada di Jalan Magelang Km 10, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman ini menerima 192 siswa baru. Sebanyak 32 diantaranya memakai jalur khusus yang dimasukkan ke kelas olahraga. "Masih tetap sesuai keinginan, anak yang nilainya bagus saling bersaing masuk menjadi siswa baru," ujarnya. Di tempat terpisah, salah seorang Wali Murid siswa baru, Subiandono, 35, warga yang tinggal di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman mengatakan, sistem zonasi yang diterapkan dalam PPDB menurutnya tak terlalu dipermasalahkannya. "Masih siswa baru di Sekolah Dasar (SD) yang saya walikan. Tak masalah, bisa dekat dengan tempat tinggal juga sekolahnya," kata pria yang berprofesi sebagai karyawan toko grosir ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ Baskara Aji menambahkan, penerapan sistem zonasi di 4 kabupaten dan 1 kota di wilayahnya memang berbeda-beda. Seperti di Sleman yang memakai konsep korwil, beda dengan di Kota Jogjakarta menggunakan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal. "Ya memang berbeda-beda," ucapnya. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, sistem zonasi dapat menghadirkan populasi kelas heterogen, sehingga akan mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran di kelas. Ia menegaskan, populasi yang ada di dalam sebuah kelas harus heterogen. “Salah satu arah kebijakan zonasi ini adalah meningkatkan keragaman peserta didik di sekolah, sehingga nantinya akan menumbuhkan miniatur-miniatur kebinekaan di sekolah kita,” ujarnya. Mendikbud mengingatkan pentingnya penguatan tripusat pendidikan. Terwujudnya ekosistem pendidikan yang baik menjadi tujuan jangka panjang yang ingin dicapai melalui kebijakan zonasi. Peranan sekolah, masyarakat, dan keluarga, dipandang sama penting dan menentukan keberhasilan pendidikan anak. “Inilah inti ekosistem pendidikan. Tugas kita adalah membangun lingkungan pendidikan yang baik, di mana ada hubungan positif antara sekolah, masyarakat dan keluarga sesuai dengan filosofi bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara,” tuturnya. Meskipun kewenangan pendidikan dasar dan pendidikan menengah telah dibagi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diharapkan kerja sama antar pemerintah kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi tidak terbatasi sekat-sekat birokrasi.

Sleman Apresiasi PPDB dengan Sistem Zonasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sistem-zonasi-ppdb-untuk-pemerataan-pendidikan_m_231492.jpg" alt="ILUSTRASI: Kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 4 Kota Cirebon." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 4 Kota Cirebon.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggapan sekolah favorit dan tidak favorit kerap kali muncul saat Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB). Dikotomi antara favorit dan tidak favorit berdampak merugikan sekolah tertentu, dan di sisi lain menguntungkan salah satu sekolah. Kendati demikian, kondisi itu tidak berlaku bagi kedua siswa kelas X asal SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Menurut mereka, pada dasarnya setiap sekolah menerapkan kurikulum yang sama sesuai instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendiknas) Republik Indonesia. Seperti diungkapkan, Nabila, siswa baru X MIPA 1 itu mengaku tak diterima di sekolah tujuannya, meski Nilai Hasil Ujian Nasional (NHUN) mencukupi. Menurutnya, adanya sistem zonasi membuatnya harus mendaftarkan diri di sekolah dekat dengan rumahnya, di Jalan Perjuangan, Kelurahan/Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Tak mau ikut larut meributkan PPDB yang memberlakukan sistem zonasi, Nabila pun tak berkecil hati. Bahkan, ia merasa beruntung karena SMAN 4 Kota Cirebon unggul di bidang ekstrakulikuler kewirausahaannya. "Ceritanya dulu ramai PPDB. Karena SMA Negeri 2 itu melebihi kuota, tapi ada sekolah-sekolah lain yang justru kekurangan siswa. Jadi, yang rumahnya jauh itu harus pindah. Termasuk saya," ungkapnya kepada JawaPos.com, Jumat (27/7). Nabila mengatakan, dirinya senang bisa diterima di SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Karena dia memiliki kegemaran di bidang kewirausahaan. Sekolah yang dia pilih saat ini, imbuhnya, sangat unggul di bidang ekstrakulikuler, baik olahraga maupun ekstrakurikuler lain. Ia pun tidak setuju dengan anggapan antara sekolah favorit dan tidak favorit. Karena sekolah unggulan itu bagaimana kreativitas dan kemampuan siswa. Adanya sistem zonasi PPDB, menurut Nabila, hal itu sangat baik untuk pemerataan pendidikan sekolah. "Kalau siswa-siswinya bisa berprestasi di sekolah, bisa membawa nama baik sekolah. Kalau jadi siswa baru, harusnya semangat belajar. Bukan gaya-gayaan bisa bersekolah di sekolah yang bagus," tutur Nabila. Senada dengan Nabila, rekan satu kelasnya, Arif pun mengatakan, bahwa sistem zonasi tujuannya agar tidak ada sekolah favorit dan favorit. Karena calon siswa diperkenankan untuk mendaftar di sekolah terdekat. Meskipun ia tidak diterima melalui sistem zonasi, Arif mengaku bisa mendaftar melalui jalur unggulan Nilai Hasil Ujian Nasional (NHUN). Warga Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon mengatakan, sekolahnya menampung 50 persen dari jalur PPDB sistem zonasi, dan 50 persen lain dari jalur unggulan. "Kalau saya pakai jalur unggulan. Jadi bisa diterima. Sebenarnya sekolah sama saja sih, yang terpenting mau semangat belajar," kata dia. Salah satu poin krusial terkait sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah ihwal pengaturan jarak kediaman calon siswa ke sekolah. Terkait hal ini, Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) menyerahkannya kepada daerah masing-masing.  Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Hamid Muhammad, pengaturan jarak rumah memang tak diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB.  "Karena masukan dari lapangan, maka tidak memungkinkan bagi kita untuk memasukkan poin tentang jarak dalam peraturan ini. Mengingat kondisi geografis di Indonesia yang beragam," tutur Hamid.  Dilanjutkan Hamid, hal terpenting di dalam penerapan PPDB adalah membuat anak mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari rumah atau tempat tinggalnya.

