<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/dprd-23-a-6289922.jpg" alt="Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik berjuang demi menaikkan ekonomi rakyat. (DPRD Kabupaten Gresik)" width="100%">
<figcaption>Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik berjuang demi menaikkan ekonomi rakyat. (DPRD Kabupaten Gresik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2026 diproyeksikan menurun. DPRD Kabupaten Gresik langsung tancap gas menyiapkan lima strategi agar kondisi fiskal tetap stabil dan pelayanan publik tidak terganggu. Dalam rancangan KUA-PPAS RAPBD 2026, pendapatan daerah Gresik diproyeksikan Rp 3,329 triliun. Angka itu turun akibat pemangkasan dana transfer pusat hingga Rp 539 miliar. Dari total pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp 1,562 triliun. Sementara pendapatan transfer hanya Rp 1,764 triliun dan pembiayaan daerah sekitar Rp 124,83 miliar. Kondisi ini membuat DPRD Gresik mendorong eksekutif melakukan langkah strategis agar program prioritas tetap berjalan. Lima langkah besar pun disiapkan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mendorong kemandirian fiskal. Strategi pertama, DPRD mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi PAD di seluruh sektor penghasil. Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir menegaskan Pemkab perlu lebih agresif menggali potensi baru, termasuk aset daerah yang selama ini belum produktif. &ldquo;Eksekutif dan legislatif sepakat siltap perangkat desa tidak dikurangi dan tidak ada pemutusan kontrak honorer maupun PPPK,&rdquo; ujar M. Syahrul Munir. Aset-aset tersebut bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar memberi dampak nyata terhadap PAD. Pemkab juga diminta melakukan pemetaan potensi pendapatan agar setiap dinas penghasil punya target baru yang terukur. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/dprd-23-b-2243457959.jpg" alt="Ketua DPRD Kabupetan Gresik melakukan sidak. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kabupetan Gresik melakukan sidak. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Langkah kedua, DPRD mendorong efisiensi belanja daerah di seluruh OPD. Program yang sifatnya tidak mendesak disarankan ditunda, sementara belanja wajib seperti pelayanan dasar tetap menjadi prioritas. Mujid Riduan, Wakil Ketua DPRD, menekankan pentingnya memilah program yang berdampak langsung bagi masyarakat. &ldquo;Di tengah keterbatasan anggaran perlu memetakan mana yang lebih didahulukan dan memiliki dampak signifikan,&rdquo; ujarnya. Strategi ketiga, memperkuat ekosistem ekonomi lokal agar roda ekonomi berputar dari hulu ke hilir di Gresik. Wakil Ketua DPRD Ahmad Nurhamim menilai pemberdayaan daerah harus menjadi fokus utama saat dana transfer pusat berkurang. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bisa menjadi penggerak ekonomi lokal. Bahan baku MBG bisa disuplai langsung oleh petani dan petambak Gresik, sehingga uang berputar di daerah dan menciptakan lapangan kerja baru. Menurutnya, konsep ekosistem lokal ini bisa diperluas ke sektor hotel, restoran, hiburan, hingga pariwisata. Penyelenggaraan event skala besar juga bisa mendongkrak okupansi hotel dan pendapatan pajak restoran yang selama ini masih rendah. Strategi keempat, DPRD meminta pembangunan infrastruktur tetap fokus pada jalan sentral yang menunjang aktivitas ekonomi. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/dprd-23-c-2329225404.jpg" alt="Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir ketika berdialog dengan buruh. (DPRD Kabupaten Gresik)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir ketika berdialog dengan buruh. (DPRD Kabupaten Gresik)</figcaption>
</figure> Pelebaran Jalan Betoyo&ndash;Kemudi di utara dan Jalan Menganti&ndash;Lakarsantri di selatan diharapkan menjadi prioritas utama. Proyek tersebut dinilai mampu memperlancar distribusi hasil perikanan serta menarik arus ekonomi dari Surabaya ke Gresik. Infrastruktur yang terkoneksi dengan baik diyakini akan mempercepat perputaran ekonomi dan menambah kontribusi PAD. Mujid juga mendorong OPD lebih kreatif menggandeng pemerintah pusat melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK). &ldquo;Banyak program bisa tetap jalan melalui sharing anggaran dengan pusat,&rdquo; tegasnya. Strategi kelima, DPRD memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian utama. Wakil Ketua DPRD Lutfi Dhawam menegaskan anggaran wajib seperti Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), rumah sakit, dan puskesmas tidak boleh dikurangi. &ldquo;Kami tetep berkomitmen mendorong untuk kepentingan masyarakat harus didahulukan. Dana BOS salah satunya. OPD harus melihat skala urgensi,&rdquo; ujar Lutfi Dhawam. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/dprd-23-d-112186555.jpg" alt="DPRD Kabupetan Gresik melakukan sidak sarana sekolah. ((DPRD Kabupaten Gresik)" width="100%">
<figcaption>DPRD Kabupetan Gresik melakukan sidak sarana sekolah. ((DPRD Kabupaten Gresik)</figcaption>
</figure> Menurutnya, OPD harus jeli melihat skala urgensi agar program pelayanan dasar tetap berjalan optimal. Revitalisasi sekolah rusak yang dimulai pada 2025 harus dilanjutkan agar kualitas pendidikan di Gresik makin merata. DPRD juga mendorong pengawasan ketat terhadap alokasi anggaran agar tepat sasaran. Dispendik misalnya, sudah mengajukan Rp 16 miliar untuk rehabilitasi ruang kelas melalui pokok pikiran dewan. Di sektor kesehatan, penambahan fasilitas rawat inap di puskesmas ditargetkan rampung seluruhnya pada 2026. DPRD berharap pelayanan publik di bidang kesehatan makin merata dan berkualitas meski APBD terbatas. Syahrul Munir menegaskan, di tengah tekanan fiskal, DPRD dan Pemkab tetap sepakat menjaga kesejahteraan perangkat desa serta tenaga honorer dan PPPK. Tidak ada pemutusan kontrak, hanya penyesuaian pada operasional penyelenggaraan pemerintahan desa. Komitmen tersebut menjadi bukti DPRD tidak ingin efisiensi berdampak pada masyarakat bawah. Skema anggaran disiapkan agar efisiensi tidak mematikan program sosial dan ekonomi yang sudah berjalan. DPRD Gresik juga menegaskan optimalisasi aset daerah dan pencarian sumber PAD baru menjadi kunci menuju kemandirian fiskal. Jika intensifikasi berhasil, ketergantungan terhadap dana transfer pusat bisa dikurangi. Kondisi ini menjadi momentum bagi Gresik untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan strategi yang tepat, DPRD optimistis APBD 2026 tetap mampu menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah tekanan fiskal.

Kupas Strategi DPRD Kabupaten Gresik! Pendapatan Daerah Diproyeksikan Turun, Potensi PAD Harus Dimaksimalkan.

Kupas Strategi DPRD Kabupaten Gresik! Pendapatan Daerah Diproyeksikan Turun, Potensi PAD Harus Dimaksimalkan

Potensi PAD

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Potensi PAD

Berita Terkini

Kupas Strategi DPRD Kabupaten Gresik! Pendapatan Daerah Diproyeksikan Turun, Potensi PAD Harus Dimaksimalkan

Download Aplikasi JawaPos.com