<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sistem-zonasi-ppdb-ditentukan-menggunakan-gps_m_227544.jpg" alt="Orang tua murid protes karena anaknya tidak lolos PPDB" width="100%">
<figcaption>Orang tua murid protes karena anaknya tidak lolos PPDB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 masih meninggalkan polemik yang belum terselesaikan. Berbagai pengaduan dari orang tua calon siswa pun terus bermunculan beberapa terakhir ini. Sebagimana diketahui, sistem zonasi ditentukan atas persetujuan antara orang tua siswa dan operator di setiap sekolah. Namun masih terdapat kesalahan dalam penetuan titik koordinat tersebut. Tim PPDB Dinas Pendidikan Kota Bandung, Edy Suparjoto, mengatakan pihaknya telah mencantumkan pengumuman soal kesalahan titik koordinat di situs resmi PPDB. Disebutkan setiap calon peserta didik dan orang tua yang mendaftar sudah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan selama masa pendaftaran belum berakhir. Karena penentuan zonasi ini dilakukan melalui titik koordinat GPS. Sehingga, masih terdapat kesalahan pihak orang tua saat menentukan titik koordinatnya. Padahal, kata Edy di website resmi PPDB sudah jelas tertulis perihal kesalahan titik koordinat itu berlaku pada saat pendaftaran. "Selain itu, berdasarkan SOP-nya, ketika menentukan titik koordinat atau zonasi, sekolah juga harus memuat penjelasan penentuan titik koordinat itu," kata Edy di Bandung, Jumat (13/7). Maka, jika para orang tua tidak melaporkan atau memperbaiki data yang sudah dibuat sebelumnya hingga masa habis pendaftaran, akan diproses dan dinyatakan data valid. "Kan sebelum fix, titik koordinat sudah dipastikan kembali dengan bertanya kepada orang tua titik yang pas bahkan sampai di gangnya. Baru diklik dan ditandatangani (orang tua)," ujarnya. Namun, jika pihak sekolah yang salah Itu maka akan ditindaklanjuti dan akan diberi peringatan hingga sanksi. Maka terkait kesalahan dalam penetuan zonasi yang akan diproses, tergantung pihak yang salah, apakah human error dari pihak sekolah atau memang ketidaktelitian orang tua calon siswa. Untuk diketahui, menurut Edy pengaduan orang tua masih diterima hingga Jumat (13/7) hari ini. Karena, mulai Senin (16/7) sudah memasuki tahun ajaran baru 2018/2019. Hingga saat ini pihak Dinas Pendidikan masih menerima protes dan pengaduan dari orang tua siswa di kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Sistem Zonasi PPDB Ditentukan Menggunakan GPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ppdb-zonasi-kacau-5069-siswa-gagal-masuk-smp-negeri-di-bandung_m_227217.jpg" alt="Orang tua siswa mengeruduk kantor Disdik Bandung." width="100%">
<figcaption>Orang tua siswa mengeruduk kantor Disdik Bandung.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 telah ditutup sejak 9 Juni 2018 lalu. Namun hasil pengumanan PPDB tidak memberikan kabar baik untuk semua siswa-siswi yang mendaftar ke sekolah negeri. PPDB 2018, sebanyak 21122 siswa yang mendaftar ke SMP negeri di Bandung. Namun Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan hanya menyediakan sebanyak 16022 kursi. Sehingga sekitar 5069 siswa dinyatakan tidak lolos masuk ke SMP negeri. Tim PPDB Kota Bandung, Edy Suparjoto mengatakan Pemerintah Kota Bandung sudah semaksimal mungkin memberi kuota calon siswa tingkat menengah. Bahkan kursi PPDB 2018 jauh lebih banyak yakni 16022 kursi sedangkan PPDB 2017 sekitar 13000 saja. Artinya kalau melihat kursi, kata Edy kebijakan Kota Bandung dengan analisis data tingkat SMP sudah maksimal. Bahkan beberapa ruang seperti laboraturium, perpustakaan dan lainnya ikut dimaksimalkan menjadi ruang kelas. "Seperti perpustakaan, Lap IPA, Lab komputer sudah dijadikan kelas. Ini demi memberikan pelayanan yang kami miliki," kata Edy di Bandung, Kamis (12/7). Bagi siswa yang tidak lulus masuk SMP negeri masih ada alternatif masuk ke pilihan ketiga yakni sekolah swasta. Namun saat ini masih ditemukannya kendala, ketika orang tua siswa kesulitan mendaftarkan ke swasta. Terlebih dengan biaya yang cukup besar dibanding negeri. Hal ini pun perlu dicermati, ketika peserta didik yang tidak mampu dan tidak diterima di sekolah negeri. Maka akan salurkan. Pihaknya mencoba meminta diskresi milik Wali Kota Bandung. Pendidikan terutama jalur rawan melanjutkan pendidikan (RMP) sekolah negeri dan swasta akan dijamin. "Namun, kejadian kemarin, pengumuman Senin, Selasa mereka (orang tua siswa) daftar ke swasta banyak yang ditolak. Itu nanti kita fasilitasi kita pendampingan untuk bisa diterima dengan tanpa dipungut biaya apapun," paparnya. Permasalahannya yakni komitmen pihak swasta. Maka pihaknya akan laksanakan pendampingan untuk diarahkan bahwa sekolah swasta dilarang memungut biaya apapun. "Karena kemarin sudah ada yang melimpahkan ke pilihan ke tiga (swasta) ternyata masih dipungut DSP, dan lainnya. Itu yang menjadi bahan kajian kita untuk pendampingan langsung kepada siswa dan orang tua siswa RMP," pungkasnya.

