<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/Upah-Minimum-Provinsi-atau-UMP-2024-572208485.jpeg" alt="UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti potensi dampak lanjutan dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan terhadap kinerja industri manufaktur, khususnya sektor pengolahan nonmigas. Kebijakan tersebut dinilai berisiko menambah tekanan biaya di tengah upaya industri menjaga momentum pertumbuhan.&nbsp; Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, sektor industri pengolahan nonmigas sangat sensitif terhadap perubahan struktur upah karena berkontribusi besar terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) industri dan ekspor nasional. Karena itu, penyesuaian kebijakan pengupahan perlu diimbangi dengan langkah-langkah pendukung agar tidak menggerus daya saing.&nbsp; Menurut Saleh, penerapan formula baru penetapan upah minimum berpotensi meningkatkan biaya tenaga kerja secara bertahap namun bersifat permanen. Kondisi ini dinilai akan lebih cepat dirasakan oleh subsektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki, dan industri berorientasi ekspor, yang selama ini menghadapi tekanan persaingan global.&nbsp; "Peningkatan upah minimum cenderung menaikkan biaya tenaga kerja secara struktural dan berisiko menekan laju pertumbuhan output industri nonmigas, khususnya subsektor padat karya," kata Saleh dalam keterangannya, Minggu (21/12).&nbsp; Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa tekanan biaya tersebut mendorong pelaku industri untuk menahan ekspansi usaha. Sejumlah perusahaan, lanjutnya, cenderung memilih strategi efisiensi.&nbsp; Mulai dari pengendalian biaya operasional hingga pembatasan penambahan tenaga kerja baru. Adapun dampaknya, penyerapan tenaga kerja dan ekspansi kapasitas produksi berpotensi melambat.&nbsp; &ldquo;Investor cenderung menunda atau mengalihkan investasi ke wilayah dengan struktur biaya yang lebih stabil, sehingga laju pembentukan modal tetap di sektor manufaktur dapat melambat,&rdquo; jelas Saleh.&nbsp; Kadin juga menilai kebijakan pengupahan yang kerap berubah dapat memengaruhi persepsi investor terhadap iklim usaha di sektor manufaktur. Ketidakpastian tersebut dinilai berpotensi menunda realisasi investasi baru atau mendorong investor mengalihkan modal ke sektor dan wilayah dengan struktur biaya yang lebih stabil.&nbsp; Meski demikian, Saleh mengakui penyesuaian upah minimum berpeluang meningkatkan daya beli pekerja dan menopang konsumsi domestik. Namun, menurutnya, dampak positif tersebut tidak serta-merta dirasakan industri, sementara kenaikan biaya produksi terjadi lebih cepat.&nbsp; &ldquo;Tanpa langkah-langkah pendukung tersebut, industri pengolahan nonmigas berisiko kehilangan momentum pertumbuhan, padahal sektor ini sangat krusial untuk penciptaan lapangan kerja dan penguatan struktur ekonomi nasional,&rdquo; tegas Saleh.&nbsp; Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan pada 17 Desember 2025. Aturan ini merupakan Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 dan menjadi dasar penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026.&nbsp; Melalui PP tersebut, pemerintah memperkenalkan formula baru penetapan upah minimum, yakni inflasi + (pertumbuhan ekonomi &times; alfa) dengan rentang alfa 0,5 hingga 0,9.

Kadin menyoroti dampak Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan terhadap industri manufaktur dan ekonomi nasional.

Kadin Wanti-wanti Dampak PP Pengupahan ke Industri Manufaktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/Buruh-Demo-Tolak-UMP-DKI-2024-Dery-Ridwansah-4JPG-3982715974-3368658161.jpg" alt="Ilustrasi buruh menolak skema kenaikan UMP DKI Jakarta karena dinilai masih di bawah kebutuhan hidup layak. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buruh menolak skema kenaikan UMP DKI Jakarta karena dinilai masih di bawah kebutuhan hidup layak. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan terbaru. Aturan ini menjadi fondasi utama dalam penghitungan kenaikan upah minimum yang mulai berlaku nasional pada 2026 mendatang. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, formula penetapan UMP ini dinilai lebih adil dan adaptif terhadap kondisi ekonomi nasional. Sebab, memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi suatu daerah.&nbsp; "Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9," ujarnya. Dengan formula baru ini, prediksi kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 kini mulai menemui titik terang. Berdasarkan data ekonomi terbaru, buruh di Jakarta berpotensi mengantongi kenaikan gaji hingga Rp 385 ribu per bulan. <h2>Simulasi Kenaikan UMP DKI Jakarta 2026</h2> Saat ini, UMP DKI Jakarta 2025 berada di angka Rp5.396.761. Jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, ekonomi Jakarta pada Triwulan III 2025 tumbuh positif sebesar 4,96% dengan inflasi tahunan di angka 2,69%. Dalam formula terbaru, kenaikan upah dihitung dari angka inflasi ditambah hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dengan variabel indeks tertentu atau Nilai Alfa (&alpha;) yang berkisar antara 0,5 hingga 0,9. Berikut simulasi lengkap kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 berdasarkan nilai alfa yang dipilih: - Alfa 0,5: Naik 5,17% (+Rp278.528). Total UMP: Rp5.673.641. - Alfa 0,6: Naik 5,67% (+Rp305.504). Total UMP: Rp5.700.617. - Alfa 0,7: Naik 6,16% (+Rp332.210). Total UMP: Rp5.727.323. - Alfa 0,8: Naik 6,66% (+Rp359.186). Total UMP: Rp5.754.299. - Alfa 0,9: Naik 7,15% (+Rp385.892). Total UMP: Rp5.781.005. <h2>Buruh DKI Tegas Menolak: "Masih di Bawah KHL"</h2> Meski angka simulasi menunjukkan kenaikan, gelombang penolakan datang dari kelompok pekerja. Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta, Winarso, menyatakan bahwa formula dalam PP Pengupahan tersebut belum mampu menyejahterakan buruh secara nyata. Winarso menekankan bahwa bahkan dengan penggunaan Nilai Alfa tertinggi sekalipun, angka tersebut masih jauh dari harapan buruh yang menargetkan UMP DKI Jakarta menembus angka Rp 6 juta agar sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Menurut dia, rumus penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 belum menjamin pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi pekerja dan keluarganya. "Belum (mengakomodir tuntutan buruh). Contoh DKI, kenaikan UMP di angka teratas aja masih di bawah KHL," tegas Winarso kepada JawaPos.com, Rabu (17/12).

