<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/perpertaminaa2-1198444285.jpg" alt="Pertamina Perpanjang Posko Aduan Motor Brebet di Jatim hingga 10 November. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pertamina Perpanjang Posko Aduan Motor Brebet di Jatim hingga 10 November. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memperpanjang layanan posko pengaduan, bagi masyarakat yang sepeda motornya brebet setelah mengisi BBM.&nbsp; "Jadi sementara kami akan memperpanjang posko aduan sampai 10 November mendatang," tutur Area Manager Communication Relations &amp; CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, Senin (3/11). Perpanjangan layanan ini dilakukan karena masih ada laporan warga yang kendaraannya mengalami gangguan, seperti tiba-tiba mogok atau brebet setelah menggunakan BBM jenis Pertalite di sejumlah wilayah. Pasalnya sejak dibukanya posko aduan pada Selasa (28/10), sudah lebih dari 290 laporan motor brebet di sejumlah daerah Provinsi Jawa Timur, diterima oleh Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus.&nbsp; "Paling banyak laporan motor brebet itu kendaraan roda dua (sepeda motor). Laporan kendaraan roda empat hanya dua di Surabaya dan Kediri. Secara keseluruhan, laporan paling banyak di Bojonegoro," imbuhnya.&nbsp; Ahad mengungkapkan, sebagian besar aduan motor brebet keluhannya serupa, yaitu tarikan gas tersendat. Pertamina berjanji akan memberikan ganti rugi biaya service jika terbukti kerusakan disebabkan oleh BBM jenis Pertalite. "Jadi pemberian kompensasi ini akan menunggu hasil uji lab sampel BBM, dan perkiraan estimasi masing-masing kasus per SPBU. Selain posko kan, pelaporan juga bisa dilakukan di SPBU tempat pembelian" terang Ahad. Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat agar selalu meminta dan menyimpan struk pembelian BBM maupun perbaikan di bengkel sebagai bukti saat melapor ke SPBU, jika mengalami kendala setelah mengisi bensin. Dalam kesempatan yang sama, Ahad mengatakan belum ada kenaikan signifikan pada penjualan Pertamax, setelah fenomena motor brebet. Begitu pula dengan penjualan Pertalite, tak ada penurunan signifikan.&nbsp; "Tetapi kalau di beberapa SPBU strategis, seperti di pusat kota, antrean Pertamax ada yang bertambah, angkanya masih kita cek sampai nanti, pertengahan bulan nanti ada laporan rekap dari seluruh SPBU," pungkas Ahad. (*)

Pertamina memperpanjang layanan posko pengaduan bagi masyarakat yang sepeda motornya brebet setelah mengisi BBM hingga 10 November.

Pertamina Perpanjang Posko Aduan Motor Brebet di Jatim hingga 10 November

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/JKT-1-LAYANAN-LAPOR-MAS-WAPRES-FED-2JPG-2758449887.jpg" alt="Petugas melayani laporan warga di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2024). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluncurkan program Lapor Mas Wapres bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan, saran, dan gagasan secara langsung setiap Sen" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani laporan warga di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2024). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluncurkan program Lapor Mas Wapres bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan, saran, dan gagasan secara langsung setiap Sen</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Lapor Mas Wapres menjadi kanal dan posko pelaporan masyarakat baru di Istana Wakil Presiden (Wapres). Posko tersebut dibuka secara langsung oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka. Atas dibukanya kanal dan posko pengaduan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan bahwa itu sesuai dengan wewenang Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia.&nbsp; Budi Gunawan menilai, Gibran punya wewenang dan kapasitas untuk menerima laporan dari masyarakat. Karena itu, dia tidak mempersoalkan hal itu. &rdquo;Tentu pak wapres punya kewenangan dan kapasitas untuk menerima pengaduan masyarakat. Menurut saya bisa lebih bagus ya, lebih cepat respons nanti dari pemerintah,&rdquo; ungkap dia saat ditanyai oleh awak media di Jakarta. Menurut dia, kanal dan posko aduan itu bisa dikolaborasikan dengan kanal serupa di kementerian dan lembaga.&nbsp; Pejabat yang akrab dipanggil BG itu menyatakan bahwa Kemenko Polkam juga punya kanal dan posko aduan untuk menampung laporan dari masyarakat. Tujuannya demi memudahkan masyarakat yang ingin membuat aduan kepada pemerintah. &rdquo;Untuk menangani komplain di masing-masing kementerian, saya rasa semua sinergi dan saling mendukung ya, dan saling menguatkan,&rdquo; kata jenderal purnawirawan Polri tersebut.&nbsp; Menurut BG, Wapres Gibran ingin mendengar langsung suara masyarakat. Karena itu kanal dan posko aduan di Istana Wapres dibuka untuk umum. &rdquo;Yang dibuat oleh pak wapres tentu sama, beliau ingin mendengar langsung keluhan-keluhan yang mungkin dari kementerian ada yang belum respons. Ada juga pelayanan kejadian yang belum baik, sehingga beliau langsung akan terjun menangani itu. Lebih bagus menurut kami,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;

