<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/07/ppdb-smp-64281066.png" alt="CEK PPDB: Seorang warga mengakses website PPDB. Jumlah wali murid yang menarik berkasnya di sekolah swasta terus bertambah." width="100%">
<figcaption>CEK PPDB: Seorang warga mengakses website PPDB. Jumlah wali murid yang menarik berkasnya di sekolah swasta terus bertambah.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masih menemukan beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. Salah satunya mengenai implementasi penerapan jalur zonasi yang diwarnai sejumlah kecurangan. ORI merekomendasikan perlunya menutup celah-celah itu.</p> <p>Hasil tersebut disampaikan ORI setelah mengumpulkan hasil pengawasan pelaporan PPDB 2023 periode Maret&ndash;Agustus. Pengumpulan data diambil dari 58 kabupaten/kota di 28 provinsi. &rdquo;Hasilnya, masih ditemukan beberapa masalah di lapangan,&rdquo; ucap anggota ORI bidang pendidikan Indraza Marzuki Rais di Jakarta kemarin.</p> <p>Untuk zonasi salah satunya mengenai kerentanan terhadap blank spot saat pelaksanaannya. Juga masih ditemukannya sejumlah ketidaksesuaian rumah dengan titik koordinat. Ada pula laporan mengenai manipulasi dan pemalsuan dokumen selama proses pendaftaran jalur zonasi.</p> <p>Masalah lainnya, tidak semua penyelenggara PPDB juga melakukan pembagian zonasi secara luas. &rdquo;Masih menentukan zonasi hanya dari titik domisili ke titik sekolah,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Padahal, dalam ketentuan, mekanisme zonasi juga bisa dibagi berdasar spasial. Artinya, penerapan zonasi bisa dalam lingkup RW atau wilayah, disesuaikan dengan jumlah peserta didik dengan sekolah.</p> <p>Sementara itu, untuk pelaksanaan PPDB di lingkungan Kemenag, catatan ORI terkait dengan belum banyaknya pendaftaran menggunakan daring. &rdquo;Padahal, pelaksanaan daring direkomendasikan dalam aturan,&rdquo; katanya.</p> <p>Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang menyatakan, masalah PPDB, khususnya jalur zonasi, mayoritas terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Khususnya di jenjang SMA dan SMP. &rdquo;Kalau untuk PPDB SD tidak ada masalah,&rdquo; ujarnya. <strong>(elo/c9/ttg)</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masih menemukan beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023.

Ombudsman RI Temukan Kecurangan Sistem Zonasi dalam PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/IMG-20230516-WA0026-01-1164672463.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 di Jawa Barat untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 di Jawa Barat untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap 80-an kasus pemalsuan syarat Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di Jabar.&nbsp;</p> <div dir="auto">Hal itu dilakukan usai terdata sekitar 4700 siswa dibatalkan keikutsertaannya dalam PPDB di wilayah Jawa Barat lantaran mengakali jalur zonasi dengan domisili palsu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ridwan menjelaskan, pemalsuan syarat PPDB dalam 80-an kasus itu dilakukan dengan cara mengedit secara elektronik QR Code yang ada dalam Kartu Keluarga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang link-nya masuk ke website dukcapil palsu," katanya dalam unggahan Instagramnya, dikutip Selasa (1/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011818656/ratusan-pakar-dari-15-negara-berkongres-di-unair-bahas-perkembangan-ilmu-bedah">Ratusan Pakar dari 15 Negara Berkongres di Unair, Bahas Perkembangan Ilmu Bedah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga data yang dicek panitia PPDB seolah-olah alamatnya dekat dengan sekolah. Padahal tidak," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk menindaklanjuti hal itu dan menimbulkan efek jera, Ridwan menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Politikus Golkar itu menegaskan bahwa hal ini sudah masuk dalam ranah pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/011818647/detik-detik-aspal-meledak-di-jalan-pasar-kembang-surabaya-begini-kesaksian-warga-sekitar">Detik-Detik Aspal Meledak di Jalan Pasar Kembang Surabaya, Begini Kesaksian Warga Sekitar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini akan dilaporkan ke kepolisian karena sudah masuk ranah pidana. Mengedit secara elektronik Kartu Keluarga sama dengan memalsukan dokumen negara," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kepada Anda para pemalsu atau mungkin orang tua yang terlibat dengan sengaja, siap-siapa bertemu di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum Anda," pungkas Mantan Wali Kota Bandung itu.</div>

