<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Hari-Pertama-Siswa-Masuk-Sekolah-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan (KMSPP) menilai penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 merupakan yang terburuk, terkisruh dan tergaduh pascareformasi. Karena sistem zonasi ini bagaikan bencana, yang secara nasional harus diterapkan.  "Padahal di daerah-daerah itu belum siap, kesenjangan mutu antara sekolah satu dengan sekolah lain sangat jauh, sangat tinggi. Sehingga ketika dipaksakan sistem zonasi ini akan gaduh, maka hampir di semua daerah mereka demo," kata anggota KMSPP Ubaid Matraji di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/7).  Karena itu, Ubaid meminta agar pemerintah untuk tidak lagi menerapkan sistem zonasi secara nasional. Karena tidak semua daerah mampu melaksanakan aturan baru tersebut.  "Jadi stop zonasi, jangan diberlakukan secara nasional. Daerah yang belum siap jangan dipaksakan. Tapi kalau daerah seperti Jakarta yang sudah siap, karena kesenjangan mutunya enggak terlalu tinggi, ya silakan," ucap Ubaid.  Ubaid menyebut, saat ini baru wilayah Ibu Kota Jakarta yang telah siap melaksanakan sistem zonasi dalam  penerimaan peserta didik baru. Menurutnya, wilayah lain hingga saat ini belum siap untuk menerapkan sistem tersebut.  "Pemerintah daerah harus fokus pada hulu, yaitu mutu pendidikan. Jadi perlu diperbaiki dulu, kalau mutu pendidikan bagus, sekolah bagus, mutunya merata, pasti ujungnya bagus," tandasnya.  Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berjanji bahwa pihaknya bakal mengevaluasi sistem PPDB 2019. Hal ini dilakukan karena banyak laporan yang karut-marut terkait penerapan sistem zonasi secara nasional.  "Sedang kita kaji dan evaluasi, kita minta setiap daerah melakukan pelaporan pada kementerian. Dan kami targetkan pada akhir Juli ini semua evaluasi dan kajian sudah selesai, sehingga aturan sistem zonasi pada PPDB bisa diperbaiki dan tahun depan dapat berjalan dengan lancar," ucap Muhadjir.  Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini memastikan, semua anak dalam usia pendidikan dapat menikmati layanan pendidikan dan tidak terbentur dengan sistem zonasi dalam aturan PPDB. Semua anak dalam usia sekolah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah.  Muhadjir tak menampik, jika ada daerah dengan jumlah sekolah minim atau fasilitas tak memadai. Namun, itu tetap menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  "Terkait dengan benturan sarana dan prasarananya, masih terus kita kaji dengan stakeholder lainnya untuk pengadaannya," pungkasnya.  &nbsp;

KMSPP Anggap PPDB 2019 Bagaikan Bencana Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/heru-purnomo.jpg" alt="heru purnomo" width="100%">
<figcaption>heru purnomo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan zonasi dilatarbelakangi tidak adanya pemerataan kualitas pendidikan. Itu juga terkait dengan pemerataan tenaga pengajar. Dengan demikian, PPDB dengan sistem zonasi tersebut harus diikuti dengan kebijakan zonasi yang juga mengatur guru.  Kenapa pengaturan guru muncul dalam perpres? Sebab, selama ini aturan pemerataan guru berjalan tidak efektif. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 28 Undang-Undang Guru dan Dosen. Intinya, guru harus siap dirotasi ke seluruh wilayah Indonesia. Tetapi, aturan itu tidak berjalan dengan baik. Program Guru Garis Depan (GGD) pun tidak efisien.  Terkait rotasi guru di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), kami selalu menyampaikan, jangan sampai perpres nanti bernasib sama dengan program Guru Garis Depan. Selama ini mereka yang dikirim ke sana hanya bertahan dalam waktu hitungan bulan. Sebagian guru yang diikutkan program itu sudah berkeluarga. Akhirnya, mereka meninggalkan sekolah 3T dengan alasan keluarga juga.  Selanjutnya, yang perlu dicermati dari rotasi guru di daerah 3T adalah siapa yang harus dikirim ke sana. Sebab, daerah 3T tersebut identik dengan kondisi yang terbatas. Tentu yang dikirim ke sana jangan sampai merasa terpaksa. Dengan begitu, mereka bisa menumbuhkan minat belajar peserta didik di daerah tersebut.  FSGI merekomendasikan harus ada desain yang jelas mengenai pembinaan guru. Mulai perekrutan hingga masa pensiun. Rotasi guru juga harus didahului dengan pemetaan. Jika guru yang dikirim ke daerah 3T tidak berkualitas, ya tidak akan ada perubahan di sana. Jangan asal memindahkan guru. Ajak organisasi guru untuk pemetaan.  Untuk membangun kesadaran guru yang mengajar di daerah 3T, harus ada hadiah. Misalnya, naik pangkat secara otomatis. Sekarang naik pangkat ini sulit. Sebab, harus melakukan publikasi ilmiah dulu. Jadi, ada iming-iming yang menarik untuk jenjang karir mereka yang bersedia dikirim ke daerah 3T.  Pemerintah juga bisa menugaskan guru yang baru diangkat jadi perangkat negara untuk berdinas di daerah 3T. CPNS pun akan teruji. Sehingga diharapkan akan lebih baik. Namun, mereka yang tinggal di sana wajib dipersiapkan sarana dan prasarana. Misalnya, disediakan rumah yang dekat dengan sekolah. Harapan FSGI, perpres rotasi guru tersebut tuntas. Perpres itu dibuat pemerintah pusat, tapi penyelenggaranya pemerintah daerah. Karena itu, harus dipantau agar tidak jalan sendiri-sendiri.  *) Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)

Konsep Pembinaan Harus Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/un-2019-dimajukan-mendikbud-data-sekolah-yang-kekurangan-komputer_m_.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan modifikasi penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hal itu dituangkan dalam SE Nomor 3 Tahun 2019 yang diterbitkan Jumat (21/6). Isinya tentang penyesuaian kuota.  "Merujuk arahan Bapak Presiden kepada Bapak Mendikbud untuk menambah jalur prestasi dan melihat kondisi di lapangan, maka diputuskan menambahkan kuota untuk jalur prestasi," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi.  Dalam SE itu disebutkan, kuota jalur prestasi ditambah menjadi 15 persen dari daya tampung sekolah. Sebelumnya hanya 5 persen. Didik berharap gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penyelenggara PPDB dapat melakukan penyesuaian ketentuan di wilayah masing-masing.Perubahan juga dilakukan pada jalur yang paling bikin heboh saat ini, jalur zonasi. Jika semula dalam aturan Permendikbud 51/2018 sekolah wajib menerima paling sedikit 90 persen, kini jumlahnya diperbarui menjadi paling sedikit 80 persen.  