Menko Polkam Budi Gunawan menilai program Lapor Mas Wapres sesuai dengan wewenang Gibran Rakabuming sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Puji Posko Aduan Lapor Mas Wapres, Menko Polkam Budi Gunawan: lebih Cepat Nanti Respons dari Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-15-at-20.39.10.jpg" alt="Sejumlah korban penipuan investasi suntik modal alat kesehatan dengan kerugian sekitar Rp1,2 triliun, mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (14/12). Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah korban penipuan investasi suntik modal alat kesehatan dengan kerugian sekitar Rp1,2 triliun, mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (14/12). Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri membuka posko aduan. Posko itu untuk mengakomodir masyarakat yang menjadi korban dugaan penipuan investasi program suntik modal alat kesehatan (alkes).  ”Sudah kita dirikan posko aduannya di lantai V Gedung Bareskrim Polri,” kata Kasubdit V Dittipideksus Bareskrim Polri Kombespol Ma'mun seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (20/12).  Menurut Ma'mun, penyidik perlu membuka posko aduan, karena diduga jumlah masyarakat yang menjadi korban cukup banyak. Korban melaporkan kasus penipuan yang dialaminya secara berkelompok. Satu kelompoknya ada yang berjumlah 10 sampai 30 orang.  ”Posko aduan wajib itu kita buka. Silakan ke Bareskrim nanti diarahkan, kita siapkan posko di lantai lima, Subdit V,” ujar Ma'mun.  Ma'mun menyebutkan, sampai saat ini, sudah 20 saksi korban yang diperiksa atau dimintai keterangan. Hari ini (20/12), penyidik meminta keterangan kepada sembilan orang korban lainnya.  ”Sampai hari ini saja sudah 20 lebih (diperiksa) dan hari ini (20/12) ada 9 orang lagi yang dimintai keterangan,” papar Ma'mun.  Terkait jumlah kerugian yang dialami korban, Ma'mun mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman. Sebab, pihak tersangka maupun korban tidak memiliki sistem pembukuan. Transaksi keuangan tidak tercatat, termasuk tidak ada bukti penjualan alkes.  ”Kerugian belum bisa kita perkirakan, karena datanya belum bulat. Mereka (tersangka) tidak ada pembukuan, tidak punya bukti-bukti penjualan alkesnya, begitu juga korbannya,” terang Ma'mun.  Dalam kasus itu, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni VAK, BS, dan DR. Dua orang tersangka telah ditangkap, VAK ditangkap Jumat (17/12) dan BS ditangkap Sabtu (18/12), keduanya ditahan di Rutan Bareskrim Polri.  Sedangkan satu tersangka berinisial DR masih dalam pengejaran aparat, berstatus buronan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).  Kasus penipuan investasi program suntik modal alkes itu mencuat di masyarakat lewat cuitan salah satu akun Twitter. Menurut pendamping para korban Charlie Wijaya, ada 14 orang pelapor karena mengalami kerugian Rp 30 miliar. Mereka melaporkan tiga orang dalam kasus itu, yakni VAK, DR, dan BR. Ketiganya diduga sebagai bos penerima uang dalam lingkaran investasi bodong alat kesehatan tersebut.  ”Ini kan dugaannya kasus investasi bodong. Dengan kerugian total bersih Rp 1,2 triliun sampai Rp 1,3 triliun. Dengan korbannya sekitar 3.000 orang,” tutur Charlie.  Charlie mengatakan, para korban merasa dirugikan karena uang yang diinvestasikan tidak bisa ditarik dengan alasan perusahaan tempat investasi dinyatakan pailit.

Polri Buka Posko Aduan Kasus Penipuan Investasi Alat Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/image-5.jpg" alt="Ilustrasi pelajar. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelajar. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Jawa Timur minta warga untuk tidak ragu melaporkan bila ada polisi nakal yang menyalahi undang-undang. Utamanya bagi anggota kepolisian yang melanggar disiplin kode etik.  Permintaan itu disampaikan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Alfinta, Rabu (3/11). Dia berharap warga Jatim langsung melaporkan ke Irwasda Polda Jatim, Bid Propam Polda Jatim, dan Humas Polda Jatim.  ”Polda Jatim juga telah membuka posko aduan yang dikoordinir Irwasda, sehingga masyarakat bisa sewaktu-waktu melapor jika menemukan polisi yang melanggar kode etik maupun undang-undang,” ujar Nico.  Permintaan itu disampaikan usai Kapolri Jenderal Listyo Sigit mencopot tujuh pejabat kepolisian. Upaya itu sebagai bukti bahwa Polri juga membenahi internal.  Salah satu di antaranya adalah pejabat di wilayah hukum Polda Jatim yakni Kapolres Nganjuk AKBP Jimmy Tana. Dia dipindahkan ke Pamen Yanma Polri dalam rangka evaluasi jabatan.  ”Kalau ada anggota yang melakukan pelanggaran, anggota di jajaran Polda Jatim akan diproses. Sanksinya baik secara disiplin, kode etik, dan pidana,” tegas Nico.  Nico mengakui, ada 3 anggotanya yang menjalani sidang atas kasus narkoba. Kepada warga, dia berjanji akan memanau jalannya sidang. Sehingga tidak ada yang bisa lolos dari hukuman.  ”Kami komitmen bagi anggota yang memakai narkoba apalagi menjadi bandar akan dipecat,” ucap Nico.  Nico memastikan bahwa anggota kepolisian di Jawa Timur akan terus melaksanakan perintah Kapolri. Yaitu melayani warga. ”Melaksanakan tugas dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kamtibamas, melindungi, dan mengayomi masyarakat, serta penegakan hukum,” papar Nico.  Sebaliknya, Nico berjanji memberikan penghargaan kepada anggota yang melaksanakan tugas dengan baik.

