<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/09/prabowo-1271753155.png" alt="TERUS BERGERAK: Prabowo mendapat dukungan dari Samawi." width="100%">
<figcaption>TERUS BERGERAK: Prabowo mendapat dukungan dari Samawi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia dan Malaysia bersepakat menyelesaikan persoalan di Blok Ambalat. Kedua negara juga berkomitmen menuntaskan semua persoalan di perbatasan yang belum tuntas. Setelah bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia Dato&rsquo; Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan dalam General Border Committee (GBC) Ke-43 Malindo di Jakarta kemarin (12/10), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan bahwa penyelesaian persoalan-persoalan tersebut sudah menjadi komitmen kedua pimpinan negara. &rdquo;Dengan komitmen dari dua kepala pemerintahan, kita ingin selesaikan semua masalah yang ada dengan pendekatan kekeluargaan,&rdquo; katanya. Mengutip situs polkam.go.id, Ambalat adalah blok laut seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Blok Ambalat menjadi objek sengketa berkepanjangan antara Indonesia dan Malaysia. Sumber sengketa bukan hanya karena soal kepemilikan wilayah suatu negara, tetapi juga masalah yang lebih serius karena di Blok Ambalat mengandung minyak dan gas yang jika dimanfaatkan secara maksimal dapat bertahan hingga 30 tahun ke depan. Prabowo menambahkan, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengaktifkan kembali pos-pos perbatasan yang sebelumnya tutup akibat pandemi yang terjadi sejak 2020. Bukan hanya itu, patroli bersama juga sudah dilakukan kedua negara dengan mekanisme coordinated patrol. Secara keseluruhan, ada 14 pos perbatasan yang sudah dihidupkan kembali. Tujuh di antaranya berada di wilayah Indonesia dan tujuh lainnya di wilayah Malaysia. Seluruhnya berada di Kalimantan dan dijaga personel TNI serta personel Angkatan Bersenjata Malaysia. (syn/c19/ttg)

Indonesia dan Malaysia bersepakat menyelesaikan persoalan di Blok Ambalat. Kedua negara juga berkomitmen menuntaskan semua persoalan.

RI-Malaysia Berkomitmen Selesaikan Blok Ambalat, Sepakat Aktifkan Kembali 14 Pos Perbatasan

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1779610462148893085" data-legacy-message-id="18b272495af4199d"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":uo" class="ii gt"> <div id=":un" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/08/Screenshot_20231008_144933_Instagram-1835957267.jpg" alt="Prabowo Subianto menerima silaturahmi dan dukungan Samawi di kediamannya di Kertanegara pada Sabtu (7/10) malam./Instagram @prabowo" width="100%">
<figcaption>Prabowo Subianto menerima silaturahmi dan dukungan Samawi di kediamannya di Kertanegara pada Sabtu (7/10) malam./Instagram @prabowo</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengungkapkan, Indonesia dan Malaysia telah mengaktifkan kembali pos perbatasan bersama yang sempat ditutup karena pandemi Covid-19. Hal ini merupakan salah satu pencapaian penting hubungan pertahanan kedua negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikannya saat melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Malaysia Dato&rsquo; Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan dalam sidang ke-43 General Border Committee (GBC) Malaysia-Indonesia (Malindo) di Jakarta, Kamis (12/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berhasil mengaktifkan kembali pos perbatasan bersama antara Angkatan Bersenjata Malaysia dan Tentara Negara Indonesia setelah penanggulangan pandemi Covid-19. Kita sudah hidupkan pos-pos perbatasan bersama yang tertutup karena Covid-19," kata Prabowo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Prabowo menyebut pos perbatasan yang dibuka itu berjumlah 14 titik. Keduanya juga menjajaki kemungkinan penambahan pos lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sedang berunding mungkin ada penambahan pos lagi," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun capaian lainnya yang patut disoroti adalah keberhasilan mobilisasi patroli bersama antara instansi kedua negara melalui mekanisme coordinated patrol yang dilakukan secara bersama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/013025458/umj-wacanakan-ekonomi-syariah-bisa-membantu-masyarakat-pesisir-dan-perbatasan">UMJ Wacanakan Ekonomi Syariah bisa Membantu Masyarakat Pesisir dan Perbatasan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kerja sama dan hubungan erat antara Indonesia dan Malaysia sangat memberikan manfaat yang besar terhadap kedua negara dalam menjaga keamanan dan keselamatan di kawasan. Kami bertekad hubungan baik ini akan kami tingkatkan untuk mengokohkan kerja sama agar maksimal,&rdquo; kata Menhan Malaysia Dato&rsquo; Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang ke-43 GBC Malindo ini juga diisi dengan kegiatan peluncuran buku 50th GBC Malindo. Buku ini tidak mencatat sejarah pertemuan dan pencapaian GBC Malindo selama setengah abad dab menggambarkan bagaimana kerja sama Indonesia dan Malaysia telah mengatasi berbagai tantangan dan ancaman yang perlu diperhatikan dan diwaspadai dengan sesama.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="hi">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> <div class="gA gt acV"> <div class="gB xu"> <div class="ip iq"> <div id=":up">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Kami berhasil mengaktifkan kembali pos perbatasan bersama antara Angkatan Bersenjata Malaysia dan Tentara Negara Indonesia

