<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG20200707122810-1.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi. Laila Syafarud/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi. Laila Syafarud/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan Kota Padang, Sumatera Barat, membuka pendaftaran peserta didik baru (PPDB) sekolah menengah pertama (SMP) negeri tahap tiga secara luar jaringan. Sekolah yang akan melaksanakan PPDB Tahap Tiga tersebut adalah sekolah yang masih memiliki daya tampung setelah pelaksanaan PPDB secara daring.  Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi seperti dilansir dari Antara di Padang mengatakan, kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor: 421.1/4865/Dikdas.3/2020 tentang Penetapan Sekolah Filial, Penambahan Rombongan Belajar, dan Pemenuhan Daya Tampung SMPN Kota Padang Tahun Pelajaran 2020/2021.  Menurut dia, pelaksanaan PPDB SMP negeri tahap tiga itu karena masih banyak peserta didik tamatan SD yang belum tertampung SMPN di Padang. Untuk itu perlu dilakukan penambahan penerimaan peserta didik baru. Berdasar pertimbangan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Padang menetapkan sekolah filial, penambahan rombongan belajar, dan pemenuhan daya tampung SMPN Kota Padang Tahun Pelajaran 2020/2021.  ”Pengumuman pelaksanaannya akan disampaikan di sekolah tersebut pada Senin (13/7), sedangkan untuk pendaftaran dimulai pada Kamis (16/7) sampai Sabtu (18/7),” terang Habibul Fuadi.  Untuk pelaksanaan verifikasi adiministrasi, akan dilakukan pada 20–21 Juli dan verifikasi faktual lapangan pada 22–25 Juli. Hasilnya akan diumumkan pada 27 Juli, pendaftaran ulang dilaksanakan pada 28 sampai 29 Juli.  Dia mengatakan, untuk penyeleksiannya menggunakan nilai pada Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Sekolah Dasar (SD) asal. Untuk pendaftaran filial SMPN 44 Padang, telah dilaksanakan sejak Jumat (10/7) di SMPN 14 Padang dan pendaftaran filial SMPN 45 Padang telah dibuka di SDN 28 Padang Sarai, Padang.  ”Persyaratan pendaftaran sekolah filial berupa mengisi formulir pendaftaran, fotokopi surat keterangan lulus, fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga atau surat keterangan domisili, dan fotokopi kartu tanda penduduk orang tua,” terang Habibul Fuadi.  Dia menambahkan, pendaftaran filial sekolah bertujuan untuk bina lingkungan dengan mengutamakan peserta didik yang berada di sekitar lingkungan sekolah tersebut.  Untuk penetapan penambahan rombongan belajar SMP negeri terdapat di enam sekolah yaitu SMPN 18 Padang, SMPN 28, SMPN 13, SMPN 12, SMPN 24, dan SMPN 11. ”Pada tahap ini, seleksi yang digunakan berdasar nilai SKL, sesuai zonasi, dan calon peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata Habibul Fuadi.  Lebih lanjut, untuk pemenuhan daya tampung SMPN Padang dengan ketentuan seleksi berdasar nilai SKL dan pendaftar merupakan peserta didik yang belum diterima di SMPN pada tahap PPDB daring.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=zXjlEhcbNYo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MPj42Og_-JE

Dinas Pendidikan Padang Buka PPDB SMP Negeri Tahap Tiga Luar Jaringan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Demo-Tolak-PPDB-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di DKI Jakarta menjadi buah bibir masyarakat. Pasalnya, dianggap telah mendiskriminasi hak anak untuk bersekolah karena memprioritaskan umur dalam proses seleksi.  Terkait hal itu, masyarakat pun meminta agar PPDB DKI diulang. Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji pun mempertanyakan apakah selama ini masyarakat yang belum sekolah tidak berhak mendapat pendidikan. Padahal, tuntutan mengulang PPDB sama saja mendiskriminasi peserta didik yang sudah lolos proses seleksi.  "Terus anak-anak yang selama ini nggak sekolah, apa nggak punya hak untuk sekolah, kok merasa yang diskriminasi hanya karena nggak bisa masuk sesuai dengan keinginan mereka, kan mereka juga punya hak dong dan jelas mereka butuh bantuan. Sudah jelas tanpa uluran tangan pemerintah, anak ini putus sekolah, pengangguran," ungkap dia kepada JawaPos.com, Sabtu (4/7).  Melihat protes keras masyarakat, Indra menilai bahwa masyarakat yang tidak terima anaknya gagal lolos seleksi beranggapan bahwa anak-anak yang sudah diterima tersebut tidak memiliki hak untuk bersekolah.  "Emang mereka siapa, kok merasa hanya anaknya saja yang berhak untuk sekolah. Semua berhak. Jadi aneh juga orang-orang berpikir maunya menang sendiri saja, mau diulang apa dasarnya, dasarnya karena nggak sesuai dengan Permendikbud (17/2017). Kalau iya itu, dari 2017 PPDB DKI nggak sesuai, karena Permendikbud zonasi dari 2017 sampai 2019 itu nggak boleh pake nilai, tapi DKI pake nilai, kalau sampai itu diulang, saya menuntut semua yang sudah sekolah sekarang harus diulang lagi. Harus adil dong," tegasnya.  Dia juga mengkritik para orang tua yang menuntut hal tersebut. Dia menduga mereka yang protes itu telah berinvestasi tempat dengan pindah dekat sekolah favorit hingga membayar kenalan agar memasukkan nama anaknya ke dalam kertu keluarga (KK) mereka.  Dengan begitu, para orang tua itu pun tidak terima anaknya tidak lolos seleksi, padahal lokasinya sudah dekat dengan sekolah yang dituju. "Sebenarnya apa sih yang bakal diambil oleh anak dengan cara seperti itu, kan justru mengajarkan untuk kita berbuat curang, bagaimana kita bicara pendidikan karakter seperti itu, bagaimana kita bicara akhlak," ucapnya.  Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait mengatakan bahwa sistem PPDB 2020 di DKI Jakarta terdapat diskriminasi. Salah satu penyebabnya adalah adanya batasan usia untuk bisa diterima sebagai anak didik.  “Itu sudah melanggar karena penyelenggaraan dalam sistem pendidikan nasional itu juga mengatur non diskriminasi, tidak ada batasan usia, tapi petunjuk teknis (juknis) kita itu justru diskriminasi dan membeda-bedakan berarti ini melanggar UU Sistem Pendidikan Nasional,” terang dia dalam diskusi publik "Quo Vadis PPDB DKI Jakarta, Ada Apa?" di Kantor DPD Golkar, Jakarta, Rabu (1/7).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=PorfleE-S2I  https://www.youtube.com/watch?v=2e2ErDdkaGg  https://www.youtube.com/watch?v=SuB9Q2R1cx8

PPDB DKI Dinilai Diskriminasi, Pengamat Pertanyakan Nasib yang Lolos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/WhatsApp-Image-2020-07-02-at-19.50.57.jpg" alt="Belasan wali murid mendatangi DPRD Jember pada Kamis (2/7). Mereka mengadukan dugaan manipulasi data surat keterangan domisili yang digunakan dalam PPDB di Jember Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Belasan wali murid mendatangi DPRD Jember pada Kamis (2/7). Mereka mengadukan dugaan manipulasi data surat keterangan domisili yang digunakan dalam PPDB di Jember Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Belasan wali murid yang tergabung dalam Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan Anak (Poppena) mengadukan dugaan manipulasi data surat keterangan domisili dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) ke Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur.  "Setelah kami cermati fenomena yang sedang terjadi dan informasi dari masyarakat bahwa terjadi peningkatan perubahan kartu keluarga dan permintaan surat keterangan domisili di sekitar sekolah,” kata Ketua Poppena Jember David K. Susilo seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, ada dugaan manipulasi data kependudukan karena banyak orang tua yang menggunakan surat keterangan domisili saat penerimaan siswa baru. Sehingga, hal tersebut menyebabkan anak-anak yang seharusnya bisa masuk sekolah di suatu lokasi terpaksa tidak bisa diterima.  ”Sebagian orang tua menolak melakukan kecurangan dengan membuat surat keterangan domisili, padahal kalau saya mau bisa saya lakukan. Dalam pendidikan, hukum tertinggi adalah kejujuran, sehingga saya ingin mengajarkan itu,” tutur David.  Dia juga mendesak agar dilakukan penindakan tegas melalui jalur hukum, apabila ditemukan bukti adanya manipulasi surat keterangan domisili. Sebab, hal itu telah mencederai tujuan dari diberlakukannya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri.  ”Sistem zonasi itu tujuan awalnya untuk pemerataan akses pendidikan, sehingga siswa bisa sekolah di lokasi yang dekat. Bukan yang jauh mendekat, yang dekat dijauhkan,” kata David.  Ada empat tuntutan Poppena yang disampaikan kepada DPRD Jember, yakni menindaklanjuti dugaan manipulasi KK dan surat keterangan domisili, meminta dilakukan verifikasi faktual, kalau terbukti adanya manipulasi harus diselesaikan berdasar perundangan yang berlaku, dan menegakkan aturan zonasi berdasar KK bukan surat keterangan domisili.  Salah satu orang tua Dwi Riska Hartoyo mengaku, anaknya stres karena tidak bisa diterima di sekolah yang dekat dengan rumahnya. Sebab, banyak orang tua yang memanipulasi data surat keterangan domisili, agar anaknya bisa diterima di sekolah setempat.  ”Anak saya selalu duduk di pojok seorang diri dan tidak mau makan karena stres akibat kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan PPDB. Bahkan anak saya sampai saat ini tidak mau bersekolah,” kata Dwi sambil meneteskan air mata.  Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D Hafidi Cholis menilai ada penyalahgunaan kewenangan oleh birokrasi terkait dengan dugaan manipulasi surat keterangan domisili. ”Itu persoalan yang serius untuk segera ditanggapi karena yang dirugikan adalah anak-anak. Kami akan berkoordinasi dengan Komisi A yang membidangi masalah birokrasi pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan itu,” ujar Hafidi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=snZJXuDgcYU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jzgCXCrMGjY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ahZqwL89Kyc

Wali Murid Adukan Dugaan Manipulasi Data PPDB ke DPRD Jember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PPDB-SMA.jpg" alt="PERIKSA ULANG: Operator PPDB SMA Arroofiu Dwi mengecek validasi jalur afirmasi di SMAN 16, Senin (15/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERIKSA ULANG: Operator PPDB SMA Arroofiu Dwi mengecek validasi jalur afirmasi di SMAN 16, Senin (15/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2020 untuk Jalur Zonasi mengalami banyak protes dari masyarakat. Sebab, banyak Calon Peserta Didik Baru (CPDB) yang terpental atau keluar dari sekolah negeri pilihannya akibat seleksi berdasarkan usia.  Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta Nahdiana mengatakan bahwa bagi para CPDB jangan berkecil hati. Sebab, masih terdapat jalur lain, yaitu Jalur Prestasi.  "Masih ada jalur prestasi, di jalur prestasi bagi calon peserta didik yang belum ada di jalur zonasi atau belum keterima di jalur zonasi, dapat melakukan (pendaftaran) kembali di jalur prestasi," ujarnya dalam telekonferensi pers, Jumat (26/6).  Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020, disebutkan bahwa Jalur Prestasi melihat dari kemampuan atau nilai akademis dari para CPDB. Nantinya, ketika sekolah yang dipilih telah melebihi daya tampung, maka seleksinya dilihat dari perkalian nilai rerata rapor dengan nilai akreditasi, urutan pilihan sekolah, usia tertua ke usia termuda dan waktu mendaftar.  "Jalur prestasi tidak melihat usia, karena seleksi pertamanya adalah seleksi nilai akademis artinya nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 yang dikalikan nilai akreditasi. Jadi tidak melihat usia, itu solusinya," ujarnya.  Jika usia CPDB memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka boleh mendaftar. Baik itu yang umurnya tua maupun muda, pintar ataupun belum pintar.  "Tidak ada usia yang diperhitungkan di sini. Jadi, mereka yang belum diterima di jalur afirmasi karena usia, maka dapat melakukan dan diberikan kesempatan lagi di jalur prestasi," terang Nahdiana.  Kemudian, terkait usia minimal yang diperdebatkan banyak orang tua murid. Dia memberikan penjelasan bahwa ada beberapa hal yang membuat aturan itu ditetapkan.  Mulai dari tingkat hunian kepadatan penduduk tiap kelurahan, daya tampung sekolah, serta kondisi sekolah pada jenjang-jenjang tertentu bisa saja tidak ada di kelurahan tersebut.  "Sekolah A punya daya tampungnya 200 orang, maka peserta ke-201 (1 orang) berarti dia dinyatakan tidak diterima. Siapa sih yang menentukan daya tampung? Sekolah atau Dinas Pendidikan? Daya tampung ditentukan berdasarkan kelas atau rombongan belajar yang ada di satuan pendidikan. Jadi kalo sekolah itu punya 5 rombongan belajar (kelas) berarti 5 dikali 36 peserta didik (daya tampung 180)," tutup dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7EOKPMZvfqE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hMO48-gB5WI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tkiyPoh5HBY

PPDB 2020, Disdik DKI: Coba Jalur Prestasi Jika Tak Lolos Zonasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/WhatsApp-Image-2020-05-05-at-19.37.47.jpg" alt="Ganjar Pranowo" width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Selain penggunaan surat keterangan domisili (SKD) asli tapi palsu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan modus mendompleng kartu keluarga (KK) pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK 2020. Modus tersebut ditemukan saat sidak proses PPDB di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng.  Dalam sidak itu, Ganjar menemukan adanya kasus orang Bali yang mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 3 Semarang. Untuk mengakali sistem, orang tua calon siswa menitipkan nama anaknya kepada seseorang yang dekat dengan SMAN 3 Semarang. ”Yang bersangkutan berani cabut berkas anaknya dan memasukkan nama anaknya itu ke KK orang di Semarang tersebut, meskipun sebenarnya si anak sedang sekolah dan bersama orang tuanya di Bali,” ujar Ganjar seperti dilansir dari Antara.  Mengetahui hal itu, Ganjar pun langsung menelpon orang tua siswa itu dan dari percakapan tersebut, orang tua siswa membenarkan bahwa anaknya mendompleng KK di Semarang. ”Ibu saya tanya, anaknya sekarang tinggal di mana? Ini kok KK-nya sudah tinggal di Semarang sejak Januari 2019,” tanya Ganjar.  Dari ujung telepon itu, Ganjar mendengar bahwa si anak saat ini masih tinggal bersama orang tuanya di Denpasar dan mengakui bahwa surat keterangan itu tidak benar. Berdasar keterangan panitia PPDB, Ganjar mendapat laporan bahwa modus dompleng KK itu banyak dilakukan dan pihaknya menerima ada banyak aduan dari masyarakat.  ”Setelah kita cek, ada cara menyiasati hal ini. Ke depan sistem zonasi ini akan kami evaluasi secara menyeluruh, nanti saya laporkan ke Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa ada yang menyiasati seperti ini,” kata Ganjar.  Kalau sistem PPDB tidak diubah, Ganjar yakin modus tersebut akan terjadi pada proses PPDB tahun-tahun yang akan datang. Sehingga, nanti kalau syarat tinggal hanya setahun, satu tahun sebelum pendaftaran akan banyak orang tua siswa yang menitipkan anaknya di sekitar sekolah-sekolah yang akan dituju.  ”Saya yakin di sekolah-sekolah yang menjadi incaran siswa atau sekolah favorit, pasti di sekitarnya muncul dadakan orang-orang baru. Mereka menyiapkan KK dengan numpang atau dompleng pada beberapa orang. Ini kan tidak baik. Ini perlu kita evaluasi secara menyeluruh,” tutur Ganjar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gMplH6-4zCc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=kc_bKO7lcNk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ou4L5ixXSX0

