<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/07/FotoJet-63-1-3939943282.jpg" alt="Ilustrasii membayar zakat fitrah. (Baznas Jogja Kota)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasii membayar zakat fitrah. (Baznas Jogja Kota)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Sebagai salah satu negara dengan populasi umat Islam besar di dunia, Indonesia mempunyai potensi dana sosial keuamatan yang besar. Salah satunya adalah dana zakat. Sayangnya realisasi penghimpunan atau pengumpulannya masih belum maksimal.&nbsp;</p> <p>Besarnya potensi dana zakat di Indonesia disampaikan Ekonom INDEF sekaligus Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza. &ldquo;Potensi zakat kita lebih dari Rp 300 triliun atau sekitar 10 persen PDB, namun realisasi pengumpulannya baru sekitar Rp 40 triliun," tuturnya dalam diskusi Harmonizing Taxation and Islamic Philanthropy for Inclusive Economic Growth.&nbsp;</p> <p>Melihat kondisi itu, Handi Risza mengatakan masih ada kesenjangan besar yang bisa dijembatani dengan kebijakan yang lebih terintegrasi. Menurut dia, secara hukum Indonesia sudah memiliki pijakan kuat untuk mengakui zakat sebagai bagian dari sistem fiskal nasional melalui UU 17/2003, UU 7/2021, Kemudian UU tentang Zakat dan UU tentang Wakaf.</p> <p>Dalam kesempatan yang sama Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) Waryono Abdul Ghofur mengakui pentingnya penguatan tata kelola zakat di Indonesia.</p> <p>Ketika tata kelola zakat diperkuat, penghimpunannya bisa ikut terdongkrak. Waryono membenarkan bahwa pengumpulan zakat diperkirakan mencapai Rp 40,5 triliun pada 2024. Sementara wakaf baru sekitar Rp 3,2 triliun. Kemudian masih banyak lembaga wakaf yang belum terdata.</p> <p>Dia menegaskan bahwa masyarakat sering kebingungan karena zakat belum sepenuhnya terintegrasi dengan pajak. Sehingga terasa sebagai beban ganda. &ldquo;Solusinya adalah integrasi regulasi zakat, wakaf, dan pajak dalam sistem terpadu. Serta penyusunan basis data penerima manfaat zakat yang lebih komprehensif,&rdquo; kata Waryono dalam keterangannya (18/7).</p> <p>Untuk integrasi zakat dengan pajak, Indonesia bisa mencontoh Malaysia. Di negeri jiran itu, zakat menjadi pengurang kewajiban pajak. Jadi ketika ada seseorang membayar zakat, maka tanggungan pajaknya menjadi lebih ringan. Otomatis masyarakat di Malaysia tidak merasa terbebani, ketika harus membayar pajak dan zakat.&nbsp;</p> <p>Kondisi di Malaysia itu disampaikan salah satu narasumber diskusi Dato&rsquo; Khodijah. Dia membagikan pengalaman di negaranya dalam memperlakukan zakat sebagai pengurang pajak bagi individu dan badan usaha. Dia menyebut bahwa zakat harus dipandang sebagai instrumen untuk memastikan inklusivitas sumber daya bagi masyarakat yang membutuhkan. "Sekaligus mendorong kepatuhan pajak tanpa beban berganda," katanya dalam rangkaian acara Asian Philanthropy Thought Forum (APTF) 2025 itu.</p> <p>Diskusi tersebut juga diramaikan tanya jawab seputar implementasi integrasi zakat-pajak di Indonesia. Beberapa tantangan yang mencuat antara lain masih terbatasnya bukti pembayaran zakat untuk verifikasi pajak. Kemudian belum adanya integrasi penuh antara data muzaki dan wajib pajak. Serta perlunya pengakuan profesional bagi amil zakat.</p> <p>Forum diskusi itu menegaskan bahwa harmonisasi zakat dan pajak bukan hanya soal regulasi. Tetapi juga strategi distribusi keadilan sosial yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Forum ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pembuat kebijakan, lembaga zakat, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun sistem keuangan yang adil, inklusif, dan bermanfaat bagi semua pihak.&nbsp;</p>

Secara hukum Indonesia sudah memiliki pijakan kuat untuk mengakui zakat sebagai bagian dari sistem fiskal nasional melalui UU 17/2003.