PPDB Zonasi Kacau, 5.069 Siswa Gagal Masuk SMP Negeri di Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jika-ada-jual-beli-kursi-ridwan-kamil-siap-pidanakan-oknum-di-sekolah_m_226980.jpg" alt="Wali Kota Bandung Ridwan Kamil." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru menimbulkan polemik di masyarakat. Dengan adanya polemik terkait diterapkannya sistem zonasi secara nasional, sehingga tidak sedikit orang tua yang gagal mendaftarkan anaknya di sekolah favorit. Hal ini memicu kekhawatiran adanya dugaan jual beli kursi dan hal lainnya dari oknum sekolah kepada orang tua murid. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengatakan jika pihak sekolah di Bandung kedapatan melanggar atau bertindak menyimpang akan dikenakan sanksi tegas. Seperti halnya jual beli kursi, orang kaya menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam PPDB, maka akan ditindak sesuai peraturan yang ada. "Kita ada format pidana, dulu juga dilaporkan. Mungkin ada yang diberhentikan dan sebagainya. Jadi kalau ada kecurangan sifatnya kriminal misal orang kaya ngaku miskin tolong dikasih tahu. Kita akan lakukan tindakan," kata Ridwan Kamil, Rabu (11/7). Terkait program subsidi pendidikan, kata Kang Emil sapaan Ridwan Kamil, hanya diperuntukkan bagi warga Bandung kelas menengah ke bawah atau yang kurang mampu. Sehingga jika ada orang kaya menggunakan SKTM untuk bisa masuk ke salah satu sekolah harus ditindak. "Program subsidi bagi warga yang tidak mampu, kalau orang kaya ke swasta minta subsidi dimana rasa keadilannya, kan tidak ada," ujarnya. Program subsidi diantaranya yakni warga yang tidak mampu membiayai anaknya sekolah maka harus dibantu. Bahkan tidak hanya biaya SPP melainkan fasilitas lainnya berupa alat-alat sekolah. "Kita biayai di sekolah negeri dan swasta itu dari tahun lalu ada. Bahkan di luar SPP, kita ada dibantu seragam, buku, sepatu jika betul-betul mereka warga tidak mampu," tuturnya. Hal lain, terkait polemik sistem zonasi, pada intinya peraturan ini bukan kebijakan lokal Kota Bandung melainkan nasional. Namun Bandung sudah mempraktekan dengan versi lokal sebelum peraturan ini diterapkan pada PPDB 2018, hanya bedanya lebih dimaksimalkan.