Untuk jalur perpindahan orang tua/wali murid, kuotanya tetap, paling banyak 5 persen. "Kami keluarkan surat edaran untuk membantu daerah-daerah yang masih ada permasalahan tentang PPDB. Sedangkan bagi daerah yang tidak ada permasalahan, bisa jalan terus," ucap Didik.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-SMP-Robertus-Risky.jpg" alt="Yuni Mega (kiri) dan anaknya, Noval Pratama, melihat pengumuman jalur zonasi umum di SMPN 19, Jumat (21/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Yuni Mega (kiri) dan anaknya, Noval Pratama, melihat pengumuman jalur zonasi umum di SMPN 19, Jumat (21/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. (Dok. JawaPos.com)  Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan bahwa revisi aturan PPDB merupakan saran beberapa kepala daerah. Revisi itu dibuat untuk mengakomodasi mereka yang berada di luar zona, tapi ingin masuk ke sekolah tertentu berbekal prestasi yang dimiliki.  Muhadjir menegaskan bahwa sistem zonasi itu bersifat fleksibel. Tidak berbasis wilayah administratif. Sistem zonasi lebih didasarkan pada wilayah keberadaan sekolah, populasi siswa, dan radius dengan rumah. Misalnya, rumah seorang calon siswa masuk di kecamatan A. Padahal, rumahnya lebih dekat ke sekolah yang ada di kecamatan B. Maka, semestinya dia masuk di sekolah kecamatan B itu. Pemda yang bertugas melakukan pemetaan. "Jadi, masalah teknis tersebut kami serahkan ke pemda karena mereka yang tahu persis di lapangan," katanya.  Yang jadi masalah, saat SE itu dikeluarkan, sebagian wilayah di Indonesia sudah menuntaskan proses pendaftaran. Salah satunya Jawa Timur yang sudah mengumumkan hasil PPDB SMA negeri jalur zonasi. Begitu juga halnya di Surabaya.  Sekolah yang sudah menyelesaikan PPDB, prosesnya tetap berjalan sesuai jadwal. Tidak perlu mengubah komposisi yang sudah ditetapkan. "Yang sudah selesai PPDB dilanjut saja tidak perlu diubah. SE 3/2019 hanya bagi daerah yang belum selesai PPDB-nya dan mau menambah porsi jalur prestasi," tutur Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad.

Kemendikbud Keluarkan SE Ubah Kuota PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/mendikbud-angkat-biara-soal-kasus-guru-sd-cabuli-9-murid_m_.jpg" alt="Mendikbud Muhadjir Effendi. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Muhadjir Effendi. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan bahwa pelonggaran kuota jalur prestasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 telah maksimal. Yakni dalam range 5-15 persen. Jika persentasenya terlalu besar, pemerataan pendidikan dikhawatirkan tidak berjalan.  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menuturkan, penambahan kuota jalur prestasi untuk mengakomodasi aspirasi wali murid.  Revisi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tersebut dilakukan demi kelancaraan pelaksanaan PPDB di berbagai daerah. "Saya harap begitu (mengakomodasi keinginan orang tua siswa berprestasi, Red)," kata Muhadjir di kantornya kemarin (21/6).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/menteri-pratikno-buka-bukaan-soal-surat-jokowi-pada-kpu_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Mendikbud Muhadjir Effendi. (Jawa Pos Photo)  Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. ''Kemudian kami ambil keputusan itu (revisi permendikbud, Red),'' ujarnya.  Mengenai modifikasi kuota 90 persen jalur zonasi di beberapa daerah, Muhadjir menilai itu sah-sah saja. Yang jelas, di dalamnya harus menampung siswa dengan ekonomi tidak mampu dan memiliki jarak dari rumah ke sekolah yang dekat.  Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengungkapkan, saat ini Presiden Joko Widodo menggodok pendekatan zonasi dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Dengan demikian, sistem tersebut akan berlangsung lama meski nanti terjadi pergantian menteri.  Melalui zonasi, pemerintah bisa memetakan masalah pendidikan dalam lingkup yang lebih kecil. Dengan begitu, persoalan akan mudah diketahui secara detail. Misalnya, persoalan daya tampung sekolah dan persebaran guru berkualitas yang tidak merata.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-di-surabaya-alfian-rizal.jpg" alt="BELUM SELESAI: Ikhsan (dua dari kiri duduk) memberikan penjelasan kepada wali murid yang memenuhi Kantor Dispendik Surabaya di Jalan Jagir Kamis (20/6). (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM SELESAI: Ikhsan (dua dari kiri duduk) memberikan penjelasan kepada wali murid yang memenuhi Kantor Dispendik Surabaya di Jalan Jagir Kamis (20/6). (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Presiden Joko Widodo (Dok. JawaPos.com)  Sementara itu, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal kisruh PPDB yang terjadi di banyak daerah. Menurut dia, saat ini ketentuan PPDB tidak bisa diterapkan secara merata mengingat kondisinya berbeda-beda. Karena itu, diperlukan penyesuaian. ''Setiap daerah punya karakter beda-beda,'' imbuhnya di sela peninjauan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, kemarin.  PPDB Jatim  Provinsi Jawa Timur (Jatim) tidak menerapkan ketentuan kuota jalur prestasi hasil revisi permendikbud. Sebab, proses PPDB 2019 SMA/SMK di Jatim sudah selesai. Pendaftaran PPDB jenjang SMA/SMK negeri ditutup tadi malam pukul 24.00. Hari ini hasil pendaftaran diumumkan pukul 09.00 pada laman ppdbjatim.net. Tahap selanjutnya adalah daftar ulang bagi siswa yang diterima.  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan, Jatim sudah mengakomodasi nilai ujian nasional 20 persen. Artinya, Jatim sudah memberikan diskresi yang cukup besar. ''Pak Menteri memberi kuota 5-15 persen. Kami sudah melebihi dari yang sekarang ini diputuskan Kemendikbud,'' kata Khofifah.  Dengan mengakomodasi 20 persen kuota siswa yang berprestasi dari hasil ujian nasional, dia ingin nilai siswa tetap bisa diapresiasi. Apalagi, pihaknya telah mengalihkan kuota jalur offline (perpindahan tugas orang tua, prestasi, dan jalur keluarga tidak mampu) yang belum terisi ke jalur online untuk diisi dari seleksi nilai ujian nasional tinggi.