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan akan menempuh jalur hukum terhadap 80-an kasus pemalsuan syarat Pendaftaran PPDB 2023 di Jabar.

Ridwan Kamil Akan Laporkan 80 Kasus Pemalsuan Domisili untuk PPDB 2023 ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/IMG-20230516-WA0026-01-1164672463.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 di Jawa Barat untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 di Jawa Barat untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengkritisi pembatalan kelulusan 4.791 siswa karena curang dalam PPDB oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Indra mengatakan keputusan Kang Emil itu seperti jeruk makan jeruk.&nbsp;</p> <p>Pasalnya modus kecurangan berupa pindah Kartu Keluarga atau domisili, tentunya libatkan Dinas Dukcapil setempat. Peluang curang dalam aturan zonasi PPDB bisa dicegah jika sistem mutasi atau pindah kependudukan berjalan dengan pengawasan ketat.&nbsp;</p> <p>"Sekarang kita tidak tahu nasib ribuan siswa itu bagaimana," kata Indra saat dihubungi Selasa (18/7) malam. Apakah difasilitasi masuk sekolah negeri sesuai domisili yang sah. Atau putus sekolah. Atau masuk ke sekolah swasta. Menurut dia, kejelasan nasib siswa tersebut juga harus dijelaskan oleh jajaran Pemprov Jawa Barat.&nbsp;</p> <p>Dia menjelaskan kasus kecurangan PPDB di Jawa Barat itu membuka fakta jumlah SMAN dan SMKN tidak sebanding dengan jumlah anak usia sekolah. "Fakta kedua mutu antara satu sekolah negeri, dengan sekolah negeri lainnya tidak setara," katanya.&nbsp;</p> <p>Indra mengatakan idealnya sebagai sekolah yang dibiayai negara, kualitas sekolah negeri harus sepada. Perkara ada yang memiliki keunggulan di bidang tertentu, itu lumrah. Tetapi harus secara organik berdasarkan kemampuan siswanya. Misalnya ada SMAN yang menonjol di sepak bola, musik, keilmuan, dan lainnya.&nbsp;</p> <p>Tetapi secara umum, kualitas pendidikan di sekolah negeri harus sama. Indra menegaskan tidak boleh ada ketimpangan kualitas di sekolah negeri. Dia menganalogikan seperti layanan di sebuah kantor kelurahan. Semuanya sama, karena SDM dan operasionalnya didanai negara. Jadi masyarakat dari kelurahan A, tidak perlu nyerobot ke kelurahan B untuk mengurus layanan publik.&nbsp;</p> <p>Sama halnya dengan layanan pendidikan. Jika SMAN di kecamatan A setara kualitasnya dengan SMAN di kecamatan B atau C, maka tidak sampai ada praktik manipulasi alamat. Sebab mau masuk sekolah negeri di wilayahnya sendiri, kualitasnya sama.&nbsp;</p> <p>Indra menyayangkan sikap pemerintah pusat yang cenderung diam soal polemik PPDB 2023. Dia belum mendengar pernyataan tegas dari Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Termasuk dari Presiden Joko Widodo, juga belum ada komentar soal PPDB. Padahal sistem zonasi PPDB sudah berjalan sekitar tujuh tahun. Dan setiap tahunnya sarat masalah.&nbsp;</p> <p>Soal kualitas pendidikan secara fisik, Indra mengatakan anggarannya sekarang ada di Kementerian PUPR. "Sayangnya Menteri PUPR malah sibuk mengurisi rumput stadion, IKN, atau jalan tol saja," jelasnya. Harusnya ketika dititipi anggaran fisik pembangunan sekolah, dijalankan dengan baik. Kualitas fisik sekolah jiga berhubungan dengan kualitas pembelajaran di dalamnya. <strong>(*)</strong></p>