Prabowo: RI dan Malaysia Telah Aktifkan Lagi 14 Pos Perbatasan Pasca Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Pemudik-Di-Bandara-Soekarno-Hatta-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Calon penumpang pesawat mengantre saat lapor diri di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (5/5/2021). Sehari jelang pelarangan mudik Lebaran 2021, terlihat ribuan calon penumpang mengantre untuk naik pesawat di Terminal 2 Bandara Int" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang pesawat mengantre saat lapor diri di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (5/5/2021). Sehari jelang pelarangan mudik Lebaran 2021, terlihat ribuan calon penumpang mengantre untuk naik pesawat di Terminal 2 Bandara Int</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Akses masuk internasional diperketat menyusul merebaknya virus Covid-19 varian Mu di sejumlah negara. Saat ini pemerintah hanya membuka enam pintu masuk bagi warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) yang hendak menuju tanah air maupun ke luar negeri.  Kebijakan tersebut merupakan salah satu norma yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Jawa Bali kepada Kepala Daerah.  Enam titik masuk itu terbagi dalam tiga moda jalur transportasi.  Untuk transportasi udara, hanya ada dua bandara yang dibuka, yakni Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang dan Bandara Sam Ratulangi, Manado. Kemudian, untuk transportasi laut, dua pelabuhan yang diperkenankan membuka akses luar negeri adalah Pelabuhan Batam dan Pelabuhan Nunukan. Sedangkan untuk jalur darat, yang dibuka hanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kapuas; dan PLBN Entikong, Sanggau.  ”Pengaturan teknis terkait pelaksanaan dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam instruksinya yang terbit kemarin (14/9).  Namun, hingga kemarin Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum membuat aturan teknis sebagai turunan terkait enam pintu masuk internasional tersebut. ”Saat ini satgas Covid-19 sedang melakukan finalisasi terhadap surat edaran (SE). Kami akan merujuk ke situ,” jelas Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati.  Secara terpisah, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung langkah pemerintah memperketat akses masuk bagi WNA dari sejumlah negara. Itu dibutuhkan untuk mencegah masuknya varian baru seperti Mu. Bahkan, kata dia, jika dibutuhkan, pemerintah bisa menutup akses secara penuh untuk sementara waktu. ”Keselamatan rakyat yang terancam karena masuknya varian baru harus diutamakan dari kepentingan apa pun,” tegasnya.  Apalagi, varian virus baru bisa mengakibatkan peningkatan klaster kasus Covid-19. Saat ini varian Mu sudah ditemukan di lebih dari 46 negara, termasuk di negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan Hongkong. ”Saat ini varian Mu memang belum terdeteksi di Indonesia. Tapi, tidak ada jaminan keadaan akan terus aman,” tutur dia.  Netty mengingatkan untuk belajar dari lolosnya varian Delta yang berdampak pada kolapsnya fasilitas kesehatan akibat lonjakan kasus. Karena itu, dia menekankan agar pengetatan benar-benar dilaksanakan. ”Jangan sampai terjadi imported case lagi,” tegas dia.  Sementara itu, merespons kebijakan pembatasan akses internasional tersebut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memerintah seluruh jajarannya untuk menyiagakan pos-pos pengamanan di daerah perbatasan. Perintah tersebut disampaikan lewat rapat evaluasi penanganan dan vaksinasi bersama seluruh pimpinan komando utama (kotama) TNI.  