<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/10/FotoJet-3-1-663056400.jpg" alt="Ilustrasi PMB DKI Jakarta 2025 (www.ppdb.jakarta.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PMB DKI Jakarta 2025 (www.ppdb.jakarta.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah resmi menutup proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024 berbagai jalur sejak 4 Juli 2024 lalu. Total ada sebanyak 419.814 orang yang daftar dari jenjang SMP sampai SMA/SMK. <div dir="auto">Plt Kepala Disdik DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, dari total jumlah 419.814 calon siswa yang mendaftar, hanya 31 persennya yang diterima masuk di jenjang SMP maupun SMA/SMK. "Yang diterima sebanyak 130.044 jiwa atau sekira 31 persen dan yang sudah lapor diri sebanyak 127.727 jiwa atau 98 persen (usai dinyatakan diterima)," ujarnya kepada wartawan, Senin (8/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi merincikan, jumlah calon siswa yang ikut PPDB 2024 jenjang SMP ada sebanyak 217.494 jiwa dan yang diterima&nbsp;hanya 72.891 jiwa atau 34 persen. Sementara jumlah siswa yang melapor diri ke sekolah usai dinyatakan diterima atau lolos PPDB sekira 71.880 jiwa atau 99 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun untuk jumlah jenjang SMA yang daftar sebanyak 126.413 jiwa dan siswa diterima hanya 32.393 atau 26 persen. Dari jumlah yang diterima, sebanyak 31.816 jiwa atau sekira 98 persen sudah melapor diri ke sekolah yang dituju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk SMK yang daftar 75.907 jiwa, yang diterima 24.760 siswa atau 33 persen. Yang melapor diri ke sekolah 24.031 atau 97 persen," pungkas Budi.</div>

Jumlah calon siswa yang ikut PPDB 2024 jenjang SMP ada sebanyak 217.494 jiwa dan yang diterima hanya 72.891 jiwa atau 34 persen.

PPDB Jakarta Berakhir, Hanya 31 Persen Pendaftar yang Diterima di SMP hingga SMA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/PPDB1-4049379000.jpg" alt="Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta. Kerjasama antar lembaga dan unsur masyarakat jadi kunci dari kesuksesan pelaksanaannya." width="100%">
<figcaption>Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta. Kerjasama antar lembaga dan unsur masyarakat jadi kunci dari kesuksesan pelaksanaannya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Indonesia tentunya menyimpan berbagai persoalan. Begitu juga terkait dengan pendidikan. Salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari permasalahan pendidikan di DKI Jakarta adalah terkait dengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Permasalahan PPDB yang terjadi di daerah-daerah lain seperti daya tampung, pemetaan wilayah zonasi, hunian vertikal, perpindahan penduduk, hingga verifikasi jalur prestasi, menjadi lebih kompleks di DKI Jakarta. Sebab kota ini telah menjadi tempat bertemu dan ruang perpindahan jutaan orang dari berbagai daerah. Di balik kompleksitas persoalan PPDB DKI Jakarta, pelaksanaan tahun 2023/2024 yang telah selesai dilaksanakan pada 11 Juli 2023 lalu dapat dinilai berjalan dengan lancar meskipun masih ada sejumlah kecil aduan dari masyarakat. Lantas apa yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dalam rangka perbaikan kualitas pelaksanaan PPDB tersebut? Horale, Subkoordinator Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SMP and SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta menyampaikan beberapa hal yang dilakukan sehingga pelaksanaan PPDB pada tahun 2023 berjalan dengan lancar. Pertama, pelibatan dan kolaborasi dari berbagai pihak dan unsur masyarakat dalam proses penyusunan petunjuk teknis PPDB. &ldquo;Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sejak awal sudah melakukan pemetaan dan analisis jumlah siswa yang akan masuk sekolah, kemudian dibandingkan dengan kuota yang ada. Khusus untuk jalur zonasi, kami melibatkan para RT, RW, Keluarahan, Kecamatan dan Dinas terkait pemetaan