<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/PknOj9hWn2rZPkUHoE9jSJcBPcOobEHfWRH8aqCm-2710738782.jpg" alt="Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meresmikan Posbankum di Kelurahan Gayungan, Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meresmikan Posbankum di Kelurahan Gayungan, Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pemerintah terus berupaya untuk memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat hingga tingkat paling bawah. Salah satunya dengan mendirikan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di desa dan kelurahan.&nbsp; Di Jawa Timur, ada 8.494 Posbakum, menjadikan provinsi ini memiliki Pos Bantuan Hukum terbanyak di Indonesia, setelah Provinsi Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.&nbsp; "Kunjungan ini dalam rangka meresmikan pendirian 100 persen Posbankum di Jatim. Ini adalah provinsi dengan jumlah pos bantu (terbanyak) setelah Jawa Tengah,&rdquo; tutur&nbsp;Supratman Andi Agtas setelah meresmikan Posbankum di Gayungan, Surabaya, Jumat (12/12). Menurut dia, Jawa Timur bukan hanya berhasil memenuhi target pendirian Posbankum secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan bagaimana praktik penyelesaian masalah hukum yang patut dicontoh. &ldquo;Saya melihat satu penyelesaian kasus yang luar biasa di kelurahan ini. Ada persoalan sensitif terkait kerukunan antarumat beragama, dan masyarakat berhasil menyelesaikannya secara damai,&rdquo; imbuh Supratman Andi Agtas. Secara khusus, Menkum Supratman menyoroti penyelesaian kasus sensitif terkait rumah ibadah di Kelurahan Gayungan, Surabaya, di mana warga Muslim dan jemaat Kristiani, sepakat untuk menyelesaikan secara damai.&nbsp; &ldquo;Ada 1 kasus isunya sensitif tentang kerukunan umat beragama bisa terwujud. Ini mengingatkan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta demi persatuan bangsa. Semangat itu hidup kembali di Surabaya,&rdquo; ucap Menkum Supratman. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Haris Sukanto mengatakan, Jatim adalah provinsi dengan cakupan wilayah besar dan kondisi geografis yang menantang. "Jawa Timur memiliki luas wilayah mencapai 48.033 km&sup2; dengan 512 pulau dan 3 pulau terluar. Secara administratif terbagi menjadi 9 kota dan 29 kabupaten, 777 kelurahan, dan 7.717 desa,&rdquo; beber Haris. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program Posbankum. Tantangan selanjutnya adalah keberagaman budaya di Jawa Timur dan memastikan layanan hukum benar-benar berjalan optimal.&nbsp; &ldquo;Karakteristik masyarakat kami begitu beragam, setidaknya ada 6 suku besar, di antaranya Jawa, Madura, Osing, Tengger, Bawean, dan Samin. Belum lagi sub-etnis serta komunitas etnis lain seperti Tionghoa dan Arab,&rdquo; tambah Haris. Saat ini, lanjut Haris, Jawa Timur memiliki 16.988 paralegal posbankum. &nbsp;Dari jumlah tersebut, 229 paralegal sudah mendapatkan pelatihan paralegal dari pelatihan paralegal serentak Angkatan I dan Angkatan II 2025.&nbsp; "Kami akan terus meningkatkan kapasitas mereka. Kami memastikan tidak ada lagi wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan yang tidak memiliki akses bantuan hukum dasar," tandas Haris.

Pemerintah mendirikan 8.494 Pos Bantuan Hukum di Jawa Timur untuk memperluas akses hukum bagi masyarakat