Hadi tidak ingin ada WNA atau WNI yang masuk membawa varian baru Covid-19 seperti Mu. Untuk itu, diperlukan langkah antisipasi, termasuk di pos-pos pengamanan tersebut. ”Supaya varian baru tidak masuk ke Indonesia,” tegasnya.  Panglima TNI meminta petugas di pos pengamanan perbatasan jeli. Tidak boleh ada satu pun yang masuk Indonesia tanpa pemeriksaan ketat. ”Kita harus mencegah varian baru yang berbahaya itu masuk Indonesia. Karena dikhawatirkan akan memengaruhi efektivitas vaksin,” tuturnya.  Sejalan dengan upaya itu, Hadi meminta seluruh personel TNI tidak lengah. ”Dan harus terus waspada untuk mengantisipasi risiko penularan yang masuk di beberapa daerah,” imbuhnya. Terutama, lanjut Hadi, di luar Jawa dan Bali. Sebab, tren positif dari penanggulangan Covid-19 belakangan ini paling dominan terasa di Jawa dan Bali.  Fitur Baru PeduliLindungi  Pengetatan terhadap validitas vaksinasi luar negeri juga diperketat. Kini aplikasi PeduliLindungi telah meluncurkan feature baru untuk pemegang kartu vaksinasi luar negeri.  Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Setiaji menyatakan, fitur anyar itu dapat digunakan warga negara Indonesia maupun asing yang memperoleh vaksinasi Covid-19 di luar negeri. ”Tujuannya dalam rangka mempermudah identifikasi yang sudah dapat vaksinasi di luar negeri,” ujarnya kemarin.  Berbeda dengan mereka yang mendapatkan vaksin Covid-19 di dalam negeri, pemegang sertifikat vaksinasi Covid-19 luar negeri harus mendaftar dulu pada laman vaksinln.dto.kemkes.go.id. Sedangkan untuk penerima vaksin di Indonesia, akan secara otomatis sertifikatnya muncul pada aplikasi PeduliLindungi.  Setelah mendaftar di website tersebut, akan dilakukan verifikasi oleh Kemenkes. Untuk WNA, Kemenkes menggandeng Kementerian Luar Negeri. Kemenlu yang nanti berkoordinasi dengan kedutaan masing-masing negara. ”Nanti akan diverifikasi kedutaan masing-masing,” kata Setiaji.  Prosesnya maksimal tiga hari kerja. Ditandai dengan diterimanya pesan di alamat e-mail yang didaftarkan pada website. Setelah itu baru masuk ke aplikasi PeduliLindungi dan mengaktifkan status vaksinasi. ”Setelah itu bisa menggunakan PeduliLindungi,” ucap dia.  Bentuk sertifikatnya akan berbeda dengan keluaran Indonesia. Perbedaan itu terlihat dari warna dan tata letak. Data personal akan berisi nama dan nomor paspor atau nomor induk kependudukan (NIK). ”Diharapkan, dengan cara ini pergerakan yang masuk ke Indonesia dapat terpantau,” ujarnya.  Sementara itu, untuk diplomat yang baru datang, pendaftarannya berbeda, yakni melalui Kemenlu. ”Tidak perlu daftar melalui sistem ini,” ucapnya.  Sejauh ini Kemenkes telah memasukkan beberapa nama vaksin dalam fitur tersebut. Sebab, tidak semua vaksin yang disuntikkan di Indonesia diberikan juga di luar negeri. ”Kami sudah me-list vaksin di luar negeri. Ada Johnson &amp; Johnson, AstraZeneca, Moderna, dan lain-lain,” ujarnya. Apabila ada vaksin lain yang ditemukan, tim akan memperbarui data.  Ke depan, PeduliLindungi tidak hanya berbahasa Indonesia. Tim sedang mempersiapkan bahasa lain seperti Tiongkok (Mandarin), Jepang, Rusia, dan Arab. Untuk menjaga keamanan, data yang diunggah tidak disimpan. Begitu diverifikasi keabsahannya, data yang diunggah akan dihapus. ”Kalau masih diragukan, kami selalu berkoordinasi dengan BSSN,” ungkapnya.