Ganjar Temukan Modus Dompleng KK pada PPDB 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/pkh1.jpg" alt="Ilustrasi pemasangan label penerima PKH di dinding rumah warga. Altas Maulana/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemasangan label penerima PKH di dinding rumah warga. Altas Maulana/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Peserta penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sulawesi Selatan melalui jalur afirmasi (keluarga tidak mampu) harus menyertakan surat keterangan penerima bantuan sosial PKH (program keluarga harapan) dari dinas sosial wilayah masing-masing. Kartu PKH merupakan bukti untuk menegaskan pendaftar sebagai keluarga miskin sehingga jalur afirmasi dalam PPDB itu dilalui sesuai ketentuan.  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Basir seperti dilansir dari Antara di Makassar menjelaskan, PPDB dengan jalur afirmasi bagian dari jalur nonzonasi yang juga melingkupi perpindahan tugas orang tua dan prestasi akademik. Jalur itu hanya berlaku di sekolah menengah atas (SMA) pada PPDB pada 22–26 Juni.  ”Pada penentuan warga miskin, ini adalah wewenang Dinsos. Untuk memastikan hal itu tentu merujuk pada surat keterangan yang diterbitkan Dinsos yang datanya terintegrasi pada penerima bansos PKH,” kata Basir.  Hal itu, kata dia, termasuk bagi warga miskin baru sebagai dampak pandemi Covid-19 beberapa bulan terakhir. ”Jika memang ada buktinya dari Dinsos, silakan disertakan pada masa PPDB jalur afirmasi. Karena dengan penjelasan itu, panitia akan mengecek ke Dinsos, kategori miskin itu ya harus punya kartu miskin,” terang Basir.  Menurut Basir, pada PPDB Sulsel kali ini ada jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua. Kedua jalur itu membutuhkan sinergi dengan instansi lain. Yakni Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mengenai hal itu, kata dia, juga telah dilakukan sosialisasi di berbagai sekolah. Untuk jalur perpindahan tugas orang tua juga harus disertakan bukti pindah lewat SK tugas dari atasan bertugas. Hal itu untuk menjadi dasar perpindahan orang tua.  ”PPDB dimulai sesuai jadwal dan berjalan alhamdulillah lancar, panitia bekerja memberikan pelayanan maksimal ke masyarakat, meski memang ada hal-hal yang harus diberikan penjelasan seperti dua jalur ini,” ujar Basir.  Berkenaan dengan pendaftaran PPDB jalur afirmasi, Anti, seorang pendamping PKH di Kecamatan Biringkanaya, Makassar mengaku, telah meminta sekitar 50 surat keterangan penerima PKH kepada Dinsos. ”Dua hari kemarin cukup banyak yang minta suket (surat keterangan) PKH, informasinya memang untuk digunakan mendaftar sekolah. Baru kali ini para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) minta itu, tahun lalu sih tidak ada,” tutur Anti.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gMplH6-4zCc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=kc_bKO7lcNk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ou4L5ixXSX0

