<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pantau-hari-pertama-sekolah-di-papua-mendikbud-puas_m_229471.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy ketika memantau aktivitas hari pertama sekolah di Abepura, Papua, Senin (16/7)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy ketika memantau aktivitas hari pertama sekolah di Abepura, Papua, Senin (16/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Papua, Senin (16/7). Di sana Muhadjir menghadiri apel hari pertama sekolah (HPS) di beberapa tempat. Menteri yang ramah senyum ini mengaku bangga dengan perkembangan pendidikan di Bumi Cenderawasih. Mulai dari segi SDM, maupun sarana dan prasarananya. Muhadjir menilai sekolah di Papua yang tidak kalah dengan sekolah di daerah lain. "Saya berkunjung ke SD yang sangat bagus, tidak kalah dengan SD di tempat lain, khususnya di Jawa," ujar dia saat mengunjungi Sekolah Dasar (SD) Negeri Kotaraja, Abepura, Papua. Dia lantas meminta Pemerintah Provinsi Papua bisa mengimbaskan sekolah yang bagus ini ke sekolah-sekolah lainnya, yang kondisinya masih kurang. Selain menghadiri Apel, Mendikbud juga memberikan motivasi kepada para siswa untuk terus belajar dan memberikan kemajuan untuk Papua. Dia berpesan agar sekolah dapat menyambut siswa dengan suasana yang menggembirakan. "Beri siswa harapan dan semangat. Bangun optimisme mereka, agar siswa semakin termotivasi mengejar impiannya," kata Muhadjir. Pengenalan terhadap fasilitas dan peraturan sekolah, menurut Muhadjir, perlu disampaikan dengan baik dan penuh keramahan. Para guru memperkenalkan diri juga dengan penuh keterbukaan, yang selanjutnya mendengarkan harapan dari siswa. "Pendidik perlu memahami bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai minat dan bakat masing-masing," beber Muhadjir. Turut dalam kunjungan kerja kali ini Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi; Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad; Staf Ahli bidang Hubungan Pusat dan Daerah, James Modouw; Staf Khusus Monitoring Implementasi Kebijakan, Alpha Amirrachman; Direktur Pembinaan SD, Khamim; Direktur Pembinaan SMP, Supriano. Zonasi Untuk Pemerataan Pendidikan Berkualitas Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejatinya memiliki tujuan yang mulia. Yakni soal pemerataan akses pendidikan. Sekalipun memang, masih ada sejumlah kekurangan yang mesti dibenahi. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, keberhasilan implementasi sistem zonasi ditentukan oleh sinergi tiga elemen. Muhadjir mengistilahkannya dengan sebutan 'Tripusat Pendidikan'. Yakni sekolah, masyarakat, dan keluarga. "Sehingga perlu disadari bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Diharapkan jika ada hal-hal negatif yg menerpa siswa kita, bisa diatasi dengan kerja sama antara tiga pihak itu.&rdquo; kata Mendikbud disela-sela kunjungan kerjanya ke Abepura, Papua, Senin (16/7). Muhadjir memaparkan bahwa kebijakan zonasi ditetapkan pemerintah untuk kebaikan yang lebih besar. Khususnya mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas. Saat ini angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) dirasa sudah cukup tinggi. Namun, menurut Mendikbud kualitasnya belum merata. "Misalnya di wilayah Papua ini, kalau di kota-kotanya sudah baik, sudah cukup maju, tetapi di wilayah pegunungannya masih belum. Kalau dibiarkan nanti akan semakin menganga kesenjangan itu. Tidak boleh begitu," tutur Mendikbud. Oleh karena itu, zonasi akan menjadi pintu masuk pembenahan pendidikan nasional. Termasuk menghadirkan rekomendasi berbasis data yang dapat digunakan. "Saya tahu banyak yang belum paham, dan mungkin tidak puas karena adanya perubahan. Yang penting adalah mengubah sikap mental, cara pandang masyarakat. Ini bagian dari revolusi mental di bidang pendidikan," jelas Mendikbud. "Saya mohon betul agar pemerintah provinsi Papua, dan pemerintah kabupaten/kota segera mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan pemerintah pusat. Agar segera terwujud pemerataan yang berkualitas itu," pungkas Muhadjir. Selain meninjau pelaksanaan hari pertama sekolah, Mendikbud dijadwalkan menghadiri Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan se-Papua, dan juga melepas Jalan Sehat Siswa dan Guru dalam rangka menyemarakkan Asian Games 2018.

