<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/whT9BpIVGx4g8EbCG3eG8ni6NEr4zDG0v84fahU4-1838391145.jpg" alt="Potret Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Potret Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah sepakat menyiapkan peraturan pemerintah (PP) untuk menyudahi polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan Perpol Nomor 10 Tahun 2025. Keputusan itu diambil pasca rapat koordinasi tingkat menteri yang turut dihadiri oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri di Jakarta pada Sabtu (20/12).&nbsp; Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut dibahas secara spesifik mengenai ketentuan yang mengatur penempatan polisi aktif di luar struktur Polri. Yusril menyebut, pihaknya mencermati berbagai pandangan, masukan, kritik, dan saran berkaitan dengan aturan tersebut. &rdquo;Untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini, maka dengan persetujuan bapak presiden, itu akan dirumuskan dalam bentuk suatu peraturan pemerintah karena bisa melingkupi semua instansi kementerian dan lembaga. Kalau perpol tentu scope-nya terbatas internal Polri. Karena menyangkut kementerian dan lembaga maka harus diatur dengan bentuk peraturan pemerintah,&rdquo; kata dia.&nbsp; Yusril memastikan bahwa ada banyak poin akan dibahas bersama sebelum PP itu dibuat. Termasuk soal kementerian dan lembaga yang memungkinkan diisi dan tidak bisa diisi oleh polisi aktif. Pemerintah bakal mendengar masukan dari semua pihak. Termasuk dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Harapannya pada Januari tahun depan PP tersebut sudah terbit.&nbsp; &rdquo;Mudah-mudahan bisa selesai akhir bulan Januari paling lambat sudah keluar PP-nya,&rdquo; kata dia.&nbsp; Di tempat yang sama, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa PP yang dibahas bersama-sama hari ini memang mendesak. Pemerintah tidak ingin polemik terus terjadi dan menjadi kisruh. Sehingga isu rangkap jabatan atau penugasan polisi aktif di luar struktur Polri kini akan diselesaikan dengan PP.&nbsp; &rdquo;Mudah-mudahan idengan kompaknya antara Komisi Percepatan Reformasi pOLRI dengan pemerintah akan mengarahkan perhatian masyarakat lebih produktif kedepan. Tidak usah lagi terlalu risau dengan berbagai isu yang mungkin memecah belah kita,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Selama bertugas sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Jimly menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima lebih dari 100 kelompok masyarakat dan ratusan masukan tertulis. Menurut dia, itu membuktikan bahwa perhatian masyarakat Indonesia kepada Polri sangat tinggi. Masukan-masukan tersebut, kata Jimly, adalah bukti kecintaan masyarakat kepada institusi kepolisian.&nbsp; &rdquo;Tetapi bersamaan dengan itu banyak hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan. Mari kita mulai sukseskan dulu pintu depan yang sangat diharapkan oleh masyarakat ialah reformasi kepolisian mulai dengan PP yang insya allah akan segera dirancang oleh Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,&rdquo; ujarnya. &nbsp; &nbsp;

Pemerintah bersiap menerbitkan peraturan pemerintah untuk menyelesaikan polemik putusan MK dan Perpol, diharapkan terbit Januari 2025.

