<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/27/Screenshot_20240327-085837-4144605447.jpg" alt="Ilustrasi Tunjangan Hari Raya. (Ekoanug/Pixabay via Jawa Pos )" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tunjangan Hari Raya. (Ekoanug/Pixabay via Jawa Pos )</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan sejak dibukanya Posko THR 2024 pada 18 Maret lalu, pihaknya sudah menerima sekitar 320 konsultasi terkait pemberian THR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun 320 konsultasi tersebut bukan berupa pengaduan dari pekerja karena belum mendapat THR, melainkan berupa konsultasi terkait topik-topik tentang tunjangan tahunan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rinciannya, hingga 26 Maret 2024, Posko THR sudah menerima konsultasi dua kasus, kemudian lewat call center 28 konsultasi, pusat bantuan 109 konsultasi dan melalui WhatsApp sebanyak 181 konsultasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/014487689/thr-dari-normatif-ke-kesadaran-etis">THR, dari Normatif ke Kesadaran Etis</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan 26 Maret sudah ada 320 konsultasi mengenai pembayaran THR 2024," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Konsultasi tersebut antara lain membahas topik-topik seperti cara menghitung THR bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya juga telah menerima konsultasi mengenai penghitungan THR bagi pekerja harian lepas dan juga kurir aplikasi daring. Secara umum, hingga kini kondisinya masih kondusif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014486001/pimpinan-dan-anggota-dprd-dki-dapat-thr-jumlahnya-lebih-besar-dari-ump-jakarta">Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Dapat THR, Jumlahnya Lebih Besar dari UMP Jakarta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemantauan kami dari berbagai Posko THR di dinas-dinas ketenagakerjaan suasananya masih cukup kondusif dalam arti belum ada potensi kasus perselisihan hubungan industrial," imbuh Indah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya juga sudah menjalin hubungan dengan mediator hubungan industrial jika nantinya harus menyelesaikan permasalahan konsultasi THR di berbagai daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika berkaca dari masa lebaran tahun lali, selama Posko THR 2023 dibuka, Kemnaker telah menerima total 1.558 pengaduan terkait pembayaran THR. Sebanyak 1.434 perkara sudah diselesaikan, sedangkan 124 tidak ditindaklanjuti karena kurangnya data.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014485976/optimalisasi-pembayaran-thr-2024-menaker-lalukan-sejumlah-langkah-ini">Optimalisasi Pembayaran THR 2024, Menaker Lalukan Sejumlah Langkah ini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kemnaker sejauh ini belum menerima laporan terkait perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada bulan Ramadhan menjelang lebaran tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta jika ada pekerja yang terkena PHK saat menjelang lebaran, maka ia bisa melaporkan ke posko THR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau masih dugaan kan kita tidak tahu, dilaporkan saja karena dilaporkan itu menjadi jelas siapa pengusaha yang tidak membayar THR. Kemudian apakah ada pengusaha yang melakukan PHK sebelum pembayaran THR itu, kami berharap kepada teman-teman pekerja manfaatkan layanan Posko THR," kata Ida Fauziyah, Selasa (26/3).&nbsp;&nbsp;</div>

Kemnaker mengungkapkan sejak dibukanya Posko THR 2024, pihaknya sudah menerima sekitar 320 konsultasi terkait THR.

