<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/18/sekolah-1730940091.png" alt="MINIM SISWA: Fahira Bunga Formoza, satu-satunya siswa baru di SDN 1 Setono, didampingi seorang guru kelas I pada hari perdana sekolah, Senin (17/7)." width="100%">
<figcaption>MINIM SISWA: Fahira Bunga Formoza, satu-satunya siswa baru di SDN 1 Setono, didampingi seorang guru kelas I pada hari perdana sekolah, Senin (17/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Ruang kelas I SDN 1 Setono, Desa Setono, Jenangan, Ponorogo, tampak kosong melompong. Padahal,&nbsp;Senin (17/7) adalah hari pertama tahun ajaran baru. Hanya satu siswa anyar yang memasuki kelas itu. Dia adalah Fahira Bunga Formoza. Sejatinya, bocah 6 tahun tersebut sudah kadung berharap bakal punya teman baru saat memasuki kelas. Namun, fakta berkata lain. Dia sendirian di kelas itu. &rdquo;Tetap senang (sendiri, Red) karena bisa sekolah,&rsquo;&rsquo; ucap Fahira yang terlihat semringah saat didampingi seorang guru. Nasib lebih mengenaskan dialami SDN 1 Jalen, Balong, Ponorogo. Sekolah itu nihil siswa baru pada tahun ajaran kali ini. &rsquo;&rsquo;Kelas I kosong, kelas II ada 1 siswa, kelas III ada 3, total seluruh sekolah hanya 24 siswa,&rsquo;&rsquo; beber Kepala SDN 1 Jalen Dedy Adi Nugroho. Itulah sekelumit cerita dari banyaknya sekolah negeri di sejumlah wilayah di Jatim yang minim siswa baru. Paling banyak dialami SD. Usaha penjaringan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) lalu tak membuahkan hasil. Sekalipun dengan skema zonasi. Di Ponorogo saja, dari total 556 SDN, hanya 11 SDN yang mampu memenuhi pagu pada tahun ajaran 2023&ndash;2024. &rdquo;Kami sudah melaksanakan semua sistem PPDB yang ditetapkan pemerintah. Namun, semua jalur belum mampu mendongkrak pamor sekolah,&rdquo; kata Kepala Dindik Ponorogo Nurhadi Hanuri. Situasi sama juga terjadi di daerah lain. Contohnya di Tuban, satu sekolah di wilayah perkotaan juga sepi pendaftar. Yakni, SDN Sukolilo 1. Pada PPDB tahun ini, sekolah itu baru menerima dua siswa. &rdquo;Jika dijumlah total, (jumlah siswa kelas I sampai VI, Red) tak lebih dari 13 siswa,&rsquo;&rsquo; kata Plt Kepala SDN Sukolilo 1 Ernik Inwati. Bahkan, berdasar data PPDB online yang dikumpulkan Jawa Pos Radar Tuban hingga akhir pekan lalu, sedikitnya ada empat SDN yang belum mendapatkan siswa baru. Sedangkan enam SDN lain memperoleh siswa tak lebih dari lima. Banyak faktor yang menjadi penyebab situasi itu. Selain persoalan disparitas antarsekolah, sedikitnya jumlah anak usia SD ikut menjadi penyebab. Misalnya, di lingkungan Desa Beji, Tulungagung. Semua SD negeri di sana tak mampu memenuhi pagu. &rsquo;&rsquo;Satu desa itu ada tiga SD. Sedangkan lulusan TK tahun ini sedikit. Sehingga banyak SDN yang siswanya sedikit,&rdquo; tuturnya.&nbsp;(gen/kid/yud/wid/ziz/rka/c7/ris)

Ruang kelas I SDN 1 Setono, Desa Setono, Jenangan, Ponorogo, tampak kosong melompong. Padahal, Senin adalah hari pertama tahun ajaran baru.