zona prioritas 1, 2 dan 3 dari masing-masing daerah, hingga menentukan batas wilayah untuk seleksi zonasi. Jadi tidak hanya mengambil data dari peta saja. Hal ini untuk meminimalisir protes dan permasalahan terkait zonasi, karena sejak awal kita sudah berkolaborasi dengan unsur masyarakat dan dinas terkait lainnya&rdquo; ujar Horale. Horale menambahkan, kerjasama erat antar lembaga dan unsur masyarakat menjadi kunci dari kesuksesan pelaksanaan PPDB. Seperti halnya keterlibatan Dinas Dukcapil terkait Kependudukan dan Dinas Sosial terkait rekomendasi untuk jalur afirmasi. Menurut Horale, pihaknya tidak lagi menerima rekomendasi dari RT atau RW saja, melainkan harus melalui level Dinas Sosial untuk mengeluarkan rekomendasi. Selain itu melibatkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam terkait pemetaan RT pada sistem jakartasatu.jakarta.go.id dalam pembentukan peta Zonasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh Syarif, Ketua Pelaksana PPDB SMAN 3 Jakarta. Syarif menyebutkan pihak sekolah bersama unsur warga sekitar sekolah telah dilibatkan sejak awal dalam pemetaan peserta didik. Unsur warga tersebut diminta untuk langsung turun ke lapangan dalam rangka membantu verifikasi dan validasi data yang ada. Sehingga kolaborasi menjadi salah satu kunci pelaksanaan PPDB yang berkualitas. Yang kedua, lanjut Horale, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membentuk tim &ldquo;Sidanira&rdquo; (Sistem Data dan Nilai Rapor). Tim ini bertugas melakukan verifikasi. Dalam proses verifikasinya, tim Sidanira juga bekerjasama dengan Induk Organisasi keolahragaan dan induk Organisasi terkait lainnya dalam hal keabsahan sertifikat yang diajukan masyarakat. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/PPDB2-1186476012.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> &ldquo;Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait kriteria mana-mana sertifikat yang diakui, dan mana yang tidak diakui. Dalam pelaksanaan PPDB, tim Sidanira akan menjadi tim independen untuk memverfikasi, melakukan analisa dan memutuskan mana-mana sertifikat dan prestasi yang diakui, tanpa ada intervensi dari Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan lain,&rdquo; terang Horale. Selanjutnya, yang menjadi salah satu kunci terciptanya iklim kondusif pada PPDB DKI Jakarta adalah pelaksanaan PPDB Bersama pada jenjang SMA atau SMK. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama adalah bagian dari PPDB Jakarta yang memungkinkan calon siswa SMA dan SMK memilih sekolah swasta dengan Jalur Afirmasi. Nantinya siswa yang diterima dalam PPDB Bersama akan dibiayai satu kali uang pangkal, serta biaya SPP maksimal selama 3 tahun bersekolah. Siswa yang lolos akan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan dana APBD, seperti dikutip dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor e-0038 Tahun 2023 Tentang PPDB Bersama Tahun Pelajaran 2023/2024. Horale menyampaikan bahwa bahwa pemerintah DKI Jakarta turut berinisiatif untuk melaksanakan PPDB serentak dengan sekolah swasta yang telah sesuai dengan index kualitas, diukur dari sisi akreditasi, sarana prasarana, UKG dan Nilai Ujian Nasional dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh tim penilai. &ldquo;Kami juga melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu guru-guru sehingga kualitas sekolah-sekolah tersebut diharapkan bisa merata,&rdquo; terang Horale. Sementara itu, Sri Muryani, Kepala SMPN 103 Jakarta menyampaikan, selain dari sisi regulasi, sisi komunikasi terkait pelaksanaan PPDB juga mengalami peningkatan kualitas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka posko layanan PPDB 2023 mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Selama proses PPDB berlangsung, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyediakan layanan informasi dan aduan di media sosial, website, posko luring sebanyak 12 posko dan call center yang