<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/buleleng.jpg" alt="Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana. Made Adnyana/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana. Made Adnyana/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana melarang sekolah dari tingkat TK sampai SMP di Buleleng memungut biaya apapun saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2021. Sebab, masyarakat mengalami kesulitan ekonomi saat PPKM darurat.  ”Larangan ini dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat pada masa pandemi Covid-19,” kata Bupati Suradnyana seperti dilansir dari Antara di Singaraja, Buleleng, Bali, Sabtu (17/7).  Larangan itu tertuang dalam Instruksi Bupati Buleleng Nomor 420/6420/DISDIKPORA/VII/2021 tentang Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah dan Pungutan Dalam Rangka Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022. Naskah tersebut telah ditandatangani serta terbit dan berlaku mulai Kamis (15/7).  Bupati Suradnyana menjelaskan, instruksi itu dikeluarkan untuk membantu meringankan beban masyarakat. Sebab, sektor perekonomian belum bisa pulih dihantam pandemi Covid-19. Termasuk banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi.  ”Hal tersebut yang melatarbelakangi keluarnya Instruksi Bupati Buleleng dan kepada Kepala Disdikpora Buleleng untuk mengoordinasikan dengan seluruh kepala sekolah dari tingkat TK sampai SMP untuk dijalankan,” jelas Putu Agus Suradnyana.  Walaupun sudah diatur pada regulasi-regulasi di atasnya, kata bupati, instruksi itu terbit sebagai bentuk penegasan agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran terhadap regulasi tersebut. Secara substansi, Instruksi Bupati Buleleng itu melarang pengadaan seragam baru bagi siswa TK, SD, dan SMP di Buleleng.  ”Pengadaan ini akan berdampak pada adanya pungutan atau pengumpulan dana dari orang tua siswa,” ujar Putu Agus Suradnyana.  Selain itu, lanjut Bupati, sekolah juga tidak melakukan pungutan atau penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik atau orang tua/wali yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.  ”Saya minta kepada seluruh kepala sekolah dan guru-guru mulai dari tingkat TK, SD, sampai SMP untuk mematuhi apa yang menjadi instruksi saya ini,” ucap Agus Suradnyana.  Sementara itu, Kepala Disdikpora Buleleng Made Astika menyebutkan telah menindaklanjuti instruksi tersebut dengan Surat Edaran (SE) Nomor 420/6422/VII/Skrt/2021. SE tersebut ditujukan kepada kepala satuan pendidikan jenjang TK, SD, serta SMP negeri dan swasta. Selain itu, SE tersebut ditujukan pula kepada ketua komite sekolah jenjang SD serta SMP negeri dan swasta.  Astika mengatakan, pihaknya juga telah melakukan pertemuan secara daring bersama dengan para kepala bidang dan koordinator wilayah (korwil) masing-masing kecamatan dan pengawas sekolah. ”Sosialisasi telah dilakukan dan saya meminta kepada korwil untuk menyosialisasikannya kepada para kepala satuan pendidikan di wilayahnya,” ujar Made Astika.

Bupati Buleleng Larang Sekolah Lakukan Pungutan saat PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/PPDB-Jakarta-Jalur-Zonasi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wali murid mengikuti pendaftaran daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/6/2021). Pendaftaran PPDB jalur zonasi untuk jenjang Sekolah Dasar (SD" width="100%">
<figcaption>Wali murid mengikuti pendaftaran daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/6/2021). Pendaftaran PPDB jalur zonasi untuk jenjang Sekolah Dasar (SD</figcaption>
</figure>CPDB Tereliminasi? Dapat Pilih Sekolah Baru Sampai Masa Pendaftaran Berakhir  JawaPos.com–Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2021 untuk jenjang SD sudah dimulai sejak Senin (21/6). Pendaftaran dilakukan secara online karena pandemi Covid-19.  Pendaftaran yang dibuka adalah jalur zonasi jenjang SD. Masa pendaftaran dimulai sejak 21 hingga 23 Juni dan lapor diri pada 24 dan 25 Juni.  Saat ini, sudah banyak calon peserta didik baru (CPDB) yang tereleminasi. Jika CPDB melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan urutan dari usia tertua ke termuda, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.  Bagi mereka yang terdepak dari sekolaj tujuan, tidak perlu berkecil hati. Sebab, CPDB yang belum diterima masih dapat mendaftar ke sekolah lain selama masa pendaftaran masih dibuka.  ”CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan, dapat mendaftat di sekolah lain selama jadwal pendaftaran jalur zonasi masih berlangsung,” tulis SK Kadis 466/2021 yang dikutip JawaPos.com, Selasa (22/6).  &nbsp;  Adapun, berikut jadwal alur pendaftaran untuk jenjang SD:  Jalur Zonasi                                                                                                                                                                                                                                                                          Pendaftaran dan pemilihan sekolah: 21–22 Juni pukul 08.00–24.00 WIB dan 23 Juni pukul 00.01–14.00 WIB                                                                                            Proses seleksi: 21–22 Juni pukul 08.00–24.00 WIB dan 23 Juni pukul 00.01–15.00 WIB                                                                                                                          Pengumuman: 23 Juni pukul 17.00 WIB                                                                                                                                                                                                                          Lapor diri: 24 Juni pukul 08.00–24.00 WIB dan 25 Juni pukul 00.01–14.00 WIB  Mekanisme tata cara pendaftaran:  Pengajuan akun                                                                                                                                                                                                                                                                   Mengakses laman publik PPDB di <a href="https://ppdb.jakarta.go.id/">https://ppdb.jakarta.go.id</a>                                                                                                                                                                              Mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun sesuai jenjang                                                                                                                                                            Mengisi formulir secara daring                                                                                                                                                                                                                                       Mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi nomor peserta dan PIN/token untuk aktivasi <ol start="2"> 	<li>Aktivasi PIN/Token</li> </ol> Mengakses laman publik PPDB di <a href="https://ppdb.jakarta.go.id/">https://ppdb.jakarta.go.id</a>  Melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol aktivasi dilanjutkan input nomor peserta  Mengganti PIN/token dengan password  Setelah melakukan aktivasi PIN/Token dilanjutkan debgan fase pilihan sekolah tujuan <ol start="3"> 	<li>Pemilihan Sekolah Tujuan</li> </ol> Mengakses laman publik PPDB di <a href="https://ppdb.jakarta.go.id/">https://ppdb.jakarta.go.id</a>  Melakukan login dengan cara input nomor peserta dan password  Memilih sekolah tujuan  Mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan <ol start="4"> 	<li>Memantau Hasil Seleksi</li> </ol> Mengakses laman publik PPDB di <a href="https://ppdb.jakarta.go.id/">https://ppdb.jakarta.go.id</a>  Memilih jenjang dan jalur yang sesuai  Klik menu seleksi dilanjutkan melihat sekolah pilihan <ol start="5"> 	<li>Lapor Diri</li> </ol> Mengakses laman publik PPDB di <a href="https://ppdb.jakarta.go.id/">https://ppdb.jakarta.go.id</a>sesuai jadwal yang ditentukan dan input syarat yang diminta untuk lapor diri  &nbsp;  Khusus jenjang SD dalam hal daya tampung belum terisi penuh saat PPDB berakhir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dibuka tahap berikutnya.  &nbsp;  &nbsp;

CPDB Tereliminasi? Bisa Pilih Sekolah Baru Sampai Pendaftaran Berakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/1622792719865.jpg" alt="Ilustrasi proses PPDB. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi proses PPDB. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kalender pendidikan madrasah sudah memasuki masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021, baik jenjang Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA) kategori reguler. PPDB ini berlangsung sejak Mei sampai Juli 2021.  Direktur Kurikulum Sarana Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK), Ishom Yusqi mengatakan, PPDB digelar guna memenuhi hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan. PPDB RA dan Madrasah tahun ini dilakukan serentak, kecuali untuk madrasah program khusus yang jadwalnya dipercepat.  “Kemenag tengah melaksanakan penerimaan siswa baru berbagai jenjang madrasah mulai dari RA, MI, MTs dan MA mulai awal Mei sampai akhir Juli 2021. Namun untuk madrasah program khusus, dilakukan lebih awal,” jelas dia, Minggu (20/6).  Berikut ketentuan pelaksanaan PPDB jenjang RA, MI, MTs dan MA Tahun pelajaran 2021/2022:  1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) RA dan Madrasah dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) atau secara luring (luar jaringan/manual).  