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji kritisi pembatalan kelulusan 4.791 siswa karena curang dalam PPDB oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Pembatalan Kelulusan PPDB 4.791 Siswa Di Jabar Ibarat Jeruk Makan Jeruk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/18/Heru-Budi-tinjau-PPDB-2770585112.jpg" alt="Heru Budi saat meninjau proses belajar-mengajar di SDN Duren Sawit 07 Pagi dan SDN Duren Sawit 08 Pagi." width="100%">
<figcaption>Heru Budi saat meninjau proses belajar-mengajar di SDN Duren Sawit 07 Pagi dan SDN Duren Sawit 08 Pagi.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta maaf jika dalam selama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berlangsung di ibu kota, pemerintah masih belum optimal memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga.</p> <div dir="auto">"Jika ada pelayanan yang masih kurang, tentunya saya mohon maaf. Ini akan kita evaluasi untuk penyelenggaraan yang lebih baik di tahun depan,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permintaan maaf itu disampaikan Heru saat meninjau proses belajar-mengajar di SDN Duren Sawit 07 Pagi dan SDN Duren Sawit 08 Pagi. Ia memastikan telah meminta agar Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengevaluasi seluruh proses PPDB di ibu kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya minta evaluasi ke Wakil Kepala Dinas Pendidikan terhadap segala kekurangan yang masih ada pada masa PPDB kemarin. Insya Allah PPDB ini selalu diupayakan ramah anak," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun dalam peninjauan itu, Heru Budi menyapa para siswa yang baru masuk lingkungan sekolah dan memastikan proses belajar-mengajar berlangsung lancar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka berani mengekspresikan diri dan itu bagus. Semuanya baik-baik dan pintar," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/011784489/wali-kota-surabaya-setuju-evaluasi-ppdb">Wali Kota Surabaya Setuju Evaluasi PPDB</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu juga mengimbau pihak sekolah dapat mengurangi penggunaan barang plastik sekali pakai. Salah satu caranya adalah dengan menganjurkan siswa untuk membawa tempat minum sendiri.</div>

Jika ada pelayanan yang masih kurang, tentunya saya mohon maaf. Ini akan kita evaluasi untuk penyelenggaraan yang lebih baik di tahun depan