Akses Bantuan Hukum Lebih Merata, Jawa Timur Punya 8.492 Posbakum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/14/khofifah-dan-muslimat-NU-2811761454.jpg" alt="Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa (kiri) di sela peresmian pelatihan paralegal di Jakarta (14/6). (Hilmi/Jawa Pos)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa (kiri) di sela peresmian pelatihan paralegal di Jakarta (14/6). (Hilmi/Jawa Pos)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa atau kelurahan semakin banyak. Muslimat NU pun ikut terlibat.Sebanyak 2.500 kader Muslimat NU dilatih untuk mendirikan 1.749 unit Posbakum di Indonesia.&nbsp; Dengan keberadaan Posbakum milik Muslimat NU tersebut, maka jumlah Posbakum yang beroperasi di tingkat kelurahan atau desa semakin banyak. Pasalnya saat ini jumlah Posbakum yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum berjumlah 5.008 unit.&nbsp; Pembukaan pelatihan paralegal itu dihadiri langsung oleh Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan banyak masalah hukum yang selama ini terjadi di level keluarga dan cukup sulit penyelesaiannya. Apalagi penyelesaian dalam ranah hukum.&nbsp; "Misalnya persoalan inses (hubungan seks sekeluarga)," katanya. Khofifah menuturkan persoalan inses banyak yang pelakunya adalah ayah, kakak, dan paman. Kasus ini sulit sekali diselesaikan secara hukum. Ada yang sudah sampai proses pengadilan, tapi ujungnya si pelaku dimaafkan. Keberadaan Posbakum Muslimat NU tersebut diharapkan bisa mencegah sekaligus menangani kasus inses.&nbsp; Kasus hukum lain di level keluarga adalah urusan waris atau faraid. "Di Muslimat NU banyak dosen fiqih. Yang ahli di bidang faraid atau waris," tuturnya.&nbsp; Gubernur Jawa Timur itu menceritakan salah satu kasus waris yang banyak ditemukan di masyarakat. Misalnya ada harta waris yang dijadikan harta wakaf oleh si pewaris atau pemilik harta. Kemudian sudah dibangun madrasah, musala, masjid, atau lainnya.&nbsp; Pada generasi pertama tidak ada masalah. Kemudian tiba di generasi kedua atau ketiga, muncul masalah. Ada keturunan ahli waris yang merasa belum tanda tangan. Akhirnya waris yang jadi wakaf itu menjadi perkara. "Maka akhirnya ribut tidak jadi amal jariyah," tuturnya.&nbsp; Dia mengatakan keberadaan Posbakum di level desa dan kelurahan itu sangat penting. Menjadi kebutuhan utama masyarakat di level paling bawah. Ketika ada warga yang berhadapan dengan hukum, mereka siap melakukan pendampingan. Misalnya bisa ditempuh jalur restorative justice, maka akan diusahakan. Misalnya untuk kasus ringan seperti anak-anak yang tersangkut masalah hukum.&nbsp; Meskipun didirikan oleh Muslimat NU, Khofifah menegaskan layanan Posbakum tersebut tidak eksklusif. Artinya juga bisa diakses oleh masyarakat umum. "Kami juga bersifat probono," tuturnya. Sehingga masyarakat yang mengakses layanan Posbakum itu tidak perlu mengeluarkan biaya.&nbsp; Mantan Menteri Sosial itu mengatakan, kader Muslimat NU mengikuti pelatihan paralegal sampai September mendatang. Mereka tidak hanya duduk mendengarkan materi. Tetapi juga magang ikut mendampingi masalah hukum di masyarakat. Muslimat NU juga menyiapkan pemateri ahli hukum yang berkualitas.&nbsp; Dia menjelaskan layanan Posbakum Muslimat NU sejatinya sudah berkembang di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun mereka sekarang ini ingin layanan tersebut bisa meluas ke seluruh Indonesia. Sehingga semakin banyak masyarakat level bawah yang dapat mengakses bantuan atau pendamping hukum.&nbsp; Pembukaan pelatihan paralegal untuk kader Muslimat NU itu juga dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Dia menyambut baik keterlibatan NU dalam urusan pendampingan masyarakat terkait persoalan hukum. Nantikan para kader Muslimat NU itu bisa memperkuat keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di desa-desa.&nbsp; Kementerian Hukum mempunyai target 7.000-an Posbakum di desa-desa. "Sekarang sudah terbentuk 5.008 Posbakum," katanya. Kemudian Muslimat NU lewat pelatihan paralegal 2.500 kadernya, akan membentuk 1.794 Posbakum. Sehingga di Indonesia akan ada 6.802 Posbakum di desa atau kelurahan. (wan)&nbsp;

Muslimat NU melatih 2.500 kader untuk mendirikan 1.749 Posbakum, menyediakan layanan hukum gratis bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Muslimat NU Bangun Ribuan Posbakum untuk Bantu Korban Kasus Inses dan Tengahi Perkara Waris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/ikadin-962178875.jpeg" alt="Ketua dan Wakil Ketua DPC Ikadin Jaksel, Bontor Tobing dan Riesky Indrawan membagikan nasi kotak kepada pengguna jalan untuk berbuka puasa, Selasa (18/4). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua dan Wakil Ketua DPC Ikadin Jaksel, Bontor Tobing dan Riesky Indrawan membagikan nasi kotak kepada pengguna jalan untuk berbuka puasa, Selasa (18/4). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia (DPC Ikadin) Jakarta Selatan melakukan aksi bakti sosial pada Selasa (18/4). Aksi ini dilakukan dengan membagikan 500 nasi kotak kepada pengguna jalan, termasuk menyediakan Posko Bantuan Hukum (Posbakum) di Jalan Prapanca Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Wakil Ketua DPC Ikadin Jaksel Riesky Indrawan menuturkan bahwa Posbakum DPC Ikadin Jaksel merupakan layanan pendampingan hukum gratis untuk masyarakat. Program ini sendiri sudah berjalan sejak 2022 lalu. "Posbakum ini merupakan bentuk komitmen kami untuk berbakti kepada masyarakat, khususnya di bulan Ramadan ini," kata&nbsp;Riesky dalam keterangan tertulis yang diterima. &nbsp;Riesky menegaskan bahwa dalam praktiknya, pendampingan hukum yang diberikan juga bersifat gratis. "Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum atau konsultasi bisa lewat Posbakum.&nbsp;Semuanya gratis tanpa dipungut biaya," ungkapnya. Senada, Ketua DPC Ikadin Jaksel Bontor Tobing menambahkan bahwa kegiatan sosial dan penyediaan Posbakum yang mereka lakukan ini&nbsp;juga menjadi&nbsp;wujud dari komitmen&nbsp;pihaknya dalam melayani&nbsp;masyarakat. "Posbakum ini adalah ikhtiar kami kepada masyarakat untuk berbuat dan bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi masyarakat," kata&nbsp;Bontor. "Puji Tuhan hari ini 500 nasi kotak dan air mineral bisa dibagikan. Mudah-mudahan makanan ini bisa menjadi berkah bagi semuanya," tutupnya. &nbsp; &nbsp;

Posbakum DPC Ikadin Jaksel merupakan layanan pendampingan hukum gratis untuk masyarakat. Program ini sendiri sudah berjalan sejak 2022 lalu.

Hadirkan Posbakum sebagai Bentuk Bakti Sosial Kepada Masyarakat di Bulan Ramadan

posbakum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#posbakum

Berita Terkini

Akses Bantuan Hukum Lebih Merata, Jawa Timur Punya 8.492 Posbakum

Muslimat NU Bangun Ribuan Posbakum untuk Bantu Korban Kasus Inses dan Tengahi Perkara Waris

Hadirkan Posbakum sebagai Bentuk Bakti Sosial Kepada Masyarakat di Bulan Ramadan

Download Aplikasi JawaPos.com