Pantau Hari Pertama Sekolah di Papua, Mendikbud Puas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/akibat-sistem-zonasi-150-siswa-di-bandung-terancam-tak-dapat-sekolah_m_228780.jpg" alt="Diskusi bertajuk" width="100%">
<figcaption>Diskusi bertajuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan sistem zonasi sekolah di tahun ajaran baru memicu polemik. Hal itu lantaran tak sedikit murid yang tak kebagian sekolah. Anggota Ombudsman Ahmad Su'aji mengatakan, telah menerima beberapa laporan. Isinya disebutkan bahwa di daerah Bandung sebanyak 150 anak belum mendapat sekolah hingga hari ketiga di tahun ajaran baru ini. "Kami juga dapat laporan, kami belum sempat membicarakan secara detail, di Bandung ada sekitar 150 siswa yang belum dapat sekolah," ungkap Su'aji di Gedung Kemenkoinfo Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (18/7). Nasib 150 anak itu disebut tengah terkatung-katung dan terancam gagal melanjutkan pendidikan. Mereka ditolak di seluruh lembaga pendidikan formal, baik negeri maupun swasta. "Dia (150 anak itu) tidak bisa ditampung di (sekolah) negeri, di swasta, bahkan di sekolah agama. Jadi, ini belum menemukan kelas. Itu (mereka) dari berbagai zonasi," sambung Su'aji. Su'aji menengarai, adanya praktik jual beli kursi sekolah menjadi salah satu faktor penyebabnya. Bahkan dalam beberapa kasus turut melibatkan kepala daerah atau pejabat daerah. "Nah, ini juga tambahan bahwa ada mahar politik di mana kepala daerah atau politisi daerah ikut campur," terangnya. Di sisi lain, Su'aji menilai bahwa penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur online seperti sekarang masih memiliki sejumlah kekurangan. Sebab panitia kerap kali tidak memiliki rencana cadangan jika sistem online tengah bermasalah. Tidak adanya rencana cadangan itu membuat tes masuk siswa baru dilakukan manual dengan mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Pada momen seperti inilah berpotensi terjadinya kecurangan seperti jual beli kursi. "Sehingga ketika terjadi (sistem online) macet, kelabakan kemudian dokumen-dokumen para pendaftar ditumpuk panitia dan penumpukan seperti ini potensial terjadinya penyimpangan tadi, ada kongkalikong," tutur Su'aji. Sementara itu menanggapi tudingan Ombudsman itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tak banyak komentar. "Oh, itu tanya Ombudsman dong jangan ke saya," tandasnya.

Akibat Sistem Zonasi, 150 Siswa di Bandung Terancam Tak Dapat Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendikbud-akan-selesaikan-kisruh-sistem-zonasi-dalam-sepekan_m_228754.jpg" alt="Diskusi bertajuk" width="100%">
<figcaption>Diskusi bertajuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di awal tahun ajaran baru sejumlah kekisruhan masih terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. Penerapan sistem zonasi sekolah pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) dianggap salah satu pemicunya. Bahkan dikabarkan masih ada siswa yang belum terdaftar di lembaga pendidikan mana pun karena kuota kursi sekolahnya telah habis. Di sisi lain, tak sedikit pula sekolah yang malah tidak kebagian murid. Menanggapi itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku akan segera membereskan masalah ini. Diperkirakan butuh waktu satu pekan untuk membenahinya. "Satu minggu lah (kami akan benahi). Ini kan masih masa orientasi juga. Jadi, masih ada waktu untuk penyesuaian-penyesuaian," ungkap Muhadjir di Gedung Kominfo Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (18/8). Muhadjir menuturkan, pihaknya akan memastikan seluruh anak-anak bisa mendapatkan sekolah. Sebab, kata dia, pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. "Pasti, pasti. Tidak boleh ada anak yang tidak sekolah," tegasnya. Sementara itu, Muhadjir tidak menampik kritik bahwa penerapan zonasi sekolah masih banyak masalah. Seperti pemalsuan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Pemalsuan surat tersebut seringkali dilakukan oleh oknum tertentu demi mendapat kuota kursi 20 persen. Kuota ini sebetulnya diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. "Bahkan masih ada juga yang ketahuan menggunakan surat keterangan tidak mampu palsu. Jadi, harus disesuaikan dengan tempat seharusnya," pungkas Muhadjir.