Sistem Zonasi PPDB Bakal Diatur Perpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Itje-Chodijah.jpg" alt="Itje Chodijah" width="100%">
<figcaption>Itje Chodijah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selalu terjadi dalam setiap penerimaan peserta didik baru (PPDB), calon siswa berlomba-lomba masuk sekolah unggulan atau favorit. Sekolah unggulan muncul karena adanya pengakuan sejak lama oleh masyarakat. Juga lantaran lebih dulu berdiri.  Sekolah dianggap memiliki guru yang berpengalaman, fasilitas lengkap, dan lulusannya bagus.  Dengan begitu, sekolah tersebut kemudian menjadi pilihan favorit. Kondisi itu membuat masyarakat akan berbondong-bondong mendaftar di sekolah yang dianggap favorit tersebut.  Nah, cara paling gampang menyaring calon peserta didik adalah membagi anak yang pintar dan yang tidak pintar. Hasilnya, tentu anak-anak pintarlah yang bisa mengenyam pendidikan di sekolah favorit. Di sisi lain, anak-anak yang tersingkir terlupakan. Kita lupa bahwa itu bisa menimbulkan segregasi sosial.  Saat ini kita berbicara tentang sekolah negeri, sekolah yang didanai uang rakyat. Namun, hanya anak-anak pintar yang bisa masuk ke sana. Itu melanggar prinsip keadilan. Kalau berbicara soal sekolah swasta yang berbayar, sah-sah saja.  Sekolah negeri, favorit maupun tidak, adalah hak semua orang. Bisa diakses semua pihak. Dan, cara yang termudah adalah dengan sistem zonasi.  Di luar negeri seperti Jepang, anak tidak boleh disekolahkan di wilayah yang jauh. Risikonya sangat tinggi. Jauh dari pengawasan.  Nah, yang perlu dipikirkan adalah kualitas guru. Antara sekolah yang satu dan yang lain jangan timpang. Pemerintah harus superserius untuk meningkatkan kualitas guru. Sebab, kualitas penyelenggaraan belajar-mengajar di kelas sangat menentukan kualitas anak. Dan, hal itu ditentukan oleh kualitas guru.  Dengan adanya sistem zonasi, pemerintah daerah maupun pusat diuntungkan untuk menggelar pelatihan di wilayah zona masing-masing. Guru tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta atau ibu kota provinsi. Kemendikbud dalam hal ini hanya perlu menyiapkan tim fasilitator untuk disebar di setiap zona.  Pelatihan harus menggugah kesadaran guru. Bahwa guru itu mendidik dan mengajar. Karena itu, setiap hari guru juga harus belajar. Ada refleksi diri. Membuat jurnal evaluasi. Dengan begitu, mereka bisa menemukan kekurangan dalam mengajar di kelas.  Sebab, tidak mungkin rasanya setelah menjalani pelatihan, guru kemudian tiba-tiba berubah. Sangat sulit. Harus ada kebiasaan refleksi. Tidak sekadar teknis menyampaikan materi. Psikologis guru juga harus siap. Mereka adalah agen perubahan. Menciptakan lulusan yang berkualitas.  Kebiasaan refleksi diri itu harus dilakukan secara terus-menerus. Pelatihan guru dari pemerintah juga sebaiknya dibuat berjenjang untuk meningkatkan kualitas.  *) Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto

Tugas Meningkatkan Kualitas Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-mengadu-ke-Jokowi-dimas-maulana.jpg" alt="FRUSTRASI: Eliza Ernawati (kanan) dan Holida sempat mengadukan sistem zonasi PPDB kepada Presiden Jokowi yang menghadiri pernikahan putri Rais Am PB NU KH Miftachul Akhyar di Surabaya. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FRUSTRASI: Eliza Ernawati (kanan) dan Holida sempat mengadukan sistem zonasi PPDB kepada Presiden Jokowi yang menghadiri pernikahan putri Rais Am PB NU KH Miftachul Akhyar di Surabaya. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harus bisa bertemu presiden. Itulah yang ada di benak Eliza Ernawati. Dia ingin menyampaikan keluh kesahnya tentang sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.  Persoalan zonasi memang membuat Liza, sapaan akrab Eliza, frustrasi. Betapa tidak, jarak rumahnya dengan sekolah menengah pertama (SMP) terdekat adalah 1,8 kilometer. Saat mendaftar, putranya tergeser. Sebab, jarak terdekat yang bisa diterima di sana adalah 600 meter.  Karena itu, saat Presiden Joko Widodo menghadiri pernikahan putri Rais Am NU KH Miftachul Akhyar di Jalan Kedung Tarukan, Surabaya, kemarin (20/6), Liza bertekad menemuinya. Menurut dia, usaha menemui presiden itu merupakan cara terakhir. Sebab, solusi yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini belum memberikan titik terang.  Meski pengamanan VVIP untuk presiden sangat ketat, perempuan 39 tahun itu nekat. Dia menerobos kerumunan untuk bisa bertemu Jokowi. Imbauan petugas yang berusaha menariknya tak digubris. Meski berjubel, Liza tidak juga pindah posisi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ANTRIAN-PENDAFTARAN-PPDB-SMA-DI-DEPOK-Salman-Toyibi-1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Antrean calon siswa baru untuk mengikuti PPDB 2019. (Salman Toyibi/Jawa Pos)  Tidak sia-sia. Liza akhirnya berkesempatan menyampaikan keluh kesahnya. Sambil menggenggam tangan Jokowi, dia menceritakan masalah zonasi yang membuat banyak orang tua gelisah. Bahkan hingga mengabaikan rutinitas lain hanya untuk mencari sekolah.  "Saya sampaikan soal kesulitan kami, para orang tua, untuk mencari sekolah. Alhamdulillah, Pak Jokowi mau menerima keluh kesah saya. Ini diarahkan ke ajudan untuk menceritakan masalah saya dan segera ditanggapi," ungkap ibu tiga anak itu sambil mengusap air matanya.  Di depan ajudan Jokowi, Liza menceritakan keluhannya. Namun, saat itu tidak banyak waktu. Akhirnya, dia diminta merumuskan poin apa saja yang menjadi keluhan para wali murid tersebut.  Setelah berunding dengan wali murid yang lain, ada sepuluh poin yang disampaikan. Di antaranya, sistem zonasi yang dirasa tidak tepat sasaran. Menurut para wali murid, nilai ujian nasional (UN) harus tetap dijadikan pertimbangan untuk mengikuti PPDB. "Kami juga berharap mitra warga yang tidak tepat sasaran dihapus," ujar Holifa, wali murid yang lain.  