Buka Posko Aduan, Kapolda Jatim Minta Warga Laporkan Polisi Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Banjir-Tol-TB-Simatupang-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Banjir di ruas Tol TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (20/2/2021). Banjir yang disebabkan tingginya curah hujan tersebut menyebabkan kemacetan panjang di ruas tol tersebut. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Banjir di ruas Tol TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (20/2/2021). Banjir yang disebabkan tingginya curah hujan tersebut menyebabkan kemacetan panjang di ruas tol tersebut. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan genangan air bahkan banjir di beberapa titik di kota Jakarta, bahkan wilayah Jadetabek juga mengalami hal yang sama. Korban materi mendominasi akibat kondisi banjir yang terjadi termasuk kendaraan bermotor.  Bahkan, seperti diketahui pada 20 Februari 2021 terjadi banjir di ruas jalan tol antara lain Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Tol Dalam Kota, Tol JORR, Tol Jagorawi hingga Tol Jakarta-Tangerang. Paling parah adalah banjir di Tol JORR TB Simatupang.  Menurut David Tobing selaku Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) seharusnya di jalan tol tidak terjadi banjir jika pemeliharaan dilakukan dengan baik. Apalagi beberapa ruas jalan tol langganan banjir seharusnya sudah dievaluasi dan diperbaiki.  "Pengelola jalan tol dalam melakukan perencanaan pembangunan jalan tol seharusnya sudah memikirkan drainase dan pompa penyedot genangan," ujarnya kepada JawaPos.com Senin (22/2).  Lebih lanjut, David Tobing menyatakan, pengendara yang merasa dirugikan akibat banjir di ruas jalan tol dapat menuntut ganti rugi hal ini sudah diatur dalam pasal 87 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.  Dirinya melanjutkan “Pengguna jalan tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol,” terangnya.  Kemudian pada Pasal 92 ditentukan, badan usaha wajib mengganti kerugian yang diderita oleh pengguna jalan tol sebagai akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol.  "Mengacu pada peraturan itu, pengelola harus bertanggung jawab. Kenapa harus beranggung jawab, karena pengelola harus memastikan bahwa jalan tol itu nyaman, aman, dan bebas dari kendala, salah satu kendalanya adalah banjir," tambahnya.  Menurut David Tobing seharusnya tidak boleh banjir dan tidak dikenal banjir di jalan tol. Apalagi ruas jalan tol yang sudah langganan banjir.  "Kok nggak ada perbaikan? Ini kan bertolak belakang dengan tarif jalan tol yang terus naik, sementara pemeliharaan malah mundur. Ini bukan hanya menyangkut mobil, tapi nyawa, keselamatan pengendara mobil dan penumpangnya.  Adapun kerugian yang bersifat materil bukan hanya rusaknya mobil tetapi juga barang bawaan dalam mobil misalnya mobil-mobil pengangkut bahan baku, paket kiriman dan lain.  "Pengelola jalan tol seharusnya jangan hanya memikirkan keuntungan dan kenaikan tarif saja sementara pelayanan kepada pengguna jalan tol diabaikan. Permasalahan banjir di jalan tol tidak hanya terjadi saat ini sehingga seharusnya sudah bisa belajar dan berhitung bagaimana penanganan yang terbaik" ungkap David.  Menurut David, melalui KKI mempersilahkan pengguna jalan tol yang dirugikan karena banjir untuk menyampaikan pengaduan melalui formulir pada website komunitaskonsumen.id dan whatsapp center : 0 89 89 89 99 89.

Dirugikan Akibat Banjir di Tol Pengendara Dapat Menuntut Ganti Rugi

Posko Aduan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Posko Aduan

Berita Terkini

Pertamina Perpanjang Posko Aduan Motor Brebet di Jatim hingga 10 November

Puji Posko Aduan Lapor Mas Wapres, Menko Polkam Budi Gunawan: lebih Cepat Nanti Respons dari Pemerintah

Polri Buka Posko Aduan Kasus Penipuan Investasi Alat Kesehatan

Buka Posko Aduan, Kapolda Jatim Minta Warga Laporkan Polisi Nakal

Dirugikan Akibat Banjir di Tol Pengendara Dapat Menuntut Ganti Rugi

Download Aplikasi JawaPos.com