Mendikbud akan Selesaikan Kisruh Sistem Zonasi dalam Sepekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kepala-smp-kena-ott-tim-saber-pungli-beberkan-modus-pungli-ppdb_m_228684.jpg" alt="Sejumlah jajaran Polresta Barelang menggelar barang bukti uang tunai pungli SMPN 10 Batam sebanyak Rp 250 juta di Mapolresta Barelang, Selasa (17/7)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah jajaran Polresta Barelang menggelar barang bukti uang tunai pungli SMPN 10 Batam sebanyak Rp 250 juta di Mapolresta Barelang, Selasa (17/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai mengungkap praktik pungutan liar (pungli) pada saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMPN 10, Tim Saber Pungli Kota Batam membeberkan jumlah tersangka dan modus operandi para tersangka, kemarin (17/7). Dari operasi tangkap tangan (OTT) itu didapatkan total lima tersangka dalam praktik pungli PPDB SMPN 10 Kota Batam. Sebelumnya, Tim Saber Pungli Kota Batam menetapkan Ketua Komite SMPN 10 Batam Baharuddin serta dua honorer di SMPN 10, Ratu Roha dan Mismarita, sebagai tersangka. Ketua Tim Saber Pungli Kota Batam yang juga Wakapolresta Barelang AKBP Mudji Supriadi mengungkapkan, sasaran pungli di SMPN 10 adalah siswa yang tak lolos seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) online. Para tersangka meminta sejumlah uang kepada para orang tua calon siswa agar anak-anak mereka tetap bisa diterima di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/17/07/2018/hari-pertama-belajar-kepala-sekolah-dijemput-polisi-karena-ott" target="_blank">SMPN 10 Kota Batam</a>. "Para tersangka menyebutnya jalur khusus," kata Mudji Selasa (17/7). Mudji menyebut nominal uang yang diminta para tersangka beragam. Mulai ratusan ribu ripuah hingga jutaan rupiah. Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan segera menyiapkan nama-nama calon pengganti Rahip. Sebab, setelah menjadi tersangka, Rahip akan dicopot dari jabatan kepala <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/17/07/2018/ott-smp-10-klimaks-kisruh-ppdb-kota-batam" target="_blank">SMPN 10 Batam</a>. "Siapa calonnya, saya berharap diambil dari luar SMPN 10," terang Rudi saat mengunjungi SMPN 10 kemarin.&nbsp;