Liza dan para wali murid yang lain berharap cara tersebut bisa menjadi solusi atas permasalahan yang masih buntu. Mereka sebenarnya tidak menolak penerapan zonasi. Namun, syaratnya, sistemnya harus lebih matang. "Kalau begini, setelah digeser dari pendaftaran, tidak tahu mana lagi yang dituju. Pemerintah seperti lepas tanggung jawab dengan menggiring ke swasta," ungkapnya.  Dalam surat tersebut, para wali murid juga meminta agar Jokowi meninjau lagi Permendikbud No 51 Tahun 2018 tentang PPDB. "Ditinjau lagi, disesuaikan dengan kondisi daerah. Bagaimana daerah lain yang sekolah swasta maupun negerinya masih sedikit? Bagaimana nasib mereka?" ujarnya.  Aduan atas kelanjutan sekolah putra-putri para orang tua itu telah dilayangkan ke presiden. Kini mereka berharap ada solusi terbaik. Dengan begitu, penerimaan siswa baru bisa berjalan lancar.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/grafis-modifikasi-ppdb.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Nekat Temui Jokowi Adukan Sistem Zonasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/khofifah-ragukan-jual-beli-jabatan-di-kemenag_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Benang kusut dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 SMA/SMK negeri dengan sistem zonasi mulai diurai. Sejumlah daerah memodifikasi ketentuan kuota 90 persen zonasi sebagaimana tercantum dalam Permendikbud 51/2018 yang menuai banyak protes calon siswa dan para wali murid.  Di sisi lain, Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) merevisi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Khususnya, mengenai kuota jalur prestasi. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menuturkan, berdasar arahan Presiden Joko Widodo, aturan itu harus lebih fleksibel. Terutama pada jalur prestasi.  "Pak Menteri sampaikan agar jalur prestasi luar zonasi dibuat range-nya antara 5 persen sampai dengan maksimal 15 persen. Artinya, diperbanyak," ujarnya saat dihubungi tadi malam.  Penambahan kuota jalur prestasi tersebut merupakan respons atas aspirasi orang tua peserta didik. Masih ada orang tua yang tidak rela anaknya yang dianggap cerdas dan berprestasi, tetapi tidak bisa menempuh jalur prestasi lantaran kuota tidak cukup.  Didik berharap penambahan kuota itu bisa mengatasi persoalan di daerah-daerah yang mungkin belum tuntas dengan jalur prestasi kuota 5 persen. Revisi Permendikbud 51/2018 tersebut sudah ditandatangani Mendikbud Muhadjir Effendy. "Saat ini prosesnya sudah menuju Kemenkum HAM untuk disahkan. Semoga besok bisa jalan."  Begitu proses pengesahan tuntas, surat tersebut akan segera diedarkan ke daerah-daerah yang memiliki persoalan pada kuota jalur prestasi. "Daerah-daerah yang tidak bermasalah ya tidak perlu," katanya.  Dengan penambahan kuota jalur prestasi luar zona, kuota zonasi yang sebelumnya 90 persen akan menyesuaikan.  Modifikasi Kuota Zonasi  Salah satu daerah yang melakukan modifikasi itu adalah Jawa Timur. Setelah sempat ditutup sementara, sistem PPDB SMA/SMK kembali dibuka Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Keputusan membuka kembali sistem tersebut dilakukan dini hari kemarin (20/6), sekitar pukul 00.22. Sebelumnya, sistem ditutup sejak Rabu (19/6) pukul 15.00.  Khofifah menuturkan, sebenarnya pihaknya sudah mengakomodasi berbagai kegelisahan warga. Baik saat audiensi dengan wali murid di DPRD Jatim maupun menyampaikan langsung kepada Kemendikbud tentang dinamika PPDB di Jatim. "Pak Plt Kepala Dinas Pendidikan juga sudah ketemu, wali murid juga sudah ke Pak Hamid (stafsus Mendikbud/mantan Dirjen Dikdasmen, Red). Jadi, prosesnya sudah panjang," katanya.  Salah satu keinginan wali murid adalah nilai ujian nasional (unas) yang perlu diakomodasi. Pihaknya pun kemudian mengapresiasi dan mengakomodasi siswa dengan nilai unas tinggi. Yakni, mengalokasikan kuota 20 persen dalam PPDB. "Ini privilege yang disiapkan pemprov untuk anak berprestasi dalam nilai ujian nasional dalam zona yang sama," ujarnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/selatan-walimurid-protes-di-Dispendik-diptawahyu8.jpg" alt="Ramli (tengah) salah seorang wali murid melakukan protes keras kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengenai sistem zonasi PPDB yang membingungkan dan sejumlah data tidak transparan dalam pemaparannya, kemarin, Rabu (19/6/2019).FOTO:Dipta Wahyu/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ramli (tengah) salah seorang wali murid melakukan protes keras kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengenai sistem zonasi PPDB yang membingungkan dan sejumlah data tidak transparan dalam pemaparannya, kemarin, Rabu (19/6/2019).FOTO:Dipta Wahyu/Jawa Pos</figcaption>