Jika Ada Jual Beli Kursi, Ridwan Kamil Siap Pidanakan Oknum di Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-diterima-di-sekolah-negeri-orang-tua-siswa-geruduk-kantor-disdik_m_226972.jpg" alt="Orang tua siswa melakukan aksi di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Jalan Ahmad Yani, Bandung, Rabu (11/7)." width="100%">
<figcaption>Orang tua siswa melakukan aksi di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Jalan Ahmad Yani, Bandung, Rabu (11/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan orang tua siswa geruduk kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung karena anaknya tidak diterima di sekolah negeri Bandung, Rabu (11/7). Hal tersebut dipicu karena Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) no 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018. Orang tua siswa, Mira Rosniati, 37, mengatakan, sistem zonasi mempersulit anaknya masuk ke sekolah negeri di Kota Bandung. Namun sistem zonasi ini tidak konsisten karena banyak terjadi penyimpangan. "Saya daftarkan anak saya ke pilihan pertama SMPN 33 Bandung, kedua SMPN 25 Bandung. Tapi karena zonasi, anak saya tidak diterima padahal jarak rumah ke sekolah cuma 180 meter,&nbsp;gigireun pisan&nbsp;(di samping,&nbsp;Red)," kata Mira saat ditemui di Kantor Disdik Bandung, Rabu (11/7). Bahkan, lanjutnya, tetangganya yang jarak ke sekolah lebih jauh diterima di SMPN 33 Bandung. Maka ada kecurigaan terkait aturan jarak dalam sistem zonasi di sekolah. "Iya teman saya anaknya diterima, padahal jaraknya lebih jauh dari saya. Kalau nilai rapor pun saya padahal mah," ujarnya. Dengan kejadian seperti ini banyak orang tua siswa yang dirugikan karena tidak bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Lebih mengkhawatirkan lagi ketika ada beberapa anak yang enggan sekolah karena gagal masuk di sekolah tujuan. "Iya anak saya sampai nggak mau sekolah, nggak mau makan kalau tidak masuk ke sekolah negeri. Jadi saya menuntut ke pemerintah untuk memberikan solusi yang tepat bagi warga Bandung, terkhusus orang tua siswa," tandasnya. Sejak pukul 14.00 WIB, kantor Disdik Bandung dipenuhi orang tua siswa yang hendak melakukan aksi dan meminta kejelasan kepada pemerintah. Namun tidak terlihat adanya pegawai Disdik yang keluar. Padahal semua orang tua siswa sudah menggeruduk dan melakukan demonstrasi di ruang tunggu Disdik Bandung.

Tak Diterima di Sekolah Negeri, Orang Tua Siswa Geruduk Kantor Disdik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kang-emil-klaim-kualitas-pendidikan-di-bandung-terbaik_m_226619.jpg" alt="Wali Kota Bandung Ridwan Kamil." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil menjamin kualitas pendidikan sekolah di Kota Bandung salah satu terbaik di Indonesia. Hal itu dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih dari 90. Terkait banyaknya orang tua siswa yang melakukan protes penerimaan peserta didik baru (PPDB) karena menerapkan sistem zonasi, pria yang kerap disapa Kang Emil ini mengimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir ketika anaknya tidak bisa masuk sekolah favorit. "Jadi tidak usah khawatir, kualitas di kota bandung baik IPM pendidikan sekolah saja lebih dari 90 artinya Bandung merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia," kata Kang Emil di Bandung, Senin (9/7). PPDB 2018 pada dasarnya seluruh Indonesia sama mengacu pada regulasi Kemendikbud 2018 yang mewajibkan hadir nya sistem zonasi di seluruh wilayah Indonesia. Regulasi tersebut memprioritaskan memberikan haknya kepada siswa yang tempat tinggalnya tidak jauh dari sekolah. "Sehingga persentase kepada mereka yang ingin bersekolah jauh dari rumah menjadi terbatas," ujarnya. Dinamika protes tersebut selalu ada setiap tahunnya. Maka Pemerintah Kota Bandung selalu mencoba semaksimal mungkin bersikap adil kepada seluruh calon siswa. "Oleh karena itu, kalau ada kekurangpahaman atau kepuasan kita ada lembaga pengaduan yang Insya Allah akan memfasilitasi jika permasalahan itu bisa diatasi secara aturan dan regulasi," tuturnya. Menurutnya, PPDB ini pasti akan terus terjadi adanya protes karena ketidakpuasan terhadap kebijakan. Pada intinya inilah pekerjaan rumah (PR) besar negara karena sekolah negeri memang terbatas. Semua orang tua siswa berlomba ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri namun jumlah terbatas. Maka dari itu ada istilah sekolah berkualitas dan favorit. "Ini adalah polemik, karena ada persepsi sekolah favorit tadi. Padahal kita sudah merolling guru-guru terbaik di Bandung dan kepala sekolah se-Bandung, jadi mau sekolah dimanapun sama sebenarnya," paparnya. Sehingga ketika ada dinamika seperti ini sosialisasi harus diperhatikan. Tentunya setiap orang tua punya harapan dan cita-cita tetapi dinamika pendidikan tidak semata-mata kepintaran saja, ada rasa keadilan. Bahkan yang tidak mampu atau berprestasi harus difasilitasi.