Sepekan Posko THR Buka, Kementerian Tenaga Kerja sudah Terima 320 Konsultasi Terkait Pemberian THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/THR.jpg" alt="Ilustrasi tunjangan hari raya (THR). Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tunjangan hari raya (THR). Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beberapa hari kedepan para pekerja di seluruh Indonesia akan menerima Tunjangan Hari Raya atau THR dalam rangka lebaran Idul Fitri dari perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja. Menurut aturan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), THR wajib diberikan paling lambat H-7 lebaran. Namun, kenyataannya seringkali ada sejumlah perusahaan, tidak terkecuali di wilayah Jawa Timur yang kemungkinan belum memberikan THR hingga tenggat waktu tersebut. Terkait itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. Posko tersebut akan resmi dibuka mulai Jumat (22/3). Total ada 53 posko pengaduan yang lokasinya tidak hanya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, tetapi juga di UPT yang ada di masing-masing daerah. "Ada 53 titik posko, dengan posko utama di Surabaya yakni Disnakertrans Jatim. Nantinya semua posko akan terkoneksi langsung dengan posko utama," ujar Kadisnakertrans Jatim, Sigit Priyanto, Rabu (20/3) seperti dikutip dari Radar Surabaya. Ia menambahkan pihaknya mendirikan posko pengaduan THR demi menciptakan relasi industrial yang kondusif antara perusahaan dan pekerja, sesuai dengan aturan Kemenaker. Selain itu, pendirian posko tersebut juga sebagai upaya pengawasan dari Pemprov Jatim agar pengusaha tidak abai dan patuh dalam melakukan pembayaran THR bagi pekerja. "Bagi pengusaha yang tidak patuh membayar THR Keagamaan, bisa dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha," tegasnya. Oleh karena itu, Pemprov berharap pekerja yang belum menerima THR hingga tenggat waktu yang ditentukan, atau ingin berkonsultasi mengenai tunjangan tahunan tersebut bisa menghubungi Posko Pelayanan THR. Sementara itu, terkait dengan permasalahan pembayaran THR pada tahun 2023, Sigit menegaskan sudah tuntas. "Kanapa saya katakan selesai, karena tidak sampai pada sanksi hukum. Boleh jadi molor tapi ada negoisasi," pungkasnya. Sebagai informasi, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah telah mengeluarkan surat edaran mengenai pemberian THR Keagamaan 2024 dalam rangka Idul Fitri 1445 H. Dalam surat edaran tersebut diatur antara lain perusahaan wajib memberikan THR paling lambat H-7 Idul Fitri. Kemudian para pekerja yang berstatus tetap maupun kontrak berhak menerima THR. Selain itu, jumlah THR untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih adalah sebesar satu bulan gaji. Sedangkan untuk pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, jumlah THR yang diberikan akan disesuaikan dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan, dikali satu bulan upah. &nbsp;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan mulai Jumat (22/3).

Disnakertrans Jatim Buka Posko Pengaduan THR, Tersebar di 53 Lokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/28/SEKJEN28-736537628.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi. (Kemnaker untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi. (Kemnaker untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 ditutup per 28 April 2023. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pengawas Ketenagakerjaan, bersama Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota akan menindaklanjuti seluruh laporan, khususnya laporan berupa aduan. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, pihaknya akan segera menggelar Rapat Koordinasi dengan seluruh Pengawas Ketenagakerjaan guna menindaklanjuti laporan pembayaran THR 2023 melalui Posko THR, khususnya laporan terkait aduan. "Melalui koordinasi tersebut kami akan melakukan konsolidasi, verifikasi, dan validasi data laporan aduan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan," katanya melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, (Jumat, 28/4/2023). Anwar Sanusi mengatakan, hingga 28 April 2023, Posko THR telah menerima 2.369 aduan, terdiri dari 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan. "Jumlah pengaduan THR yang masuk sebanyak 2.369 aduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan sebanyak 1.529 perusahaan," katanya. Dari jumlah perusahaan yang diadukan tersebut, paling banyak berada di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 421 perusahaan dan Provinsi Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan. "Sementara pengaduan paling sedikit ada di Provinsi Sulawesi Barat yang tidak ada pengaduan sama sekali," kata Anwar Sanusi. Adapun aduan yang telah ditindaklanjuti hingga saat ini adalah 375 aduan. "Sebanyak 375 aduan sudah masuk dalam laporan hasil pemeriksaan Kinerja, di mana 1 aduan telah diterbitkan nota pemeriksaan satu serta 2 aduan telah masuk rekomendasi," ujarnya.

Jumlah pengaduan THR yang masuk le Posko THR sebanyak 2.369 aduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan sebanyak 1.529 perusahaan.

Posko THR Ditutup, Pemerintah Segera Tindaklanjuti Aduan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/2106-2022-Uang-3208401891.jpg" alt="Ilustrasi THR Lebaran." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR Lebaran.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI telah menerima 2.303 aduan dari pekerja. &rdquo;Data aduan yang masuk sampai 23 April adalah 2.303 laporan untuk 1.537 perusahaan. Sedangkan yang sudah ditindaklanjuti adalah 278 aduan, lainnya sedang proses validasi dan verifikasi,&rdquo; kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Minggu (23/4). Dia mengatakan, Posko Satgas THR tetap memberikan pelayanan selama Libur Nasional Hari Idul Fitri 1444 H dan Cuti Bersama. Anwar Sanusi mengatakan, dari 1.537 perusahaan yang diadukan, Provinsi DKI menjadi daerah terbanyak. Yakni 425 perusahaan, diikuti Provinsi Jawa Barat 305 perusahaan. &rdquo;Sementara daerah paling sedikit aduan adalah Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Papua Barat yang hingga saat ini belum ada aduan tentang THR,&rdquo; terang Anwar Sanusi. Adapun jenis aduan yang masuk terdiri atas 1.162 aduan THR tidak dibayarkan, 753 THR dibayarkan tidak sesuai ketentuan, serta 388 THR yang terlambat dibayarkan. Anwar Sanusi menambahkan, usai cuti bersama, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti aduan tersebut. &rdquo;Kita akan laksanakan koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan provinsi untuk mengakselerasi penyelesaian aduan, sembari menunggu H+7 untuk melihat jumlah terakhir aduan,&rdquo; ujar Anwar Sanusi.