bisa diakses oleh masyarakat. Sri menyampaikan, tahun ini pihak sekolah sangat terbantu dengan adanya monitoring dan evaluasi harian yang dilakukan. Setiap pagi dan sore, sekolah mengadakan zoom untuk konsultasi dan eskalasi masalah-masalah yang terjadi, sehingga bisa segera dicarikan solusi sehingga masyarakat bisa terlayani dengan lebih baik. &ldquo;Monitoring dan evaluasi ini dilakukan selama 1 bulan, mulai dari pra pelaksanaan, periode pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan PPDB berlangsung,&rdquo; kata Sri. Sri melanjutkan, bahwa sosialisasi juga telah dilakukan secara masif melalui kanal-kanal yang dimiliki Pemda DKI Jakarta. Kemudian sistem online yang sudah terintegrasi antar Dinas dan Lembaga juga memudahkan masyarakat serta pihak sekolah untuk melakukan PPDB sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara, salah seorang Orang tua murid di SMAN 3 Jakarta, Tinneke memberi pandangan terkait pelaksanaan PPDB di DKI Jakarta. Menurutnya, meskipun masih ada yang perlu diperbaiki, secara umum pelaksanaan PPDB telah dilakukan transparan dan sesuai dengan aturan. Ia menambahkan terkait sosialisasi telah dilakukan dengan baik. Tinneke juga merasa terbantu dengan bantuan dari pihak sekolah terkait keterbatasan para orang tua mengakses sistem online. &ldquo;Kami telah diberikan sosialisasi saat anak masih berada di jenjang pendidikan sebelumnya, sehingga orang tua dapat lebih memahami aturan-aturan yang berlaku. Pada prosesnya, kami juga dibantu sekolah terkait sistem onlinenya, bahkan ada posko-posko di sekolah&rdquo;, pungkasnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/ppdb3-1580367964.jpg" alt="Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta. Kerjasama antar lembaga dan unsur masyarakat jadi kunci dari kesuksesan pelaksanaannya." width="100%">
<figcaption>Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta. Kerjasama antar lembaga dan unsur masyarakat jadi kunci dari kesuksesan pelaksanaannya.</figcaption>
</figure> PPDB dengan jalur Zonasi mendorong Guru-guru terus belajar PPDB dengan jalur zonasi bertujuan untuk memastikan setiap anak dari berbagai latar belakang yang berada dalam zona/ wilayah/ area yang telah ditentukan Pemerintah Daerah berdasarkan formula dalam Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 mendapatkan hak yang sama dalam mengakses layanan pendidikan khususnya di sekolah negeri. Kebijakan PPDB Zonasi atau kedekatan antara jarak rumah peserta didik dengan sekolah ini menggambarkan keberpihakan dan komitmen pemerintah untuk menghilangkan praktik diskriminasi layanan pendidikan di sekolah negeri khususnya bagi calon peserta didik dengan latar belakang keluarga ekonomi rendah. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya jalur zonasi adalah penghapusan stigma negatif tentang layanan pendidikan berkualitas yang hanya terpusat pada &ldquo;sekolah favorit&rdquo; saja. Sejalan dengan hal tersebut, juga terjadi pemerataan kualitas siswa. Diharapkan tidak lagi terjadi kastanisasi dimana siswa-siswa dengan indek nilai tinggi, berkumpul hanya di satu sekolah saja. Hal tersebut menjadi input siswa lebih beragam, sehingga perlahan, pemerataan kualitas pendidikan dapat terwujud. Rita Hastuti, Kepala SMA 3 Jakarta menyampaikan dengan input siswa yang menjadi lebih heterogen, memantik guru-guru untuk terus belajar, dan mengembangkan kemampuan, sehingga bisa lebih siap dengan keberagaman murid. Menurutnya, dengan pemerataan kualitas murid, sangat memungkinkan sekolah-sekolah yang selama ini tidak memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik, kemudian bisa berprestasi. &ldquo;Kita berharap terjadi proses kompetisi yang sehat antar sekolah, dan terjadi proses pembelajaran dan peningkatan kualitas di internal sekolah tersebut,&rdquo; ungkap Rita. &nbsp;

Kerjasama erat antar lembaga dan unsur masyarakat menjadi kunci dari kesuksesan pelaksanaan PPDB di DKI Jakarta.

