<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/29/WhatsApp-Image-2024-08-29-at-180812-4073145684.jpeg" alt="Suasana rapat KPU RI dengan Forkopimda Papua Barat Daya membahas Pilkada 2024, Kamis (29/8). (Folly Akbar/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana rapat KPU RI dengan Forkopimda Papua Barat Daya membahas Pilkada 2024, Kamis (29/8). (Folly Akbar/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumpulkan sejumlah pejabat daerah anggota Forkopimda di lingkungan Provinsi Papua Barat Daya di Hotel Aston, Kota Sorong Kamis (29/8). Dalam kesempatan itu, Komisioner KPU RI Idham Holik memberikan sejumlah arahan menyangkut kesiapan pelaksanaan Pilkada Papua Barat Daya 2024. Hadir dalam kesempatan itu, Plh Sekda Papua Barat Daya, pimpinan Bawaslu Provinsi, pimpinan KPU Provinsi, perwakilan Pangdam XVIII/Kasuari dan Kapolda Papua Barat, serta stakeholder lainnya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilu di provinsi yang baru berusia dua tahun itu. Idham Holik mengatakan, tahapan pencalonan pilkada 2024 penuh dengan dinamika. Pasalnya, ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan sehingga berdampak pada dinamika politik. Dinamika tersebut, lanjut Idham, punya potensi memicu kerawanan. "Ini terjadi perubahan peta kandidasi, peta politik pencalonan. Mungkin awalnya calon tidak banyak. Pasca putusan (MK) itu, kami tuangkan dalam peraturan teknis calonnya menjadi lebih banyak," ujarnya. Untuk itu, lanjut Idham, upaya mitigatif perlu dilakukan para stakeholder terkait demi mencegah situasi yang tidak diinginkan. "Bagaimana bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," imbuhnya. Secara teori, Idham mengakui jika pilkada adalah arena yang potensi memicu konflik. Sebab secara prinsip, pilkada adalah ajang perebutan kekuasaan yang dilegalkan. "Pemilu itu sendiri sudah konflik, apakah kita mesti khawatir? Khawatir boleh tapi jangan pesimis," pungkasnya.

KPU RI mengumpulkan sejumlah pejabat daerah anggota Forkopimda di lingkungan Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (29/8).