2. PPDB pada madrasah harus memenuhi asas:  a. Obyektivitas, artinya bahwa PPDB maupun pindahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;  b. Transparansi, artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;  c. Akuntabilitas, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;  d. Tidak Diskriminatif, artinya PPDB pada madrasah tanpa membedakan suku, ras, golongan dan status sosial ekonomi masyarakat;  e. Kompetitif, artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.  3. Madrasah Berasrama (MTs dan MA berasrama) melaksanakan PPDB dari seleksi sampai pengumuman hasil dengan rentang waktu mulai bulan Maret sampai bulan Mei 2021 (rangkaian kegiatan PPDB diatur oleh satuan pendidikan masing-masing dan atau mengikuti kebijakan wilayah masing-masing)  4. RA dan Madrasah (selain MAN IC, MAN PK, MAKN dan Madrasah Bersarama) melaksanakan PPDB mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2021 (rangkaian kegiatan PPDB diatur oleh satuan pendidikan masing-masing, dan atau mengikuti kebijakan wilayah masing-masing).  5. Jadwal PPDB Madrasah  a) Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC), Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus (MAN PK), Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri (MAKN) (Januari sampai Maret 2021)  b) MI, MTs, MA, Negeri dan Swasta Berasrama (Maret sampai Mei 2021)  c) MA Reguler Negeri dan Swasta (Mei sampai Juli 2021)  d) MA Program Keterampilan Negeri dan Swasta (Mei sampai Juli 2021)  e) MTs Negeri dan Swasta (Mei sampai Juli 2021)  f) MI Negeri dan Swasta (Mei sampai Juli 2021)  g) RA (Mei sampai Juli 2021)  6. Sebagai bagian dari kebijakan afirmatif bahwa madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menerima calon peserta didik dengan kriteria sebagai berikut:  a) Mempunyai prestasi akademik dan non-akademik (KSM, KSN, OPSI, MYRES, AKSIOMA dan kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lainnya paling sedikit 5 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.  b) Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.  Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Madrasah berdasarkan hasil evaluasi Madrasah bersama dengan Komite Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.  c) Berasal dari anak berkebutuhan khusus paling sedikit 10 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima bagi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi. Setiap Provinsi harus tersedia paling sedikit 1 Madrasah Negeri pada semua jenjang (MIN, MTsN, dan MAN) yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Berikut Jadwal PPDB 2021 untuk RA dan Madrasah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Kadisdik-Sulsel-Muhammad-Jufri.jpg" alt="Kadis Pendidikan Sulawesi Selatan Muhammad Jufri. Humas Disdik Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Kadis Pendidikan Sulawesi Selatan Muhammad Jufri. Humas Disdik Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Sulawesi Selatan terus mengawal kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA dan SMK/sederajat. PPDB tersebut mulai dibuka 14 Juni. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Muhammad Jufri seperti dilansir dari Antara di Makassar mengatakan, Dispendik sudah menyiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk menyukseskan PPDB 2021. Pendaftaran di sekolah reguler SMA/SMK dimulai 14 Juni sampai 8 Juli. ”Sesuai dengan juknis, Dispendik sudah menyerahkan pekan lalu laporannya ke Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman,” ujar Muhammad Jufri. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama PPDB, lanjut Jufri, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk PLN dan Telkom. ”Kita bekerja sama dengan Telkom sebagai penyedia provider. Kami tentu berharap Telkom betul-betul menyiapkan yang terbaik, karena kami juga pernah mengajukan bahwa ini salah satu keluhan yang ditemukan masalah jaringan,” kata Muhammad Jufri. Mengenai kuota penerimaan di masing-masing sekolah, dia menjelaskan, untuk jalur zonasi telah disepakati naik menjadi 75 persen. Hal itu dimaksudkan supaya lebih banyak mengcover warga yang betul-betul ada di zonasi itu. Sementara itu, salah seorang calon siswa SMA di Makassar yang juga alumnus SMP Negeri 4 Makassar, Nurul mengaku, sulit untuk menembus penyelesaian pendaftaran. Sebab, untuk masuk ke tahap berikutnya selalu tertulis maaf tidak ada interkoneksi dengan Dukcapil. ”Saat malam, baru dapat masuk pada tahap kedua dari empat tahap penyelesaian daftar online (daring), namun beberapa saat kemudian kembali lagi ke awal,” terang Nurul. Karena itu, lanjut dia, akhirnya kembali mengisi data awal lagi hingga berkali-kali. Hal serupa juga dialami calon siswa SMK lain di Makassar asal SMP Negeri 8 Makassar dan beberapa sekolah lain. ”Semoga hari ini (15/6), jaringan lebih lancar lagi, sehingga meski banyak pendaftar tidak terlalu berpengaruh pada jaringan,” ujar alumnus SMP Negeri 8 Makassar Nurlia.