Apa yang dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam perbaikan layanan PPDB?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG_20210613_083823.jpg" alt="Ramai beredar di WhatsApp Group (WAG) sebuah tangkapan layar yang berkaitan dengan Data Nilai Siswa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2021. ISTIMEWA" width="100%">
<figcaption>Ramai beredar di WhatsApp Group (WAG) sebuah tangkapan layar yang berkaitan dengan Data Nilai Siswa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2021. ISTIMEWA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ramai beredar di WhatsApp Group (WAG) sebuah tangkapan layar yang berkaitan dengan Data Nilai Siswa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2021. Khususnya pada instrumen detail pencapaian prestasi kriteria lomba non akademik.  Berdasarkan screenshot yang diterima JawaPos.com, dalam instrumen tersebut tertulis sertifikat pemenang Juara 2 Perorangan Non Kedinasan Berjenjang Tingkat Kampung 'Estafet Cupang'. Hal ini tentu menjadi bahan perbincangan publik.  Atas hal itu dan untuk mengklarifikasi hal tersebut, akun Instagram resmi Dinas Pendidikan DKI Jakarta, @disdikdki pun telah mengatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/12/06/2021/dispendik-surabaya-prediksi-pendaftar-ppdb-jalur-kitab-suci-membeludak/">Dispendik Surabaya Prediksi Pendaftar PPDB Jalur Kitab Suci Membeludak</a>  "Beredar informasi hoaks yang menyatakan bahwa keterangan prestasi Non-Akademik CPDB pada sistem PPDB, yaitu 'Juara 2 Perorangan Non Kedinasan Berjenjang Tingkat Kampung Estafet Cupang' adalah tidak benar, foto tersebut merupakan hasil editan," terang akun tersebut yang dikutip, Minggu (13/6).  Akun tersebut juga mengatakan bahwa Disdik DKI telah menjalankan sistem seleksi yang ketat. Jadi, prestasi pun juga telah disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.  "Disdik Provinsi DKI Jakarta telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap setiap prestasi Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang masuk dan memastikan seluruh prestasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambahnya.  Sebagai informasi, sejak awal dimulainya PPDB DKI 2021, banyak terjadi kendala dalam pelaksanaannya. Terutama dalam masalah Pengajuan Akun untuk melakukan pendaftaran PPDB yang akhirnya mengalami pengunduran, dari semula 9 Juni mundur menjadi 11 Juni 2021.

Soal Prestasi Estafet Cupang Dalam PPDB 2021, Disdik DKI: Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Screenshot_20210608-085508_Instagram.jpg" alt="Ilustrasi saat server PPDB DKI Jakarta sulit diakses." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi saat server PPDB DKI Jakarta sulit diakses.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Laman pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2021 masih mengalami kendala. Sejak kemarin, Senin (7/6) pukul 08.00 WIB, banyak orang tua murid yang tidak bisa mengajukan akun untuk mendaftar PPDB.  Bahkan, pada Senin kemarin untuk pengajuan pendaftaran juga sempat dihentikan sementara waktu pada pukul 16.00 sampai 18.00 WIB. Setelahnya pun, laman masih mengalami eror, peristiwa ini disinyalir karena kepadatan server karena banyak yang mengakses pada waktu bersamaan.  Hari ini juga sama, di laman PPDB DKI terdapat pengumuman bahwa untuk pengajuan akun tidak bisa dilakukan terlebih dahulu untuk sementara waktu. Penghentian ini dilakukan untuk optimalisasi website.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/07/06/2021/ppdb-dki-banyak-kendala-perkumpulan-wali-murid-kesiapan-lemah/">PPDB DKI Banyak Kendala, Perkumpulan Wali Murid: Kesiapan Lemah</a>  "Sehubungan dengan Optimalisasi Sistem PPDB Online, Pengajuan Akun akan dihentikan sementara mulai hari selasa dari Pukul 01.30 sampai dengan 12.00 WIB. Setelah Proses Optimalisasi selesai, dapat melakukan Pengajuan Akun kembali," jelas akun Instagram @disdikdki yang dikutip, Selasa (8/6).  Kendala akses ini pun membuat masa pendaftaran untuk jalur yang tersedia diperpanjang. Dari yang semula pada 9 Juni, lalu kemerin diubah menjadi 10 Juni dan sekarang diundur ke 11 Juni.  "Waktu Pendaftaran akan diperpanjang sampai dengan hari jumat Tanggal 11 Juni 2021 Pukul 14.00 WIB. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," imbuhnya.  Sebelumnya, Juru Bicara Perkumpulan Wali Murid 8113, Jumono menyampaikan bahwa ini bukti bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak mempersiapkan secara matang akses digital dalam PPDB.  "Kejadian ini menunjukkan bahwa kesiapan panitia PPDB lemah. Tidak cepat diantisipasi ketika terjadi kejadian server ngadat (terhambat)," terang dia kepada JawaPos.com, Senin (7/6).  Kemudian, menurutnya juga pemberian akun kepada calon peserta yang bertepatan dengan pelaksanaan PPDB menjadi kelemahan. Mestinya pemberian akun kepada calon peserta didik diberikan minimal 3 hari sebelum pelaksanaan PPDB.  "Atas kejadian ini pihak panitia PPDB minimal harus menunda atau memundurkan jadwal PPDB satu hari," tambahnya.