Posko Satgas THR Keagamaan 2023 Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menerima 2.303 aduan dari pekerja soal THR Lebaran

Posko Satgas THR Kemnaker Terima 2.303 Aduan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/21/SEKJEN-21-39489470.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. (Kemnaker untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. (Kemnaker untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 tetap buka hingga 28 April 2023 untuk melayani aduan THR selama Libur Nasional dan cuti bersama Idulfitri 1444 H. Sedangkan layanan konsultasi telah ditutup pada tanggal 18 April 2023. Layanan aduan THR ini dapat diakses secara daring melalui laman web https://poskothr.kemnaker.go.id. &ldquo;Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan aduan seputar pembayaran THR tahun 2023,&rdquo; kata Anwar Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (20/4/2023). Anwar Sanusi mengatakan, hingga 20 April 2023, Posko THR telah menerima 2.219 aduan. Dari hasil rekapitulasi pengaduan THR 2023, 2.219 pelapor, sebanyak 1.479 perusahaan, dan 273 aduan telah ditindaklanjuti serta belum ditindaklanjuti sebanyak 1.206 aduan. "Jumlah pengaduan THR yang masuk sebanyak 2.219 aduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan 1.479 perusahaan," kata Anwar Sanusi. Dari total 2.219 pengaduan dari 1479 perusahaan, sebanyak 1.105 pengadu tentang THR tak dibayarkan, 734 aduan THR tak sesuai ketentuan, dan 380 aduan THR terlambat bayar. Anwar Sanusi mengatakan laporan Posko THR 2023 juga mengungkapkan sebanyak 273 aduan yang ditindaklanjuti masuk laporan hasil pemeriksaan kinerja, satu aduan telah diterbitkan nota pemeriksaan ke satu dan dua aduan telah masuk rekomendasi. "Satu aduan yang masuk nota pemeriksaan pertama dan dua aduan masuk rekomendasi berasal dari provinsi Banten, " katanya. Dari sebaran provinsi di Indonesia, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi terbanyak menerima aduan yakni 694 aduan. Diikuti Jawa Barat (445), Jawa Tengah (229), Banten (211), Jawa Timur (184), DI Yogyakarta (52), Kepulauan Riau (40), Kepulauan Riau (40), Sumatera Utara (39), dan Sumatera Barat (37), Sumatera Selatan (35), dan Riau (27). "Dari 694 aduan di DKI Jakarta, sebanyak 331 aduan soal THR tak dibayarkan, 232 THR tak sesuai ketentuan, dan 131 aduan THR terlambat bayar, " ujar Anwar Sanusi. Provinsi terbanyak berikutnya Kalimantan Timur 30 aduan, Sulawesi Selatan (23), Lampung dan Kalimantan Selatan (21), Kalimantan Barat (19), Jambi, Bali dan Kalimantan Tengah (15), Sulawesi Tenggara (11), Bengkulu (9), Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Tengah (8), Kalimantan Utara (6), Aceh (5), Maluku Utara dan Papua (4), serta Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur masing-masing tiga aduan. "Provinsi paling sedikit atau terendah menerima aduan adalah Gorontalo dua aduan dan Maluku hanya satu aduan. Dua provinsi yang tak menerima aduan THR, yakni Sulawesi Barat dan Papua Barat, " kata Anwar Sanusi.

Jumlah pengaduan THR yang masuk ke Posko THR Kemenaker sebanyak 2.219 aduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan 1.479 perusahaan.