Antisipasi Covid-19 Varian Mu, Indonesia Hanya Buka Enam Pintu Masuk 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG20201231171152-1.jpg" alt="Whisnu (baju batik) didampingi pimpinan OPD terkait meninjau pintu masuk Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Whisnu (baju batik) didampingi pimpinan OPD terkait meninjau pintu masuk Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana memimpin persiapan pengamanan Tahun Baru 2021. Persiapan dilaksanakan di Balai Kota Surabaya pada Kamis (31/12) sore.  Whisnu didampingi Kapolrestabes Surabaya Kombespol Johnny Eddizon Isir, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti, dan Forkopimda Surabaya.  Dalam persiapan tersebut, berbagai pihak berkumpul untuk apel. Mulai dari linmas, Satpol PP, dinas perhubungan, hingga dinas pemadam kebakaran. Selanjutnya bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Whisnu berangkat ke sejumlah pos pengamanan.  Mereka meninjau dan memantau filterisasi dan pengamanan di pintu masuk Surabaya di wilayah City of Tomorrow (Cito). Dalam kesempatan tersebut, Whisnu menegaskan kembali bahwa penyekatan akan dilakukan sejak pukul 20.00.  ”Ini langsung kami lakukan filterisasi. Jadi kami tegaskan lagi yang bisa masuk wilayah Surabaya hanya orang yang berkepentingan. Seperti tenaga kesehatan maupun pekerja sif malam,” tutur Whisnu.  Di Cito, situasi kendaraan terlihat padat merayap. Di ruas jalan cepat khusus motor, satpol PP berjajar meminta pengendara melewati ruas jalan khusus mobil.  Meski demikian, Whisnu mengatakan tidak akan ada penutupan jalan. Dia meluruskan hoaks yang mengatakan bahwa Surabaya melakukan lockdown. Pintu masuk Surabaya terbuka untuk orang tertentu yang memiliki kepentingan.  ”Di SOP memang tidak semua kita tahan, tetapi kalau kerjanya memang sif malam boleh masuk, yang KTP Surabaya juga tetap boleh. Tapi untuk yang luar kota dan tidak ada kepentingan khusus akan dikembalikan ke tempat asal,” tegas Whisnu.  Dari pantauan JawaPos.com, terdapat beberapa tenda yang didirikan. Pos tersebut untuk filterisasi serta swab hunter.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nHnY82YjqS8