Dispendik Sulsel Kawal Kelancaran PPDB SMA/SMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG_20210613_083823.jpg" alt="Ramai beredar di WhatsApp Group (WAG) sebuah tangkapan layar yang berkaitan dengan Data Nilai Siswa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2021. ISTIMEWA" width="100%">
<figcaption>Ramai beredar di WhatsApp Group (WAG) sebuah tangkapan layar yang berkaitan dengan Data Nilai Siswa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2021. ISTIMEWA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ramai beredar di WhatsApp Group (WAG) sebuah tangkapan layar yang berkaitan dengan Data Nilai Siswa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2021. Khususnya pada instrumen detail pencapaian prestasi kriteria lomba non akademik.  Berdasarkan screenshot yang diterima JawaPos.com, dalam instrumen tersebut tertulis sertifikat pemenang Juara 2 Perorangan Non Kedinasan Berjenjang Tingkat Kampung 'Estafet Cupang'. Hal ini tentu menjadi bahan perbincangan publik.  Atas hal itu dan untuk mengklarifikasi hal tersebut, akun Instagram resmi Dinas Pendidikan DKI Jakarta, @disdikdki pun telah mengatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/12/06/2021/dispendik-surabaya-prediksi-pendaftar-ppdb-jalur-kitab-suci-membeludak/">Dispendik Surabaya Prediksi Pendaftar PPDB Jalur Kitab Suci Membeludak</a>  "Beredar informasi hoaks yang menyatakan bahwa keterangan prestasi Non-Akademik CPDB pada sistem PPDB, yaitu 'Juara 2 Perorangan Non Kedinasan Berjenjang Tingkat Kampung Estafet Cupang' adalah tidak benar, foto tersebut merupakan hasil editan," terang akun tersebut yang dikutip, Minggu (13/6).  Akun tersebut juga mengatakan bahwa Disdik DKI telah menjalankan sistem seleksi yang ketat. Jadi, prestasi pun juga telah disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.  "Disdik Provinsi DKI Jakarta telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap setiap prestasi Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang masuk dan memastikan seluruh prestasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambahnya.  Sebagai informasi, sejak awal dimulainya PPDB DKI 2021, banyak terjadi kendala dalam pelaksanaannya. Terutama dalam masalah Pengajuan Akun untuk melakukan pendaftaran PPDB yang akhirnya mengalami pengunduran, dari semula 9 Juni mundur menjadi 11 Juni 2021.

Soal Prestasi Estafet Cupang Dalam PPDB 2021, Disdik DKI: Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/PPDB-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Sejumlah para wali murid saat mencari informasi mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021 di SMAN 87 Jakarta, Senin (7/6/2021). Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun ajaran 2021/2022 resmi dimulai hari 7 Juni 2021. A" width="100%">
<figcaption>Sejumlah para wali murid saat mencari informasi mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021 di SMAN 87 Jakarta, Senin (7/6/2021). Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun ajaran 2021/2022 resmi dimulai hari 7 Juni 2021. A</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Website pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2021 mengalami kendala. Alhasil banyak dari orang tua murid yang tidak bisa mengajukan akun untuk mendaftar PPDB.  Bahkan, pengajuan pendaftaran juga sempat dihentikan sementara waktu pada pukul 16.00 sampai 18.00 WIB. Peristiwa ini disinyalir karena kepadatan server atau banyaknya orang yang mengakses pada wak bersamaan.  Alasan itu pun membuat publik tambah geram akan ketidaksiapan website PPDB. Juru Bicara Perkumpulan Wali Murid 8113, Jumono menyampaikan bahwa ini bukti bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak mempersiapkan secara matang akses digital dalam PPDB.  "Kejadian ini menunjukkan bahwa kesiapan panitia PPDB lemah. Tidak cepat diantisipasi ketika terjadi kejadian server ngadat (terhambat)," terang dia kepada JawaPos.com, Senin (7/6).  Kemudian, menurutnya juga pemberian akun kepada calon peserta yang bertepatan dengan pelaksanaan PPDB menjadi kelemahan. Mestinya pemberian akun kepada calon peserta didik diberikan minimal 3 hari sebelum pelaksanaan PPDB.  "Atas kejadian ini pihak panitia PPDB minimal harus menunda atau memundurkan jadwal PPDB satu hari," tambahnya.  Seperti diketahui, laman PPDB DKI mengalami eror sejak awal pembukaan atau pukul 08.00 WIB. Kendala tersebut membuat mayoritas publik tidak bisa melakukan pengajuan akun untuk mendaftar. Bahkan, laman sempat dilakukan pengoptimalisasian dari 16.00 sampai 18.00 WIB, pada waktu itu tidak ada yang bisa mengajukan akun.  "Sehubungan dengan optimalisasi sistem PPDB Online, pengajuan akun akan diberhentikan sementara waktu dari pukul 16.00 sampai dengan 18.00 WIB," tulis pemberitahuan tersebut yang dikutip JawaPos.com.