Potensi Zakat Di Indonesia Mencapai Rp 300 Triliun, Tetapi Realisasi Pengumpulan Masih Rp 40 Triliun

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1775259076848148791" data-legacy-message-id="18a2fcb983d26137"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1f4" class="ii gt"> <div id=":1f3" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/21/ZAKAT-FITRAH-DI-MASJID-ISTIQLAL_MIFTAHUL-HAYAT-06-2-4094512544.jpg" alt="Ilustrasi penyaluran zakat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyaluran zakat</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Potensi zakat di Indonesia sangat besar, bisa mencapai Rp 327 triliun per tahun. Angka potensial ini hampir menyamai anggaran pemerintah untuk perlindungan sosial 2022 sebesar Rp 431,5 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/012882163/alami-kekeringan-terusan-panama-batasi-akses-kapal-selama-setahun-begini-dampaknya">Alami Kekeringan, Terusan Panama Batasi Akses Kapal Selama Setahun, Begini Dampaknya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur menyampaikan, potensi zakat di Indonesia ini masih sangat mungkin ditingkatkan. Apalagi, saat ini sudah ada 512 Badan Amil Zakat, 49.132 Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 145 Lembaga Zakat dan 10.124 amil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan sumber daya yang besar, saya optimis pengumpulan zakat di Indonesia akan terus meningkat,&rdquo; ucap Waryono, Ssbtu (26/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Waryono dilantik oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf pada 11 Agustus 2023. Dia menggantikan Tarmizi Tohor yang memasuki masa purnabhakti.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ke depan, Waryono berharap pemberdayaan zakat fokus pada tiga hal. Pertama, mewujudkan mukmin yang kuat imam dan ekonomi. Kedua, penguatan intelektual. Ketiga, penguatan teknologi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini merupakan pekerjaan rumah kita bersama. Jika ini dapat dilakukan, Insya Allah zakat akan menjadi bagian strategis yang tidak hanya membantu negara secara langsung tapi juga dirasakan oleh Masyarakat,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/012882207/berkah-andhika-ramadhani-di-bawah-mistar-gawang-persebaya-bertekad-clean-sheet-lagi-kontra-pss">Berkah Andhika Ramadhani di Bawah Mistar Gawang Persebaya, Bertekad Clean Sheet Lagi kontra PSS</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, tercatat kurang lebih 10,7 juta mustahik di Indonesia dengan potensi zakat mencapai Rp 327 triliun. Menurut Waryono, perlu dilakukan Pemetaan agar penyaluran dana zakat tepat sasaran. Dia juga mengingatkan bahwa kemiskinan tidak hanya mengenai persoalan ekonomi, namun juga melibatkan sektor lain, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya harap lembaga zakat dapat memetakan wilayah kerja masing-masing. Jangan sampai ada mustahik yang overlapping dalam menerima bantuan. Penyaluran zakat harus tepat sasaran. Jangan sampai satu keluarga mendapatkan bantuan yang sama,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/012882115/banyak-pemain-yang-cedera-shin-tae-yong-tetap-optimis-di-laga-final-aff-u23-hadapi-vietnam">Banyak Pemain yang Cedera, Shin Tae Yong Tetap Optimis di Laga Final AFF U23 Hadapi Vietnam</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Melalui dana zakat, kita dapat melahirkan keluarga atau generasi masa depan yang thayyibah, bukan generasi yang lemah. Zakat dalam rukun Islam posisinya di tengah, sehingga dapat memengaruhi ke atas dan ke bawah,&rdquo; sambungnya. (*)</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="hi">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> <div class="gA gt acV">&nbsp;</div>

Potensi zakat di Indonesia sangat besar, bisa mencapai Rp 327 triliun per tahun. Angka potensial ini hampir menyamai anggaran pemerintah