Plt Wali Kota Whisnu Pantau Pintu Masuk Surabaya di City of Tomorrow

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/putar-balik-antara.jpg" alt="Ilustrasi penyekatan lalu lintas kendaraan dari daerah menuju Jakarta, Kebijakan ini ditempuh guna menghidari penyebaran Covid tahap kedua ke ibu kota. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyekatan lalu lintas kendaraan dari daerah menuju Jakarta, Kebijakan ini ditempuh guna menghidari penyebaran Covid tahap kedua ke ibu kota. (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) telah memutarbalikkan sebanyak 1.982 kendaraan ke daerah asal selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kendaraan tersebut diberhentikan di Pos Operasi Ketupat Singgalang 2020 di perbatasan provinsi.  Kabidhumas Polda Sumatera Barat Kombespol Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, 1.982 kendaraan tersebut terdiri atas 232 kendaraan umum, 763 mobil pribadi, dan 325 kendaraan roda dua. Untuk data kendaraan yang dilarang keluar dari Sumbar sebanyak 123 kendaraan umum, 362 kendaraan pribadi, dan 213 kendaraan roda dua.  ”Total jumlah kendaraan yang dilarang masuk selama PSBB tahap pertama sebanyak 1.320 dan yang kendaraan yang dilarang keluar Sumbar sebanyak 662 kendaraan. Kita akan terus perketat pemeriksaan di perbatasan sesuai aturan,” kata Stefanus Satake Bayu Setianto seperti dillansir dari Antara pada rabu (13/5).  Saat ini, lanjut dia, Pemerintah Sumatera Barat telah memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar hingga 29 Mei. Perpanjangan masa PSBB tersebut, untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona atau Covid-19.  ”Seluruh kendaraan baik yang akan masuk maupun keluar dari Sumbar akan tetap diberhentikan dan disuruh putar balik salama masa PSBB,” terang Stefanus Satake Bayu Setianto.  Sebelumnya, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan, dalam masa perpanjangan PSBB, seluruh kendaraan yang akan masuk ke Sumbar disuruh putar balik ke daerah asal. Kendaraan yang diperbolehkan masuk ke Sumbar hanya kendaraan tertentu seperti kendaraan pengangkut sembako, logistik, BBM, alat kesehatan, dan orang sakit yang dilengkapi surat serta tenaga medis sebagai pendamping di dalam kendaraan tersebut.  ”Kita terus mengimbau kepada masyarakat agar selalu mengikuti aturan terkait pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Toni Harmanto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mhCoBuAf_vs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=4SpDkwvNiM8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=bpstuY2LyUI

Polda Sumbar Putar Balikkan 1.982 Kendaraan selama PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Screening-kendaraan-1-2.jpg" alt="Pemeriksaan kendaraan bermotor di perbatasaan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Pemeriksaan kendaraan bermotor di perbatasaan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Warga yang tidak punya kepentingan mendesak dilarang masuk ke wilayah Kota Surabaya saat diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai Selasa (28/4) hingga Senin (11/5). Di 17 pos perbatasan Kota Surabaya saat PSBB, akan dilakukan check point bagi warga yang hendak masuk Surabaya.  Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, nanti akan dicek tujuannya. Kalau tujuan atau kepentingannya tidak terlalu darurat, akan diminta untuk balik lagi dan akan sampaikan bahwa Surabaya sedang menerapkan PSBB. Apalagi berbagai fasilitas umum banyak yang tutup di Kota Surabaya.  Menurut dia, Pemkot Surabaya sebetulnya jauh hari sudah mengeluarkan surat edaran untuk pemeriksaan kendaraan yang keluar masuk di 17 titik perbatasan Kota Surabaya. Hanya saja, surat edaran tersebut tidak mengatur sanksi bagi warga yang melanggar. ”Jadi kalau sudah ada PSBB nanti sanksi ditingkatkan lebih tegas,” ujar Eddy seperti dilansir dari Antara pada Jumat (24/4).  Eddy menjelaskan, perbedaan surat edaran wali kota terkait penanganan Covid-19 dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Surabaya hanya terletak pada poin sanksi. ”Jika surat edaran tidak ada sanksi, tapi kalau perwali dilengkapi sanksi apabila melanggar. Sedangkan untuk yang lain sebenarnya sama. Itu sudah kami terapkan sesuai dengan surat edaran wali Kota Surabaya,” terag Eddy.  Pada saat menjalankan PSBB, Eddy memastikan Pemkot Surabaya bekerja sama dengan pihak kepolisian dan jajaran TNI. Karena itu, dia meminta seluruh masyarakat mematuhi PSBB selama 14 hari. ”Hal ini dilakukan semata-mata untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya. Ini harus dilakukan bersama-sama,” ujar Eddy.  Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M. Fikser mengatakan, Perwali PSBB 16/2020 telah ditandatangani Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada 24 April. Sebenarnya pelaksanaan dari perwali itu tercantum dalam berbagai surat edaran wali Kota Surabaya yang sudah diedarkan dan disosialisasikan kepada masyarakat sejak jauh-jauh hari. Dalam surat edaran itu tercantum detail protap-protap dan protokol-protokol yang harus dilakukan di masing-masing unit untuk mencegah dan menangani wabah Covid-19. ”Jumat (24/4) malam ini, kami dari gugus tugas Surabaya akan presentasi pelaksanaannya di Gedung Grahadi,” tutur Fikser.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iZmIM4-i0HU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3VXvgmdTJqA   https://www.youtube.com/watch?v=Ey8PWYDHJr4