H-1 Lebaran, Posko THR Kemnaker Terima 2.129 Aduan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/POSKO-2224045421.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. (Kemnaker untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. (Kemnaker untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 tetap buka sampai dengan 28 April 2023. Pembukaan posko untuk melayani aduan THR selama Libur Nasional dan cuti bersama Idulfitri 1444 H, sedangkan untuk layanan konsultasi telah ditutup pada tanggal 18 April 2023. Layanan aduan THR ini dapat diakses secara daring melalui laman web https://poskothr.kemnaker.go.id. &ldquo;Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan aduan seputar pembayaran THR tahun 2023,&rdquo; kata Anwar Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (19/4/2023). Anwar Sanusi mengatakan, hingga 19 April 2023, Posko THR telah menerima 3.498 layanan, terdiri dari 1.429 layanan konsultasi dan 2.069 layanan aduan. Lebih lanjut ia menjelaskan, 2.069 aduan yang masuk terdiri dari 1.011 aduan THR tidak dibayarkan, 696 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, serta 362 aduan THR yang terlambat dibayarkan. Adapun 2.069 aduan tersebut melibatkan 1.396 perusahaan. &ldquo;Hingga saat ini terdapat 263 aduan yang telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan pdi Provinsi dan Kabupaten/Kota, di mana 1 aduan telah diterbitkan Nota Pemeriksaan ke-1 dan 2 aduan telah masuk rekomendasi&rdquo; katanya. Dari sisi sebaran, di Provinsi Aceh terdapat 4 aduan; Provinsi Sumatera Utara (35); Sumatera Barat (36); Riau (25); Jambi (15); Sumatera Selatan (34); Bengkulu (9); Lampung (18); Kepulauan Bangka Belitung (8); Kepulauan Riau (25); DKI Jakarta (661); Jawa Barat (419); Jawa Tengah (217); DIY (51); Jawa Timur (165); dan Banten (191). Selain itu, di Provinsi Bali terdapat 15 aduan; NTB (3); NTT (3); Kalimantan Barat (19); Kalimantan Tengah (13); Kalimantan Selatan (20); Kalimantan Timur (28); Kalimantan Utara (5); Sulawesi Utara (3); Sulawesi Tengah (8); Sulawesi Selatan (22); Sulawesi Tenggara (6); Gorontalo (2); Sulawesi Barat (0); Maluku (1); Maluku Utara (4); Papua (4); Papua Barat (0).

Hingga 19 April 2023, Posko THR telah menerima 3.498 layanan, terdiri dari 1.429 layanan konsultasi dan 2.069 layanan aduan.

Posko THR Tetap Melayani Aduan Selama Libur Lebaran dan Cuti Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/20210504-ilustrasi-THR_copy_800x524_1_1-1824415733.jpg" alt="Ilustrasi THR Lebaran." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR Lebaran.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepulauan Riau (Kepri) menerima 27 pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri. Hal tersebut berdasar rekapitulasi pengaduan Posko THR 2023 se-Provinsi Kepri per 17 April. &rdquo;Pengaduan posko THR sudah dibuka sejak 3 hingga 18 April,&rdquo; kata Kepala Disnaker Provinsi Kepri&nbsp;Mangara Simarmata seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang. Mangara merinci, dari total 27 pengaduan pembayaran THR, sebanyak 13 kasus THR tidak dibayarkan. Yakni di tingkat provinsi satu kasus, Kota Tanjungpinang lima kasus, Kota Batam enam kasus, dan Kabupaten Bintan satu kasus. Sementara itu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Anambas nol pengaduan. Kemudian terdapat tiga kasus THR tidak sesuai ketentuan yang seluruhnya berasal dari Kota Batam. Namun untuk pengaduan THR terlambat bayar sampai saat ini belum ada. Selain itu, lanjut Mangara Simarmata, pihaknya juga menerima 11 konsultasi pekerja menyangkut pembayaran THR. Tersebar di Provinsi Kepri (2 kasus), Kota Batam (3 kasus), Kabupaten Bintan (2 kasus), dan Kabupaten Karimun (4 kasus). Beberapa di antaranya, lanjut Mangara, bertanya apakah mereka masih mendapatkan THR ketika sudah habis kontrak kerja sebelum hari raya keagamaan. Sesuai aturan ketenagakerjaan, mereka tidak menerima THR. &rdquo;Ada pula pertanyaan apakah THR kena pajak. Sesuai dengan regulasi atau aturan perpajakan, THR juga kena pajak,&rdquo; sebut Mangara Simarmata. Lebih lanjut Mangara menyampaikan, jumlah pengaduan pembayaran THR tahun ini turun dibanding Lebaran tahun lalu yaitu dari 42 kasus menjadi 27 kasus. Dia memastikan akan memanggil pihak perusahaan perihal pengaduan 13 kasus THR tidak dibayarkan dan tiga kasus THR tidak sesuai ketentuan. &rdquo;Kita panggil setelah Lebaran guna dimintai keterangan lebih lanjut,&rdquo; ujar Mangara. Dia menambahkan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR. SE yang terbit pada 27 Maret 2023, itu menjelaskan pembayaran THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja/buruh. THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. &rdquo;THR keagamaan dibayar penuh dan tidak boleh dicicil. Pihak perusahaan harus patuhi ketentuan ini,&rdquo; terang Mangara Simarmata. Selain pengaduan posko THR yang telah disiapkan Disnaker Provinsi Kepri, pengaduan juga dapat disampaikan melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id.

