<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/apbn_surplus.jpg" alt="TEBAR OPTIMISME: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi beberapa pejabat Kemenkeu menyampaikan keterangan pers kinerja APBN di kantor Kemenkeu, Jakarta, kemarin (23/5). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TEBAR OPTIMISME: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi beberapa pejabat Kemenkeu menyampaikan keterangan pers kinerja APBN di kantor Kemenkeu, Jakarta, kemarin (23/5). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Didorong Harga Komoditas dan Pulihnya Aktivitas Ekonomi  JawaPos.com – Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kembali mendapat angin segar. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, hingga April 2022, APBN mencatat surplus besar. Yakni, Rp 103,1 triliun. Padahal, pada April tahun lalu, APBN masih defisit Rp 138,2 triliun.  Menkeu mengatakan, surplus terjadi karena realisasi pendapatan negara lebih tinggi daripada belanja pemerintah. Kemenkeu mencatat, pundi-pundi pendapatan negara mencapai Rp 853,9 triliun hingga akhir April 2022. Sementara itu, belanja negara tercatat Rp 750,5 triliun. Dengan raihan tersebut, APBN sudah empat bulan beruntun mencatat surplus.  ’’Postur APBN sampai akhir April surplus sangat besar, dari keseimbangan primer dan total balance-nya,’’ ujarnya pada konferensi pers kemarin (23/5).  Pendapatan negara yang moncer itu disumbang dari penerimaan pajak sebesar Rp 567,7 triliun; bea cukai Rp 108,4 triliun; dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 177,4 triliun.  Ani –sapaan Menkeu– menjelaskan bahwa penerimaan pajak yang melonjak itu dipicu beberapa aspek. Yang paling berpengaruh, antara lain, pergerakan harga komoditas yang terus melambung serta dorongan pemulihan ekonomi yang terus berjalan.  Sementara itu, belanja negara ditopang belanja pemerintah pusat sebesar Rp 508 triliun. Meliputi belanja KL (kementerian-lembaga) Rp 253,6 triliun dan non-KL Rp 254,4 triliun. Komponen terbesar adalah subsidi energi Rp 46,4 triliun serta kompensasi BBM dan listrik Rp 18,5 triliun. Untuk transfer ke daerah dan dana desa, terealisasi Rp 242,4 triliun.  Menkeu melanjutkan, keseimbangan primer pada April 2022 berada pada level positif, yakni Rp 220,9 triliun. "Keseimbangan primernya positif nggak kecil, tetapi gede banget," imbuhnya.  APBN tercatat surplus 0,58 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebagai konsekuensinya, pembiayaan anggaran jadi drop hanya terealisasi Rp 142,7 triliun.  Pembiayaan APBN melalui utang pun turun drastis. Pada April 2022, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 155,9 triliun. Jumlah itu turun signifikan dibandingkan April 2021 yang mencapai Rp 414,9 triliun. Ani menyebut kondisi itu menggambarkan bahwa APBN mulai terkonsolidasi atau kembali pulih.  "Ini adalah suatu prestasi konsolidasi APBN yang sangat baik. Tentu kita menggunakan seluruh surplus ini seperti yang kita sampaikan di DPR kemarin adalah untuk menjadi shock absorber dari guncangan yang terjadi sekarang ini," jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.  Sejalan dengan itu, Ani menyebut pemulihan ekonomi terus berlanjut. Hal itu tecermin dari berbagai aktivitas ekonomi yang kini kembali normal di sejumlah wilayah. "Kegiatan-kegiatan di daerah sudah mulai normalize. Hotel mulai pulih, parkir mulai pulih, restoran mulai pulih," imbuhnya.  Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menambahkan, dengan defisit yang rendah itu, pemerintah tidak merealisasikan rencana penerbitan utang hingga Rp 100 triliun. Itu didapat karena defisit APBN 2022 diproyeksi lebih rendah, yakni dari 4,8 persen menjadi 4,5 persen terhadap PDB. "Dengan defisit lebih rendah, saat ini sudah memotong proyeksi pembiayaan utang hingga Rp 100 triliun," jelas Luky.