Presiden Prabowo Subianto menandatangani PP tentang Pengupahan, Upah DKI Jakarta bisa naik paling tinggi jadi Rp 5,78 juta

UMP DKI Jakarta 2026 Dipastikan Naik, Intip 5 Skema Gaji Terbaru, Paling Tinggi Rp 5,78 Juta

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-provinsi.jpg" alt="ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para pekerja tengah menunggu kabar baik untuk nasib baik mereka pada tahun depan. Buruh-buruh di daerah maupun pencari kerja sedang menunggu penetapan upah minimum (UM) 2026. Untuk upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota nantinya merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan. Di dalamnya terdapat rumusan tata cara dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan turunannya.&nbsp;&nbsp; &nbsp;PP tentang Pengupahan baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. PP itu mengatur formula penghitungan kenaikan upah yang akan berlaku secara nasional mulai 2026. "Alhamdullah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025," ujar&nbsp;Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangannya, Selasa (16/12). Yassierli menjelaskan, penyusunan PP Pengupahan bukan proses singkat. Regulasi itu melewati serangkaian kajian mendalam dan diskusi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja dan serikat buruh.&nbsp;"Hasilnya sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden," katanya. Masukan dari buruh menjadi salah satu faktor utama dalam perumusan kebijakan ini. Hasil akhirnya, Presiden Prabowo menetapkan formula kenaikan upah yang dinilai lebih adil dan adaptif terhadap kondisi ekonomi nasional. "Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9," jelasnya. Formula ini menggabungkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga kenaikan upah tidak hanya menjaga daya beli pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dunia usaha. Yassierli menegaskan, PP Pengupahan ini merupakan wujud nyata komitmen Presiden Prabowo dalam menjalankan amanat Mahkamah Konstitusi.&nbsp;"Tentunya, kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/ 2023," katanya. Dengan begitu, kebijakan pengupahan ke depan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan konstitusional. <h2>Peran Gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah</h2> Dalam implementasinya, perhitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan di daerah melalui mekanisme pembahasan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Hasil pembahasan nantinya akan direkomendasikan kepada Gubernur untuk diputuskan. PP Pengupahan juga memperjelas kewenangan kepala daerah dalam penetapan upah minimum dan sektoral. "Pertama, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Kedua, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)," ucapnya. Pemerintah memberi batas waktu tegas bagi daerah untuk menetapkan besaran kenaikan upah tahun depan.&nbsp;"Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat- lambatnya tanggal 24 Desember 2025," katanya. Tenggat ini diharapkan memberi kepastian lebih cepat bagi pekerja dan dunia usaha dalam menyusun rencana tahun 2026. Yassierli berharap PP Pengupahan menjadi titik temu kepentingan pekerja dan pengusaha.&nbsp;"Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan tersebut menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak," katanya.

Presiden Prabowo Subianto menandatangani PP Pengupahan. Di dalam PP itu mengatur formula kenaikan upah minimum 2026 yang adil dan adaptif.

Memahami Formula Kenaikan Upah dengan Rumus Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di PP Pengupahan yang Diteken Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Demo-Buruh-Tuntut-Kenaikan-Upah-UMP-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyurati para Gubernur untuk mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.  “Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan resminya, Sabtu (1/1).  Putri menjelaskan, surat Menaker tersebut menekankan kepada para Gubernur untuk mematuhi aturan yang berlaku terkait pengupahan. "Kemenaker juga telah menyurati kepada Gubernur yang menetapkan UMK tahun 2022 tidak sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021," tuturnya.  Berdasarkan hasil monitoring Kemenaker pada 31 Desember 2021, dari 34 provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 provinsi yang menetapkan UMP sesuai formula PP Nomor 36 Tahun 2021. Selain itu, terdapat 27 provinsi yang memiliki UMK di 252 kabupaten atau kota.  "Dari jumlah tersebut, sebanyak 236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021," ucapnya.  Putri menegaskan, PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan bahwa penetapan upah minimum merupakan bagian dari program strategis nasional.  "Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36 Tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat," pungkasnya.

Menaker Telah Surati Para Gubernur Untuk Patuhi PP Pengupahan

pp pengupahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pp pengupahan

Berita Terkini

Kadin Wanti-wanti Dampak PP Pengupahan ke Industri Manufaktur

UMP DKI Jakarta 2026 Dipastikan Naik, Intip 5 Skema Gaji Terbaru, Paling Tinggi Rp 5,78 Juta

Memahami Formula Kenaikan Upah dengan Rumus Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di PP Pengupahan yang Diteken Prabowo

Menaker Telah Surati Para Gubernur Untuk Patuhi PP Pengupahan

Download Aplikasi JawaPos.com