</figure> Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (Jawa Pos Photo)  Khofifah menegaskan, PPDB jenjang SMA di Jawa Timur tetap sesuai dengan ketentuan Permendikbud 51/2018. Yakni, 5 persen perpindahan tugas orang tua, 5 persen prestasi, dan 90 persen zonasi. Nah, 90 persen zonasi tersebut dimodifikasi dalam tiga jalur. Yakni, kuota 50 persen berdasar jarak terdekat dengan sekolah, 20 persen nilai ujian nasional tinggi, dan 20 persen dari keluarga tidak mampu, termasuk keluarga buruh. "Ini dalam zona," tegasnya.  Alokasi 20 persen untuk keluarga tidak mampu tersebut dilakukan untuk memotong mata rantai kemiskinan. Yakni, memberikan kesempatan siswa dari keluarga tidak mampu untuk meraih pendidikan. "Kalau yang kemarin belum klir, sekarang sudah. Saya mohon wali murid yang mendaftar di SMA negeri bisa memahami format ini," ujar mantan Mensos itu.  Sebagaimana diberitakan, sebelumnya sistem PPDB sempat ditutup sampai ada perubahan keputusan dari Kemendikbud. Namun, lantaran tidak ada perubahan keputusan, sistem tersebut kembali dibuka dan dilaksanakan sesuai ketentuan.  Staf Khusus Mendikbud Bidang Manajemen Hamid Muhammad menyambut baik dibukanya lagi proses PPDB di Jatim. Dalam proses penangguhan sementara itu, Khofifah sempat berkomunikasi langsung dengan Hamid.  Terkait modifikasi kuota PPDB zonasi yang tidak seluruhnya menggunakan penilaian jarak rumah siswa dengan sekolah yang dituju, Hamid tidak mempermasalahkannya. ''Selama dalam zonasinya, boleh,'' katanya. Dengan demikian, ketentuan Permendikbud 51/2018 tentang PPDB yang berlaku saat ini tidak kaku dalam penerapannya.  Menurut Hamid, pembagian pola seleksi yang beragam untuk kuota zonasi bisa jadi tidak hanya diterapkan di Jatim. Tetapi, juga diadopsi pemprov lain.  Contohnya, Jawa Tengah. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengungkapkan, modifikasi dilakukan untuk menampung aspirasi orang tua yang anaknya memiliki nilai tinggi atau berprestasi, tetapi sulit mendapatkan sekolah negeri.  Jika dalam satu zona jumlah siswa yang berprestasi banyak, Ganjar memberikan kebijakan 20 persen dari kuota jalur zonasi 90 persen. "Agar tidak ada kecemasan antara siswa maupun orang tuanya," ucapnya. Dengan begitu, persaingan nilai tetap terjadi, tetapi dalam lingkup satu zona.  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng Jumeri menjelaskan, penambahan kuota itu tidak menyalahi permendikbud. Sebab, aturan kuota jalur prestasi di luar zona sebesar 5 persen tetap konsisten dilaksanakan.  "Yang kami ubah ada pada jalur reguler 90 persen. Kuota tersebut kami bagi dua, yaitu 70 persen murni untuk zonasi dan 20 persen untuk jalur prestasi di dalam zona," katanya.  Dalam permendikbud, lanjut dia, tidak ada ketentuan 90 persen untuk jalur zonasi saja. "Celah ini yang kami ambil untuk memodifikasi jalur prestasi di dalam zona," imbuh Jumeri kepada Jawa Pos Radar Solo.  Pendaftaran Diperpanjang  Sementara itu, ratusan wali murid yang tergabung dalam komunitas orang tua peduli pendidikan anak (Kompak) di Surabaya terus mengawal pelaksanaan PPDB SMA kemarin. Meski akhirnya sistem PPDB kembali dibuka, wali murid meminta jadwal pendaftaran bisa diperpanjang. "Dalam dua hari ini kita cari win-win solution. Membatalkan permendikbud tidak mungkin, tapi kita tetap berupaya mengakomodasi warga," ujar Sawitri Nilaswari, seorang wali murid.  Setelah melalui audiensi yang cukup alot dengan para wali murid, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Hudiyono akhirnya menyepakati beberapa hal. Pertama, pendaftaran PPDB 2019 yang semula berakhir tadi malam (20/6) pukul 00.00 diundur satu hari hingga hari ini. Artinya, para peserta PPDB masih berkesempatan mendaftar hari ini hingga pukul 00.00. Adapun pengumuman hasil PPDB 2019 dilaksanakan besok (22/6) pukul 09.00.  Kedua, kuota jalur offline yang belum terpenuhi akan dialokasikan ke seleksi berdasar kriteria nilai ujian nasional. Jalur offline yang dimaksud adalah jalur perpindahan tugas orang tua, jalur prestasi, dan jalur siswa dari keluarga tidak mampu, termasuk anak buruh.  Meski begitu, sisa kuota jalur offline tiap sekolah bisa berbeda. Bergantung pada tingkat keterpenuhan pagu offline di tiap sekolah yang bersangkutan. "Dari kuota yang sudah ditetapkan seperti di jalur keluarga tidak mampu, misalnya, ada beberapa sekolah yang tidak terpenuhi kuotanya. Ini kami alihkan ke kuota zonasi berdasarkan seleksi nilai ujian nasional," katanya.  PPDB SMP di Surabaya  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-Surabaya-2-Dipta-Wahyu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> DEMI ANAK: Wali murid memprotes kebijakan zonasi di Dispendik Surabaya. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)  Ratusan wali murid yang belum terima dengan sistem PPDB di Surabaya mendatangi rumah dinas wali kota Surabaya tadi malam (20/6). Mereka datang sekitar pukul 21.30 dengan pengawalan ketat polisi, satpol PP, dan linmas. Mereka menyampaikan aspirasi karena putra putrinya belum diterima di SMP negeri.  Di sebelah barat rumah dinas wali kota itu, para wali murid marah-marah. Mereka menuntut PPDB diulang. Keputusan yang mereka dapatkan dari Dispendik Surabaya belum dianggap memuaskan.  Sebelumnya, di Dispendik Surabaya ada sejumlah keputusan yang diambil untuk mengakomodasi kepentingan wali murid. Koordinasi dengan Kemendikbud juga telah dilakukan. Keputusannya, antara lain, pagu siswa dari 32 anak tiap rombel menjadi 38 anak. Total tambahan pagu sekitar 3.600. Namun, keputusan itu belum bisa memuaskan wali murid.  Esti Umaya, seorang wali murid, mengungkapkan bahwa putranya punya nilai tinggi. Tapi, gara-gara kalah jarak dengan siswa lain, dia tidak bisa diterima. "Kami mintanya 70 persen menggunakan atau mempertimbangkan nilai unas. Sedangkan 30 persen jarak. Tapi belum dikabulkan," ujar Maya yang tinggal di Mojo, Gubeng.  Dia berharap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bisa mengabulkan permintaan warga itu. Sebab, orang tua sudah susah payah untuk meningkatkan nilai anaknya agar bisa diterima di sekolah negeri. Mulai les hingga belajar dengan giat.  "Ternyata setelah ada PPDB, diukur jarak. Itu pun aturannya selesai ujian baru dikasih tahu pakai zonasi. Kecewa semuanya," ujar dia.  Para wali murid tersebut tidak ditemui Risma. Mereka hanya diminta untuk mengisi presensi yang disertai dengan nama dan alamat serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Sekitar pukul 22.30 orang tua siswa mulai meninggalkan sekitar rumah dinas wali kota Surabaya.