Disnaker Kepri terima 27 pengaduan terkait pembayaran THR Idul Fitri berdasar rekapitulasi pengaduan Posko THR 2023 se-Provinsi Kepri

Disnaker Kepri Terima 27 Pengaduan Pembayaran THR Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/24/WhatsApp-Image-2023-04-24-at-185939-2183123585.jpeg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan hingga 17 April 2023, Posko THR telah menerima 2.576 layanan, terdiri dari 1.182 layanan konsultasi dan 1.394 layanan aduan." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan hingga 17 April 2023, Posko THR telah menerima 2.576 layanan, terdiri dari 1.182 layanan konsultasi dan 1.394 layanan aduan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah terus memfasilitasi konsultasi dan aduan seputar pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2023. Hingga 17 April 2023, Posko THR telah menerima 2.576 layanan, terdiri dari 1.182 layanan konsultasi dan 1.394 layanan aduan. &ldquo;Data ini adalah jumlah konsultasi dan layanan yang masuk ke Posko THR per 17 April 2023 pukul 12.00 WIB,&rdquo; kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Senin (17/4). Anwar Sanusi menjelaskan, 1.394 aduan yang masuk terdiri dari 688 aduan THR tidak dibayarkan, 496 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, serta 210 aduan THR yang terlambat dibayarkan. Adapun 1.394 aduan tersebut melibatkan 992 perusahaan. &ldquo;Saat ini terdapat 36 aduan yang ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota,&rdquo; katanya. Dari sisi sebaran, di Provinsi Aceh terdapat 3 aduan; Provinsi Sumatera Utara (24); Sumatera Barat (18); Riau (17); Jambi (11); Sumatera Selatan (24); Bengkulu (1); Lampung (5); Kepulauan Bangka Belitung (5); Kepulauan Riau (17); DKI Jakarta (455); Jawa Barat (322); Jawa Tengah (147); DIY (43); Jawa Timur (84); dan Banten (120). Selain itu, di Provinsi Bali terdapat 9 aduan; NTB (2); NTT (2); Kalimantan Barat (7); Kalimantan Tengah (11); Kalimantan Selatan (17); Kalimantan Timur (16); Kalimantan Utara (2); Sulawesi Utara (2); Sulawesi Tengah (6); Sulawesi Selatan (11); Sulawesi Tenggara (6); Gorontalo (2); Sulawesi Barat (0); Maluku (1); Maluku Utara (1); Papua (3); Papua Barat (0).

Hingga 17 April 2023, Posko THR telah menerima 2.576 layanan, terdiri dari 1.182 layanan konsultasi dan 1.394 layanan aduan.