Zonasi Belum Mampu Jadi Solusi, Banyak SD di Jatim Kesulitan Penuhi Pagu dan Ada Yang tanpa Siswa Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/ppdb-surabaya-700474581.png" alt="CEK WEBSITE: Sejumlah warga memantau website PPDB. Mereka mengeluhkan kebijakan umur pada pendaftaran PPDB jenjang SD untuk jalur zonasi." width="100%">
<figcaption>CEK WEBSITE: Sejumlah warga memantau website PPDB. Mereka mengeluhkan kebijakan umur pada pendaftaran PPDB jenjang SD untuk jalur zonasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Sejumlah wali murid di Surabaya mengeluhkan aturan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jenjang SD negeri (SDN) untuk jalur zonasi. Menurut mereka, adanya regulasi yang memprioritaskan sekolah untuk menerima anak yang usianya lebih dari 7 tahun itu tidak adil. Gerundelan itu muncul dari orang tua yang rumahnya dekat dengan SDN. Seharusnya, anak mereka punya peluang paling besar diterima di sekolah itu. Namun, justru siswa lain yang jarak rumahnya jauh yang diterima. Pelajar tersebut diprioritaskan karena umurnya sudah melebihi batas maksimal masuk SD. &rdquo;Rumah saya hanya 250-an meter dari sekolah, tapi nggak masuk. Ada siswa yang jarak rumahnya jauh malah masuk. Faktornya hanya karena usianya lebih tua,&rdquo; papar Azizah, wali murid asal Wiyung. Protes senada disampaikan warga lewat akun media sosial (medsos) Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya. Beberapa orang tua mengeluh. &rdquo;Harusnya penerimaan SD diberi nama sistem usia (bukan zonasi, Red). Karena usia paling tua yang masuk, bukan jarak terdekat,&rdquo; kata salah satu akun Dewi. Tidak sedikit pula yang melempar guyonan dengan menyekolahkan anaknya saat usia 9 tahun saja. Agar otomatis anaknya bisa diterima saat PPDB. Juga bisa masuk ke sekolah yang dipilih. Anggota dewan menampung beberapa wadulan terkait PPDB dari warga. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menerima aduan tentang sistem zonasi kota dan kecamatan. &rdquo;Pendaftar masih dalam satu kelurahan dengan sekolah. Namun, saat mendaftar malah kalah dengan wilayah kelurahan lain. Ini yang masih menjadi pertanyaan mereka,&rdquo; ucapnya kemarin (6/6). Zonasi kecamatan sudah dimulai sejak 3 Juni lalu dan berakhir kemarin (5/6). Tahap berikutnya adalah daftar ulang hingga 7 Juni. Apabila kuota masih ada, dispendik akan membuka pemenuhan kuota pada 8 Juni. Itu berlangsung hanya satu hari. Sementara itu, zonasi kota akan dihelat pada 9 Juni. Cakupannya lebih luas karena menghapus jarak kecamatan. Namun, waktu pendaftaran hanya berlangsung sehari. Menanggapi masalah usia, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, memang ada kebijakan khusus soal umur masuk SD. Aturan itu berlaku bukan di Surabaya saja, daerah lain juga ada. Regulasi baku tersebut, kata dia, tidak bisa diutak-atik lagi. &rdquo;Ada aturannya dari Kemendikbud. Usia minimal adalah 7 tahun. Nah, siswa yang usianya lebih berapa bulan masuk ke prioritas untuk diterima,&rdquo; katanya. Dia meminta orang tua tidak perlu kecewa apabila anaknya tidak diterima lewat jalur zonasi kecamatan. Sebab, dispendik masih menyediakan jalur zonasi kota. &rdquo;Kalau zonasi kota ini di mana pun bisa daftar. Peluangnya lebih besar karena yang jalur zonasi kecamatan sudah terserap,&rdquo; paparnya. Lebih lanjut, Yusuf meminta orang tua untuk terus meng-update informasi PPDB. Misalnya, soal ketersediaan kuota dan pagunya. Tujuannya, bisa menelaah sekolah yang hendak dituju. &rdquo;Yang tidak kalah penting penitikan jarak. Jangan sampai keliru. Perhatikan GPS-nya aktif atau tidak. Sabar menunggu hingga penitikan akurat,&rdquo; paparnya.&nbsp;(gal/c6/aph) BEBERAPA POIN DALAM PPDB 1. Siswa yang &rsquo;&rsquo;telat&rsquo;&rsquo; atau umur melebihi usia masuk SDN bakal mendapat prioritas. 2. Masih ada peluang pemenuhan pagu untuk masuk lewat zonasi kecamatan. 3. Persaingan zonasi kota lebih kecil karena terserap zonasi kecamatan sebesar 15 persen. 4. Dispendik meminta orang tua konsultasi ke sekolah terdekat jika masih bingung soal sistem zonasi kota dan kecamatan. Sumber: Dispendik Surabaya

Sejumlah wali murid di Surabaya mengeluhkan aturan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jenjang SD negeri (SDN) untuk jalur zonasi.

