<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/ef029982-7538-43b8-bd25-a3140fb25445-760712605.jpg" alt="Penandatanganan kesepakatan dagang tarif resiprokal oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. (Dok. White House)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan kesepakatan dagang tarif resiprokal oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. (Dok. White House)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembatalan kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, oleh Mahkamah Agung AS dinilai dapat berdampak pada iklim perdagangan global, termasuk bagi Indonesia sebagai salah satu mitra dagang AS. Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, mengatakan bahwa dinamika perdagangan global berpotensi memengaruhi sektor usaha dalam negeri. Kondisi ini juga dapat membuka celah terjadinya praktik korupsi, terutama dalam relasi antara pemerintah dan sektor swasta. &ldquo;Ya, tentunya itu berdampak ke iklim bisnis di Indonesia. KPK ikut berkontribusi memastikan iklim bisnis bisa diminimalkan dari ruang-ruang yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (23/2). Budi menjelaskan, sektor swasta memiliki peran besar dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena itu, upaya pencegahan korupsi tidak bisa hanya difokuskan pada institusi pemerintah, tetapi juga harus menyasar perusahaan serta pelaku usaha yang menjadi mitra pemerintah. &ldquo;Penguatan integritas dan nilai-nilai antikorupsi tidak cukup hanya di satu sisi pemerintah saja, tetapi juga di sektor swasta sebagai penyedia barang dan jasa,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Budi menyampaikan KPK telah menetapkan sektor swasta sebagai salah satu prioritas dalam strategi pencegahan korupsi. Pengawasan dan pembinaan di sektor ini dinilai penting untuk menjaga kompetisi usaha tetap sehat, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan. Sebagai langkah konkret, KPK telah menerbitkan panduan integritas untuk sektor bisnis. Panduan tersebut dirancang agar perusahaan dapat mengimplementasikan kebijakan antikorupsi secara sistematis di lingkungan korporasi. &ldquo;KPK menerbitkan panduan cegah korupsi, semacam ISO tetapi ini gratis. Silakan digunakan di korporasi dan dijalankan oleh masyarakat,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

KPK ingatkan potensi korupsi di bisnis Indonesia usai pembatalan kebijakan tarif AS. Simak dampak dan strategi antikorupsi yang diterapkan.

KPK Soroti Dampak Pembatalan Kebijakan Tarif AS, Ingatkan Potensi Korupsi di Sektor Bisnis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/kpk-ajak-3479145746.jpg" alt="KOLABORASI CEGAH KORUPSI: Dari kiri, Kadis Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi, Juru Bicara KPK Ali Fikri, dan Budi Prasetyo dari Biro Humas KPK berdiskusi dengan redaksi Jawa Pos di Surabaya (20/9)." width="100%">
<figcaption>KOLABORASI CEGAH KORUPSI: Dari kiri, Kadis Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi, Juru Bicara KPK Ali Fikri, dan Budi Prasetyo dari Biro Humas KPK berdiskusi dengan redaksi Jawa Pos di Surabaya (20/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; KPK tidak hanya bergerak pada ranah penindakan, tetapi juga gencar pada upaya-upaya pencegahan. Salah satunya, mengajak masyarakat turut serta dalam pemberantasan korupsi dengan mengisi survei penilaian integritas (SPI). Tujuannya, mengukur risiko korupsi di instansi publik. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Direktorat Monitoring KPK Timotius Hendrik Partohap menjelaskan, survei tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi area terjadinya potensi korupsi. Berdasar identifikasi itu, KPK mengembangkan rekomendasi dan strategi untuk mencegah korupsi di sektor-sektor tersebut. Juga, mengembangkan rekomendasi perbaikan yang konkret di instansi publik tersebut agar tidak terjadi korupsi lagi. Timotius menuturkan, masyarakat diharapkan turut berperan dengan mengisi survei dari KPK melalui pesan yang dikirim secara massal dari akun resmi. Identitas dan kerahasiaan jawaban responden dilindungi KPK sehingga diharapkan masyarakat dapat mengisi survei secara jujur. &rdquo;Ketika data semakin akurat, menggambarkan kondisi riil yang ada di instansi publik tersebut, kami akan semakin mudah memakai datanya,&rdquo; kata Timotius saat berkunjung ke redaksi Jawa Pos kemarin (20/9). Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, masyarakat juga bisa turut berpartisipasi mengawasi pejabat negara yang berpotensi korupsi dengan mengecek laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dapat diakses secara terbuka. &rdquo;Misal, ada yang tahu pejabat tersebut memiliki mobil mewah, tetapi tidak ada di LHKPN, masyarakat bisa menambahkannya sendiri,&rdquo; ujar Ali. Dia tidak memungkiri, ada sebagian pejabat negara yang melaporkan LHKPN tidak sesuai dengan profilnya. (gas/c14/fal)

KPK tidak hanya bergerak pada ranah penindakan, tetapi juga gencar pada upaya-upaya pencegahan. Salah satunya, mengajak masyarakat.