Hingga 17 April 2023, Posko THR Terima 2.576 Konsultasi dan Aduan THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/16/LEMNAKER-16A-2137623962.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. (Kemnaker untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. (Kemnaker untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran&nbsp;Tunjangan Hari Raya (THR)&nbsp;Keagamaan 2023, Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023. Sejak dibuka pada 28 Maret 2023, Posko THR telah memberikan 1.988 layanan, terdiri dari 1.050 layanan konsultasi dan 938 layanan aduan. "Posko THR bertujuan sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pemberian THR keagamaan tahun 2023, yang mengintegrasikan Posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui website&nbsp;https://poskothr.kemnaker.go.id," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, di Jakarta (15/4/2023). Anwar Sanusi menjelaskan, 1.050 layanan konsultasi tersebut merupakan rekapitulasi layanan konsultasi Posko THR pada rentang 28 Maret 2023 s.d 14 April 2023 di 34 provinsi. "Hari ini merupakan hari terakhir pembayaran THR keagamaan oleh perusahaan. Oleh karenanya, kami mengimbau dan mengingatkan komitmen teman-teman pengusaha terhadap pembayaran THR tahun ini," katanya. Sedangkan 938 layanan aduan merupakan rekapitulasi layanan aduan Posko THR pada rentang 28 Maret 2023 s.d 15 April 2023, yang mencakup 669 perusahaan. Dari 938 aduan tersebut, 23 di antaranya telah ditindaklunjuti. Secara rinci, 938 aduan tersebut terdiri dari 468 aduan THR tidak dibayarkan; 337 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan; dan 93 aduan THR terlambat dibayarkan. Dari sisi sebaran, di Provinsi Aceh terdapat 3 aduan; Provinsi Sumatera Utara (16); Sumatera Barat (16); Riau (16); Jambi (8); Sumatera Selatan (17); Bengkulu (0); Lampung (3); Kepulauan Bangka Belitung (4); Kepulauan Riau (12); DKI Jakarta (312); Jawa Barat (217); Jawa Tengah (106); DIY (25); Jawa Timur (52); dan Banten (76). Selain itu, di Provinsi Bali terdapat 4 aduan; NTB (2); NTT (1); Kalimantan Barat (4); Kalimantan Tengah (4); Kalimantan Selatan (9); Kalimantan Timur (8); Kalimantan Utara (1); Sulawesi Utara (1); Sulawesi Tengah (4); Sulawesi Selatan (9); Sulawesi Tenggara (3); Gorontalo (1); Sulawesi Barat (0); Maluku (1); Maluku Utara (1); Papua (2); Papua Barat (0). "Atas aduan-aduan tersebut, Kami akan menindaklanjutinya baik melalui Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota," ujarnya.

Sejak dibuka pada 28 Maret 2023, Posko THR telah memberikan 1.988 layanan, terdiri dari 1.050 layanan konsultasi dan 938 layanan aduan.

Posko THR Kemnaker Layani Konsultasi dan Aduan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/20210504-ilustrasi-THR_copy_800x524_1_1-1824415733.jpg" alt="Ilustrasi THR Lebaran." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR Lebaran.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan perhatian khusus terhadap pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi para pekerja. Pemprov Jatim akan menyiapkan Posko THR Keagamaan Jawa Timur 2023 yang melayani mulai 4-18 April setiap hari kerja mulai pukul 08.00 - 15.00 (Senin hingga Kamis) dan pukul 08.00 - 15.30 (Jumat). Posko THR Keagamaan Pemprov Jatim terdapat di 55 titik yang tersebar di berbagai lokasi. Pertama, lingkungan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur yakni 1 posko di Kantor Disnakertrans Jawa Timur Jalan Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya. Selain itu, 14 UPT BLK Disnakertrans Jawa Timur (Sumenep, Jember, Singosari, Kediri, Tulungagung, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Bojonegoro, Tuban, Pasuruan, dan Situbondo). Kedua, 38 kantor instansi yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota. Dan ketiga, di 2 posko kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) yakni di Bandar Udara Juanda, Sidoarjo, dan Pelabuhan Tanjung Perak, di Kota Surabaya. &rdquo;Pihak-pihak yang ingin berkonsultasi ataupun mencari informasi terkait pembayaran THR Keagamaan dapat menghubungi Posko Pelayanan THR tersebut. Atau kepada Korwil dan Subkorwil Pengawasan Ketenagakerjaan yang tersebar di seluruh Jawa Timur,&rdquo; kata Khofifah. Selain membuka posko pengaduan secara offline, Disnakertrans Provinsi Jawa Timur bersinergi dengan kementerian ketenagakerjaan juga membuka pelayanan pengaduan secara online. Yakni melalui layanan pengaduan THR resmi Disnakertrans Provinsi Jatim di alamat https://bit.ly/PoskoTHR-Jatim2023. Kemudian melalui kanal SP4N LAPOR! di alamat https://www.lapor.go.id. Selanjutnya website disnakertrans.jatimprov.go.id, media sosial yakni instagram dan facebook @naker_jatim, serta layanan whatsapp di nomor 085604267996. Bagi pihak-pihak yang ingin membuat pengaduan dapat mengakses dan mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan di kanal-kanal tersebut. &rdquo;Kami harap dengan adanya posko pengaduan ini suasana Jatim jelang Lebaran tahun ini tetap terjaga dengan aman, lancar, dan kondusif,&rdquo; terang Khofifah.

Pemprov Jatim akan menyiapkan Posko THR Keagamaan Jawa Timur 2023 yang melayani mulai 4-18 April setiap hari kerja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#posko thr

Berita Terkini