Wali Murid di Surabaya Protes Aturan Prioritas Usia Siswa SD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/ppdb-surabaya-2761400686.png" alt="Ilustrasi: Petugas dispendik memberikan informasi terkait dengan PPDB jenjang SD dan SMP kepada sejumlah wali murid di kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Senin (22/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Petugas dispendik memberikan informasi terkait dengan PPDB jenjang SD dan SMP kepada sejumlah wali murid di kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Senin (22/5/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Sejumlah persoalan muncul saat uji coba pendaftaran PPDB SD dan validasi data prestasi SMP&nbsp;Senin (22/5) di Surabaya. Wali murid mengeluhkan pengisian data tanggal lahir anaknya yang tidak sinkron, sertifikat juara yang tidak muncul di sistem, hingga penitikan zonasi yang masih kurang pas. Rahmania Rizkia termasuk salah seorang wali murid yang mengeluh saat mengikuti uji coba pendaftaran PPDB SD. Selama tiga jam, dia bolak-balik menginput tanggal lahir anaknya ke sistem pendaftaran. &rdquo;Selalu salah. Akhirnya, saya lapor dinas pendidikan (dispendik) baru bisa,&rdquo; katanya Senin. Selain Rizkia, banyak wali murid lain yang memiliki kendala serupa. Persoalan tanggal lahir yang tidak pas itu disampaikan warga ke media sosial (medsos) Dispendik Surabaya. &rdquo;Banyak yang komen di IG-nya dispendik,&rdquo; ujarnya. Kepala SMPN 62 Surabaya Sutarwiyah menyatakan, keluhan tentang zonasi masih banyak. Sama dengan PPDB pada tahun-tahun sebelumnya. &rdquo;Jadi, KK bukan Gunung Anyar. Tapi, rumahnya dekat dengan sekolah kami,&rdquo; ungkapnya. Sutarwiyah meminta wali murid memperhatikan dan teliti saat tahap pendaftaran. &rdquo;Jangan sampai nggak klik daftar ulang. Nanti dikira mundur,&rdquo; tuturnya. Sebab, pada tahun sebelumnya, kasus tersebut marak terjadi di beberapa sekolah, termasuk di SMPN 62. &rdquo;Hanya karena namanya muncul, tapi tidak klik daftar ulang, itu bisa fatal. Harus teliti dan ikuti prosedurnya,&rdquo; tegas Sutarwiyah. Hal senada diungkapkan Djumiati, salah seorang guru SDN Kandangan 1. Dengan sistem zonasi, banyak wali murid yang waswas bila koordinat yang diinput tidak sesuai kenyataan. Karena itu, banyak orang tua yang langsung datang ke sekolah untuk memastikan. &rdquo;Mereka takut salah masukkan data, tapi juga tidak bisa memasukkan koordinat rumah saat berada di sekolah,&rdquo; jelas Djumiati. Memang ada posko PPDB yang dibuka sekolah. Petugas yang berjaga di posko itu hanya bisa membantu menjelaskan pengisian koordinat. &rdquo;Tetap mereka harus pulang dulu ke rumah, kemudian mengisi mandiri supaya koordinat rumahnya tepat,&rdquo; ungkap Djumiati. Menurut Woro, hingga kemarin 40 data calon peserta didik masuk untuk diverifikasi. Namun, karena banyaknya yang menggunakan server tersebut, operator belum bisa memvalidasi data para calon peserta didik. &rdquo;Jadi, harus sabar nunggu sampai bisa,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya juga telah membuka posko pengaduan PPDB. Banyak orang tua yang datang ke posko tersebut untuk melaporkan keluhan yang dihadapi. Hingga kemarin sore, ada lebih dari 100 orang yang datang. Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh menyatakan, pihaknya memastikan telah menampung semua sambatan wali murid. Soal input data yang tidak muncul, misalnya. Dia sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya untuk menyelesaikan hal tersebut. &rdquo;Kemudian, soal koordinat. Kami mengimbau agar tidak terburu-buru diinput saat penitikan. Tunggu sampai jarak atau posisi akurat. Sebab, banyak kejadian data belum akurat, tapi sudah diklik. Akhirnya melenceng dari posisi yang benar,&rdquo; terangnya.&nbsp;(zam/dho/dya/ata/gal/c14/aph) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01683826/rian-saputra-balas-ledekan-adi-purnomo-dengan-curi-motor-dua-hari-kemudian-dia-ditangkap-polisi">Rian Saputra Balas Ledekan Adi Purnomo dengan Curi Motor, Dua Hari Kemudian Dia Ditangkap Polisi</a> SOLUSI DISPENDIK ATAS PERSOALAN PPDB - Beri panduan lengkap di website PPDB. - Dispendik membuat posko PPDB. - Sekolah menyediakan petugas validasi dan konsultasi. - Petugas sekolah membantu warga saat pengisian koordinat zonasi. Sumber: Dispendik Surabaya

Sejumlah persoalan muncul saat uji coba pendaftaran PPDB SD dan validasi data prestasi SMP Senin (22/5) di Surabaya.

Keluhkan Zonasi dan Pengisian Tanggal Lahir di Hari Pertama Uji Coba PPDB SD dan Validasi Data Prestasi SMP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Nadiem-Makarim-UI.jpeg" alt="Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengumumkan program penyaluran dana abadi pendidikan untuk PTNBH di Jakarta (27/6). Foto : Dokumentasi UI" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengumumkan program penyaluran dana abadi pendidikan untuk PTNBH di Jakarta (27/6). Foto : Dokumentasi UI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim meminta satuan pendidikan untuk menghilangkan tes baca, tulis, dan hitung (calistung) dari proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SD/MI/ sederajat. Hal itu merupakan salah satu dari tiga target capaian Program Merdeka Belajar Episode ke-24 bertajuk Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan.  “Merdeka Belajar Episode ke-24 merupakan kebijakan yang mendasari transisi PAUD ke SD/ MI/ sederajat yang menyenangkan yang akan dimulai sejak tahun ajaran baru, sehingga ada tiga target capaian yang harus dilakukan satuan pendidikan,” kata Mendikburistek Nadiem Makarim di Jakarta, seperti dikutip Antara, Jumat (31/3).  Nadiem menjelaskan dihilangkannya tes calistung dari proses PPDB pada SD/ MI/ sederajat harus dilakukan karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar. Selain itu, lanjutnya, tes calistung juga telah dilarang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Peraturan Mendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB.  Terlebih lagi masih ada anak-anak yang belum pernah mendapatkan kesempatan belajar di satuan PAUD sehingga sangat tidak tepat apabila anak diberikan syarat tes calistung untuk dapat mendapatkan layanan pendidikan dasar.  Sementara itu target capaian kedua adalah satuan pendidikan perlu menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama. Satuan PAUD dan SD/ MI/ sederajat dapat memfasilitasi anak serta orang tua untuk berkenalan dengan lingkungan belajar sehingga peserta didik baru dapat merasa nyaman dalam kegiatan belajar.  Kemudian satuan PAUD dan SD/ MI/ sederajat juga diharapkan dapat mengenal peserta didik lebih jauh melalui kegiatan belajar, sehingga pembelajaran yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.  “Kenali peserta didik baru dengan menerapkan kegiatan pembelajaran yang memberi informasi tentang kebutuhan belajar. Hargai proses anak yang berbeda-beda karena membangun kemampuan fondasi perlu dilakukan bertahap,” kata Mendikbudristek Nadiem Makarim.  Pada target capaian ketiga, satuan pendidikan di PAUD dan SD/ MI/ sederajat perlu menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak yaitu mengenal nilai agama dan budi pekerti serta keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi.  Selanjutnya tentang kematangan emosi untuk kegiatan di lingkungan belajar serta kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi dan numerasi. Berikutnya tentang pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri serta pemaknaan terhadap belajar yang positif.  Mendikbudristek mengatakan kemampuan fondasi tersebut perlu dibangun secara kontinu dari PAUD hingga kelas dua pada jenjang pendidikan dasar. Untuk itu standar kompetensi lulusan bagi PAUD tidak dirancang per usia, namun sebagai capaian yang perlu dicapai di akhir fase dan dapat dipenuhi hingga kelas dua pendidikan dasar serta tidak ada evaluasi kelulusan untuk siswa PAUD.