Potensi Zakat Indonesia bisa Rp 327 Triliun per Tahun, Kemenag Optimistis Capai Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-06-at-20.42.39.jpeg" alt="bayar zakat. Isrimewa" width="100%">
<figcaption>bayar zakat. Isrimewa</figcaption>
</figure><p style="text-align: left;"><strong>JawaPos.com – </strong>Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin menyoroti adanya perbedaan antara realisasi dengan potensi penghimpunan dana zakat di Indonesia. Menurut dia jomplangnya realisasi dan potensi penghimpunan dana zakat itu dipicu literasi masyarakat.</p><br /> Menurut Kamaruddin ada banyak indikasi bahwa literasi zakat serta wakaf di tengah masyarakat masih belum optimal. ’’Masyarakat jika ditanya soal zakat tahunya masih permukaan. Apalagi soal wakaf,’’ katanya dalam Malam Apresiasi Festival Literasi Zakat Wakaf di Jakarta Kamis (02/12) malam.<br /> <br /> Mantan Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag itu menjelaskan, literasi masyarakat soal zakat yang masih perlu ditingkatkan itu merupakan hasil penelitian dari Baznas, BWI, dan Kemenag. Di level pendidikan dasar dan menengah misalnya, Kamaruddin mengatakan para siswa belum mendapatkan materi mendalam soal zakat dan wakaf.<br /> <br /> ’’Ini menjadi tantangan bagi kita,’’ tuturnya. Dia berharap melalui program Literasi Zakat Wakaf tersebut, bisa berdampak ke masyarakat. Kamaruddin menuturkan saat ini zakat dan wakaf semakin berkembang. Mulai dari penghimpunan, penyaluran, sampai pembayarannya.<br /> <br /> Dia mencontohkan di tengah kemajuan teknologi seperti sekarang ini, masyarakat semakin mudah untuk membayar zakat. Kemudian soal wakaf juga terus berkembang. Sebelumnya wakaf identik dengan memberikan sebidang tanah. Tetapi sekarang infak bisa dilakukan dengan membayar uang tunai atau disebut wakaf tunai.<br /> <br /> Dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Saadi menuturkan ada tiga isu penting soal zakat dan wakaf saat ini. Diantaranya adalah transformasi digital sebagai respon kemajuan teknologi. ’’Publik menanti inovasi berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat membayar zakat,’’ jelasnya.<br /> <br /> Seperti diketahui menurut sejumlah literatur, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun per tahun. Tetapi realisasi penghimpunannya baru Rp 71 triliunan. Sehingga masih banyak potensi dana zakat yang belum dihimpun. Begitupun dengan potensi wakaf tunai di Indonesia, potensinya mencapai Rp 180 triliun per tahun.

Realisasi Potensi Zakat Rendah, Kemenag Sorot Literasi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Zakat-Fitrah-Drive-Thru-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Petugas Amil Zakat menerima pembayaran Zakat melalui sistem Drive Thru dari kendaraan dari warga yang menyalurkan zakat di halaman Masjid Nurul Hidayah, Tanah Kusir, Jakarta, Jumat,  (22/5/2020). Layanan penerimaan (pembayaran) zakat dengan sistem Drive T" width="100%">
<figcaption>Petugas Amil Zakat menerima pembayaran Zakat melalui sistem Drive Thru dari kendaraan dari warga yang menyalurkan zakat di halaman Masjid Nurul Hidayah, Tanah Kusir, Jakarta, Jumat,  (22/5/2020). Layanan penerimaan (pembayaran) zakat dengan sistem Drive T</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Sebagian besar dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) ternyata tidak mengalir ke lembaga atau organisasi pengelola zakat (OPZ) resmi. Jumlahnya mencapai Rp 61,258 triliun. Atau mencapai enam kali lipat dibandingkan dengan yang mengalir ke lembaga resmi sebesar Rp 10,2 triliun.<br /> <br /> Dana ZIS tersebut merupakan akumulasi sepanjang 2020. Informasi itu disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat Tahun 2021 di Jakarta kemarin (5/4). Data lain yang disampaikan Ma’ruf adalah potensi dana zakat di Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun. Jauh lebih besar daripada realisasi penghimpunan sebesar Rp 71,4 triliun. Potensi zakat yang besar itu berasal dari sejumlah jenis zakat. Di antaranya zakat perusahaan Rp 144,5 triliun serta zakat penghasilan dan jasa Rp 139,07 triliun.<br /> <br /> ”Berdasar data tersebut, dapat kita simpulkan, OPZ belum mampu memengaruhi mereka yang sudah berzakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi,” ujar Ma’ruf. Selain itu, pengelola zakat belum dapat memengaruhi atau memfasilitasi umat yang belum berzakat untuk berzakat.<br /> <br /> Ma’ruf berharap Baznas dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Baik itu kepada muzaki (orang pembayar zakat) yang selama ini belum menyalurkan zakatnya ke OPZ resmi maupun kepada orang yang sama sekali belum membayar zakat. ”Salah satu hal yang harus diperbaiki adalah transparansi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran atau distribusi zakat kepada para mustahik (orang penerima zakat, Red),” tuturnya.<br /> <br /> Wakil presiden menambahkan, perlu ada inovasi pengumpulan zakat yang membuka ruang kepada muzaki perorangan untuk melaporkan penyaluran zakatnya kepada Baznas. Dengan demikian, laporan tersebut nanti dicatat sebagai bagian penerimaan zakat nasional.<br /> <br /> Yang terjadi selama ini, sejatinya banyak masyarakat yang mengeluarkan zakatnya. Namun, penyalurannya dilaksanakan secara langsung kepada orang-orang di sekitar rumah atau lingkungannya. Skema seperti itu tidak tercatat dalam pengumpulan atau penyaluran zakat nasional di Baznas.<br /> <br /> Ma’ruf juga menyampaikan, penyaluran zakat kepada mustahik perlu didukung basis data yang akurat. Dengan begitu, tidak terjadi tumpang-tindih dalam penerimaan bantuan. Baznas diharapkan berkolaborasi dengan Kementerian Sosial serta Kementerian Koperasi dan UKM.<br /> <br /> Mantan ketua umum MUI itu juga meminta Baznas mereplikasi praktik terbaik pengumpulan zakat. Lalu meminta adanya pengembangan inovasi dan digitalisasi zakat. ”Utamanya untuk mempermudah muzaki dalam menunaikan kewajiban zakatnya,” tutur Ma’ruf.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/04/2021/potensi-zakat-nasional-tembus-rp-230-triliun/">Potensi Zakat Nasional Tembus Rp 230 Triliun</a><br /> <br /> Ketua Baznas Noor Achmad menjelaskan, Rakornas Zakat 2021 digelar untuk mendorong penguatan kelembagaan Baznas sebagai pengelola zakat nasional.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=BNdq3G5VOPE