Sudahi Polemik Putusan MK dan Perpol Nomor 10 Tahun 2025, Pemerintah Bakal Terbitkan PP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/IKN-LAPSUS-5-2274291074.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di IKN/Humas Kementerian PUPR.M(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di IKN/Humas Kementerian PUPR.M(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono siap mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2024 terkait penerapan hunian berimbang di Nusantara, Kalimantan Timur. "Ya kita mengikuti itu. PP-nya kita ikuti," ujar Basuki di Jakarta, Selasa (20/8). PP Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara salah satunya mengatur tentang insentif kepada pengembang dan konsumen hunian berimbang di Nusantara, Kalimantan Timur. Basuki menyampaikan kehadiran PP tersebut dapat membantu para pengembang perumahan untuk membangun hunian berimbang di IKN. "Jadi kalau yang hunian berimbang, itu yang selama ini belum dipenuhi oleh mereka (pengembang perumahan) karena tadinya seharusnya satu kawasan, sekarang sudah boleh tidak satu kawasan, kemudian ditambah lagi boleh hunian berimbang dibangun di IKN," katanya. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2024, dalam rangka untuk percepatan pembangunan dan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat di Ibu Kota Nusantara, pelaku usaha di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang belum dapat memenuhi kewajiban hunian berimbang di wilayah lain, dapat dilaksanakan di wilayah Ibu Kota Nusantara dengan memperhatikan rencana detail dan tata ruang IKN. Pelaku usaha diberikan insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan jangka waktu tertentu. Tidak hanya BPHTB dan keringanan PBB, pengembang hunian berimbang di IKN juga mendapatkan insentif-insentif lainnya yakni bantuan program pembangunan perumahan, keringanan pajak untuk rumah sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, pemberian kemudahan perolehan lahan untuk pembangunan perumahan dan pengembangannya, dukungan aksesibilitas ke lokasi perumahan hunian berimbang dalam kawasan Ibu Kota Nusantara, serta pemberian penghargaan bidang perumahan dalam hunian berimbang. Dalam PP tersebut selain pengembang, konsumen hunian berimbang juga mendapatkan insentif pembebasan BPHTB dan keringanan PBB. Sebagai informasi, kebijakan hunian berimbang mewajibkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan (pengembang perumahan) untuk mengembangkan perumahan atau kawasan hunian dengan komposisi seimbang antara rumah mewah, menengah, dan sederhana dengan pola pembangunan 1 rumah mewah harus diimbangi dengan pembangunan 2 rumah menengah dan pembangunan 3 rumah sederhana atau 1:2:3. (*)

Basuki Hadimuljono siap mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2024 terkait penerapan hunian berimbang di Nusantara, Kalimantan

Menteri PUPR/Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono Sebut IKN Siap Ikuti PP Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penerapan Hunian Berimbang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221001_150247.jpg" alt="Exif_JPEG_420" width="100%">
<figcaption>Exif_JPEG_420</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno menyatakan bahwa semua kader PP wajib untuk memilih Anies Baswedan jika benar-benar maju menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu ia sampaikan setelah Anies resmi menjadi anggota PP dalam peresmian di Kantor Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP di Menteng, Jakarta Pusat. Secara simbolis Anies secara langsung menerima kartu anggota dalam agenda tersebut.  "Jadi kewajiban dari seluruh kader Pemuda Pancasila, kalau tadi disentil oleh Kapolri, Pilpres 2024 kalau nama beliau terpilih wajib kita untuk pilih beliau," tegas Japto di depan kader-kadernya yang kemudian disambut tepuk tangan, Sabtu (1/10).  Menurutnya, selama ini jika ada kader PP yang mencalonkan diri untuk menjabat di pemerintahan manapun, dari legislatif hingga eksekutif, Pilkada maupun Pilpres, pihaknya akan mendukung penuh kadernya yang maju tersebut, termasuk Anies Baswedan yang baru saja resmi jadi anggota PP.  "Kader PP diutamakan di manapun juga, Caleg, Capres, Pilkada, semuanya," tegasnya yang kemudian disambut dengan teriakan "Anies Presiden" oleh salah seorang kader yang ada di tempat tersebut.  Menanggapi hal tersebut, Anies terlihat hanya senyum-senyum saja dan menunjukkan kartu anggota PP yang baru saja dimilikinya kepada hadirin dalam agenda tersebut.  Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menghadiri Peresmian Kantor Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/10). Pantauan JawaPos.com di lokasi, terlihat Anies hadir di kantor MPN Pemuda Pancasila pukul 13.17 WIB. Ia terlihat mengenakan pakaian batik berwarna oranye yang senada dengan seragam loreng dominasi oranye dari Pemuda Pancasila.  Sebelum memasuki gedung kantor, kader Pemuda Pancasila dari berbagai cabang sudah terlihat memenuhi jalanan untuk menyambut orang nomor satu di DKI itu. Beberapa orang terdengar meneriakkan Anies sebagai calon presiden, beberapa lagi meminta foto sambil berceloteh. "Nanti kalau udah jadi presiden susah ngajak fotonya," katanya.  Tak selang berapa lama dari kehadiran Anies di Gedung MPN Pemuda Pancasila, pukul 13.18 WIB, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit juga turut hadir di kantor MPN Pemuda Pancasila dengan menggunakan seragam dinas lengkapnya.  Dari ucapan selamat datang yang disampaikan oleh Master of Ceremony dalam kegiatan peresmian tersebut, dikatakan bahwa pejabat pemerintahan lain juga turut diundang dalam peresmian kantor MPN Pemuda Pancasila, di antaranya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.  "Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua MPR RI Bapak Bambang Soesatyo. Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainudin Amali, dan selamat datang juga kepada Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yasin Limpo," sebutnya.