Nadiem Minta Sekolah Hilangkan Tes Calistung dari Proses PPDB SD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Pendaftaran-Anak-Sekolah-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Calon siswa saat menunggu giliran mendaftarkan anaknya di SDN Pengadilan I Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/6). Dinas Pendidikan Kota Bogor membuka waktu pendaftaran PPDB tingkat SD pada 8-11 Juni 2020. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Calon siswa saat menunggu giliran mendaftarkan anaknya di SDN Pengadilan I Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/6). Dinas Pendidikan Kota Bogor membuka waktu pendaftaran PPDB tingkat SD pada 8-11 Juni 2020. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim merevolusi sejumlah hal terkait sistem pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD). Itu tertuang pada Merdeka Belajar Episode 24: Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan yang diluncurkan kemarin (28/3).  Salah satunya, menghilangkan tes baca, tulis, dan berhitung (calistung) dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SD/MI/sederajat. Menurut Nadiem, hingga saat ini ada miskonsepsi tentang calistung pada PAUD dan SD/MI/sederajat kelas awal (kelas I dan II). Hal itu berakibat pembangunan kemampuan pada anak PAUD masih sangat berfokus pada calistung. Apalagi, calistung diterapkan sebagai syarat PPDB SD/MI/sederajat.  Padahal, kata Nadiem, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar. ”Kemampuan calistung yang sering dibangun secara instan masih dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar,” ujarnya.  Selain itu, tes calistung telah dilarang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dan, diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. ”Masih ada anak-anak yang belum pernah mendapatkan kesempatan belajar di satuan PAUD. Sangat tidak tepat apabila anak diberi syarat tes calistung untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan dasar,” ungkapnya.  Hal lain dalam Merdeka Belajar 24, satuan pendidikan perlu menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama. Termasuk untuk orang tua/wali murid. Dengan begitu, peserta didik baru dapat merasa nyaman dalam kegiatan belajar.  Nadiem mengungkapkan, transisi PAUD ke SD harus berjalan dengan mulus. Proses belajar-mengajar di PAUD dan SD/MI/sederajat kelas awal harus selaras dan berkesinambungan.

Tidak Ada Lagi Calistung sebagai Syarat Masuk SD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/SDN-Sriwedari-No-197.jpg" alt="SDN Sriwedari No. 197 Surakarta. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>SDN Sriwedari No. 197 Surakarta. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–SDN Sriwedari No. 197 Surakarta, Jawa Tengah, hanya mempunyai satu murid baru hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring akibat sistem zonasi.  Kepala SDN Sriwedari No. 197 Surakarta Bambang Suryo Riyadi mengatakan, sejak diterapkan sistem zonasi dari tahun ke tahun jumlah siswa baru cenderung menurun. Sebab, SDN Sriwedari No 197 letaknya jauh dari perkampungan.  ”Lingkungan di sini kan perhotelan, kantor, dan lapangan. Jumlah penduduknya juga sedikit,” terang Bambang Suryo Riyadi seperti dilansir dari Antara.  Selain itu, sekolah dasar negeri (SDN) di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Solo bukan hanya SDN Sriwedari No. 197. Ada beberapa sekolah lain.  ”Untuk penduduk yang tinggal di sebelah utara rel (Jalan Slamet Riyadi) pilih sekolah di sana, orang tua khawatir kalau anak-anak sekolah di sini kan harus menyeberang jalan raya,” tutur Bambang Suryo Riyadi.  Dia mengatakan, dari tahun ke tahun sekolah yang berdiri pada 1980 tersebut terus mengalami penurunan jumlah siswa. Jumlah lulusan tahun ini atau siswa kelas VI sebanyak 19 orang, sedangkan jumlah siswa kelas V ada 17 orang, kelas IV ada delapan orang, kelas III sebanyak tiga orang, dan kelas II ada empat orang.  ”Dari kelas I naik ke kelas II seharusnya ada lima siswa namun yang tak naik kelas satu anak. Jadi nanti yang kelas I ada satu siswa baru dan satu siswa yang tinggal kelas,” jelas Bambang Suryo Riyadi.  Selain zonasi, dia memperkirakan penurunan jumlah siswa baru tersebut karena tidak serentak jadwal pelaksanaan penerima peserta didik baru antara sekolah negeri dengan swasta.  ”Saingannya juga dengan swasta, sebelum ada PPDB kan swasta sudah buka (pendaftaran) duluan. Mereka bisa pilih siswa, coba PPDB bersamaan otomatis bisa bersaing,” ucap Bambang Suryo Riyadi.  Terkait dengan hal itu, menurut dia, belum ada arahan dari Pemkot Surakarta melalui Dinas Pendidikan terhadap SDN Sriwedari No. 197.  Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Surakarta Abdul Haris Alamsah membenarkan ada beberapa sekolah negeri di Solo yang kekurangan siswa. ”Faktor kekurangan siswa ini yang minat (rendah). Memang kalau semua masuk negeri itu ada banyak tempat, termasuk kalau luar kota mau ke negeri sebetulnya bisa,” kata Abdul Haris Alamsah.  Di samping itu, menurut dia, sebagian calon siswa ada yang sudah mendaftar ke SD swasta favorit di Solo. ”Sebelum PPDB SD negeri di Solo dimulai, sudah banyak siswa yang mendaftar ke SD swasta favorit. Setelah pendaftaran itu ditutup mereka masuk ke SD negeri,” ujar Abdul Haris Alamsah.