KPK Ajak Identifikasi Potensi Korupsi dan Awasi LHKPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Wakil-Ketua-KPK-Alexander-Marwata-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda). Hal ini untuk meningkatkan peran BPD dalam mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah.  KPK menyebut pegawai dan korporasi BPD juga rentan menjadi subyek tindak pidana korupsi. Terlebih kini tengah memasuki masa Pilkada Serentak 2020.  “Sumber dana korupsi di BPD di antaranya adalah asuransi, baik kredit maupun cash in transit, kredit fiktif, dan fee agar dana bagi hasil atau dana alokasi khusus tidak ditempatkan di bank lain,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangannya, Jumat (2/10).  Alex menuturkan, modus korupsi di BPD umumnya terkait pengadaan barang dan jasa dengan melakukan rekayasa lelang, mark up, praktik arisan proyek, pemufakatan jahat dengan rekanan, suap dalam penganggaran, dan gratifikasi. Menurutnya, modus-modus korupsi tersebut juga kerap ditemukan dalam perusahaan-perusahaan BUMN maupun BUMD.  Alex mengingatkan, potensi meningkatnya kerawanan korupsi di BPD pada masa Pilkada. Dia menyebut, lebih dari 30 persen petahana yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada serentak di 270 daerah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/08/2020/ketua-kpk-pilkada-jangan-jadikan-ajang-penciptaan-koruptor-baru/">Ketua KPK: Pilkada Jangan Jadikan Ajang Penciptaan Koruptor Baru</a>  Tingginya biaya politik yang harus disiapkan calon dan posisi petahana sebagai pihak yang terkait dengan BPD sebagai pemegang saham, tidak menutup kemungkinan BPD akan dimintai kontribusi, baik secara sukarela maupun dengan sedikit paksaan. Jika hal itu terjadi, Alex meminta agar tidak ragu untuk melaporkan kepada penegak hukum.  “Semua pegawai yang bekerja di perbankan, harus mempunyai integritas yang tinggi,” ucap Alex.  Alex lantas mencontohkan, dalam pemberian kredit sering kali terjadi gratifikasi dari debitur kepada pegawai. Dampaknya di masa depan pegawai tersebut akan segan jika debitur mengalami kredit macet.  Untuk itu, Alex meminta dibuatkan regulasi tegas yang melarang pegawai menerima sesuatu. Selain itu, BPD dapat menggunakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai sarana untuk memonitor secara dini adanya penyimpangan pegawai.  Sementara itu, Ketua Umum Asbanda Supriyatno, menyatakan pihaknya telah menerapkan praktik prudential banking, dengan melakukan penguatan integritas kepada BPD di Indonesia, lewat kerja sama kepada KPK.  “Antara lain dalam menyiapkan sistem dan kebijakan terkait LHKPN, pengendalian gratifikasi, implementasi dan revitalisasi whistleblowing system yang dapat digunakan oleh BPD seluruh Indonesia, sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan oleh pejabat di lingkungan BPD,” tandas Supriyatno.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=PIhZjJktmVE&amp;ab_channel=jawapostvofficial

KPK Ingatkan Potensi Korupsi di Bank Daerah Saat Pilkada 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-biaya-politik-yang-mahal-picu-potensi-korupsi-di-parpol_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai kasus korupsi yang dikaitkan dengan partai politik bisa dilihat sebagai bentuk persoalan mahalnya pembiayaan politik. Kondisi itu memunculkan potensi korupsi dari politikus sebagai individu. Hal itu dikatakan pengamat politik yang merupakan Direktur Eksekutif Poldata Indonesia, Fajar Arif Budiman. Dia mengatakan, banyak politikus yang mengambil jalan pintas untuk mengusahakan dana bagi partai politik. "Selama sistem pembiayaan politik belum dibenahi, maka potensi korupsi akan tetap ada," kata Fajar melalui keterangan tertulis, Senin (3/9). Fajar juga menyikapi pernyataan tersangka kasus suap proyek PLTU Riau-1 Eni Saragih. Eni mengungkapkan bahwa ada aliran dana sebesar Rp 2 miliar ke perhelatan Munaslub Partai Golkar tahun 2017 lalu. Fajar mengatakan, pernyataan Eni kental dengan muatan politis jika dikaitkan dengan penyelenggaraan munaslub. Apalagi, penyelenggaraan munaslub sebagai acara akbar partai tidak terlepas dari bentuk sumbangan politik. "Sulit bagi panitia maupun pengurus untuk bisa mengetahui asal dana dari para kader yang menyumbang. Termasuk dana dari hasil tindak kriminal," kata Dia mengatakan, sebagai ketua umum, Airlangga Hartarto dikenal memiliki ikhtiar kuat melawan korupsi. Sejak dipimpin Arilangga, Partai Golkar mengikat kadernya dengan meminta mereka menandatangani pakta integritas. "Pakta tersebut membuat setiap kader yang ditengarai terlibat kasus korupsi atau kasus hukum lainnya untuk mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan partai tanpa harus menunggu putusan inkrach persidangan," ujarnya. Alumni Universitas Padjajaran itu menegaskan, yang terjadi pada Eni Saragih dan koruptor lainnya murni permasalahan individu. "Golkar itu sudah punya pakta integritas, kalau ada kader yang tidak mematuhi, ya berarti itu permasalahan masing-masing individu," ujarnya. Fajar menambahkan, klaim kasus korupsi untuk memenuhi kebutuhan partai politik sudah sering terjadi. Beberapa oknum kader partai pernah ditangkap dan dikaitkan dengan penyelenggaraan sebuah agenda besar politik. Misalnya, kata dia, beberapa kader PDI-P pernah tersandung kasus korupsi dan dikaitkan dengan penyelenggaran agenda akbar partai, yaitu pada Rapimnas 2016. Namun, tuduhan tersebut dimentahkan PDI-P.

Pengamat: Mahalnya Biaya Politik Picu Potensi Korupsi di Tubuh Parpol

potensi korupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#potensi korupsi

Berita Terkini

KPK Soroti Dampak Pembatalan Kebijakan Tarif AS, Ingatkan Potensi Korupsi di Sektor Bisnis

KPK Ajak Identifikasi Potensi Korupsi dan Awasi LHKPN

KPK Ingatkan Potensi Korupsi di Bank Daerah Saat Pilkada 2020

Pengamat: Mahalnya Biaya Politik Picu Potensi Korupsi di Tubuh Parpol

Download Aplikasi JawaPos.com