Permendikbud PPDB Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/retno-listyarti.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dasar hukum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 adalah Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Pelaksanaannya harus berlangsung objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Prinsip zonasi adalah mendekatkan rumah peserta didik dengan sekolah.  Kami menilai itu keputusan terbaik bagi anak. Misalnya, anak yang rumahnya dekat dengan sekolah tidak perlu naik kendaraan. Cukup jalan kaki atau bersepeda. Bisa juga menekan terjadinya tawuran. Sebab, lingkungan sekolah dan rumah sama. Antarsiswa, orang tua, dan keluarga sudah saling kenal. Kekerasan di dalam pendidikan bisa diturunkan. Pengawasan juga jadi lebih gampang.  Tapi, temannya jadi itu-itu saja dong? Sekarang pergaulan tidak terbatas tempat dan waktu. Bisa lewat media sosial. Tidak bisa menjadi alasan untuk menolak zonasi.  KPAI sepakat semua sekolah harus berkualitas. Langkah berikutnya adalah mendorong pemda untuk meratakan sarana dan prasarana, pemerataan pendidik berkualitas, serta meningkatkan kompetensi pendidik.  Kunci pendidikan itu cuma dua: akses dan kualitas. Bisa diakses, tapi tidak berkualitas. Berkualitas, tapi sulit diakses. Itu yang ada sekarang.  Jadi, dengan pendekatan zonasi, pemerintah ingin membuka akses bagi semua anak beriringan dengan kualitas yang sedang dibangun. Makanya, kita harus bersabar saat ini. Hasilnya belum kelihatan karena baru mulai. Justru sebagai masyarakat harus mengawasi. Kalau kualitas pendidikan di daerahnya tidak bisa rata, berarti pemda nggak kerja. Masyarakat bisa menilai.  Melalui Permendikbud 51/2018, setiap pemda diberi kewenangan untuk membuat petunjuk teknis (juknis). Pemda lebih paham sehingga lebih leluasa dalam melaksanakan PPDB dan membagi zona lebih tepat.  Saat ini yang paling menimbulkan polemik ada pada sistem zonasi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemukan sembilan permasalahan PPDB sistem zonasi. Yakni, penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di setiap kecamatan dan kelurahan. Sementara itu, banyak daerah yang pembagian zonasinya berdasar wilayah administrasi.  Kemudian, ada calon siswa yang tidak terakomodasi karena tidak bisa mendaftar di sekolah mana pun. Di sisi lain, ada sekolah yang kekurangan siswa lantaran letaknya jauh dari permukiman. Selain itu, ramai orang tua mengantre hingga menginap di sekolah. Padahal, sistemnya online. Namun, di beberapa daerah kesiapan infrastruktur pendaftaran online juga masih bermasalah.  Masalah selanjutnya adalah minimnya sosialisasi. Calon peserta didik dan orang tua bingung. Sosialisasi harus dilakukan terstruktur, sistematis, dan masif. Apalagi, peraturan sudah dibuat sejak 2018. Itulah yang menjadi tanda tanya. Masalahnya, sosialisasi ini terputus di mana? Itu harus diselidiki.  Transparansi kuota per zonasi sering menjadi pertanyaan masyarakat. Kami menerima laporan bahwa di Bekasi tidak sesuai Permendikbud 51/2018. Padahal, jelas disebutkan bahwa maksimal jumlah siswa di setiap kelas adalah 28 orang untuk SD, 32 di SMP, dan 36 siswa untuk SMA.  Masalah juga muncul dari juknis yang kurang jelas dan sulit dipahami masyarakat. Juknis yang seharusnya bisa dibuat menarik dengan info grafis dan bisa disebarkan melalui grup chatting tampaknya tidak dilakukan dinas.  Yang terakhir, kebijakan pemda menambah kelas. Baik membangun gedung baru maupun dengan sistem sif pagi dan siang. Jika menambah kelas tanpa membangun ruangan baru, tentu akan muncul masalah baru. Terutama berkaitan dengan jam kerja guru. Itulah yang harus dipikirkan.  *)  Komisioner KPAI Bidang Pendidikan

Kunci Pendidikan: Akses dan Kualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ANTRIAN-PENDAFTARAN-PPDB-SMA-DI-DEPOK-Salman-Toyibi-5.jpg" alt="PPDB 2019 - Salman Toyibi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>PPDB 2019 - Salman Toyibi/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN-SMAN 2019 tidak berjalan mulus. Banyak kegaduhan di daerah. Pemicunya, setiap daerah memiliki karakter demografi, jumlah siswa, hingga daya tampung sekolah yang berbeda-beda.  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak menampik adanya karut-marut dalam PPDB sistem zonasi tersebut. Namun, itu lebih banyak dipicu daerah yang melakukan modifikasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. "Persoalannya karena di kuota zonasi 90 persen ini banyak variasinya. Yang dipastikan adalah anak di dalam zonasi itu harus masuk," ujar Inspektur Jenderal Kemendikbud Muchlis Rantoni Luddin kemarin (18/6).  Jika daya tampung sekolah tidak dapat memadai, kata Muchlis, bisa ditempuh opsi melebarkan zonasi di daerah. "Jangan terlalu kaku. Wajib melapor ke dinas pendidikan (dispendik) daerah setempat," tandasnya.  Mendikbud Muhadjir Effendy menjelaskan, peluang siswa dalam satu zonasi adalah sama. Sekolah harus bisa menampung. Jika kurang, harus ada penambahan rombongan belajar (rombel), penambahan kelas, hingga pelebaran zonasi.  Jumlah calon peserta yang melebihi daya tampung harus dilaporkan ke dispendik setempat. "Itu kewenangan dispendik. Sesuai juknis menyalurkan kelebihannya ke sekolah lain yang masih dalam satu zonasi. Jika dalam satu zonasi sudah penuh, akan disalurkan ke sekolah lain luar zonasi terdekat," terangnya.  Muhadjir menegaskan bahwa pendekatan zonasi tersebut bertujuan memberikan akses yang setara kepada peserta didik. Tidak melihat latar belakang kemampuan maupun sosial ekonomi. "Jika ada seorang anak dari keluarga ekonomi tidak mampu dan tidak bisa bersekolah di dalam zonanya, mereka akan berpotensi putus sekolah," ungkap mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.  Namun, praktik di lapangan, sebagian orang tua siswa merasa dirugikan dengan pelaksanaan sistem zonasi. Sebab, nilai dan prestasi belajar anaknya menjadi tidak berarti. Yang penting rumah dekat sekolah. Jangankan berburu sekolah favorit, masuk ke sekolah negeri biasa pun terasa susah.  Permasalahan di Daerah  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-RIKSA-GANJAR-PRANOWO-FEDRIK-TARIGAN-1-750x514.