Peserta PPDB Jalur Afirmasi Harus Sertakan Surat Keterangan PKH Dinsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG-20200623-WA0030_11.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin rapat evaluasi PPDB 2020. Humas Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin rapat evaluasi PPDB 2020. Humas Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com–Berdasar laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, banyak calon siswa yang mengakali surat ketarangan domisili pada proses pendaftaran peserta didik baru (PPDB) khususnya di beberapa sekolah favorit di Provinsi Jateng. Pemprov Jateng bakal memroses hukum masyarakat yang terbukti menggunakan surat keterangan domisili (SKD) asli tapi palsu (aspal) pada PPDB tingkat SMA/SMK 2020.  ”Soal SKD ini, saya minta dicek secara serius mulai sekarang. Saya ingatkan, tolong jangan ajari anak kita untuk tidak jujur. Jangan gunakan SKD aspal karena dia tidak tinggal di situ, bukan tidak mungkin kalau ini masif (penggunaan SKD aspal), saya gandeng kepolisian dan penegak hukum karena ini termasuk pemalsuan data,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seperti dilansir dari Antara di Semarang pada Selasa (23/6).  Ganjar mengungkapkan, terkait dengan hal itu, pihaknya sudah meminta Dispendik Jateng untuk mengerahkan semua guru yang ada di provinsi setempat melakukan validasi dan verifikasi. Termasuk diminta menggandeng Disdukcapil untuk memastikan kebenaran SKD itu.  ”Didata berapa pendaftar yang pakai SKD, cek semuanya dengan benar. Gandeng Disdukcapil untuk melakukan cleansing data agar ini benar-benar akurat,” ujar Ganjar usai rapat evaluasi PPDB di ruang kerja gubernur.  Tidak hanya soal SKD, Ganjar juga mewanti-wanti terkait dengan penggunaan sertifikat kejuaraan palsu. Pihaknya meminta Disdikbud Jateng jeli dan teliti dalam proses validasi serta verifikasi data-data pendaftar. ”Kalau ditemukan, jangan segan untuk langsung mencopot. Karena ini soal integritas,” tegas Ganjar.  Sementara itu, Kepala Dispendik Provinsi Jateng Jumeri menambahkan, penggunaan SKD banyak terjadi di sekolah-sekolah yang masih dipandang favorit. Pihaknya menegaskan akan melakukan pengecekan dengan teliti terkait kebenaran SKD itu.  Dia memastikan, semua pendaftar yang menggunakan SKD akan dicek kebenarannya dan juga telah rapat dengan seluruh jajaran kepala sekolah se-Jateng terkait pengecekan tersebut. ”Nanti seluruh guru akan ditugaskan melakukan pengecekan. Tak hanya SKD, tapi juga persyaratan lain termasuk sertifikat kejuaraan,” tutur Jumeri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AGXEwgzZko0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=85JTplyr49c  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6sqKC-3tpig

Akali PPDB Pakai Surat Domisili Palsu Bakal Diproses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-SMAN-14-Robertus-Risky.jpg" alt="JATAH PIKET: Panitia penerimaan peserta didik baru SMAN 14 melayani sejumlah orang tua dan calon siswa yang mengambil PIN kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JATAH PIKET: Panitia penerimaan peserta didik baru SMAN 14 melayani sejumlah orang tua dan calon siswa yang mengambil PIN kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sistem baru yang terdapat di dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 menjadi perbincangan di sosial media, khususnya di jagat Twitter. Pasalnya, dalam seleksi Calon Peserta Didik Baru (CPDB) tahun ini, yang usianya lebih tua diprioritaskan.  Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Hamid Muhammad pun mengutarakan bahwa sebenarnya hal tersebut telah ada sejak lama dan tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  "Ya masalah usia itu sudah ada di dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, itu diundangkan sejak tahun 2010 karena itu ada di PP 2010," tutur dia dalam webinar, Senin (22/6).  Dia menjelaskan, di tingkat SD, sekolah dapat menerima CPDB dari usia 6 sampai 12 tahun, untuk SMP batas usianya hingga 15 tahun dan SMA/SMK batasnya hingga 21 tahun.  "Dalam penerimaan siswa baru itu yang pertama itu SD, yang prioritas usia 7 tahun atau lebih karena kan ini wajib belajar, baru usia 6 tahun, itu (pakai sistem umur) kalau daya tampungnya memang terbatas, lalu ada proses seleksi lagi berdasarkan usia, kemudian kalau untuk SMP 15 tahun, SMA 21 tahun," tambahnya.  Kata dia, regulasi lama itu pun sudah dilaksanakan di sejumlah daerah. Namun, pertama kalinya di kawasan DKI Jakarta. Maka dari itu, ramai diisukan bahwa kebijakan tersebut tidak adil.  "Cuma yang sekarang lagi rame ini di DKI, DKI baru memberlakukan tahun ini, soalnya dulu zonasi itu menggunakan nilai UN, jadi seperti jalur prestasi, bukan jarak sama usia. Padahal di dalam regulasinya (PP 17/2010) itu pake usia, begitu (Jakarta) diberlakukan pake usia, maka banyak yang protes, tapi daerah lain sebenarnya sudah melaksanakan," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RQx3pl8jX24  https://www.youtube.com/watch?v=_pVgmyESp4M  https://www.youtube.com/watch?v=4z4Nvx9O-9A

Dikritik Prioritaskan Usia di PPDB 2020, Kemendikbud Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Pendaftaran-Anak-Sekolah-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Orang tua siswa saat mendaftarkan anaknya di SDN Pengadilan I Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/6). Dinas Pendidikan Kota Bogor membuka waktu pendaftaran PPDB tingkat SD pada 8-11 Juni 2020. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Orang tua siswa saat mendaftarkan anaknya di SDN Pengadilan I Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/6). Dinas Pendidikan Kota Bogor membuka waktu pendaftaran PPDB tingkat SD pada 8-11 Juni 2020. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kriteria umur dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 untuk jalur Afirmasi dan Zonasi memang lebih diprioritaskan. Hal inipun menuai keluhan dari para orang tua Calon Peserta Didik Baru (CPDB). Untuk tingkat SD, misalnya, sekolah dapat menerima CPDB dari usia 6 sampai 12 tahun. Sedangkan, untuk SMP batas usianya hingga 15 tahun dan SMA/SMK batas umurnya sampai 21 tahun. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdina pun sebelumnya mengatakan, yang melatarbelakangi hal tersebut adalah fakta di lapangan bahwa banyak masyarakat yang tidak bisa bersaing dalam nilai akademik. Maka dari itu, untuk Jalur Afirmasi dan Zonasi lebih memprioritaskan umur CPDB yang lebih tua. Pengamat Pendidikan Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan Andreas Tambah pun mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perkembangan anak secara psikologis. Yakni, anak yang umurnya lebih tua dapat minder ataupun menjadi superior di dalam kelas. "Hal ini perlu juga dipertimbangkan aspek sosial dan psikologisnya. Dikhawatirkan ini terjadi pembulian," terangnya kepada JawaPos.com, Senin (22/6). Menurut Andreas, guru pun akan kewalahan dalam mendidik anak dengan umur yang berbeda. Misalnya, di mana terdapat perbedaan pola pikir antara anak usia 6 tahun dengan umur 12 tahun. Para orang tua murid pun juga khawatir kepada perkembangan buah hatinya. Namun, ia belum bisa memberikan komentar, apakah dengan sistem tersebut akan ada penurunan kualitas pendidikan. "Kalau penurunan saya belum memprediksi, itu tergantung kualitas guru di lapangan, banyak aspek, tapi secara aspek psikologis dan sosial, hal itu nggak bener, saya nggak setuju," ujar Andreas. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=nZ8B8tS5e9I &nbsp; https://www.youtube.com/watch?v=j6Oy09A5Hrs &nbsp; https://www.youtube.com/watch?v=SAQJ4b227u8