Japto: Kader PP Wajib Pilih Anies jika Maju Capres pada Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/pilkada-bogor-ist.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (PP) dan Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Distrik Kabupaten Bogor, memberikan dukungannya kepada Ade Ruhandi alias Jaro Ade sebagai calon Bupati Bogor pada kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) di 2024 mendatang.  Dukungan ini berdasarkan hasil rapat pleno dua organisasi tersebut yang dihelat belum lama ini. PP mendapatkan arahan langsung dari Ketua DPW PP Jawa Barat Dian Rahadian saat memberikan sambutan acara halal-bihalal dan rapat pleno PP.  Saat itu, ia menegaskan seluruh jajaran PP Kabupaten Bogor agar mengawal Jaro Ade selaku ketua MPO PP Kabupaten Bogor untuk diantarkan menjadi bupati Bogor di Pilkada 2024. "Berangkat dari partai mana itu urusan Jaro Ade," ucapnya yang di sambut riuh tepuk tangan seluruh kader Pemuda Pancasila.  Kemudian, Angkatan Muda Siliwangi Kabupaten Bogor menggelar rakerdis dan musdin. Dalam pidato pembukaan rakerdis Ketum PP AMS Noeri Ispandji Firman menegaskan agar seluruh kader merapatkan barisan untuk suksesi pemilu 2024 terutama Pilkada Kab. Bogor.  AMS harus memiliki komiten yang kuat untuk meperjuangkan Jaro Ade sekaligus ketua Dewan Penasehat AMS agar mejadi bakal calon bupati Bogor di 2024 menjadi bupati.  Dalam musdis tersebut, ada peralihan  ketua Distrik AMS Kab Bogor dari Haji Irawan yang habis masa jabatannya ke Alvin.  Dalam musdis tersebut, semua bulat memutuskan dan merekomendasikan calon Bupati Jaro Ade dan calon presiden Airlangga Hartato untuk di perjuangkan.  Turut hadir dalam acara tersebut, H. Rusdi senior AMS dan senior golkar, Ketua DPD Golkar dan anggota DPR RI Fraksi Golkar  Ravindra Airlangga.  Sebagai Ketua Dewan Penasehat di dua organisasi tersebut, kader maupun simpatisan kompak mendukung Jaro Ade untuk kembali berlaga demi memajukan Kabupaten Bogor.  Menanggapi hal ini, Jaro Ade yang juga mantan ketua DPRD Kabupaten Bogor tersebut mengucapkan terimakasihnya atas kepercayaan masyarakat untuk memintanya menjadi calon bupati.  Pria yang juga pengurus DPP Kadin tersebut pun berkelakar bahwa saat ini yang terpenting adalah memulihkan perekonomian masyarakat disusasa endemi seperti saat ini.  "Kita tahu, pandemi Covid-19 sudah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan masyarakat, khususnya ekonomi. Saat ini kita harus bangkit untuk terus menjalani hidup demi membangun dan menciptakan peluang-peluang usaha baru," kata Jaro Ade. (*)