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pendekatan zonasi mengakibatkan adanya sekolah yang kekurangan siswa. "Ada sekolah di Wonogiri dan Purbalingga yang jumlah siswanya tidak sesuai target. Kelasnya masih ada yang kosong," ucapnya saat ditemui di Pacific Place kemarin.  Menurut politikus PDI Perjuangan itu, sistem zonasi tidak mempertimbangkan masalah yang dihadapi setiap daerah. Padahal, infrastruktur, fasilitas, hingga sarana dan prasarana sekolah belum sepenuhnya merata. Pola perilaku dan mindset masyarakat juga tidak bisa seketika diubah. "Jadi bikin masyarakat kaget," katanya.  Ganjar menuturkan, dibutuhkan proses bertahap untuk memperbaikinya. Dia mengusulkan adanya modifikasi dari Peraturan Mendikbud 51/2018 yang menampung anak-anak berprestasi melalui jalur prestasi dengan kuota 5 persen dan perpindahan orang tua 5 persen. "Kalau di dalam satu zona siswa yang berprestasi banyak, kami berikan kebijakan dengan lokalitas itu sebesar 20 persen dari kuota jalur zonasi 90 persen. Agar tidak ada kecemasan antara siswa maupun orang tuanya," jelas Ganjar.  Sementara itu, pengamat pendidikan dari Center of Education Regulation and Development Analysis (Cerdas) Indra Charismiadji mempertanyakan komunikasi antara pusat dan daerah terkait dengan PPDB sistem zonasi. Akibatnya, terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.  Menurut Indra, PPDB berbasis zonasi merupakan solusi atas rendahnya kenaikan tingkat angka partisipasi murni (APM) pendidikan dasar maupun menengah. Padahal, anggaran pendidikan yang digelontorkan setiap tahun tidak kurang dari Rp 500 triliun. Kenaikan APM yang tidak sampai 1 persen dengan anggaran lebih dari Rp 500 triliun, menurut Indra, tidak ideal.  Pemicu rendahnya APM itu, kata Indra, sekolah negeri yang umumnya gratis atau berbiaya rendah justru dinikmati anak-anak dari keluarga menengah ke atas. Itu tidak terlepas dari kalah bersaingnya mereka (anak-anak dari keluarga menengah atau menengah ke bawah) untuk masuk sekolah negeri.  Nah, dengan sistem zonasi, Kemendikbud hendak memberikan akses yang luas kepada anak-anak di sekitar sekolah untuk masuk sekolah negeri.  Sementara itu, anggota Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, Permendikbud 15/2018 tentang PPDB seharusnya bisa lebih luwes. aturan jumlah siswa dalam satu rombel, misalnya, bisa dibuat fleksibel. "Misalnya, ada kelebihan dua sampai lima murid, tidak perlu membuat rombel baru. Cukup jumlah siswanya ditambah," tuturnya.  Dia menyatakan, peraturan itu tidak mencantumkan jika ada kondisi-kondisi luar biasa. Dia mencontohkan, kuota 5 persen untuk siswa berprestasi bisa menjadi persoalan. Di zonasi tertentu, bisa jadi ada banyak anak berprestasi. Pasti ada yang merasa dirugikan karena kuota jalur prestasi hanya 5 persen.  Begitu pula halnya jika pada kondisi tertentu ada sebuah konflik atau bencana yang memicu adanya ekstradisi atau perpindahan penduduk dalam jumlah banyak. Padahal, kuota untuk di luar zonasi hanya 5 persen. Karena itu, dia berharap ketentuan PPDB zonasi lebih diperlunak.  Kemendikbud Harus Konsisten  Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Akh. Muzakki menilai, perlu ada konsistensi dalam pelaksanaan PPDB. Sebab, setiap daerah memiliki improvisasi yang berbeda terkait dengan aturan PPDB dari pusat. ''Dalam hal ini, perlu konsistensi dari Kemendikbud selaku pengambil kebijakan,'' tuturnya.  Jika memang disepakati zonasi penuh 90 persen, kata dia, hal itu harus dilaksanakan secara konsisten. Namun, jika ada ruang improvisasi, sebaiknya hal tersebut disampaikan pula secara langsung ke daerah.  Langkah itu perlu diambil agar tidak muncul kegaduhan. Sebab, tidak sedikit masyarakat yang mengadukan permasalahan zonasi. Di Jawa Timur, misalnya, masyarakat menyampaikan keluhan secara langsung kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa.  ''Iya kalau masyarakat kota yang well informed dengan perubahan, bisa langsung menyikapi. Tapi, bagaimana masyarakat di kalangan bawah? Mereka kebingungan. Bisa jadi yang diketahui PPDB seperti tahun sebelumnya,'' katanya.  Dewan Pendidikan Jawa Timur mendorong Kemendikbud untuk membuka ruang guna mengakomodasi perkembangan di lapangan. Menurut Muzakki, ada baiknya Kemendikbud mengajak seluruh provinsi duduk bersama. ''Apakah zonasi 90 persen, 50 persen, 60 persen, atau akomodasi nilai UN, pemberlakuan SKTM, dan sebagainya. Ini penting supaya ada keseragaman,'' tuturnya.  Saat ini proses PPDB sudah berjalan. Dia berharap evaluasi dan pengalaman PPDB tahun ini bisa menjadi bahan baku kebijakan untuk pelaksanaan PPDB 2020.

Kemendikbud Sebut Opsi Tambah Rombel dan Kelas untuk PPDB 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-SMAN-14-Robertus-Risky.jpg" alt="JATAH PIKET: Panitia penerimaan peserta didik baru SMAN 14 melayani sejumlah orang tua dan calon siswa yang mengambil PIN kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JATAH PIKET: Panitia penerimaan peserta didik baru SMAN 14 melayani sejumlah orang tua dan calon siswa yang mengambil PIN kemarin. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sejumlah daerah menyita perhatian. Pada hari pertama pendaftaran kemarin (17/6), para orang tua siswa langsung menyerbu sekolah yang berlabel favorit. Bahkan, mereka rela antre untuk mendapatkan nomor pendaftaran lebih awal.  Di SMPN 2 Purworejo, Jawa Tengah, misalnya. Para orang tua sampai bermalam dan salat Subuh berjamaah di depan sekolah yang dikenal favorit tersebut.  Penerapan sistem zonasi tidak disia-siakan para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sana. Meskipun nilai yang dimiliki tidak terlalu tinggi. Juga, sudah ada kebijakan baru yang menanggalkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang menjadi senjata sakti untuk bisa mendapatkan sekolah terbaik. Namun, kekhawatiran tergusur oleh pendaftar lain mendorong mereka untuk antre lebih awal agar bisa memasukkan berkas pendaftaran lebih dulu.  