Kepala SMP Kena OTT, Tim Saber Pungli Beberkan Modus Pungli PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pantau-hari-pertama-sekolah-di-papua-mendikbud-puas_m_228197.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy ketika memantau aktivitas hari pertama sekolah di Abepura, Papua, Senin (16/7)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy ketika memantau aktivitas hari pertama sekolah di Abepura, Papua, Senin (16/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Papua, Senin (16/7). Di sana Muhadjir menghadiri apel hari pertama sekolah (HPS) di beberapa tempat. Menteri yang ramah senyum ini mengaku bangga dengan perkembangan pendidikan di Bumi Cenderawasih. Mulai dari segi SDM, maupun sarana dan prasarananya. Muhadjir menilai sekolah di Papua yang tidak kalah dengan sekolah di daerah lain. "Saya berkunjung ke SD yang sangat bagus, tidak kalah dengan SD di tempat lain, khususnya di Jawa," ujar dia saat mengunjungi Sekolah Dasar (SD) Negeri Kotaraja, Abepura, Papua. Dia lantas meminta Pemerintah Provinsi Papua bisa mengimbaskan sekolah yang bagus ini ke sekolah-sekolah lainnya, yang kondisinya masih kurang. Selain menghadiri Apel, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/18/07/2018/mendikbud-akan-selesaikan-kisruh-sistem-zonasi-dalam-sepekan" target="_blank">Mendikbud</a> juga memberikan motivasi kepada para siswa untuk terus belajar dan memberikan kemajuan untuk Papua. Dia berpesan agar sekolah dapat menyambut siswa dengan suasana yang menggembirakan. "Beri siswa harapan dan semangat. Bangun optimisme mereka, agar siswa semakin termotivasi mengejar impiannya," kata Muhadjir. Pengenalan terhadap fasilitas dan peraturan sekolah, menurut Muhadjir, perlu disampaikan dengan baik dan penuh keramahan. Para guru memperkenalkan diri juga dengan penuh keterbukaan, yang selanjutnya mendengarkan harapan dari siswa. "Pendidik perlu memahami bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai minat dan bakat masing-masing," beber Muhadjir. Turut dalam kunjungan kerja kali ini Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi; Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad; Staf Ahli bidang Hubungan Pusat dan Daerah, James Modouw; Staf Khusus Monitoring Implementasi Kebijakan, Alpha Amirrachman; Direktur Pembinaan SD, Khamim; Direktur Pembinaan SMP, Supriano. Zonasi Untuk Pemerataan Pendidikan Berkualitas Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejatinya memiliki tujuan yang mulia. Yakni soal pemerataan akses pendidikan. Sekalipun memang, masih ada sejumlah kekurangan yang mesti dibenahi. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/07/2018/kemendikbud-bakal-gelontorkan-anggaran-untuk-tunjangan-seniman" target="_blank">Mendikbud</a>), Muhadjir Effendy, keberhasilan implementasi sistem zonasi ditentukan oleh sinergi tiga elemen. Muhadjir mengistilahkannya dengan sebutan 'Tripusat Pendidikan'. Yakni sekolah, masyarakat, dan keluarga. "Sehingga perlu disadari bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Diharapkan jika ada hal-hal negatif yg menerpa siswa kita, bisa diatasi dengan kerja sama antara tiga pihak itu.&rdquo; kata Mendikbud disela-sela kunjungan kerjanya ke Abepura, Papua, Senin (16/7). Muhadjir memaparkan bahwa kebijakan zonasi ditetapkan pemerintah untuk kebaikan yang lebih besar. Khususnya mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas. Saat ini angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) dirasa sudah cukup tinggi. Namun, menurut Mendikbud kualitasnya belum merata. "Misalnya di wilayah Papua ini, kalau di kota-kotanya sudah baik, sudah cukup maju, tetapi di wilayah pegunungannya masih belum. Kalau dibiarkan nanti akan semakin menganga kesenjangan itu. Tidak boleh begitu," tutur Mendikbud. Oleh karena itu, zonasi akan menjadi pintu masuk pembenahan pendidikan nasional. Termasuk menghadirkan rekomendasi berbasis data yang dapat digunakan. "Saya tahu banyak yang belum paham, dan mungkin tidak puas karena adanya perubahan. Yang penting adalah mengubah sikap mental, cara pandang masyarakat. Ini bagian dari revolusi mental di bidang pendidikan," jelas <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/07/07/2018/pertahankan-juara-umum-olimpiade-sains-mendikbud-puji-dki-jakarta" target="_blank">Mendikbud</a>. "Saya mohon betul agar pemerintah provinsi Papua, dan pemerintah kabupaten/kota segera mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan pemerintah pusat. Agar segera terwujud pemerataan yang berkualitas itu," pungkas Muhadjir. Selain meninjau pelaksanaan hari pertama sekolah, Mendikbud dijadwalkan menghadiri Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan se-Papua, dan juga melepas Jalan Sehat Siswa dan Guru dalam rangka menyemarakkan Asian Games 2018.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-perbaikan-sistem-zonasi-ppdb-ini-saran-praktisi-pendidikan_m_228029.jpg" alt="Ilustrasi. Persoalan sistem zonasi dalam PPDB harus segera dicarikan solusinya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Persoalan sistem zonasi dalam PPDB harus segera dicarikan solusinya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menjadi momok setiap tahun ajaran baru. Praktisi Pendidikan, Najeela Shihab mengatakan, pada prinsipnya niatan pemerintah untuk memperbaiki pendidikan patut diacungi jempol. Terutama upaya untuk pemerataan pendidikan. Serta peningkatan kualitas guru. Pendiri Sekolah Cikal ini menuturkan, PPDB sistem zonasi harus ditopang dengan kebijakan lainnya sehingga tidak bergulir tunggal. "Pemerataan pendidikan memang penting tetapi enggak bisa cuma satu kebijakan saja. Harus dilihat kebijakan lain. Misalnya redistribusi guru, perbaikan mutu sekolah, dan perlu ada keterlibatan orang tua dan muridnya," katanya kepada JawaPos.com, Minggu (15/7). Najeela menegaskan orang tua tak bisa sepenuhnya disudutkan atau dianggap sebagai pihak yang salah. Justru fokus sekarang adalah upaya saling mengoreksi, memperbaiki sistem yang ada sekarang. "Saya cenderung menghindari menyalahkan orang tua murid. Enggak bisa juga salahin orang tua. Niatan baik orang tua carikan yang terbaik untuk anaknya apa saja dilakukan. Meskipun perlu ada pembinaan agar punya nilai-nilai kejujuran," jelasnya. "Semua elemen harus duduk bareng, membantu pemerintah mencarikan solusi terbaik," lanjut dia. Najeela menegaskan bahwa ada sejumlah catatan penting bagi pemangku kepentingan. Di antaranya dampak terhadap anak. Secara psikologis, ada kekhawatiran anak sedikit tak nyaman soal pilihan sekolah. Sebab, mereka terbentur dengan jarak untuk mendapatkan sekolah yang diinginkannya. "Padahal anak punya kemampuan akademis yang tinggi. Ini yang harus menjadi evaluasi bersama. Kemendikbud harus merumuskan lebih detail mengenai zonasi ini," tambah dia. "Anak masuk sekolah di pilihan zonasi, bukan pilihan hatinya. Bahkan misalnya anak cerdas tapi berada di lingkungan pemukiman miskin. Maka dia masuk ke sekolah di daerah itu yang kualitasnya enggak optimal. Nah efek-efek negatif ini yang harus diminimalisir," tutupnya.