SDN Sriwedari Surakarta Hanya Punya Satu Murid Baru akibat Zonasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/PPDB-SD2.jpg" alt="BUKA PENDAFTARAN: Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh (kiri) didampingi Subkoordinator Peseta Didik SMP Heri Setiawan memberikan penjelasan proses PPDB. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BUKA PENDAFTARAN: Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh (kiri) didampingi Subkoordinator Peseta Didik SMP Heri Setiawan memberikan penjelasan proses PPDB. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD jalur zonasi berakhir, Kamis (9/6). Hingga sore tercatat ada 20.149 pendaftar. Artinya, masih tersisa 1.551 bangku kosong dari total daya tampung 21.700 siswa di 283 lembaga.  Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Surabaya Yusuf Masruh menyampaikan, pendaftar masih mungkin bertambah. Sebab, pendaftaran dibuka sampai pukul 23.59 tadi malam. Daftar ulang dijadwalkan berlangsung hari ini (10/6) sampai Sabtu (11/6). ’’Kalau masih ada bangku kosong, ada waktu pemenuhan pagu sehari,’’ kata Yusuf.  Pemenuhan pagu langsung dibuka besok (11/6). Jika pemenuhan pagu tidak tercapai, akan dibuka jalur berikutnya.  Yaitu, jalur zonasi wilayah kecamatan pada 13 Juni. Calon siswa boleh mendaftar ke luar kecamatan. Jika masih juga ada bangku kosong, akan dilanjutkan zonasi tingkat kota pada 15 Juni. Calon siswa boleh mendaftar ke semua SD di wilayah metropolis. ’’Tentu yang masih ada bangku kosongnya,’’ jelas Yusuf.  Hingga kemarin belum semua SD terpenuhi pagunya. Dari 283 lembaga, baru 168 sekolah yang sudah memenuhi daya tampung. Sedangkan 115 lainnya masih menyisakan bangku kosong. Nah, para calon siswa bisa mendaftar di sekolah tersebut. ’’Untuk informasi sekolah mana saja yang masih ada sisa kuota, silakan buka website PPDB,’’ imbuhnya.  Sementara itu, pendaftaran PPDB jenjang SMP mulai berlangsung hari ini. Tahap awal adalah pendaftaran jalur afirmasi kategori inklusi dan afirmasi mitra warga. Mitra warga adalah kuota khusus bagi siswa dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pendaftaran berlangsung enam hari. Mulai Jumat sampai Rabu pekan depan (10–15/6). Kuota jalur afirmasi inklusi dan mitra warga masing-masing 15 persen.  Yusuf menjelaskan, pendaftaran dibuka secara online mulai dini hari pukul 00.00 di laman ppdb.surabaya.net. ’’Semua informasi tersedia di situ,’’ jelas Yusuf.  Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Dispendik Surabaya Tri Endang Kustiya menyampaikan, pendaftaran SMP bisa lebih siap. Sebab, pihaknya sudah melayani berbagai pengaduan masyarakat. Selain validasi data, dispendik melayani uji coba pendaftaran. Dibuka mulai Jumat (3/6) sampai kemarin. ’’Setiap calon pendaftar sudah melakukan simulasi pendaftaran secara mandiri,’’ kata Endang.  Dengan uji coba pendaftaran, para orang tua siswa diharapkan sudah siap mengakses laman pendaftaran PPDB. Pelayanan pun akan tetap dibuka. Sebab, tidak semua masyarakat melek teknologi. Dengan begitu, selain menyiapkan meja pengaduan, SMP di sekitar radius terdekat siap membantu masyarakat untuk proses pendaftaran PPDB. Pelayanan tersebut sama dengan PPDB jenjang SD.  ’’Prinsipnya, semua warga harus terlayani,’’ ujarnya.  Setelah pendaftaran jalur afirmasi, PPDB SMP dilanjutkan dengan jalur lain. Yaitu, pemindahan tugas orang tua, jalur prestasi, dan zonasi. Dia menjelaskan, jalur zonasi dibuka pada 23–25 Juni. Sama dengan SD, pagu jalur zonasi jenjang SMP paling besar. Yakni, 50 persen dari total pagu. ’’Agar peluang bisa diterima besar, siswa harus memilih sekolah yang paling dekat dengan rumahnya,’’ papar Endang.  SEPUTAR PPDB SMP 2022  - MPN berjumlah 63 sekolah.  - Total pagu 18.880 siswa.  - Satu rombel diisi 32 siswa.  Pagu setiap jalur:  - Jalur afirmasi 15%  - Perpindahan tugas orang tua 5%  - Jalur zonasi 50%  - Jalur prestasi 30%  Sumber: Dispendik Surabaya