Sistem Zonasi PPDB untuk Pemerataan Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sistem-zonasi-kemendikbud-mudahkan-anak-pedagang-sepatu-sekolah_m_1532792610_231483.jpg" alt="ILUSTRASI: Sistem zonasi yang diterapkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memberikan kemudahan untuk masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Sistem zonasi yang diterapkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memberikan kemudahan untuk masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sistem zonasi yang diterapkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memberikan kemudahan untuk masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan. Sistem itu sudah dituangkan dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.&nbsp; Sistem zonasi itu juga memudahkan masyarakat yang dalam keadaan ekonomi kurang mampu. Karena sekolah juga mempunyai jatah presentasi untuk masyarakat yang kurang mampu.&nbsp; JawaPos.com menemui salah satu penerima manfaat dari sistem zonasi itu. Adalah Rahel Novita Sari, 16, murid kelas X SMA Negeri 2 Kota Medan. Dia merasa beruntung bisa masuk melalui sistem zonasi di SMA Negeri 2.&nbsp; "Jadi dekatlah sekolahnya, ke sekolah juga jalan kaki," kata warga Jalan Cempaka, Gang Rambutan, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Medan Polonia itu, Jumat (27/7).&nbsp; Rahel bukanlah murid yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Ibunya hanyalah seorang penjual sepatu di pasar. Dia juga sudah ditinggal sang ayah yang meninggal dunia.&nbsp; Sang ibu harus mengurus empat anaknya. Rahel adalah anak kedua. Abangnya juga baru tamat dari SMA. Sedangkan adiknya juga masih duduk di bangku kelas VI SD.&nbsp; Sistem zonasi telah mengurangi beban biaya sekolah anaknya. Jika tidak di SMA Negeri dua, ibunya harus memberikan uang lebih untuk biaya transportasi. "Terima kasih sekali lah anak saya bisa masuk di sini. Uang ongkosnya bisa buat jajan dia," kata sang ibu Rotua boru Tobing, 42.&nbsp; Saat ini, Rahel mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Lepas SMA, Rahel ingin juga melanjutkan kuliah. "Saya pengin masuk kuliah jurusan hukum. Pengin jadi pengacara," ujar lulusan SMP Swasta Pembangun, Kota Medan itu. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan bidang kurikulum Arsyad Nasution mengatakan, pada tahun ini pihaknya menerima murid baru sebanyak 432 orang dan dibagi ke dalam 12 rombongan belajar (Rombel). Seluruhnya masuk lewat jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online.&nbsp; "PPDB tahun ini tidak ada masalah. Tidak ada yang komplain. Peraturannya lebih mantap sekarang. Sudah ada evaluasi dari PPDB tahun lalu," katanya.&nbsp; Dia menjelaskan, selain dari zonasi, Rahel adalah siswa yang juga terdaftar dalam sistem Afirmasi atau Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP).&nbsp; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berharap sistem zonasi ini mampu memberikan manfaat bagi siswa di sekitar sekolah. Berdasarkan evaluasi tahun lalu, beberapa titik kabupaten/kota/provinsi tertentu belum bisa mengikuti secara penuh peraturan zonasi. Sebelumnya diperlukan beragam penyesuaian dalam penerapan, khususnya terkait perubahan zona. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berharap di akhir Juli 2018 Kemendikbud sudah dapat duduk bersama dengan dinas pendidikan kabupaten, kota, dan provinsi untuk melakukan evaluasi penerapan sistem zonasi pada PPDB tahun ini.&nbsp; &ldquo;Kita akan menyepadankan pelaksanaan sistem zonasi oleh masing-masing daerah. Saya berharap sistem penerimaan siswa baru tahun depan sudah tidak gaduh karena direncanakan sejak jauh hari,&rdquo; tutur Guru Besar Universitas Negeri Malang ini.&nbsp;