Warga Tanpa Kepentingan Mendesak Dilarang Masuk Surabaya Saat PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bangun-banyak-pos-perbatasan-menteri-basuki-itu-bukan-gagah-gagahan_m_.jpg" alt="Menter PUPR Basuki Hadimuljono" width="100%">
<figcaption>Menter PUPR Basuki Hadimuljono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gencarnya pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, tak hanya dilakukan untuk membangun dan menyambung jalan baru antar kota dan provinsi. Salah satunya adalah membangun pos perbatasan lintas negara. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan contoh, di samping merenovasi bangunan inti di 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Kementerian PUPR juga akan melengkapi setiap PLBN, dengan bangunan pasar yang saat ini dalam tahap konstruksi. "Pembangunan kawasan perbatasan bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan dengan menciptakan embrio pusat pertumbuhan baru. Seperti di Skouw, transaksi yang dilakukan dengan warga Papua Nugini tidak hanya sekadar makanan kecil namun juga emas," terang Menteri Basuki saat memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro, Semarang. Untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan, Kementerian PUPR juga terus menyelesaikan pembangunan jalan perbatasan. Di Provinsi NTT yang menjadi wilayah perbatasan RI-Timor Leste, telah dirampungkan jalan perbatasan sepanjang 176,2 km. Sementara, Jalan perbatasan di Kalimantan dari panjang 1.906 km telah tembus 1.692 km. Di Papua, jalan perbatasan sudah tembus 909 km dari total 1.098 km. Menteri Basuki mengatakan, semua pembangunan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memenuhi kebutuhan masyarakat hingga pulau terluar. "Keputusan membangun infrastruktur oleh Negara tidak hanya memperhatikan nilai ekonomis, tetapi juga harus juga bisa mempersatukan dan menciptakan keadilan sosial. Sehingga pembangunan tidak hanya berpusat di Jawa dan Sumatera," ujarnya. Disamping itu, ia menegaskan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. "Apapun infrastruktur yang dibangun pasti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejak dari tahap perencanaan sampai program, orientasinya adalah manfaat pembangunan bagi masyarakat," kata Basuki. Dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, diharapkan pembangunan infrastruktur dirasakan langsung manfaat ekonomi dan sosial secara merata di seluruh Indonesia.

Bangun Banyak Pos Perbatasan, Menteri Basuki: Itu Bukan Gagah-Gagahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/presiden-jokowi-pos-perbatasan-kita-tak-kalah-dengan-tetangga_m_116636.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Nanga Badau, di Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, (16/3)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Nanga Badau, di Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, (16/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Nanga Badau, di Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, (16/3). Peresmian PLBN tersebut, menjadi salah satu rangkaian acara Jokowi di provinsi paling barat Kalimantan itu. Jokowi mengatakan, kesan kantor PLBN seperti kantor kelurahan sudah berakhir. Di eranya, PLBN harus megah dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. "Pos lintas kita, membanggakan kita semua. Gak kalah dengan yang disebelah," ujarnya saat meresmikan PLBN Nanga Badau. Di Kalimantan Barat saja, lanjutnya, tiga PLBN yang ada sudah dibangun megah. "Sebelumnya entikong sudah kita resmikan, hari ini Badau, besok kita resmikan di Aruk," imbuhnya. Selain meresmikan kawasan PLBN Nanga Badau, Presiden dan Ibu Iriana juga melakukan sejumlah kegiatan lainnya di Nanga Badau. Di antaranya menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehar (KIS). Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Bandara Pangsuma, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek. (far/yuz/JPG)

Presiden Jokowi: Pos Perbatasan Kita Tak Kalah dengan Tetangga

pos perbatasan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pos perbatasan

Berita Terkini