PPDB SMP Jalur Afirmasi Dibuka Hari Ini, Bangku Kosong Ada di 115 SD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ppdb-sd-2.jpg" alt="Ilustrasi PPDB di Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PPDB di Kota Surabaya.</figcaption>
</figure><div class="content-wrapper"><section class="content"> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <div class="box flat box-primary"> <div class="box-body"> <div class="form-group">  JawaPos.com – Sejumlah persoalan mewarnai jalannya penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD hari pertama jalur zonasi Selasa (7/6). Calon wali murid pun ramai-ramai mendatangi meja pengaduan Kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya di Jalan Jagir, Wonokromo. Mereka bingung karena menemui sejumlah kejanggalan dalam sistem PPDB online.  Misalnya, yang dialami Triyono. Warga Jalan Kejawan Lor Gang IV, Kenjeran, itu merasa bingung karena sekolah yang direkomendasikan untuk daftar SD putranya sangat jauh dari tempat tinggalnya. Ada lima sekolah yang ditulis dalam sistem.  Yaitu, SDN Pacarkeling V, SDN Ketabang I, SDN Tambaksari I, SDN Kapasari V, dan SDN Ketabang. ’’Semua sekolah ini kan jauh dari rumah. Kasihan anak saya,’’ kata Triyono.  Padahal, di tempat tinggal yang sesuai dengan kartu keluarga (KK), ada dua sekolah terdekat. Yaitu, SDN Kenjeran 248 dan SDN Kenjeran 250. Jarak dari rumah sekitar 500 meter. ’’Kenapa tidak diarahkan ke sini saja. Kok malah sekolah yang jauh. Saya bingung,’’ tutur pria tersebut.  Kondisi itu jelas bertentangan dengan semangat zonasi. Yang intinya calon siswa harus memilih sekolah terdekat dari tempat tinggal sesuai KK. ’’Makanya, saya belum mau daftar. Nunggu ada perbaikan ketentuan zonasi,’’ ujarnya.  Persoalan lain dialami calon wali murid bernama Sugiono. Dia bermaksud mendaftarkan anaknya di SDN Kebraon 1 atau SDN Kebraon 2. Tapi, dalam website hanya muncul pilihan SDN Karang Pilang 1. Padahal, jarak dari tempat tinggalnya di Jalan Kebraon Gang Manggis cukup jauh. ’’Hampir 1 kilometer. Kalau saya pilih itu, kejauhan. Kasihan anak,’’ katanya.  Karena itu, dia mendatangi meja pengaduan kantor Dispendik Surabaya kemarin sore. Beruntung, petugas teknis yang mengurusi sistem teknologi dan informasi (TI) PPDB dispendik langsung bertindak. ’’Alhamdulillah sudah bisa. Ada lima pilihan sekolah terdekat,’’ tutur Sugiono.  Kasus lain dialami Yanuar. Hingga kemarin sore, warga Jalan Gubeng Jaya Tengah itu tidak bisa mendaftarkan putranya. Pemicunya, nomor induk kependudukan (NIP) putranya dinyatakan belum aktif. NIK yang dimasukkan tidak terdaftar aktif di database Dispendukcapil Surabaya.  Dia pun sudah mendatangi kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) di Siola. ’’Sudah saya verifikasi di dispendukcapil. Katanya sudah aktif,’’ ujar Yanuar.  Namun, saat dicoba lagi kemarin, NIK anaknya tetap belum bisa. Akibatnya, dia belum bisa login ke menu pendaftaran PPDB.  Dispendik bekerja keras untuk membantu mengatasi berbagai persoalan tersebut. Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Sekolah Dasar Dispendik Surabaya Munaiyyah menyampaikan, pihaknya akan stand by mengurai berbagai laporan PPDB. Terkait pilihan sekolah yang jauh dari tempat tinggal, tim TI dispendik kembali melakukan validasi. Akan ditentukan titik longitudinal ke sekolah terdekat. Data akan kembali dientri sebagai dasar menentukan sekolah yang terdekat. ’’Dilakukan penitikan ulang di RT/RW untuk mengetahui jarak ke sekolah terdekat,’’ jelas Munaiyyah.  Nah, jika ada calon wali murid yang menemukan kendala serupa, dispendik meminta segera melapor. Petugas akan menindaklanjuti dengan mengukur titik ulang ke satuan pendidikan terdekat. Munaiyyah meminta para calon orang tua siswa tidak risau. Sebab, pendaftaran berlangsung sampai Kamis (9/6).  Bagaimana NIK calon siswa yang invalid? Munaiyyah menjelaskan, mungkin hal itu terjadi karena baru dilakukan pembaruan KK. Informasinya, ada sekitar 800 KK yang diperbarui. Agar bisa dipakai mendaftar PPDB, KK tersebut masih divalidasi.  Data calon siswa dalam sistem PPDB secara otomatis tersambung ke data dispendukcapil. Sebab, hal itu menyangkut validasi data kependudukan. ’’Wali murid harus paham dengan pra-PPDB. Kalau tahu anak mau masuk sekolah tahun ini, seharusnya segera dimasukkan ke KK sebelum PPDB dibuka,’’ imbuh Munaiyyah.  bagian lain, sejumlah warga Tanah Kalikedinding protes. Banyak warga yang merasa pesimistis anaknya bisa bersekolah di SDN Tanah Kalikedinding I. Kuota sebanyak 90 bangku pada jalur zonasi telah terisi. Padahal, banyak calon siswa setempat yang mendaftar. ’’Saya daftar pukul 00.24 dini hari. Awalnya di urutan ke-20. Tapi, tiba-tiba nama anak saya menghilang,’’ kata Rina Pudjiastutik.  Dia resah karena merasa pesimistis sang anak dapat diterima di SDN Tanah Kalikedinding I. Dia pun mengadu kepada ketua RW 10. Dia meminta ketua RW bisa membantunya dengan menyampaikan keluhannya ke Pemkot Surabaya. Rina datang bersama belasan warga lain.  Ketua RW 10 Supandi mengatakan, sudah ada sebelas orang tua yang mengadu terkait permasalahan proses PPDB. Mereka mendaftarkan anaknya ke SDN Tanah Kalikedinding I. Sebab, lokasi sekolah sangat dekat dengan tempat tinggal warga. ’’Kami telah mengirim surat ke dispendik. Kami meminta penambahan kuota dan bisa memprioritaskan warga RW 10,’’ ujar Supandi.  Sementara itu, pada hari pertama PPDB pendaftar langsung membeludak. Hingga pukul 15.00 kemarin, total sudah ada 14.749 pendaftar. Jumlah itu akan terus merangkak naik. Sebab, pendaftaran online dibuka 24 jam. Pendaftaran akhir dibuka sampai Kamis (9/6). ’’Pendaftar akan bertambah terus sampai waktu penutupan,’’ kata Kabid Pendidikan Sekolah Dasar Dispendik Surabaya Munaiyyah. <h3>Usulkan Minta Tambah Kuota Jalur Zonasi</h3> DI bagian lain, sejumlah warga Tanah Kalikedinding protes. Banyak warga yang merasa pesimistis anaknya bisa bersekolah di SDN Tanah Kalikedinding I. Kuota sebanyak 90 bangku pada jalur zonasi telah terisi. Padahal, banyak calon siswa setempat yang mendaftar. ’’Saya daftar pukul 00.24 dini hari. Awalnya di urutan ke-20. Tapi, tiba-tiba nama anak saya menghilang,’’ kata Rina Pudjiastutik.  Dia resah karena merasa pesimistis sang anak dapat diterima di SDN Tanah Kalikedinding I. Dia pun mengadu kepada ketua RW 10. Dia meminta ketua RW bisa membantunya dengan menyampaikan keluhannya ke Pemkot Surabaya. Rina datang bersama belasan warga lain.  Ketua RW 10 Supandi mengatakan, sudah ada sebelas orang tua yang mengadu terkait permasalahan proses PPDB. Mereka mendaftarkan anaknya ke SDN Tanah Kalikedinding I. Sebab, lokasi sekolah sangat dekat dengan tempat tinggal warga. ’’Kami telah mengirim surat ke dispendik. Kami meminta penambahan kuota dan bisa memprioritaskan warga RW 10,’’ ujar Supandi.  Sementara itu, pada hari pertama PPDB pendaftar langsung membeludak. Hingga pukul 15.00 kemarin, total sudah ada 14.749 pendaftar. Jumlah itu akan terus merangkak naik. Sebab, pendaftaran online dibuka 24 jam. Pendaftaran akhir dibuka sampai Kamis (9/6). ’’Pendaftar akan bertambah terus sampai waktu penutupan,’’ kata Kabid Pendidikan Sekolah Dasar Dispendik Surabaya Munaiyyah.  SEJUMLAH ADUAN CALON WALI MURID  </div> </div> </div> - Mendapat rekomendasi sekolah jauh dari alamat KK calon siswa. Padahal, di sekitar tempat tinggal ada sekolah terdekat.  - Muncul rekomendasi hanya satu sekolah. Padahal, aturannya pilihan sampai lima sekolah.  - Calon siswa belum bisa mendaftar karena NIK dinyatakan invalid.  - Sedikitnya ada 800 pembaruan KK yang menunggu validasi.  Langkah Dispendik:  - Menentukan titik ulang longitudinal ke sekolah terdekat.  - Jika hanya muncul satu pilihan sekolah, sistem pendaftaran di-refresh terlebih dahulu.  - Para orang tua diminta segera melapor agar bisa dibantu petugas.  - Berkoordinasi dengan dispendukcapil terkait KK dan NIK.  Sumber: Reportase Jawa Pos  </div> </div> </section></div>