Kang Emil Klaim Kualitas Pendidikan di Bandung Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/oknum-terlibat-jual-beli-kursi-ppdb-begini-tindakan-tegas-iwan-bule_m_224801.jpeg" alt="Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen Mochamad Iriawan alias Iwan Bule." width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen Mochamad Iriawan alias Iwan Bule.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, M Iriawan akan menindak tegas bagi oknum yang terlibat dalam jual beli kursi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Jawa Barat. Pasalnya, PPDB sudah sedang berlangsung. Perihal akan ditindak secara tegas dnegan memberikan sanksi, hal tersebut untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Jawa Barat. "Kami aka memberikan sanksi karena disitulah kami memberikan pemahaman kepada publik bahwa kita harus lakukan sesuai prosedur yang ada," kata Iwan Bule saat minjau SMA 5 Bandung, Bandung, Selasa (3/7). Hal tersebut sudah sesuai prosedur. Karena PPDB tahun 2018/2019 sudah memiliki sistem baru yang harus ditaati. Walaupun tindakan jenis pemalsuan menyangkut tidak pidana, untuk peringatan awal baru sanksi sanksi tindak administratif terlebih dahulu. "Masuk dalam kategori pemalsuan, penipuan ada, yang jelas sanksi administratif dulu, kemudian kami lihat nanti," ujarnya. Mantan Kapolda Metro Jaya yang kerap disapa Iwan Bule mengatakan dan memastikan PPDB di Jawa Barat terbilang masih aman dan lancar. "Insya Allah kita maksimal melakukan itu. Saat ini masih dalam keadaan yang lancar dan fair. Karena kembali kita ingin juga mendapatkan hasil-hasil yang bagus dalam kegiatan ini," ungkapnya. Iwan Bule pun mengimbau kepada masyarakat atau orang tua siswa untuk Jangan tergiur terhadap janji-janji terhadap oknum tertentu. Jika ada yang mau mencoba bantu pun itu tidak bisa karena sistem sudah ada dan siap berlaku. Sehingga tidak ada cara untuk bisa membantu dengan cara menyimpang.

Oknum Terlibat Jual Beli Kursi PPDB, Begini Tindakan Tegas Iwan Bule

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ppdb-sistem-zonasi-ditentukan-operator-sekolah_m_224790.jpeg" alt="Disdik Bandung." width="100%">
<figcaption>Disdik Bandung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Pendidikan membuka penerima peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Namun sistem zonasi tersebut akan berbeda di setiap sekolah. Pasalnya ada ditentukan dan ada peran operator sekolah dalam menentukan jarak. Dalam hal ini sistem zonasi merupakan jarak dari sekolah ke rumah siswa tersebut. Maka dibutuhkan operator untuk mengukur dan mengecek seberapa jauh jaraknya. Hak tersebut pun diungkapkan Koordinator Pengawas PPDB Disdik Jabar Ari A Sobari dalam kegiatan Bandung menjawab di Taman Sejarah, Bandung, Selasa (3/7). "Ada peran operator dalam menetukan jarak. Sehingga setiap orang tua peserta didik akan bertemu atau berkonsultasi dengan operator sekolah. Untuk menentukan jarak yang sesuai," kata Ari, Bandung, Selasa (3/7). Pasalnya, tidak sedikit sistem zonasi tersebut dilanggar karena ketidaktahuan dari masyarakat. Bahkan kalaupun tahu, banyak yang memberikan informasi alamat secara tidak lengkap. "Maka kalau ada operator, biar operator yang mengecek (jarak dari sekolah ke rumah)," ujarnya. Perihal adanya kekeliruan jarak, kata Ari pihak orang tua calon peserta didik bisa langsung protes dan konsultasi kepada operator untuk mengadu. Karena data jarak bisa diperbaiki jika ditemukan kekeliruan. Adanya keharusan orang tua menemui operator karena harus adanya kesepakatan antara operator dan orang tua.