Potensi Dana Zakat Rp 327,6 T, Realisasi Baru Rp 71,4 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/baznas.jpg" alt="Bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Baznas dalam mengelola dana ZIS yang diterima dari para dermawan. (Baznas for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Baznas dalam mengelola dana ZIS yang diterima dari para dermawan. (Baznas for JawaPos.com)</figcaption>
</figure><p class="p2"><b>JawaPos.com - </b>Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memperbaiki sistem basis data (database) mereka. Sebab jumlah penerima zakat atau mustahik cukup banyak. Untuk Baznas pusat mencapai 800 ribu orang. Sedangkan Baznas dan lembaga amil zakat (LAZ) secara nasional mencapai delapan juta jiwa.</p><br /> <p class="p2">Direktur Operasi Baznas Wahyu T.T. Kuncahyo menuturkan usia Baznas sudah mencapai 18 tahun. Namun selama ini pengelolaan database-nya perlu dikembangkan. Akhirnya diluncurkan sistem pengelolaan database yang berbasis digital atau <i>online</i>.</p><br /> <p class="p2">’’Sekarang lebih ada transparansi, akuntabilitas, dan lainnya,’’ kata Wahyu saat peluncuran Sistem Database Mustahik Nasional di Jakarta Jumat (12/4) sore. Dia mengatakan tunutan saat ini database di Baznas harus berbasis digital.</p><br /> <p class="p2">Sementara itu terkait dengan Baznas yang di daerah, akan memiliki basis data tersendiri. Sehingga mereka bisa berfokus dalam mengelola atau menyalurkan zakat yang sudah dihimpun. Jika data mustahik atau orang penerima zakat antara Banzas pusat dan daerah digabung menjadi satu, dikhawatirkan terjadi ’’kanibalisme’’.</p><br /> <p class="p2">Lebih lanjut Wahyu menjelaskan sistem basis data digital tersebut bakal dimantaan dalam beberapa bagian utama Baznas. Yakni untuk pengelolaan zakat, tata kelola untuk menjamin transparansi, serta kemudian menunaikan dan menyalurkan zakat.</p><br /> <p class="p2">Dengan pemanfaatan basis data itu, Baznas berharap penyaluran zakat bisa lebih menyebar luas dan tepat sasaran. Database mustahik yang dikembangkan Baznas ini berbasis nomor induk kependudukan (NIK) yang disingkronkan dengan data kemiskinan Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos</p>

Penerima Zakat Baznas Tembus 8 Juta Jiwa, Database Mustahik Diperkuat   

potensi zakat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#potensi zakat

Berita Terkini

Potensi Zakat Di Indonesia Mencapai Rp 300 Triliun, Tetapi Realisasi Pengumpulan Masih Rp 40 Triliun

Potensi Zakat Indonesia bisa Rp 327 Triliun per Tahun, Kemenag Optimistis Capai Target

Realisasi Potensi Zakat Rendah, Kemenag Sorot Literasi Masyarakat

Potensi Dana Zakat Rp 327,6 T, Realisasi Baru Rp 71,4 T

Penerima Zakat Baznas Tembus 8 Juta Jiwa, Database Mustahik Diperkuat

Download Aplikasi JawaPos.com