Calon Wali Murid Serbu Meja Pengaduan pada Hari Pertama PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/PPDB-SD.jpg" alt="SAMPAIKAN INFORMASI: Kepala SDN Margorejo I/403 Sri Kis Untari memberikan penjelasan kepada calon wali murid tentang penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SAMPAIKAN INFORMASI: Kepala SDN Margorejo I/403 Sri Kis Untari memberikan penjelasan kepada calon wali murid tentang penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pendaftaran PPDB sekolah dasar (SD) jalur zonasi dibuka mulai hari ini (7/6). Pendaftaran berlangsung tiga hari sampai Kamis (7–9/6). Pagunya mencapai 70 persen dari daya tampung sekolah.  Dinas Pendidikan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/dinas-pendidikan-surabaya/">Dispendik</a>) Surabaya memprediksi jumlah pendaftar hari pertama membeludak. Sebab, selain kedekatan jarak antara sekolah dan tempat tinggal, waktu pendaftaran menjadi poin penilaian. ’’Kalau merasa radius jarak rumah dengan sekolah sudah dekat, langsung daftar saja,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Surabaya <a href="https://www.jawapos.com/tag/yusuf-masruh/">Yusuf Masruh</a>, Senin (6/6).  Dia memastikan, pihaknya siap menerima pendaftaran calon peserta didik baru (CPDB). Berbagai infrastruktur sarana-prasarana sudah siap. Termasuk, yang paling vital adalah kecepatan internet pada server yang digunakan untuk PPDB.  Dispendik menyiapkan kecepatan koneksi jaringan 1 gigabits per second (Gbps). Dengan kecepatan koneksi itu, diharapkan tidak ada gangguan saat proses pendaftaran secara online.  Pagi ini masyarakat sudah bisa mendaftar secara online. Yaitu, mengakses laman ppdb.surabaya.go.id. Di dalamnya terdapat beragam informasi seputar PPDB 2022. Mulai jalur pendaftaran, pembagian zonasi, sampai pagu yang tersedia di tiap sekolah. ’’Silakan dicek, informasi setiap sekolah disajikan online,’’ papar Yusuf.  Pendaftaran lebih dulu dibuka untuk jalur zonasi tingkat kelurahan. Nah, jika masih terdapat sisa pagu, sekolah setempat akan membuka PPDB jalur zonasi tingkat kecamatan. Jika masih ada sisa pagu lagi, akan dibuka zonasi tingkat Kota Surabaya.  Dispendik menyadari bahwa tidak semua wali murid melek teknologi. Ada juga yang terkendala perangkat gadget yang tidak memadai. Yusuf mengatakan, sekolah di sekitar radius terdekat akan stand by membantu masyarakat untuk proses pendaftaran PPDB. Guru-guru akan disiagakan.  ’’Silakan datangi sekolah terdekat. Meski tujuan pendaftaran tidak di sekolah itu, calon wali murid bisa minta bantuan guru,’’ tutur Yusuf.  Jumlah SD negeri yang melayani pendaftaran mencapai 283 lembaga. Per sekolah maksimal menampung empat rombongan belajar (rombel). Per rombel diisi 28 anak. Namun, jumlah rombel sangat bergantung pada kondisi sekolah. Khususnya terkait jumlah ketersediaan ruang kelas. Adapun daya tampung keseluruhan mencapai 21.700 siswa.  Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Juli Poernomo Slamet mewanti-wanti timbulnya persoalan di lapangan. Khususnya bagi wali murid yang tidak puas karena anaknya tidak lolos PPDB. ’’Padahal, semua sudah ada mekanisme dan aturan,’’ ujar Juli.  Karena itu, penting bagi calon siswa dan wali murid memperbaiki profil calon siswa. Di antaranya, ketidakcocokan tempat tinggal dengan alamat kartu keluarga (KK). Misalnya, calon siswa saat ini bertempat tinggal di Gunung Anyar, tapi alamat KK berada di wilayah Keputih.  Maka, profil alamat siswa harus diperbaiki sesuai dengan sekolah yang akan dituju. Sebab, yang menjadi acuan adalah alamat sesuai KK.  POTENSI PERSOALAN PPDB JALUR ZONASI  - Orang tua siswa salah menghitung radius karena pengukuran tidak akurat.  - Gagal mendaftar online karena gaptek dan perangkat gadget tidak memadai.  - Ada potensi gangguan jaringan internet.  - Ada ketidakcocokan tempat tinggal dengan alamat KK. Padahal, alamat KK menjadi acuan.  - Calon wali murid menunda-nunda pendaftaran.  Sumber: Reportase Jawa Pos