PPDB 2023 Banyak Kekurangan, Heru Budi Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/14/ngukur-jalan-3960268143.jpeg" alt="Beredar video di Instagram seorang wali murid calon siswa di SMAN 5 Kota Tangerang mengukur jarak pemukiman warga menuju sekolah secara manual. (IG Tangsel.life)" width="100%">
<figcaption>Beredar video di Instagram seorang wali murid calon siswa di SMAN 5 Kota Tangerang mengukur jarak pemukiman warga menuju sekolah secara manual. (IG Tangsel.life)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Beredar video di Instagram seorang wali murid calon siswa di SMAN 5 Kota Tangerang mengukur jarak permukiman warga menuju sekolah secara manual.</p> <p>Ayip Samir orang tua calon siswa ini mengecek jarak sekolah dengan permukiman terdekat menggunakan meteran. Hal ini ia lakukan lantaran anaknya tidak diterima di SMAN 5 Kota Tangerang, jarak rumahnya dengan sekolah tersebut hanya terpaut 412 meter maka ia yakin anaknya dapat diterima di sekolah tersebut.</p> <p>Dalam video yang beredar tersebut Ayip melakukan pengecekan daftar siswa yang diterima di SMA tersebut, akan tetapi ia mendapati bahwa siswa yang diterima jarak antara rumah dengan sekolah lebih dari 100 meter.</p> <p>Ayip juga menduga banyak pendaftar yang melakukan kecurangan dengan melakukan titip kartu keluarga (KK) agar jarak rumah dengan sekolah lebih dekat. Lantaran hal tersebut ia melakukan aksi mengukur jarak rumah dengan sekolah tujuan.</p> <p>Diketahui banyak terjadi masalah saat pelaksanaan PPDB, mulai dari siswa yang tidak diterima disekolah negeri padahal jarak rumah dengan sekolah dekat, sekolahan yang tidak mendapatkan murid.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011772415/soal-penanganan-stunting-bupati-dony-minta-skpd-serius-input-data">Soal Penanganan Stunting, Bupati Dony Minta SKPD Serius Input Data</a></strong>&nbsp;</p> <p>Dikutip dari <em>JawaPos.com</em> terdapat banyak persoalan terjadi pada pelaksanaan PPDB zonasi. Persoalan tersebut yakni, migrasi domisili melalui KK ke wilayah sekolah yang dianggap favorit. Jumlah kuota siswa di sekolah negeri yang lebih sedikit dari jumlah pendaftar, sekolah sepi peminat, dan adanya praktik jual beli kursi di beberapa sekolah.</p> <p>Selain masalah-masalah tersebut siswa dari keluarga tidak mampu (jalur afirmasi) dan anak dalam satu zonasi tidak tertampung di sekolah negeri. Hal ini yang dialami oleh Ayip Samir wali murid calon siswa di SMAN 5 Kota Tangerang.</p>

Viral di Instagram seorang wali murid calon siswa di SMAN 5 Kota Tangerang mengukur jarak permukiman warga menuju sekolah secara manual.

Viral, Wali Murid Calon Siswa di Tangerang Mengukur Jarak Permukiman ke Sekolah Pakai Meteran