Soal Perbaikan Sistem Zonasi PPDB, Ini Saran Praktisi Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anaknya-tak-diterima-di-smp-negeri-kang-emil-curhat-ini-pesannya_m_227286.jpg" alt="Wali Kota Bandung Ridwan Kamil" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Ridwan Kamil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi memang tidak menjadi hal yang menggembirakan bagi semua orang tua murid. Sekalipun bagi orang tua murid dari kalangan pejabat, seperti yang dirasakan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Camillia Laetitia Azzahra, anak pria yang biasa disapa <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/07/2018/pesan-kang-emil-ke-calon-wali-kota-bandung-unggul-versi-hitung-cepat" target="_blank">Kang Emil</a> itu tidak lolos saat akan mendaftar di SMP Negeri 2 Bandung. Kang Emil lantas mem-posting melalui akun Facebook-nya terkait sang anak yang tidak diterima di SMP negeri lantaran tergeser oleh sistem zonasi PPDB Kota Bandung. "Zara, anak perempuan saya, NEM-nya bagus dan mendaftar ke <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/07/2018/kang-emil-klaim-kualitas-pendidikan-di-bandung-terbaik" target="_blank">SMPN 2 Bandung</a>. Namun, dia tidak diterima karena tergeser oleh sistem zonasi PPDB Kota Bandung versi awal sebelum yang sekarang. Ia menangis dan bertanya-tanya. Setelah saya terangkan bahwa itu adalah sebuah peraturan yang harus kita hormati, akhirnya ia berhenti menangis dan mencoba paham," tulis Ridwan yang juga mengugah foto anaknya yang berkerudung merah, Rabu (11/7). "Banyak pihak tanya 'Anda kan wali kota, Anda kan punya kuasa, bisa kali nyelipin buat anaknya sendiri. Masa tega ama anaknya sendir?!" Sya diskusikan panjang dengan Bu Cinta, kami pun sepakat, apa jadinya jika saya ikutan melanggar aturan diam-diam. Nilai hidup apa yang akan menempel seumur hidupnya Zara, jika ia kami paksa masuk. Maka ia akan meyakini bahwa berbohong itu boleh. Nauzubillah. Zara kini bahagia dan gembira sekolah di SMP swasta. Semoga ini menjadi hikmah, bahwa mungkin kita tidak menyukai sebuah aturan yg membuat kita di pihak yang kalah. Namun aturan tetaplah aturan. Kesuksesan tidak selalu harus dengan bersekolah di negeri. Mari kita hormati." Tulisan yang menginspirasi itu hingga pukul 17.07 sudah lebih dari 2.900 yang membagikan dan 2 ribu lebih yang berkomentar positif terkait testimoni orang nomor satu di <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/04/07/2018/unggul-di-hitung-cepat-pilgub-jabar-kang-emil-ditelepon-jokowi" target="_blank">Kota Bandung</a> itu. Secara terpisah, terkait hasil PPDB 2018 yang telah diumumkan, tidak semua siswa bisa diterima di sekolah negeri. Ridwan meminta semua pihak bisa menerima hasil tersebut. "Kepada calon siswa yang belum bisa diterima di sekolah negeri, saya harap tidak berkecil hati. Sebab, kuota sekolah negeri memang terbatas. Hanya tersedia sekitar 16.628 kursi di jenjang SMP negeri untuk sekitar 27.828 calon peserta didik," kata Ridwan saat dimintai konfirmasi wartawan kemarin (11/7). Menurut Emil keterbatasan jumlah sekolah negeri menjadi PR besar pemerintah. Kendati demikian, dia berusaha memfasilitasi seluruh kepentingan masyarakat dengan prinsip yang berkeadilan.