PPDB Jalur Zonasi Dibuka: Warga Sulit Daftar, Guru Siap Bantu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/yusuf-dan-Peserta-didik-1.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh bersama pelajar SD beberapa waktu lalu. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh bersama pelajar SD beberapa waktu lalu. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyatakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah dasar (SD) negeri melalui jalur zonasi dibuka mulai Selasa (7/6) hingga Kamis (9/6).  Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, jalaur zonasi untuk PPDB SD Negeri, para orang tua atau wali murid dapat melakukan pendaftaran secara daring dengan mengakses laman ppdbsd.surabaya.go.id.  ”Laman tersebut dapat dibuka melalui ponsel maupun komputer. Sistem daring PPDB SD dibuka pada 7 Juni tepat pukul 00.00 WIB,” kata Yusuf seperti dilansir dari Antara.  Yusuf menjelaskan, seleksi jalur zonasi PPDB SD negeri dengan merangking skor usia calon peserta didik baru (CPDB) atau siswa. Pendaftar dengan usia 7 tahun atau lebih memperoleh bobot skor 10, usia 6 tahun 7 bulan sampai dengan 6 tahun 11 bulan memperoleh bobot nilai 8. Kemudian, lanjut dia, usia 6 tahun sampai dengan 6 tahun 6 bulan memperoleh bobot nilai 6, dan usia 5 tahun 6 bulan sampai dengan 5 tahun 11 bulan memperoleh bobot nilai 4. ”Bila skor usia sama, melihat waktu pendaftaran,” ujar Yusuf.  Dalam proses penerimaan PPDB jenjang SDN, kata Yusuf, sekolah tidak diperbolehkan mengadakan tes yang bersifat akademis seperti membaca, menulis, dan berhitung. PPDB juga gratis alias tidak dipungut biaya sama sekali.  Sementara itu, dia menambahkan, bagi CPDB dengan status masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) namun belum diterima pada jalur afirmasi mitra warga beberapa waktu lalu, dapat mendaftar ke jalur zonasi yang kuotanya cukup besar. ”Mudah-mudahan dapat diterima di jalur zonasi,” tutur Yusuf.  Meskipun diterima pada jalur zonasi, kata Yusuf, status MBR pada CPDB tetap melekat dan tidak akan hilang. Sehingga, orang tua atau wali murid dengan status MBR tidak perlu khawatir dengan jalur penerimaan yang digunakan saat PPDB, baik itu jenjang SD maupun SMP.  ”Tetap diberikan intervensi, meskipun nanti lolos di jalur zonasi,” terang Yusuf.  Pendaftaran PPDB jenjang SDN jalur zonasi dibuka pada 7–9 Juni dan pengumuman dilakukan pada 10 Juni. Sedangkan proses daftar ulang bagi CPDB yang diterima jalur zonasi mulai 10–11 Juni.  Apabila ada siswa yang diterima kemudian mengundurkan diri, kuotanya diisi melalui mekanisme pemenuhan kuota pada 12 Juni. Seluruh jadwal dan ketentuan lengkap dapat diakses di ppdbsd.surabaya.go.id.

PPDB SD Negeri di Surabaya Jalur Zonasi Dibuka 7-9 Juni

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PPDB SD

Berita Terkini