PPDB Sistem Zonasi Ditentukan Operator Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kadisdik-bandung-orang-tua-ingin-sekolah-favorit-tapi-jaraknya-jauh_m_224740.jpeg" alt="Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung Elih Sudiapermana." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung Elih Sudiapermana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung menggelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019. Namun sedikit berbeda, pasalnya pada PPDB tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Disdik menggunakan sistem zonasi. Maksud sistem zonasi merupakan penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak tempat tinggal dan sekolah. Hal itu bertujuan agar semua warga Kota Bandung bisa mendapat pendidikan yang dekat tempat tinggal. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/07/2018/pesan-kang-emil-ke-calon-wali-kota-bandung-unggul-versi-hitung-cepat" target="_blank">Kota Bandung</a> Elih Sudiapermana mengatakan sistem yang diupayakan dalam pemerataan untuk mendapat pendidikan yang sama. "Sebab dalam hal ini masih banyak orang tua yang menginginkan anaknya masuk sekolah favorit yang padahal jaraknya jauh," kata Elih di Taman Sejarah, Bandung, Selasa (3/7). Tidak ada salahnya, kata Elih terkait masyarakat yang menginginkan anaknya masuk ke salah satu sekolah terfavorit. Hanya saja untuk tahun 2018 diberlakukan sistem zonasi. Selain untuk pemerataan juga untuk keefektifan belajar dari siswa sendiri. "Misal sekolah di pusat Kota sedangkan rumah di Ciawastra atau perbatasan Kota dan Kabupaten, maka siswa tersebut harus berangkat lebih pagi karena jarak belum lagi macet. Sedangkan di sekolah siswa akan terkuras tenaganya (di perjalanan)," ujarnya. Namun dalam sistem zonasi pmtidak ada aturan radius atau jarak berapa meter antara sekolah dan rumah. Sebab ini akan disesuikan dengan peserta didik itu sendiri. "Seperti dulu melalui jalur Nem, banyak pertanyaan standar seperti berapa nemnya kalau mau masuk SMAN 5 atau Favorit lainnya. Nah ini tidak bisa ditarget melainkan akan dilihat berapa nem yang mendaftar (menyesuaikan). Ini pun terjadi pada sistem zonasi," ujarnya. Pastinya, kata Elih sistem zonasi merupakan untuk pemerataan pendidikan warga <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/06/2018/persiapan-akhir-pencoblosan-kota-bandung-sudah-100-persen" target="_blank">Bandung</a>, yang disesuaikan dengan jarak sekolah dan rumah. Disdik Kota Bandung membuka PPDB SMP secara online dengan memprioritaskan anak usia 12-15 tahun. Dengan membagi empat jalur penerimaan SMP, yaitu jalur akademik, jalur Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), jalur prestasi, dan jalur reguler. Namun tiap jalur pun memiliki karakteristik yang berbeda. Jalur akademik hanya berlangsung di lima sekolah, yaitu SMPN 2, SMPN 5, SMPN 7, SMPN 14, dan SMPN 44. Sekolah tersebut dikhususkan karena berlokasi jauh dari pemukiman penduduk.

Kadisdik Bandung: Orang Tua Ingin Sekolah Favorit, Tapi Jaraknya Jauh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppdb bandung

Berita Terkini