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kemendikbud-larang-sd-gunakan-tes-calistung-untuk-siswa-baru_m_.jpg" alt="Kemendikbur larang sekolah terapkan tes calistung untuk penerimaan siswa baru." width="100%">
<figcaption>Kemendikbur larang sekolah terapkan tes calistung untuk penerimaan siswa baru.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah persoalan muncul dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023. Proses PPDB yang berbasis zonasi atau jarak rumah siswa dengan sekolah dinilai masih sarat dengan persoalan. Regulasi PPDB yaitu Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 diusulkan untuk direvisi atau dicabut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usulan tersebut disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Unaid Matraji. Dia menjelaskan selama ini PPDB tidak pernah dievaluasi atau diaudit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Permendikbud tentang PPDB terakhir diterbitkan tahun 2021. Tapi hingga kini, belum juga direvisi, padahal jelas memakan banyak korban karena ketidakadilan yang sistemik," jelasnya pada Kamis (13/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ubaid mengatakan Kemendikbudristek malah mengklaim secara sepihak, bahwa sistem ini adalah sistem terbaik dan untuk pemerataan akses dan mutu. Pada kenyataannya, sampai tahun ini pendaftar PPDB masih saja numpuk di sekolah-sekolah unggulan dan favorit. Bahkan beragam modus supaya bisa tembus zonasi sekolah favorit dilakukan. Seperti numpang Kartu Keluarga (KK), membuat alamat fiktif, dan lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk perbaikan ke depan, kami memberikan beberapa rekomendasi," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011764653/tujuannya-dianggap-sudah-melenceng-sistem-ppdb-zonasi-diminta-dikaji-ulang">Tujuannya Dianggap Sudah Melenceng, Sistem PPDB Zonasi Diminta Dikaji Ulang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diantaranya adalah Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 harus direvisi dan diganti dengan aturan baru yang jelas dan berkeadilan. Kemudian untuk memastikan semua anak kebagian jatah kursi di sekolah, Permendikbud tentang PPDB (yang baru) sebagai acuan utama, harus mewajibakan semua Pemda untuk melibatkan sekolah swasta saat PPDB, di tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini penting karena kuota kursi di negeri sangat minim," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuota kursi yang disediakan pemerintah saat PPDB, harus sebanding dengan jumlah kebutuhan. Selain itu Ubaid meminta jangan lagi menggunakan &ldquo;sistem seleksi&rdquo; dalam aturan PPDB yang baru. Sebaliknya gunakan sistem yang berkeadilan yang memastikan &ldquo;no one left behind&rdquo; dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sorotan terhadap geger PPDB di sejumlah lokasi juga disampaikan pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) Muhammad Nur Rizal. Dia mengatakan persoalan PPDB berbasis zonasi bakal terus muncul, selama belum ada pemerataan pendidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah seharusnya meratakan dulu kualitas pendidikan," tandasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/011739175/terima-300-aduan-ppdb-jalur-zonasi-wali-kota-bima-arya-sebut-banyak-indikasi-kecurangan-dan-kelemahan">Terima 300 Aduan PPDB Jalur Zonasi, Wali Kota Bima Arya Sebut Banyak Indikasi Kecurangan dan Kelemahan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya pemerataan kualitas pendidikan itu, masyarakat tidak akan nekat melanggar aturan supaya anaknya bisa diterima di sekolah unggulan. Pasalnya semua sekolah kualitasnya sama atau sama-sama unggulan. Tidak seperti sekarang, yang umumnya hanya ada satu sampai lima sekolah unggulan di setiap kabupaten atau kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat masih belum ada pemerataan kualitas pendidikan atau sekolah itu, sampai saat ini masih dikenal adanya sekolah unggulan atau sekolah favorit. Mirisnya ada anak yang secara jarak, rumahnya dekat dengan sekolah unggulan tapi kegeser tidak bisa masuk. Pasalnya harus berebut dengan anak-anak yang rumahnya jauh dari sekolah, tetapi menumpang KK atau praktik sejenisnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rizal menegaskan masyarakat juga perlu memahami konsep sekolah yang baik atau ideal. "Sekolah yang baik itu bukan sekolah yang sebatas dapat memberikan nilai setinggi-tingginya kepada siswa," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tetapi lebih dari itu, sekolah harus bisa menjadikan siswa sebagai manusia seutuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menumbuhkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya," katanya. Untuk menghadirkan sekolah seperti itu, harus diupayakan sekolah yang menyenangkan. Sekolah yang bisa membuat betah para siswa berada di dalamnya. Sekolah yang membuat siswa sedih ketika jam belajar berakhir atau berpisah dengan gurunya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Rizal banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjadi sekolah yang mampu menumbuhkan minat dan bakat murid. Termasuk mencegah adanya praktik perundungan atau bully. Termasuk ketika di awal tahun pelajaran baru, kakak kelas harus bisa menjadi sahabat siswa baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan senior yang menakut-nakuti," tandasnya. &nbsp;</div>

Permendikbud tentang PPDB terakhir diterbitkan tahun 2021. Tapi hingga kini, belum juga direvisi, padahal jelas memakan banyak korban