Sistem Zonasi Kemendikbud Mudahkan Anak Pedagang Sepatu Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/para-siswa-di-solo-terbantu-dengan-sistem-zonasi-kemendikbud_m_231476.jpg" alt="ILUSTRASI: Sistem zonasi yang mulai diterapkan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) banyak memberikan keuntungan. Baik bagi para siswa dan juga orang tua atau wali murid." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Sistem zonasi yang mulai diterapkan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) banyak memberikan keuntungan. Baik bagi para siswa dan juga orang tua atau wali murid.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sistem zonasi yang mulai diterapkan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) banyak memberikan keuntungan. Baik bagi para siswa dan juga orang tua atau wali murid di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/07/2018/hore-penambal-ban-di-solo-akan-difasilitasi-motor-roda-tiga" target="_blank">Kota Solo</a>. Salah satunya seperti yang dirasakan Ndari, 59. Wali murid dari Agung Ramadani, 6, siswa SDN Joglo 76, Solo ini mengaku cukup terbantu dengan adanya sistem zonasi.&nbsp; Hal ini lantaran dirinya bisa mendapatkan sekolah yang lebih dekat dari rumah. Ndari yang tinggal di Joglo RT 1 RW 10 hanya berjarak tidak lebih dari satu kilometer dari sekolah. Jarak yang cukup dekat ini membuat Ndari tidak perlu menggunakan kendaraan untuk mengantar atau menjemput Agung. "Zonasi cukup bagus, karena bisa mendapatkan sekolah yang dekat dengan rumah. Antar jemput juga mudah bisa berjalan kaki tidak perlu naik motor atau angkutan," ucapnya saat ditemui JawaPos.com, Jumat (27/7).&nbsp; Selain Ndari, keuntungan adanya sistem zonasi ini juga dirasakan oleh Hildan Nuswantoro. Siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 6 Solo ini mengaku sangat terbantu dengan adanya zonasi. "Rumah saya di Kampung Sewu, Jebres, dapat sekolah di Banjarsari ini cukup dekat," katanya. Hildan yang masuk keluarga miskin (Gakin) ini setiap pagi diantarkan ayahnya, Mardi yang berprofesi sebagai buruh.&nbsp; Hal yang sama juga diungkapkan oleh siswa SMAN 6 lainnya, Agus Indiarto,15. Agus yang merupakan warga Clolo, Kadipiro, Solo ini mengaku sistem zonasi membuatnya bisa memilih sekolah yang jaraknya tidak terlalu jauh. Jarak rumah Agus dengan sekolah lebih kurang hanya 2 kilometer saja. Dekatnya jarak inilah yang membuat Agus bisa mengatur waktu lebih leluasa. Terutama saat berangkat sekolah.&nbsp; "Saya biasa diantar oleh ibu saya, kalau waktu perjalanan tidak lebih dari 15 menit. Cukup nyaman kalau bisa mendapat sekolah lebih dekat," katanya. Kemudian, siswa SMAN 6 lainnya, Fani Oktaviana, 15 juga menyampaikan cukup terbantu dengan sistem zonasi. Fani yang merupakan anak dari penjual nasi ini mengaku sistem zonasi ini membuatnya bisa bersekolah di lokasi yang dekat dengan rumahnya. Bahkan jarak antara rumah dengan sekolahnya tidak lebih dari satu kilometer.&nbsp; "Kalau berangkat biasanya diantar kakak, tapi kalau pulang biasanya jalan kaki karena rumahnya juga dekat. Ya bisa lebih nyaman kalau mendapatkan sekolah yang jaraknya tidak begitu jauh," ungkapnya. Terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa zonasi menjadi salah satu strategi pemerintah yang utuh dan terintegrasi. Kebijakan yang mulai diterapkan sejak tahun 2017 yang lalu ini telah melalui pengkajian yang cukup panjang dan memperhatikan rekomendasi dari berbagai lembaga kredibel. Zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan. &ldquo;Sistem zonasi ini merupakan puncak dari rangkaian kebijakan di sektor pendidikan yang kita terapkan dua tahun terakhir ini. Tujuannya untuk mengurangi, kalau perlu menghilangkan ketimpangan kualitas pendidikan, terutama di sistem persekolahan,&rdquo; ungkap Mendikbud.

Para Siswa di Solo Terbantu dengan Sistem Zonasi Kemendikbud