Kumpulkan Forkopimda Tingkat Provinsi, KPU RI Ingatkan Potensi Konflik di Pilkada Papua Barat Daya 2024   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bos-indo-barometer-jika-asyik-atau-hasanah-menang-bakal-gempa-90-sr_m_205857.jpeg" alt="Empat pasang cagub dan wagub Jabar ber-wifie bersama saat usai melakukan tes kesehatan di RS Hasan Sadikin, Jalan Eyckman, Kota Bandung, 11 Januari 2018 lalu. Pengetesan kesehatan ini dilakukan sebagai syarat pendaftaran Pilgu" width="100%">
<figcaption>Empat pasang cagub dan wagub Jabar ber-wifie bersama saat usai melakukan tes kesehatan di RS Hasan Sadikin, Jalan Eyckman, Kota Bandung, 11 Januari 2018 lalu. Pengetesan kesehatan ini dilakukan sebagai syarat pendaftaran Pilgu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indo Baromenter M Qodari menyebut saat ini posisi pasangan Sudrajat-Syaikhu (Asyik) dan pasangan Hasanuddin-Anton (Hasanah) merupakan kuda hitam di Pilkada Jawa Barat 2018. Bahkan, kemenangan kedua paslon itu dinilainya akan menjadi kejutan dalam perpolitikan Indonesia. Menurut Qodari, saat ini hanya terdapat tiga skenario dalam perhelatan Pilgub Jabar 2018. Skenario pertama, pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) akan menang, namun dengan syarat pasangan itu mampu mempertahankan keunggulan suara. Skenario kedua, lanjut Qodari, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Duo DM) akan menang, namun jika pasangan itu mampu mengejar ketertinggalan suara dari Rindu. Skenario terkahir adalah pasangan Asyik atau Hasanah yang memenangkan perhelatan Pilkada Jawa Barat 2018. "Itu skenario kejutan, underdog yang menang. Kalau ini menang, gempa bumi politik 9 skala ritcher atau bahkan tsunami politik," kata Qodari di Hotel Harris, Jakarta, Kamis (19/4). Bukan tanpa alasan, Qodari mengatakan, kendati mengalami tren kenaikan elektabilitas, tingkat keterpilihan kedua pasangan itu masih sangat rendah. Bahkan, saat ini elektabilitas kedua pasangan itu masih jauh tertinggal dengan pasangan Rindu dan Duo DM. "Dari simulasi dengan menggunakan surat suara, tingkat keterpilihan pasangan Rindu sebesar 36,7 persen, pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi yang memperoleh dukungan 31,33 persen. Kemudian pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu 5,4 persen dan pasangan Hasanuddin-Anton 3,4 persen, sedangkan yang tidak menandai apa pun di surat suara 23,3 persen," ungkapnya. Meski demikian, Qodari pun menyadari bahwa saat ini pasangan Asyik dan Hasanah memang sudah kalah start daripada kedua pasangan yang masih di atas. Di sisi lain, baik pasangan Rindu ataupun duo DM telah mulai pergerakan politiknya dari beberapa tahun lalu. "Kalau lomba naik gunung yang lain udah lari, yang lain baru belakangan," pungkasnya. Sebagai informasi, survei Indo Barometer dilakukan pada 20-26 Maret 2018 dengan metode multistage random sampling dan telah melibatkan 1.200 responden. Adapun survei ini memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Bos Indo Barometer: Jika Asyik atau Hasanah Menang, Bakal Gempa 9,0 SR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masyarakat-lebih-toleran-pilgub-jabar-diyakini-bakal-aman_m_198193.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di Jawa Barat dinilai banyak pihak memiliki potensi konflik yang tinggi. Namun sebaliknya, masyarakat Jawa Barat lebih dewasa dan toleransi terhadap berbedaan yang ada. Pengamat politik Universitas Padjadjaran Obsatar Sinaga mengatakan, Jabar akan selalu aman, damai, dan toleransi terhadap perbedaan. "Orang selalu membaca kalau potensi konflik di Jabar selalu tinggi, karena terlalu beragam. Tetapi jangan lupa orang Jabar itu tingkat toleransinya tinggi," kata Obsatar saat diskusi di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Kamis (22/3). Bahkan, kata dia, Jabar merupakan salah satu daerah yang tingkat toleransinya tinggi di Indonesia. "Coba saja lihat orang Jabar itu sangat soft atau sangat lembut dibanding Jakarta," ucapnya. Sehingga ketika ada beberapa pihak yang menilai Jabar akan lebih panas atau tingkat konfliknya tinggi, itu penilaian yang salah. Pasalnya, dengan sifat dan sikap masyarakat yang dewasa, hal tersebut tidak akan terjadi. Bahkan ketika ada yang memfitnah salah satu paslon dengan klarifikasi di media maka bisa diselesaikan dengan minta maaf. "Kedua, kalau orang tersebut bersalah kemudian minta maaf, maka kesalahan itu langsung dimaafkan dan dilupakan," ujarnya. Sehingga dengan pemikiran yang dewasa setiap individu atau kelompok tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti konflik yang berkepanjangan. Hal ini merupakan karakter dari masyarakat Jabar. Maka akan berbeda anatara pemilih Jabar dengan Jakarta. Justru di Jabar karakter pemaaf atau saling memaafkan dimanfaatkan para pasangan calon. Obsatar pun yakin jika isu atau prediksi ricuh dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Jabar tidak akan terjadi. Karena para kandidat, tim pendukung maupun masyarakat Jabar sangat toleransi dan memiliki karakter pemaaf.

Masyarakat Lebih Toleran, Pilgub Jabar Diyakini Bakal Aman

potensi konflik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#potensi konflik

Berita Terkini

Kumpulkan Forkopimda Tingkat Provinsi, KPU RI Ingatkan Potensi Konflik di Pilkada Papua Barat Daya 2024

Bos Indo Barometer: Jika Asyik atau Hasanah Menang, Bakal Gempa 9,0 SR

Masyarakat Lebih Toleran, Pilgub Jabar Diyakini Bakal Aman

Download Aplikasi JawaPos.com