Anaknya Tak Diterima di SMP Negeri, Kang Emil Curhat, Ini Pesannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-anggap-ppdb-bersistem-zonasi-tak-berjalan-efektif_m_227187.jpg" alt="Ketua DPR, Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan sistem zonasi PPDB. Sebab, ada sejumlah persoalan yang terjadi di lapangan." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR, Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan sistem zonasi PPDB. Sebab, ada sejumlah persoalan yang terjadi di lapangan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyoroti sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 yang menimbulkan polemik di masyarakat. Menurutnya, harus ada solusi cepat, menyusul kebijakan berdasar Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB yang menimbulkan persoalan itu. Bamsoet -panggilan beken Bambang- mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penerapan sistem zonasi. &ldquo;Ini demi menyatukan visi, misi, serta pemahaman terhadap sistem zonasi dalam PPDB agar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat,&rdquo; ujarnya, Rabu (11/7). Legislator Partai Golkar itu juga mendorong Kemendikbud segera mengkaji dan mengevaluasi penerapan sistem zonasi PPDB tahun ini. Sebab, di lapangan ada persoalan yang justru tak terselesaikan oleh sistem zonasi. Sebagai contoh, ada sekolah-sekolah di daerah yang menghadapi keterbatasan daya tampung. Ada pula calon siswa yang tiba-tiba berpindah tempat. Sistem zonasi yang mewajibkan sekokah menerima 90 persen calon siswa yang tinggal di lokasi terdekat sekolah juga tak sepenuhnya efektif. &ldquo;Masih banyak daerah yang belum sepenuhnya mengadopsi sistem zonasi,&rdquo; katanya. Karena itu Bamsoet meminta Kemendikbud bersama dengan pemda melakukan sosialisasi sistem zonasi ke setiap sekolah-sekolah dan orang tua siswa guna meminimalisasi polemik di masyarakat. &ldquo;Agar sistem zonasi tersebut dapat berjalan secara efektif,&rdquo; pungkasnya.

Bamsoet Anggap PPDB Bersistem Zonasi Tak Berjalan Efektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demi-anaknya-lolos-ppdb-orang-tua-pilih-pura-pura-miskin_m_227184.jpg" alt="Kisruh seputar PPDB masih berlanjut. KPAI menemukan sejumlah masyarakat menggunakan modus pura-pura miskin, dengan membuat SKTM." width="100%">
<figcaption>Kisruh seputar PPDB masih berlanjut. KPAI menemukan sejumlah masyarakat menggunakan modus pura-pura miskin, dengan membuat SKTM.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menerima beberapa pengaduan dan juga menganalisis berbagai kasus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Salah satunya terkait kasus akal-akalan atau modus yang dilakukan masyarakat. Modusnya dengan mengaku miskin agar dibuatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti menjelaskan beberapa ketentuan dalam Permendikbud Nomor 14/2018 berpotensi menuai masalah. Di antaranya ketentuan mengenai kewajiban sekolah menerima dan membebaskan biaya pendidikan, bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Kuotanya bagi masyarakat yang berdomisili dalam satu wilayah daerah/provinsi paling sedikit 20 persen, dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. "Caranya dibuktikan dengan SKTM. Hal ini telah menimbulkan gejolak dari pemegang kartu-kartu lain seperti KIS, KIP dan KKS. Sehingga sekolah tidak bisa menolak ketika jumlahnya sudah 20 persen karena tidak ada batas maksimal," tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (11/7). Selain itu, kata Retno, kebijakan itu memicu masyarakat memanfaatkan peluang lemahnya kontrol pemberian SKTM oleh kelurahan setempat, sehingga banyak salah sasaran. Orang mampu mendadak mengaku miskin. "Banyak yang mengaku miskin semestinya ada screening di bawah misalnya rumahnya kontrak atau listrik 1300 watt atau lebih itu kan berarti tidak miskin ya," tukas Retno. Terkait ini KPAI menyampaikan apresiasi kepada Gubenur Jawa Tengah yang sudah memerintahkan pihak sekolah untuk melakukan verifikasi faktual, terhadap siswa yang mendaftar di jalur yang menggunakan SKTM. Dari hasil verifikasi, ada 78.065 SKTM yang dianggap palsu dan dibatalkan penerimaannya. "Sehingga di sana untuk PPDB SMA/SMK bisa kembali dibuka, pengumumannya yang mundur waktunya," ujar Retno. Maka KPAI mendorong sosilisasi yang masif dan waktu sosialisasi yang panjang, terkait sistem PPDB agar dinas-dinas Pendidikan dan masyarakat paham. "Sebab, niat pemerintah dalam sistem zonasi PPDB sejatinya baik dan bertujuan untuk merangkul siswa mendapatkan akses atau hak untuk pendidikan," pungkasnya.