Server PPDB DKI Bermasalah, Pendaftaran Diperpanjang Hingga 11 Juni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/ppdb-dki-eror.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Website pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta mengalami eror sejak awal pembukaan pukul 08.00 WIB. Kendala tersebut membuat mayoritas publik tidak bisa melakukan pengajuan akun untuk mendaftar.  Bahkan, saat ini di laman PPDB DKI terdapat pengumuman bahwa untuk pengajuan akun tidak bisa dilakukan terlebih dahulu untuk sementara waktu. Penghentian ini dilakukan untuk optimalisasi website.  "Sehubungan dengan optimalisasi sistem PPDB Online, pengajuan akun akan diberhentikan sementara waktu dari pukul 16.00 sampai dengan 18.00 WIB," tulis pemberitahuan tersebut yang dikutip JawaPos.com, Senin (7/6).  Kendala akses ini pun membuat masa pendaftaran untuk jalur yang tersedia diperpanjang. Dari yang semula pada 9 Juni, diundur menjadi 10 Juni. "Waktu pendaftaran akan diperpanjang sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 pukul 14.00 WIB. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, terima kasih," lanjut keterangan itu.  Sebelumnya, Plt Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Slamet menegaskan bahwa sistem PPDB DKI tidak down. Sistem tetap berjalan seperti biasa, namun mengalami perlambatan.  "Kami sudah memantau berapa-berapa dan masalah-masalah apa yang ada, jadi sekali lagi sistem hari ini tidak down, tapi mengalami perlambatan," jelas dia dalam webinar Transparansi dan Partisipasi Publik PPDB DKI Jakarta, Senin (7/6).  Saat ini, pihaknya pun terus berupaya agar hal ini bisa teratasi. Salah satunya adalah dengan cara menambah jumlah bandwith atau kapasitas untuk mengaksesnya diperbesar.  "Kami sedang berupaya untuk mengatasi pelambatan perlambatan ini. Tentunya secara teknis kami sudah siapkan baik peningkatan bandwidth-nya maupun penambahan penambahan seperti server dan lain-lainnya," pungkas dia.

Pemberitahuan Baru, Laman PPDB DKI Tak Bisa Daftar Sampai Pukul 6 Sore

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/ppdb-dkI.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Provinsi DKI Jakarta akan mulai membuka pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021/2022 pada Senin, 7 Juni 2021. Pelaksanaan PPDB 2021 ini akan dilaksanakan secara online.  "Kebijakan ini bertujuan menyetarakan kesempatan semua warga dari seluruh latar belakang agar bisa memperoleh pendidikan berkualitas di DKI Jakarta," tulis akun Instagram @disdikdki yang dikutip JawaPos.com, Minggu (6/6).  Berikut alur pendaftaran PPDB DKI 2021 secara online:  1. Pengajuan akun di web https://ppdb.jakarta.go.id 2. Aktivasi token 3. Pemilihan sekolah 4. Proses seleksi 5. Pengumuman 6. Lapor diri CPBD yang lolos seleksi  Sementara itu, berikut alur jadwal pendaftaran yang dibuka besok:  1. SD  a. Jalur Afirmasi : • Anak Asuh Panti dan Penyandang Disabilitas, dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal karena COVID-19 : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 9 Juni 2021) 2). Lapor Diri (10 – 11 Juni 2021)  b. Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 23 Juni 2021) 2). Lapor Diri (24 – 25 Juni 2021)  2. SMP-SMA a. Jalur Prestasi : • Akademik dan Non akademik : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 9 Juni 2021) 2). Lapor Diri (10 – 11 Juni 2021)  b. Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 30 Juni 2021) 2). Lapor Diri (1 – 2 Juli 2021)  3. SMK a. Jalur Prestasi : • Akademik dan Non Akademik : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 9 Juni 2021) 2). Lapor Diri (10 – 11 Juni 2021)  b. Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 30 Juni 2021) 2). Lapor Diri (1 – 2 Juli 2021)

PPDB DKI Dibuka Besok, Ini Jadwal Jalur yang Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Pendaftaran-Anak-Sekolah-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Orang tua siswa saat mendaftarkan anaknya di SDN Pengadilan I Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/6). Dinas Pendidikan Kota Bogor membuka waktu pendaftaran PPDB tingkat SD pada 8-11 Juni 2020. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Orang tua siswa saat mendaftarkan anaknya di SDN Pengadilan I Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/6). Dinas Pendidikan Kota Bogor membuka waktu pendaftaran PPDB tingkat SD pada 8-11 Juni 2020. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi DKI Jakarta 2021 untuk jenjang SD akan dimulai pada 7 Juni 2021 dan PAUD 21 Juni 2021. Adapun, pendaftaran PPDB 2021 ini dilakukan secara online.  Dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis PPDB, dikatakan bahwa untuk jenjang SD akan dibuka tiga jalur, yakni Jalur Afirmasi, Jalur Zonasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru.  Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu dan disubsidi oleh pemerintah. Jalur Afirmasi dibagi dalam dua ketentuan, yaitu afirmasi prioritas pertama dan afirmasi prioritas kedua.  Sementara Jalur Zonasi memberikan kesempatan anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. Jalur Zonasi ditentukan berdasarkan letak domisili Calon Peserta Didik Baru (CPDB) dengan zona berbasis kelurahan.  Lalu, untuk Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru diberikan untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas dan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas.  Berikut kuota untuk jenjang SD yang terdiri dari: 1. Jalur Afirmasi dengan kuota 25 persen 2. Jalur Zonasi dengan kuota 73 persen 3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru dengan kuota 2 persen  Berikut tahapan dan jadwal proses PPDB 2021 jenjang SD:  1. Jalur Afirmasi : • Anak Asuh Panti dan Penyandang Disabilitas, dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal karena COVID-19 : a). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 9 Juni 2021) b). Lapor Diri (10 – 11 Juni 2021)  • Anak yang Terdaftar dalam DTKS, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta: a). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (14 – 16 Juni 2021) 2). Lapor Diri (17 – 18 Juni 2021)  2. Jalur Zonasi : a). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (21 – 23 Juni 2021) b). Lapor Diri (24 – 25 Juni 2021)  3. Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru : a). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 23 Juni 2021) b). Lapor Diri (24 – 25 Juni 2021)  "Khusus jenjang SD dalam hal daya tampung belum terisi penuh saat PPDB berakhir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka dibuka tahap berikutnya," tulis Pergub tersebut yang dikutip JawaPos.com, Jumat (21/5).  Sedangkan untuk jenjang PAUD, PPDB dilaksanakan di satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal dan non formal tanpa ada ketentuan jalur. Berikut jadwalnya: 1. Pendaftaran dan Verifikasi Berkas (21 Juni – 7 Juli 2021) 2. Proses Seleksi (21 Juni – 7 Juli 2021) 3. Pengumuman (7 Juli 2021) 4. Lapor Diri (8 – 9 Juli 2021)

Ini Jalur PPDB DKI Jenjang PAUD dan SD Tahun Ajaran Baru 2021/2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Pendaftaran-Anak-Sekolah-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Orang tua siswa saat mendaftarkan anaknya di SDN Pengadilan I Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/6). Dinas Pendidikan Kota Bogor membuka waktu pendaftaran PPDB tingkat SD pada 8-11 Juni 2020. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Orang tua siswa saat mendaftarkan anaknya di SDN Pengadilan I Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/6). Dinas Pendidikan Kota Bogor membuka waktu pendaftaran PPDB tingkat SD pada 8-11 Juni 2020. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021/2022 pada 7 Juni mendatang. Hal ini tertuang dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis PPDB.  Dalam kebijakan tersebut, salah satu persyaratan untuk bisa mendaftar sekolah di DKI Jakarta adalah usia calon peserta didik. Di mana syarat itu diatur di dalam Pasal 4.  Adapun, berikut syarat umur minimal siswa untuk bisa mendaftar sekolah:  CPDB jenjang SPAUD  1. Berusia 2 sampai dengan 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis 2. Berusia 3 sampai dengan 4 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk Kelompok Bermain 3. Paling rendah berusia 4 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok A di Taman Kanak-Kanak 4. Paling rendah berusia 5 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok B di Taman Kanak-Kanak 5. Persyaratan usia sebagaimana di maksud pada angka 1 sampai dengan 4 dibuktikan dengan akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang 6. Tercatat dalam Kartu Keluarga  CPDB jenjang SD  1. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan 2. Usia sebagaimana di maksud pada angka 1 dibuktikan dengan akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang 3. Tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran  CPDB jenjang SMP  1. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan 2. Telah menyelesaikan Kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan 3. Usia sebagaimana di maksud pada angka 1 dibuktikan dengan akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang 4. Tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1  tahun sebelum awal tanggal pendaftaran  CPDB jenjang SMA  1. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan 2. Telah menyelesaikan Kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan 3. Usia sebagaimana di maksud pada angka 1 dibuktikan dengan akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang 4. Tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1  tahun sebelum awal tanggal pendaftaran  CPDB jenjang SMK  1. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan 2. Telah menyelesaikan Kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan 3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang 4. Tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran 5. Bagi CPDB penyandang disabilitas, dalam memilih kompetensi keahlian pada SMK menyesuaikan dengan karakteristik tuntutan kompetensi keahlian yang dipilih  CPDB jenjang SLB  1. TKLB a. Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang b. Tercatat dalam Kartu Keluarga. 2. SDLB a. Berusia paling rendah berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan b. Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang c. Tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran 3. SMPLB a. Berusia paling tinggi 18 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan b. Telah menyelesaikan Kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan c. Tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. 4. SMALB a. Berusia paling tinggi 24 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan b. Telah menyelesaikan Kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan c. Tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran  CPDB jenjang PKBM  1. Paling rendah berusia 7 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk paket A setara SD 2. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang 3. Memiliki Surat Keterangan Lulus bagi peserta didik yang akan masuk Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA

Dari TK Hingga SMA, Ini Syarat Usia untuk Bisa Daftar PPDB DKI 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Pendaftaran-Anak-Sekolah-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Orang tua siswa saat mendaftarkan anaknya di SDN Pengadilan I Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/6). Dinas Pendidikan Kota Bogor membuka waktu pendaftaran PPDB tingkat SD pada 8-11 Juni 2020. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Orang tua siswa saat mendaftarkan anaknya di SDN Pengadilan I Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/6). Dinas Pendidikan Kota Bogor membuka waktu pendaftaran PPDB tingkat SD pada 8-11 Juni 2020. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021/2022 pada 7 Juni 2021. Pelaksanaan ini sudah ditetapkan dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis PPDB.  Saat ini, akibat pandemi Covid-19, pelaksanaan PPDB dilakukan secara daring. Adapun, berikut jadwal pelaksanaan PPDB DKI 2021/2022:  1. PAUD • Pendaftaran dan Verifikasi Berkas (21 Juni – 7 Juli 2021) • Proses Seleksi (21 Juni – 7 Juli 2021) • Pengumuman (7 Juli 2021) • Lapor Diri (8 – 9 Juli 2021)  2. SLB • Pendaftaran dan Verifikasi Berkas (21 Juni – 7 Juli 2021) • Proses Seleksi (21 Juni – 7 Juli 2021) • Pengumuman (7 Juli 2021) • Lapor Diri (8 – 9 Juli 2021)  3. PKBM • Pendaftaran dan Verifikasi Berkas (26 Juli – 2 Agustus 2021) • Proses Seleksi (26 Juli – 2 Agustus 2021) • Pengumuman (2 Agustus 2021) • Lapor Diri (3 – 4 Agustus 2021)  4. SD a. Jalur Afirmasi : • Anak Asuh Panti dan Penyandang Disabilitas, dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal karena COVID-19 : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 9 Juni 2021) 2). Lapor Diri (10 – 11 Juni 2021)  • Anak yang Terdaftar dalam DTKS, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (14 – 16 Juni 2021) 2). Lapor Diri (17 – 18 Juni 2021)  b. Jalur Zonasi : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (21 – 23 Juni 2021) 2). Lapor Diri (24 – 25 Juni 2021)  c. Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 23 Juni 2021) 2). Lapor Diri (24 – 25 Juni 2021)  5. SMP-SMA a. Jalur Prestasi : • Akademik dan Non akademik : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 9 Juni 2021) 2). Lapor Diri (10 – 11 Juni 2021)  b. Jalur Afirmasi : • Anak Asuh Panti dan Penyandang Disabilitas, dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal karena COVID-19 : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (14 – 16 Juni 2021) 2). Lapor Diri (17 – 18 Juni 2021)  • Anak yang Terdaftar dalam DTKS, Anak Penerima KJP Plus, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta, anak penerima KJP Plus sekaligus PIP : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (21 – 23 Juni 2021) 2). Lapor Diri (24 – 25 Juni 2021)  c. Jalur Zonasi : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (28 – 30 Juni 2021) 2). Lapor Diri (1 – 2 Juli 2021)  d. Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 30 Juni 2021) 2). Lapor Diri (1 – 2 Juli 2021)  6. SMK a. Jalur Prestasi : • Akademik dan Non Akademik : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 9 Juni 2021) 2). Lapor Diri (10 – 11 Juni 2021)  b. Jalur Afirmasi : • Anak Asuh Panti dan Penyandang Disabilitas, dan Anak Tenaga Kesehatan yang Meninggal karena COVID-19 : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (14 – 16 Juni 2021) 2). Lapor Diri (17 – 18 Juni 2021)  • Anak yang Terdaftar dalam DTKS, Anak Penerima KJP Plus, Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, dan Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta, anak penerima KJP Plus sekaligus PIP : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (21 – 23 Juni 2021) 2). Lapor Diri (24 – 25 Juni 2021)  c. Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru : 1). Pendaftaran – Seleksi – Pengumuman (7 – 30 Juni 2021) 2). Lapor Diri (1 – 2 Juli 2021)  Kemudian, berikut alur pendafataran PPDB DKI 2021 secara online:  1. Pengajuan akun di web https://ppdb.jakarta.go.id 2. Aktivasi token 3. Pemilihan sekolah 4. Proses seleksi 5. Pengumuman 6. Lapor diri CPBD yang lolos seleksi

Ini Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Demo-Tolak-PPDB-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-10-1.jpg" alt="Sejumlah orang tua murid berunjuk rasa di depan kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (29/6/2020). Unjuk rasa yang diikuti ratusan orang tua murid tersebut menuntut penghapusan syarat usia dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta. Foto: Dery Ri" width="100%">
<figcaption>Sejumlah orang tua murid berunjuk rasa di depan kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (29/6/2020). Unjuk rasa yang diikuti ratusan orang tua murid tersebut menuntut penghapusan syarat usia dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta. Foto: Dery Ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta menggunakan usia sebagai tolak ukur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI 2020. Hal tersebut pun menjadi permasalahan yang membuat mayoritas masyarakat menolak.  Menanggapi hal itu, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji berpendapat bahwa apa yang dilakukan Disdik DKI sudah tepat, yakni terkait pemerataan pendidikan.  Sebab, berdasarkan neraca pendidikan daerah (NPD) di DKI Jakarta 2019, terdapat 20 persen anak usia SMA dan SMK, 18 persen anak usia SMP san lebih dari 4 persen anak usia SD di kawasan ibu kota yang belum bersekolah.  "Itu kan besar. Pertanyaannya siapa yang mau mikirin mereka, apakah mereka terus ngga punya hak untuk sekolah. mereka yang beberapa tahun nggak sekolah ini didahulukan dan diprioritaskan, bagus kan, pemerataan pendidikan," ungkap dia ketika dihubungi JawaPos.com, Sabtu (4/7).  Kemudian, menurutnya, mereka yang tidak bersekolah ini berada dari kalangan menengah ke bawah. Sebab, anak didik yang keluarganya mampu tentu saja akan menyekolahkan anaknya bagaimanapun juga.  "Sekarang Pemprov DKI membuka akses untuk menerima anak-anak yang selama ini tidak sekolah. Mereka itu tidak sekolah karena (seleksi, Red) dengan nilai. Anak orang kecil (tidak mampu) pasti di bawah anak orang kaya (nilainya). Anak orang kaya kan bisa beli buku, bimbel, panggil guru les. Anak miskin kan tidak," tutur dia.  Mengomentari mayoritas orang dari ekonomi berkecukupan yang tidak terima anaknya gagal seleksi di sekolah negeri, Indra pun mempertanyakan alasan kenapa mereka sulit sekali menerima hal tersebut.  "Kenapa sih harus ngotot, apalagi yang keluarga menengah ke atas. Gunakan ini untuk memberikan didikan kepada anak yang baik, daripada mendidik anak supaya menghalalkan segala cara untuk mendapat keinginan. Ajarkan mereka untuk berbagi, ajarkan mereka berkeadilan sosial," tutupnya.

Pengamat Sebut Sistem PPDB DKI Dari Segi Usia Sudah Tepat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppdb dki jakarta

Berita Terkini