Utamakan Umur Dalam PPDB 2020, Pengamat: Khawatir Ada Pembulian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/186-dispendik-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah orang tua calon siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya karena kebingungan melakukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMP negeri untuk jalur prestasi yang diterapkan secara daring.  ”Saya ingin tanya langsung, soalnya saat melakukan login, datanya sudah terdaftar, padahal saya belum mendaftar. Yang saya khawatirkan data saya tidak bisa dipakai dengan sistem,” ujar salah satu orang tua calon peserta didik, Anfal, seperti dilansir dari Antara di Kantor Dispendik Surabaya pada Kamis.  Dia khawatir jika dikategorikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab, anak sulungnya berkebutuhan khusus, sehingga keluarganya memang terdata di Dinas Sosial Surabaya. ”Sebenarnya jarak SMPN 16 dengan rumah 800 meter, bisa coba zonasi, tapi saya juga mau coba jalur lain karena anak saya nilai rata-rata rapornya 8,2,” ucap Anfal.  Hal senada disampaikan Rokhim, warga Wiyung yang ingin mendaftarkan anaknya di SMPN 28 melalui jalur prestasi nilai rata-rata rapor. ”Mulai daftar pukul 12.00 WIB setelah login, malah ada keterangan sudah mendaftar. Jadinya saya ke sini agar bisa dibantu pendaftaran daripada di rumah nyantol lagi,” terang Rokhim.  Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dispendik Surabaya Sudarminto mengakui ada berbagai masalah yang dikeluhkan orang tua selama PPDB. Namun, kata dia, hal tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan banyaknya layanan bantuan di WhatsApp, Instagram, ataupun Twitter.  ”Kami juga ada layanan satu atau dua menit saja bisa selesai pelayanan. Kadang juga orang tua gugup sampai salah login dan masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Sudarminto.  Dia menjelaskan, proses PPDB jalur prestasi seperti jalur prestasi nilai rapor sekolah (NRS) maupun prestasi perlombaan/pertandingan akan dibuka hingga 22 Juni. ”Bagi calon peserta didik baru yang sudah mendaftar pada jalur prestasi NRS tidak dapat mendaftar pada jalur prestasi perlombaan/pertandingan, demikian juga sebaliknya,” terang Sudarminto.  Untuk jalur prestasi NRS setelah login dapat mendaftar pada dua pilihan SMPN di dalam atau di luar wilayah zonasi, sedangkan seleksinya berdasar peringkat NRS yang bisa dipantau di laman maupun aplikasi PPDB. ”Apabila terjadi kesamaan NRS dari beberapa calon peserta didik baru, prioritas diberikan kepada calon peserta didik baru dengan nilai lebih tinggi pada mata pelajaran bahasa Indonesia,” ujar Sudarminto.  Jika masih terdapat kesamaan, lanjut dia, menggunakan nilai mata pelajaran matematika. Jika masih terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan nilai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. ”Apabila masih terdapat kesamaan, prioritas akan diberikan kepada calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal,” tutur Sudarminto.  Terkait jalur prestasi perlombaan/pertandingan, harus mengunggah berkas menang lomba dan siswa dapat mendaftar pada dua pilihan SMPN di dalam atau di luar wilayah zonasi. Namun, sekolah yang dipilih hanya sekolah yang sesuai dengan sekolah penerima jalur prestasi perlombaan/pertandingan yang ditentukan Dispendik Surabaya.  Seleksi calon peserta didik baru jalur prestasi dilakukan dengan melakukan skoring terhadap prestasi perlombaan/pertandingan yang diraih. ”Penilaian skor dihitung berdasar bobot nilai dikalikan dengan jumlah prestasi yang dimiliki. Apabila skor memiliki jumlah sama, prioritas diberikan kepada calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal,” kata Sudarminto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OB3snCbdMjo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5zOWBDEezEE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LnUuuwJMF-k

Bingung Daftar PPDB Daring, Orang Tua Datangi Dispendik Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppdb 2020

Berita Terkini