Picu Banyak Persoalan, Regulasi PPDB Berbasis Zonasi Perlu Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/11/WhatsApp-Image-2023-07-11-at-104121-128710184.jpeg" alt="Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin (kiri)." width="100%">
<figcaption>Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin (kiri).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Ombudsman Jawa Timur ikut memantau proses seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Hasilnya, Ombudsman Jawa Timur mencatat ada penurunan laporan atau aduan terkait PPDB di Jawa Timur.</p> <p>Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin mengatakan, tahun ini, pihaknya menerima aduan tentang PPDB Jawa Timur sebanyak 22 laporan. Angka itu berbeda dengan tahun lalu. Ombudsman Jawa Timur mencatat aduan tentang PPDB tahun lalu sebanyak 72 laporan.</p> <p>&rdquo;Rincian laporan tahun lalu sebanyak 69 laporan konsultasi, dan 3 laporan yang ditangani reaksi cepat ombudsman (RCO). Kalau tahun ini, dari total 22 laporan masuk, ada 18 laporan konsultasi (konsultasi non laporan) dan 4 laporan ditangani RCO,&rdquo; terang Agus Muttaqin saat dikonfirmasi <em>JawaPos.com</em>.</p> <p>Menurut dia, penurunan aduan tentang PPDB karena dua faktor kemungkinan. Pertama, karena panitia penyelenggara PPDB mulai melakukan pembenahan pengelolaan pengaduan internal. Aduan cukup diselesaikan di sekolah, panitia PPDB, dan dinas pendidikan. Kemudian, kemungkinan kedua yakni masyarakat yang kurang tertarik melapor ke Ombudsman.</p> <p>&rdquo;Bisa jadi persepsi yang bakal sia-sia melapor, kecurangan PPDB sudah jamak, dan pilihan rasional bahwa menyekolahkan anak tidak perlu di sekolah negeri,&rdquo; tambah Agus Muttaqin.</p> <p>Tahun ini, menurut Agus Muttaqin, mayoritas pengaduan berkaitan aspek teknis. Untuk aduan soal kecurangan PPDB, menurut dia, belum ada.</p> <p>Dia menambahkan, sekalipun isu seputar kecurangan bisa jadi banyak terjadi. Misal, mengakali titip calon siswa ke KK dekat sekolah, praktik jual beli kursi, titip calon siswa ke pihak yang berpengaruh secara politik, dan maladministrasi lain.</p> <p>Sementara itu, untuk aspek teknis misalnya tidak bisa mendapatkan PIN sehingga sulit <em>login</em>, penjelasan penyebab tidak lulus tahap administrasi, tanya alamat posko pengaduan panitia PPDB, solusi ketika telat validasi data pada PPDB SMP, info nomor pengaduan PPDB SMA, verifikasi rapor, kendala pengambilan PIN, solusi ketika gagal masuk jalur nilai dan zonasi, syarat pengambilan PIN pakai kartu keluarga lama atau baru.</p> <p>Selain itu, jarak zonasi yang dianggap tidak konsisten, bantuan buka kunci seputar nilai prestasi gabungan, informasi solusi ketika jalur afirmasi tertutup, kendala jaringan internet dan teknis <em>input</em> dokumen, kesulitan daftar tahap ke-2, dan kesulitan mengakses jalur pindah orang tua.</p> <p>Agus Muttaqin menyampaikan, meski mayoritas terkait aspek teknis, Ombudsman masih menunggu laporan berkaitan kecurangan PPDB. Ombudsman meyakini masih ada praktik kecurangan.</p> <p>&rdquo;Tapi, kami menunggu inisiatif dan kerja sama masyarakat untuk melapor. Data soal indikasi kecurangan PPDB yang jamak terjadi seperti menumpang KK, perjokian wali, manipulasi data kemiskinan SKTM, jual beli kursi kosong, penambahan pagu/rombel, intervensi anggota DPRD/pejabat tertentu untuk titip calon siswa sesuai konstituen, dan lain,&rdquo; beber Agus.</p>

Ombudsman Jatim ikut memantau proses seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Tercatat ada penurunan aduan terkait PPDB 2023