PPDB DKI Banyak Kendala, Perkumpulan Wali Murid: Kesiapan Lemah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Polpem-tes-PPDB-jalur-penghafal-kitab-alfian-rizal_4.jpg" alt="Seorang siswa beragama Hindu mengikuti tes CPDB jalur kitab suci di Kemenag Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Seorang siswa beragama Hindu mengikuti tes CPDB jalur kitab suci di Kemenag Surabaya. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tahap tes penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMP jalur prestasi penghafal kitab suci mulai dilakukan per Senin (7/6). Tes tersebut dilakukan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surabaya di Kantor Kemenag Surabaya, Jalan Masjid Agung No 4 Surabaya.  Hingga sore (7/6), total ada 90 pendaftar calon peserta didik baru (CPDB) yang mengikuti jalur prestasi penghafal kitab suci. Kepala Kantor Kemenag Kota Surabaya Husnul Maram menjelaskan, tes penghafal kitab suci dibagi tiga hari. Hari pertama sebanyak 44 peserta, hari kedua pada Selasa (8/6) sebanyak 40 peserta. Kemudian, tes pada Rabu (9/6) sebanyak 6 peserta.  ”Dalam pelaksanaan tes ini, kami menyediakan beberapa ruangan untuk dijadikan tempat tes. Kami melibatkan pengawas, penyuluh, serta ahli, sesuai dengan agama masing-masing,” tutur Husnul Maram.  Dia mengatakan, dalam tes itu, Kemenag membantu Pemkot Surabaya. Sebab, berhubungan dengan hafalan kitab suci dari beberapa agama.  ”Yang terlibat dari Kemenag juga dari beberapa ahli di tiap agama. Kami di Kemenag ada penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kami juga punya ahli di tiap-tiap agama. Mereka ini yang kami libatkan dalam tes,” jelas Husnul Maram.  Sementara itu, pengawas Agama Katolik Kemenag Kota Surabaya Aloysius Purnomo mengatakan, pada tes hari pertama ada 5 peserta untuk penghafal kitab suci Agama Katolik. Rata-rata, peserta memilih Mazmur pada Hari Raya Pentakosta. ”Satu yang memilih Mazmur Perayaan Natal,” jelas Aloysius Purnomo saat ditemui di sela-sela tes.  Purnomo mengungkapkan, sebelum tes, peserta diminta memilih salah satu Mazmur yang sudah ditentukan. Setelah memilih salah satu, peserta diminta mencari, menemukan, dan menghafal Mazmur dan melagukan salah satu tanggapan Mazmur.  Plt Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Dispendik Surabaya Tri Aji Nugroho menjelaskan, total pendaftar jalur prestasi penghafal kitab suci sebanyak 90 peserta. Rinciannya, pendaftar Agama Islam sebanyak 34 siswa, Agama Hindu 11 siswa, Agama Katolik 9 siswa, dan Agama Kristen 36 siswa.  ”Secara umum, ketentuan jalur penghafal kitab suci dapat diikuti CPDB yang memiliki kartu keluarga Kota Surabaya serta sudah melakukan validasi dan mendapatkan PIN pendaftaran,” tutur Tri Aji.  Aji menambahkan, peserta yang lulus tes hafalan kitab suci langsung menerima surat keterangan dari Kemenag Kota Surabaya. Surat keterangan tersebut menerangkan bahwa peserta dengan hasil tes lulus.  Dengan demikian, siswa tersebut dapat mendaftar jalur prestasi penghafal kitab suci ketika pendaftaran sudah dibuka pada 16–20 Juni.  ”Berita acara ini harus diunggah (upload) pendaftar saat jalur penghafal kitab suci sudah dibuka,” kata Tri Aji.