Dua Ormas Dukung Jaro Ade Maju Pilkada Kabupaten Bogor Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/achmad-baidowi.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi. (Agus Wahyudi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi. (Agus Wahyudi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat mengusulkan supaya halaman Gedung DPR/MPR bisa dijadikan Rumah Sakit (RS) darurat bagi pasien Covid-19. Mengingat kapasitas RS di ibu kota yang sudah penuh.  Terkait hal itu, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi mengatakan yang dilakukan oleh Partai Demokrat hanya ingin menarik simpati masyarakat saja. Baidowi menuturkan, saran dari Partai Demokrat tersebut sangat tidak rasional. Mengingat DPR di masa pandemi Covid-19 ini juga terus melakukan tugasnya.  "Itu hanya cara untuk menarik simpati publik saja. Padahal rakyat sudah pintar, sudah rasional dan menggunakan logika. Kalau DPR dijadikan RS Darurat di mana mau berkantor, kan DPR tidak tutup 100 persen. Nanti akan ada juga usulan kantor pemerintahan jadi RS Darurat," ujar Baidowi kepada JawaPos.com, Sabtu (10/7).  Awiek - sapaan akrab Achmad Baidowi, menuturkan, saat ini Komisi VI DPR juga sedang melakukan pembahasan mengenai pendirian RS Darurat tersebut. Wacananya adalah menjadikan hotel-hotel menjadi RS Darurat bagi pasien Covid-19.  "Kami di Komisi VI sudah membahas dengan pertamedika holding RS. Bahwa untuk RS Darurat bisa memanfaatkan hotel-hotel yang sekarang ini sepi pengunjung daripada membangun baru. Kami sampaikan secara resmi di rapat bukan di luaran," katanya.  Dengan mengalihfungsikan hotel-hotel tersebut maka ada segi manfaatnya. Karena adanya RS Darurat tersebut bisa membantu pergerakan ekonomi di dalam negeri.  "Dengan memanfaatkan hotel-hotel tersebut atau fasilitas lainnya, paling tidak dapat membantu menggerakkan ekonomi, sekaligus membantu menyelesaikan kesehatan," ungkapnya.  Sebelumnya, Penasihat Fraksi Partai Demokrat DPR Benny K. Harman mengusulkan agar halaman Gedung DPR/MPR bisa dialihfungsikan menjadi RS Darurat. Hal ini dilakukan agar pasien Covid-19 bisa mendapatkan penanganan.  "Kalau memang rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid-19 telantar dan harus tunggu antre berjam-jam, sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat. Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid-19," ujar Benny.  Sementara terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menegaskan fraksinya mempersilakan agar halaman DPR/MPR bisa dijadikan untuk RS Darurat Covid-19. Andi berharap, semangat Partai Demokrat untuk menjadikan halaman dan gedung DPR/MPR, sebagai tempat RS darurat dapat didukung oleh parta-partai politik yang ada di DPR.

Demokrat Usul Halaman DPR jadi RS Darurat, Ini Tanggapan Menohok PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dahnil-saya-ragu-jokowi-paham-dengan-grasi-terhadap-pembunuh-wartawan_m_.jpg" alt="GRASI: Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak meragukan bahwa Jokowi mengerti terhadap grasi yang diberikannya kepada Susrama. Hal demikian juga dengan berbagai grasi yang dinilai kontroversial lainnya." width="100%">
<figcaption>GRASI: Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak meragukan bahwa Jokowi mengerti terhadap grasi yang diberikannya kepada Susrama. Hal demikian juga dengan berbagai grasi yang dinilai kontroversial lainnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program Komponen Cadangan (Komcad) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI memasuki babak baru. Setelah Peraturan Pemerintah (PP) diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka Kemenhan segera menyiapkan proses rekruitmen dan latihan.  ’’Segera setelah PP keluar Kemhan dan TNI akan mempersiapkan (rekrutmen dan pelatihan),’’ kata Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak saat dikonfirmasi, Senin (18/1).  Dahnil menyampaikan, pembentukan Komcad sudah dibahas sejak lama. Sehingga, ketika PP disahkan, Kemenhan bisa segera memulai program tersebut. ’’Persiapan komcad sudah matang sejak awal, tinggal menunggu PP. Nah, bila PP sudah turun maka akan segera dimulai proses rekrutment dan pelatihan nanti oleh TNI,’’ jelasnya.  Diketahui, Jokowi resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.  Komcad ini nantinya akan difungsikan sebagai pelapis TNI ketika Indonesia mengalami situasi darurat seperti perang atau sejenisnya. Pembentukan Komcad berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).  Kemenhan menargetkan Komcad akan dibentuk sebanyak 100 batalyon. Adapun 100 batalyon komcad berbeda dengan hitungan standar TNI. Di TNI, 100 batalyon setara dengan 60 ribu prajurit. Sedangkan, di komcad hanya 25 ribu orang. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/N7-u-ExF0kM