Demi Anaknya Lolos PPDB, Orang Tua Pilih Pura-pura Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ombudsman-bongkar-praktik-jual-beli-kursi-di-sekolah-favorit_m_224663.jpeg" alt="Ombudsman Jawa Barat ketika memaparkan hasil investiagasi timnya ihwal kecurangan PPDB 2018" width="100%">
<figcaption>Ombudsman Jawa Barat ketika memaparkan hasil investiagasi timnya ihwal kecurangan PPDB 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Barat membuka posko pengaduan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018. Itu dilakukan guna mengawasi titik rawan pelanggaran penyelenggaraan PPDB. Kepala Ombudsman Jabar, Haneda Sri Lastoto mengatakan, pihaknya masih menemukan praktik-praktik kecurangan dalam PPDB pada tahun 2016 dan 2017. "Kita memang masih banyak menemukan praktik-praktik jual beli kursi," ucapnya, Kantor Ombudsman Jabar, JL. Kebonwaru Utara, Kota Bandung, Senin, (2/7/18), dilansir RMOl Jabar (Jawa Pos Grup). Lastoto mengungkapkan, setiap tahun pihaknya melakukan investigasi secara tertutup. Hasilnya ditemukan adanya oknum petugas keamanan sekolah dan oknum guru, yang terlibat dalam praktik jual-beli kursi di sekolah-sekolah favorit. Berdasarkan investigasi Ombudsman, alur kecurangan tersebut dimulai dengan orang tua calon murid sekolah tersebut. Mereka menyetorkan berkas beserta uang (mahar) kepada petugas keamanan sekolah. Selanjutnya pihak keamanan tersebut menyetorkan berkas dan uang kepada oknum guru, untuk dilanjutkan kembali kepada oknum di Dinas Pendidikan. "Alurnya itu bermula dari oknum security, oknum Guru, dan oknum Disdik, kemudian mereka sendiri yang menamakan kelompok mereka dengan sebutan tim khusus," papar dia dalam konferensi persnya. Selanjutnya, Lastoto mengimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berperan aktif melawan serta menolak praktik-praktik kecurangan dalam PPDB. "Jangan tergiur tawaran dari oknum soal jual-beli kursi sekolah. Laporkan kecurangannya," tutup dia.

Ombudsman Bongkar Praktik Jual-Beli Kursi Di Sekolah Favorit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ppdb 2018

Berita Terkini

Pantau Hari Pertama Sekolah di Papua, Mendikbud Puas

Akibat Sistem Zonasi, 150 Siswa di Bandung Terancam Tak Dapat Sekolah

Mendikbud akan Selesaikan Kisruh Sistem Zonasi dalam Sepekan

Kepala SMP Kena OTT, Tim Saber Pungli Beberkan Modus Pungli PPDB

Pantau Hari Pertama Sekolah di Papua, Mendikbud Puas

Soal Perbaikan Sistem Zonasi PPDB, Ini Saran Praktisi Pendidikan

Anaknya Tak Diterima di SMP Negeri, Kang Emil Curhat, Ini Pesannya

Bamsoet Anggap PPDB Bersistem Zonasi Tak Berjalan Efektif

Demi Anaknya Lolos PPDB, Orang Tua Pilih Pura-pura Miskin

Ombudsman Bongkar Praktik Jual-Beli Kursi Di Sekolah Favorit

Download Aplikasi JawaPos.com