CPDB SMP Jalur Penghafal Kitab Suci Dimulai, Diikuti 90 Siswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/ppdb-dki-eror.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Website pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta mengalami eror sejak awal pembukaan pukul 08.00 WIB. Kendala tersebut membuat mayoritas publik tidak bisa melakukan pengajuan akun untuk mendaftar.  Bahkan, saat ini di laman PPDB DKI terdapat pengumuman bahwa untuk pengajuan akun tidak bisa dilakukan terlebih dahulu untuk sementara waktu. Penghentian ini dilakukan untuk optimalisasi website.  "Sehubungan dengan optimalisasi sistem PPDB Online, pengajuan akun akan diberhentikan sementara waktu dari pukul 16.00 sampai dengan 18.00 WIB," tulis pemberitahuan tersebut yang dikutip JawaPos.com, Senin (7/6).  Kendala akses ini pun membuat masa pendaftaran untuk jalur yang tersedia diperpanjang. Dari yang semula pada 9 Juni, diundur menjadi 10 Juni. "Waktu pendaftaran akan diperpanjang sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 pukul 14.00 WIB. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, terima kasih," lanjut keterangan itu.  Sebelumnya, Plt Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Slamet menegaskan bahwa sistem PPDB DKI tidak down. Sistem tetap berjalan seperti biasa, namun mengalami perlambatan.  "Kami sudah memantau berapa-berapa dan masalah-masalah apa yang ada, jadi sekali lagi sistem hari ini tidak down, tapi mengalami perlambatan," jelas dia dalam webinar Transparansi dan Partisipasi Publik PPDB DKI Jakarta, Senin (7/6).  Saat ini, pihaknya pun terus berupaya agar hal ini bisa teratasi. Salah satunya adalah dengan cara menambah jumlah bandwith atau kapasitas untuk mengaksesnya diperbesar.  "Kami sedang berupaya untuk mengatasi pelambatan perlambatan ini. Tentunya secara teknis kami sudah siapkan baik peningkatan bandwidth-nya maupun penambahan penambahan seperti server dan lain-lainnya," pungkas dia.

Pemberitahuan Baru, Laman PPDB DKI Tak Bisa Daftar Sampai Pukul 6 Sore

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/image-2-4.png" alt="Pelaksanaan PPDB pada masa pandemi. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pelaksanaan PPDB pada masa pandemi. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kerap kali menimbulkan polemik. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, polemik itu terjadi karena permasalahan utama dari PPDB adalah daya tampung sekolah negeri tidak diselesaikan.  "PPDB ini sebaik apapun sistemnya akan menjadi polemik dari tahun ke tahun, karena permasalahan utamanya adalah daya tampung sekolah yang tidak cukup dibandingkan peminatnya yang tidak sesuai dengan daya tampung," ujar dia dalam webinar Transparansi dan Partisipasi Publik PPDB DKI Jakarta, Senin (7/6).  Berdasarkan sistem pendataan nilai raport (Sidanira) tahun ajaran 2020/2021, untuk jenjang SD yang lulus sebanyak 128 ribu. Namun, daya tampung dari SMP Negeri adalah 71 ribu. Angka tersebut dirasa sangat kontras.  "Itu saja cukup memakan effort untuk melakukan sorting kepada siswa. Lalu yang lulus SMP prediksi itu 118 ribu, sedangkan daya tampung SMA sekitar 50 ribu, jadi sangat sedikit," terang dia.  Terkait pemenuhan daya tampung ini, menurutnya perlu keterlibatan dari banyak pihak dan memerlukan pembahasan yang panjang. Hal ini dilakukan untuk mendorong agar sekolah negeri bisa diperluas cakupannya untuk anak.  "Sekolah secara gratis, karena itu amanat undang-undang kita untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, itu perlu kita dorong dari DPRD DKI dan semua pihak, mendorong ini agar bisa sekolah gratis di sekolah negeri dengan kualitas yang baik dan aksesnya terbuka untuk siapapun," jelasnya.  "Semua belah pihak perlu bergotong royong supaya pendidikan merata dan berpihak bisa tercapai," tandas Zita.