Aduan PPDB 2023 Menurun, Ombudsman Jawa Timur Beberkan Faktanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/08/WhatsApp-Image-2023-06-08-at-121248-1322873661.jpeg" alt="Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyerahkan bantuan keuangan hingga hibah sosial kepada warga di Kabupaten Kendal." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyerahkan bantuan keuangan hingga hibah sosial kepada warga di Kabupaten Kendal.</figcaption>
</figure> <p>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambah kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA dan SMK Negeri di Jateng tahun 2023 sebanyak 220 rombongan belajar (Rombel) atau 7.920 kursi. Penambahan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa SMAN dan SMKN yang ada baru mampu menampung lulusan SMP sederajat kurang dari separuhnya.</p> <p>Diketahui, Provinsi Jateng telah membuka proses PPDB untuk calon siswa SMAN dan SMKN yang dijadwalkan mulai 12 Juni hingga 6 Juli 2023. Proses pendaftaran bisa dikakukan melakui aplikasi PPDB online tingkat SMA dan SMK Negeri Jawa Tengah.</p> <p>&ldquo;Apalagi tahun ini jumlah lulusan SMP sederajat juga lebih besar dibanding tahun lalu,&rdquo; kata Ganjar, Rabu (14/6).</p> <p>Sejumlah persiapan telah dilakukan, sehingga penambahan jumlah kursi tidak berdampak pada penyediaan anggaran untuk pembiayaan penambahan guru.</p> <p>"Penambahan kuota PPDB diselaraskan dengan optimalisasi jumlah jam mengajar guru setiap minggunya, dengan tetap memperhatikan jumlah jam mengajar guru paling banyak 40 jam pelajaran (JPL) per minggu," kata Ganjar.</p> <p>Skema lain juga disiapkan agar tidak terjadi penambahan guru. Caranya, distribusi guru melalui pendekatan zonasi.</p> <p>Selain itu, optimalisasi juga dilakukan dengan pemanfaatan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), kelas virtual, kelas jauh, maupun optimalisasi fasilitas yang telah tersedia. "Poinnya, optimalisasi," tambah Ganjar.</p> <p>Pada tahun 2022, daya tampung PPDB SMA/K di Jateng adalah 217.781 kursi, dengan rincian 116.102 kursi untuk SMA negeri dan 101.679 kursi untuk SMK negeri. Tahun 2023 kuota ditambah menjadi 225.701 kursi dengan rincian 122.222 kursi untuk SMA negeri dan 103.479 kursi untuk SMK negeri.</p> <p>Menurut Ganjar, penambahan jumlah kursi tentu berdampak pada penyediaan anggaran BOP Pendidikan. Namun, antisipasi sudah disiapkan.</p> <p>"Kondisi demikian (penambahan kursi) akan diformulasikan dengan anggaran yang telah dialokasikan untuk fungsi pendidikan," imbuhnya.</p> <p>Penambahan kuota PPDB SMAN/SMKN tersebut adalah wujud komitmen Ganjar dalam pemerataan akses pendidikan di Jawa Tengah. Selain itu juga untuk penanggulangan kemiskinan melalui jalur prioritas pendidikan.</p> <p>Rektor Universitas PGRI Semarang Dr Sri Suciati mengapresiasi langkah strategis Gubernur Ganjar Pranowo dengan menambah kuota kursi pada PPDB kali ini. Menurutnya ini upaya yang baik untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di Jateng.</p> <p>&ldquo;Saya kira diniatkan agar akses pendidikan bagi anak usia SMA/SMK semakin luas,&rdquo; kata Pakar Pendidikan Indonesia ini.</p> <p>Suci mengatakan, penambahan kuota sebanyak 7.920 kursi ini merupakan niat yang baik. Hal ini agar anak-anak di Jawa Tengah punya lebih banyak kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah negeri.</p> <p>&ldquo;Artinya kan niat yang sangat baik agar kesempatan untuk memperoleh pendidikan itu dimiliki sangat luas oleh anak-anak kita,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Penambahan kuota ini, kata Suciati, juga telah dilakukan persiapan matang. Sebab penambahan kuota sudah dibarengi dengan ketersediaan fasilitas serta sarana prasarana yang memadai. Termasuk dari tenaga pendidiknya. Ini menjadi bukti bahwa sistem dan pengelolaan pendidikan di Jawa Tengah terus mengalami kemajuan.</p>

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambah kuota 7.920 kursi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA dan SMK Negeri di Jateng.