PP Sudah Diteken, Kemenhan Segera Buka Rekruitmen dan Latihan Komcad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ngamuk-di-pengadilan-bantul-begini-kata-pemuda-pancasila_m_224004.jpeg" alt="FASILITAS DIRUSAK: Sejumlah fasilitas di Pengadilan Negeri (PN) Bantul dirusak oleh sejumlah oknum PP lantaran diduga kecewa dengan putusan hakim, Kamis (28/6)." width="100%">
<figcaption>FASILITAS DIRUSAK: Sejumlah fasilitas di Pengadilan Negeri (PN) Bantul dirusak oleh sejumlah oknum PP lantaran diduga kecewa dengan putusan hakim, Kamis (28/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) menyesalkan peristiwa perusakan fasilitas negara di Pengadilan Negeri (PN) Bantul pada Kamis (28/6) lalu. PP DIJ pun mendorong agar kepolisian mengusut tuntas kasus yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut sampai ke akarnya.  Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) PP DIJ, Aprillia Supaliyanto mengatakan, pihaknya mengapresiasi proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian terkait peristiwa itu.  "Sebagai warga negara yang taat dan patuh hukum kami mengapresiasi proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Kami juga menyesalkan perusakan yang dilakukan oleh oknum-oknum berseragam Pemuda Pancasila," katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (29/6) malam. Ia mendesak agar kepolisian mengusut tuntas peristiwa itu. Apakah tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum berseragam Pemuda Pancasila murni spontanitas, atau ada pihak lain.  "Apakah ada yang memprovokasi dan menggerakan massa untuk melakukan pengrusakan tersebut, harus diusut tuntas," ucapnya.  Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda DIJ, Kombes Pol Hadi Utomo menambahkan, selain telah menetapkan 3 orang tersangka juga ada tambahan seorang yang sedang dimintai keterangan.  Kuat kemungkinannya ada tambahan tersangka. Terlebih, dari keterangan mereka juga diketahui ada yang menyusur melakukan perusakan itu. "Kalau ada masyarakat yang mempunyai bukti tambahan, silakan melapor," katanya.  Ia juga mengingatkan kepada elemen masyarakat apapun, agar dalam menyampaikan pendapat tak melakukan tindakan anarkis. Pihaknya tak segan-segan untuk melakukan penindakan.  Sebagaimana diketahui, akibat peristiwa itu 3 oknum anggota dari Ormas PP ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Mereka pun sudah dilakukan penahanan di Polres Bantul, akibat tindakannya yang mengakibatkan beberapa fasilitas di PN Bantul rusak.

Ngamuk di Pengadilan Bantul, Begini Kata Pemuda Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10327_27931_zulkili-hasan.jpg" alt="Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com- &nbsp;Manuver Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan sukses membongkar Koalisi Indonesia Hebat (KIH).&nbsp; Pengakuan Bang Zulhas sapaan akrab Zulkifli, sejak PAN lengket dengan Presiden Joko Widodo tak ada lagi &nbsp;KIH dan KMP (Koalisi Merah Putih). KIH sudah berganti baju Partai-partai Pendukung Pemerintah (&lrm;P4). &nbsp;Ide ini telah dibahas bersama Presiden Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri, Jenderal Wiranto, dan Surya Paloh. &quot;Jangan lagi kelompok-kelompok, sudah saya usulkan, ya sudah partai yang bergabung dengan pemerintah atau partai yang mendukung dan yang tidak mendukung. G&lrm;agasan PAN gak relevan ada KMP dan KIH ternyata dterima&lrm;,&quot; ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11). &lrm; &lrm; Dengan penggantian nama itu, Zulhas mengaku senang. Ia telah membaca pernyataan Jokowi sapaan akrab Presiden di media massa hari ini. &lrm;&quot;Alhamdulillah saya bersyukur, tidak lagi persoalkan KIH, KMP. Saya bersyukur kalau tidak ada pengotak-kotakan lagi. Bukankah partai politik itu kan sama tujuannya ingin memakmurkan rakyatnya,&quot; tutur dia. &lrm;Lalu, kenapa tidak datang dalam pertemuan semalam? &quot;Kan itu masih KIH. Saya kan mengatakan tidak KMP tidak KIH,&quot; tegasnya.&nbsp; &lrm;Tapi apakah sudah diajak rapat? &lrm;&quot;Saya kalau pendukung pemerintah ngundang, saya datang,&quot; jawabnya. Besan Amin Rais (mantan Ketua MPR RI) menambahkan pergantian nama KIH, bukan berarti manuver PAN masuk ke dalam kabinet Jokowi. &quot;&lrm;Jatah mah urusan presiden. PAN kalau diminta untuk NKRI siap. Tapi kami bergabung agar politik kuat, kami bersedia tanpa syarat,&quot; tandasnya. (dna/JPG)&lrm;

Manuver Bang Zulhas, KIH Bubar ?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pp

Berita Terkini