APBN Surplus Rp 103 T, Pembiayaan Utang Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Said-Abdullah-Banggar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar DPR) MH Said Abdullah memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan perubahan atas postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Hal itu lantaran terdapat indikator asumsi ekonomi makro yang bergeser dari asumsi awal, yakni perubahan harga ICP.  Karena menurutnya, berdasarkan Pasal 42 Undang Undang No 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 memberikan ruang bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan perubahan atas postur APBN 2022," kata Said, dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis, (19/5).  Ketentuan ayat 1 pasal 42 Undang Undang No 6 Tahun 2021 menyatakan 'Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah antisipasi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat'. Makna darurat sebagaimana yang dimaksud dijelaskan dalam penjelasan ayat 1 adalah salah satu indikator adanya deviasi asumsi dasar makro.  "Termasuk meningkatnya belanja negara secara signifikan untuk membayar subsidi/kompensasi karena kenaikan harga ICP," tutur Said Abdullah dalam keterangannya  Dijelaskan lebih lanjut pada ayat 2 Pasal 42 Undang Undang No 6 Tahun 2021 bahwa 'Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah'.  "Yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam setelah usulan disampaikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat," ujar politikus PDIP itu.  Mengacu pada ketentuan itu, harga ICP Indonesia telah melonjak drastis dari asumsi awal yang ditetapkan pada APBN 2022. Sejalan dengan itu, rupiah dibayangi bergeser dari asumsi nilai tukar yang dipatok oleh APBN, serta potensi naiknya imbal hasil pada SBN Indonesia, khususnya yang denominasi USD sebagai dampak kenaikan suku bunga acuan yang diputuskan The Fed.  "Meskipun sejauh ini depresiasi rupiah terhadap USD relatif masih kecil. Selebihnya berbagai indikator asumsi ekonomi makro lainnya cenderung ceteris paribus," ungkapnya.  Ia juga menambahkan, perubahan dari ICP berkonsekuensi lebih jauh pada postur APBN. Hal ini yang menyebabkan kedaruratan pada APBN 2022. Perubahan yang jelas akan terjadi yakni pada postur belanja Kementerian dan lembaga (k/l) dan belanja non k/l. Perubahan belanja k/l dan non k/l juga akan memiliki mata rantai dengan perubahan target pendapatan negara.  "Perubahan pada belanja k/l dan non k/l serta pendapatan negara berkonsekuensi pula pada perubahan defisit APBN 2022," kata Said.  Karena pangkal persoalan bermula dari perubahan harga minyak dunia, lanjutnya, maka dasar perubahan pertama yang harus dilakukan pada APBN 2022 adalah perubahan asumsi ICP. Pemerintah mengusulkan perubahan ICP dari US63 per barel menjadi kisaran USD95 sampai USD105 per barel.  "Konsekuensi dari kita mengadaptasi perubahan ICP yang makin besar, maka belanja subsidi dan kompensasi energi otomatis juga makin meningkat," jelasnya.  Menurt Said, yang patut disyukuri ialah penambahan beberapa pos belanja negara dapat dipenuhi dengan perkiraan pendapatan negara yang bertambah. Pemerintah memperkirakan kenaikan pendapatan negara menjadi Rp2.266 triliun dari perencanaan semula pada APBN 2022 sebesar Rp 1.846 triliun.  "Naiknya pendapatan negara disumbangkan dari penerimaan pajak maupun PNBP atas kenaikan berbagai komoditas ekspor yang menjadi andalan kita seperti CPO dan batu bara," tuturnya.  Adapun dengan perubahan komposisi pendapatan dan belanja negara, puji syukur defisit APBN sebagaimana usulan pemerintah malah bisa lebih rendah, dari semula 4,85 persen PDB menjadi kisaran 4,3 sampai 4,5 persen PDB.  "Lebih rendahnya perubahan rencana defisit 2022 ini makin memudahkan pemerintah softlanding ke posisi di bawah tiga persen PDB pada tahun depan," pungkasnya.

Banggar DPR Beri Ruang Perubahan Postur APBN 2022

postur APBN 2022

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#postur APBN 2022

Berita Terkini

APBN Surplus Rp 103 T, Pembiayaan Utang Turun

Banggar DPR Beri Ruang Perubahan Postur APBN 2022

Download Aplikasi JawaPos.com