Sehari sebelum hari pertama PPDB dibuka, sejak pukul 17.00, di sekitar SMPN 2 Purworejo sudah muncul kerumunan orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya. "Kalau saya baru ikut antre sekitar pukul 21.00," kata Nicolaus Legowo, warga yang tinggal di belakang SMPN 2 Purworejo.  Saat sore sebenarnya Nicolaus sudah melihat adanya kerumunan orang di sekolah. Awalnya dia beranggapan bahwa mereka hendak melihat pengumuman PPDB. Ternyata mereka melakukan hal itu agar mendapat kesempatan menjadi yang paling awal.  "Yang datang sejak awal ternyata sudah berbagi tugas. Kalau sore sampai malam yang ikut antre ibu-ibu. Mulai jam 9 malam, baru bapak-bapaknya," ungkap Legowo yang mendaftarkan anak keduanya, Samuel Bintang Anjung Nagar.  Mereka selanjutnya berinisiatif membuat nomor urut agar tertib. Nomor diberikan kepada mereka yang datang belakangan. Bahkan, ada kebijakan khusus. Bagi mereka yang meninggalkan tempat lebih dari satu jam, nomornya akan diberikan kepada yang ada di bawahnya. Dengan begitu, nomor di belakangnya bisa maju. "Saya kebetulan dapat nomor 41. Dan nomor yang ada maksimal adalah 45, sesuai persentase yang ditentukan," tambahnya.  Lantaran tidak ingin kehilangan kesempatan, banyak orang tua yang enggan bergeser dari tempatnya. Bahkan, saat terdengar azan Subuh, mereka sepakat menggelar salat berjamaah di tempat tersebut.  Daryanto, guru SMPN 2 Purworejo, tidak menampik adanya orang tua yang rela bermalam di sekitar sekolah. Sebenarnya, tutur dia, orang tua tidak perlu melakukan itu karena semua sudah ada kebijakannya. Lagi pula, diterapkan sistem online. Mereka yang berada di zona 1 dan memiliki nilai tinggi juga punya peluang yang besar untuk diterima.  "Tampaknya ada orang tua yang anak-anaknya bernilai tinggi tetap ikut antre. Padahal, tanpa masuk ke zona utama pun bisa diterima selama mereka berada di zona 1 (SMPN 2 Purworejo, Kaligesing, dan Banyuurip, Red)," imbuh Daryanto.  Di SMPN 2 Jepara, ratusan pendaftar memadati sekolah sejak pagi. Tak hanya di lantai 2 yang menjadi lokasi pendaftaran, antrean juga mengular sampai memenuhi anak tangga. Rata-rata pendaftar datang dengan didampingi orang tua.  Salah satu orang tua pendaftar bernama Azizah mengaku datang ke sekolah tersebut sekitar pukul 06.00. Tujuannya ialah bisa menuntaskan pendaftaran lebih awal. Namun, saat dia tiba di sekolah itu, sudah banyak pendaftar yang datang. "Pukul 06.00 itu sudah banyak yang datang," katanya kepada Jawa Pos Radar Kudus.  Meski rumahnya terbilang tak jauh dari sekolah dan mendaftar pada kuota zonasi, Azizah tetap ingin terdaftar lebih awal. "Supaya bisa lega dan tinggal menunggu pengumuman nanti," tuturnya.  Ashadi, orang tua pendaftar lainnya, mengaku datang sekitar pukul 08.00. Saat itu kondisinya sudah sangat penuh. "Antrean sudah panjang. Bahkan di tangga sudah penuh," jelasnya.  Ashadi tinggal dengan jarak sekitar 2.200 meter dari SMPN 2 Jepara. Pada pendaftaran hari pertama kemarin, anaknya berada di urutan ke-115. "Tahun ini nilai tidak jadi pertimbangan. Nilai bagus terabaikan gara-gara jarak rasanya tidak adil," gerutunya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-SMAN-1-robertus-risky.jpg" alt="KEBAGIAN WAKTU PIKET: Layanan pengambilan PIN PPDB di SMAN 16 kemarin (8/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KEBAGIAN WAKTU PIKET: Layanan pengambilan PIN PPDB di SMAN 16 kemarin (8/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> KEBAGIAN WAKTU PIKET: Layanan pengambilan PIN PPDB di SMAN 16 kemarin (8/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)  Zonasi Picu Kegaduhan  Hampir di setiap daerah, pelaksanaan PPDB memicu kegaduhan. Penyebabnya adalah sistem zonasi yang membuat siswa tidak lagi leluasa memilih sekolah. DPR menilai, sistem zonasi yang digulirkan Kemendikbud sebaiknya dijalankan secara bertahap.  Anggota Komisi X (bidang pendidikan) DPR Ferdiansyah menilai, wajar apabila sistem zonasi memicu kegaduhan. Khususnya terkait dengan kuota zonasi yang dipatok minimal 90 persen. ''Seharusnya implementasi sistem zonasi ini ada peta jalannya (roadmap, Red). Dilakukan secara bertahap,'' ujarnya di kompleks gedung DPR kemarin (17/6).  Dia mengungkapkan, pada tahap awal, Kemendikbud seharusnya cukup menyebutkan bahwa kuota PPDB berbasis zonasi, prestasi, dan lainnya. Sementara itu, angka atau persentasenya dibuat fleksibel dan diputuskan pemerintah daerah masing-masing.  Ferdiansyah menegaskan, pendidikan adalah bagian dari otonomi daerah. ''Atau paling tidak dibuat rentang. Misalnya, kuota zonasi dibuat rentang 70-90 persen. Tidak kaku seperti sekarang yang 90 persen,'' katanya. Dengan demikian, setiap pemda bisa leluasa mengatur kuota disesuaikan dengan kondisi keragaman masyarakat setempat.  Selain itu, dia mengimbau, Kemendikbud seharusnya tidak langsung menetapkan kuota zonasi PPDB, tetapi melakukan penyebaran atau pemerataan guru-guru yang berkualitas. Misalnya, guru dengan nilai uji kompetensi guru (UKG) tinggi disebar supaya tidak mengumpul di sekolah tertentu.  Dengan penyebaran guru berkualitas tersebut, diharapkan kualitas sekolah menjadi seragam. Dengan demikian, orang tua pun memiliki keyakinan bahwa sekolah di mana pun, kualitasnya sama saja. Termasuk sarana dan prasarananya.  Menurut Ferdiansyah, wajar jika ada orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah negeri favorit. Meski sekolah itu jauh dari tempat tinggalnya. Kondisi tersebut tidak akan terjadi jika kualitas sekolah disamaratakan lebih dahulu, baru kemudian sistem zonasi diterapkan.  Staf Khusus Mendikbud Bidang Manajemen Hamid Muhammad menuturkan, sistem PPDB berbasis zonasi diberlakukan sejak 2017. Dasar hukumnya adalah Permendikbud No 17/2017 tentang PPDB. Permendikbud itu sudah mengatur bahwa kuota zonasi minimal 90 persen.  Pada saat itu, sebagian daerah tidak melaksanakan PPDB berbasis zonasi sesuai dengan ketentuan tersebut. Alasannya, permendikbud tentang PPDB masih dianggap abu-abu. ''Sejak tiga tahun lalu sudah kami sosialisasikan kepada semua dinas pendidikan, kepala sekolah, dan komite sekolah,'' ungkapnya.

PPDB 2019: Berebut Daftar di Hari Pertama

ppdb 2019

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppdb 2019

Berita Terkini