Wakil Ketua DPRD DKI Sebut PPDB 2021 Tetap Bakal Jadi Polemik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/ppdb-dkI.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2021 akan dimulai besok, Senin (7/5). Mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung, pendaftaran akan dilakukan secara online.  Pendaftaran yang dibuka pada besok adalah untuk jenjang SD. Jalur yang dibuka adalah Jalur Afirmasi dengan masa pendaftaran tanggal 7 hingga 9 Juni 2021 serta Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru pada 7 hingga 23 Juni 2021.  Jalur Afirmasi prioritas pertama meliputi anak asuh panti, anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19 dan anak penyandang disabilitas (dua peserta per rombongan belajar).  Berikut jadwal alur pendaftaran untuk jenjang SD:  1. Jalur Afirmasi  a) Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah: 7-8 Juni 2021 pukul 08.00-24.00 WIB dan 9 Juni 2021 pukul 00.01-12.00 WIB b) Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi: 7-8 Juni pukul 08.00-24.00 WIB dan 9 Juni pukul 00.01-15.00 WIB c) Pengumuman: 9 Juni pukul 17.00 WIB d) Lapor Diri: 10 Juni pukul 08.00-24.00 WIB dan 11 Juni pukul 00.01-14.00 WIB  2. Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru  a) Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah: 7-22 Juni 2021 pukul 08.00-16.00 WIB dan 23 Juni 2021 pukul 08.00-12.00 WIB b) Proses Seleksi: 7-22 Juni pukul 08.00-24.00 WIB dan 23 Juni pukul 00.01-14.00 WIB c) Pengumuman: 23 Juni pukul 17.00 WIB d) Lapor Diri: 24 Juni pukul 08.00-24.00 WIB dan 25 Juni pukul 00.01-14.00 WIB  Lalu, untuk jenjang SMP-SMA/SMK yang dibuka adalah Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik dengan masa pendaftaran tahap pertama pada tanggal 7 hingga 9 Juni 2021 serta Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru pada 7 hingga 30 Juni 2021.  Berikut jadwal alur pendaftaran untuk jenjang SMP-SMA/SMK:  1. Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik  a) Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah: 7-8 Juni 2021 pukul 08.00-24.00 WIB dan 9 Juni 2021 pukul 00.01-14.00 WIB b) Verifikasi Dokumen dan Proses Seleksi: 7-8 Juni pukul 08.00-24.00 WIB dan 9 Juni pukul 00.01-15.00 WIB c) Pengumuman: 9 Juni pukul 17.00 WIB d) Lapor Diri: 10 Juni pukul 08.00-24.00 WIB dan 11 Juni pukul 00.01-14.00 WIB  2. Jalur Pindah Tugas Orang Tua dan Anak Guru  a) Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah: 7-29 Juni 2021 pukul 08.00-16.00 WIB dan 30 Juni 2021 pukul 08.00-12.00 WIB b) Proses Seleksi: 7-29 Juni pukul 08.00-24.00 WIB dan 30 Juni pukul 00.01-15.00 WIB c) Pengumuman: 30 Juni pukul 17.00 WIB d) Lapor Diri: 1 Juli pukul 08.00-24.00 WIB dan 2 Juli pukul 00.01-14.00 WIB  Berikut mekanisme tata cara pendaftarannya:  1. Pengajuan akun a) Mengakses laman publik PPDB di https://ppdb.jakarta.go.id b) Mengajukan akun dengab cara klik tombol Pengajuan Akun sesuai jenjang c) Mengisi formulir secara daring d) Mencetak tanda bukti pengajuan akin yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi  2. Aktivasi PIN/Token a) Mengakses laman publik PPDB di https://ppdb.jakarta.go.id b) Melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol Aktivasi dilanjutkan input Nomor Peserta c) Mengganti PIN/Token dengan password d) Setelah melakukan aktivasi PIN/Token dilanjutkan debgan fase pilihan sekolah tujuan  3. Pemilihan Sekolah Tujuan a) Mengakses laman publik PPDB di https://ppdb.jakarta.go.id b) Melakukan login dengan cara input Nomor Peserta dan password c) Memilih sekolah tujuan d) Mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan  4. Memantau Hasil Seleksi a) Mengakses laman publik PPDB di https://ppdb.jakarta.go.id b) Memilih jenjang dan jalur yang sesuai c) Klik menu seleksi dilanjutkan melihat sekolah pilihan  5. Lapor Diri a) Mengakses laman publik PPDB di https://ppdb.jakarta.go.id sesuai jadwal yang ditentukan dan input syarat yang diminta untuk lapor diri

Ini Tahapan Cara Pendaftaran Online PPDB DKI 2021 yang Dibuka Besok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppdb 2021

Berita Terkini