PPDB SMAN/SMKN Jateng 2023, Gubernur Ganjar Tambah Kuota 7.920 Kursi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/ppdb-surabaya-2761400686.png" alt="Ilustrasi: Petugas dispendik memberikan informasi terkait dengan PPDB jenjang SD dan SMP kepada sejumlah wali murid di kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Senin (22/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Petugas dispendik memberikan informasi terkait dengan PPDB jenjang SD dan SMP kepada sejumlah wali murid di kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Senin (22/5/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di DKI Jakarta sudah resmi dibuka pada Senin (12/6) kemarin. Dalam prosesnya, salah satu jalur yang dapat dilalui oleh calon peserta didik adalah melalui jalur zonasi.</p> <p>"Kami pastikan, pelaksanaannya (PPDB) sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada jenjang TK, SD, SMP, SMA maupun SMK," ujar Syaefuloh kepada wartawan, Selasa (13/6). <strong>(*)</strong></p>

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Syaefuloh Hidayat menerangkan, jalur zonasi DKI Jakarta menggunakan beberapa pendekatan.

Begini Penjelasan Jalur Zonasi PPDB 2023 Wilayah Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-28-at-21.46.40.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Dinas Pendidikan Jatim menyatakan, tahun ini, Jawa Timur mengembangkan kuota untuk mengakomodir siswa-siswi yang potensial. Hal itu sesuai arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023.<br /> <br /> Seperti kuota <em>golden ticket </em>hafiz Quran, <em>golden ticket </em>ketua OSIS, dan kuota lulusan SMP-LB. Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi menegaskan, tidak ada perubahan dalam besaran kuota. Pada tahap 1 jenjang SMA/SMK besaran kuota masih sama yakni jalur afirmasi 15 persen.<br /> <br /> ”Terbagi untuk keluarga tidak mampu dan ADEM (7 persen), anak buruh (5 persen), dan anak penyandang disabilitas (3 persen),” ujar Wahid Wahyudi.<br /> <br /> Kemudian, lanjut dia, jalur pindah tugas orang tua sebesar 5 persen. Kuota itu diperuntukkan bagi siswa yang mengikuti pindah tugas orang tua (kuota 2 persen), siswa anak guru dan tenaga kependidikan (kuota 2 persen), dan siswa anak tenaga kesehatan (kuota 1 persen).<br /> <br /> Dia menjelaskan, kuota prestasi hasil lomba dengan besaran 5 persen. Dengan rincian siswa berprestasi di bidang akademik (kuota 2 persen) dan bidang non akademik (kuota 3 persen).<br /> <br /> ”Prestasi ini dinilai dari kejuaraan berjenjang atau tidak berjenjang, individu atau beregu, yang diselenggarakan pemerintah atau pihak swasta, di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional,” jelas Wahid.<br /> <br /> Tahap 2, jalur prestasi nilai akademik SMA, sebesar 25 persen. Tahap ini diperuntukkan bagi siswa dari dalam zona dan luar zona yang berbatasan, seleksi dilakukan berdasar nilai rapor semester 1-5 SMP/sederajat (bobot 50 persen), ditambah nilai akreditasi sekolah asal (bobot 20 persen), ditambah nilai indeks sekolah asal (bobot 30 persen).<br /> <br /> Kemudian, lanjut Wahid, tahap 3 zonasi SMK dengan kuota 10 persen. Tahap ini diperuntukkan bagi siswa dari dalam zona dan luar zona, diseleksi berdasar jarak rumah ke sekolah.<br /> <br /> Tahap 4, jalur zonasi SMA, dengan kuota sebanyak 50 persen. Tahap ini diperuntukkan bagi siswa dari dalam zona dan luar zona yang berbatasan, dan seleksi dilakukan berdasar jarak rumah ke sekolah.<br /> <br /> Terakhir, tahap 5, jalur prestasi nilai akademik SMK, dengan kuota sebesar 65 persen. Tahap ini diperuntukkan bagi siswa dari dalam zona dan luar zona. Seleksi dilakukan berdasar rata-rata nilai rapor semester 1-5 SMP/sederajat (bobot 50 persen), ditambah nilai akreditasi sekolah asal (bobot 20 persen) dan nilai indeks sekolah asal (bobot 30 persen).

Kuota PPDB SMA/SMK Negeri Jatim Dimatangkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PPDB 2023

Berita Terkini